Ditemukan 545 data
40 — 12
No.21tanggal 21 Mei 2018 jo Akta Penegasan Berita Acara Rapat No.23 tanggal 28Juni 2018 jo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0008653.AH.01.04 tanggal 5 Juli 2018 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Hasanah Padang Bulansah dan berkekuatan hukum.Bahwa perbuatan tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut telahbertentangan ketentuan pasal pasal 8 ayat 2 huruf c jo paal 9 ayat 2 huruf b jopasal 10 ayat 1 jo pasal 11 ayat 1 huruf a, c ayata
24 — 9
pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat oleh karena selama kurun waktu 2009 sampai dengan sekarang,Cherry Marcella Oktavia telah diasuh/dipelihnara dengan baik oleh Penggugat dan Il, maka patut dan adil apabila demi masa depan Cherry Marcella Oktavia,hak perwalian terhadap Cherry Marcella Oktavia diberikan kepada Penggugat dan Il tersebut ;Menimbang, bahwa anak yang tidak berada di dalam asuhan orang tuaatau salah satu orang tua, dapat ditunjuk wali nya sebagaimana diatur didalampasal . 33 Ayata
79 — 11
HubunganIndustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalildalil Para Penggugat ajukan bahwaPara Penggugat telah melakukan pemogokan kerja sesuai dengan peraturanperundangundangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugatagar upah dan hakhak lainnya selama proses perselisihan Pemutusan HubunganKerja (PHK) dibayarkan adalah tidak berdasar karena tidak sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 155 ayata
37 — 24
masyarakat ;Halhal yang meringankan1. terdakwa sopan dipersidangan ;2. terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;3. terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makapidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawahini, menurut Majelis Hakim telah tepat dan patut serta memenuhi rasa keadilan yang adadalam masyarakat dan setimpal dengan perbuatannya ;Mengingat dan memperhatikan.pasal 285 jo. 53 ayat (1) jo. 55 Ayata
27 — 7
tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa / terhukum maupun oleh korbanataupun masyarakat; 77722922 nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakimakan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayatA
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
Nursiyah Als Cicil Binti Ahmad Syafudin
17 — 9
Menyatakan terdakwa Nursiyah Als Cicil Binti Anmad Syafudin bersalahmelakukan Tindak Pidana Telah melakukan tindak pidana tanpa hak ataumelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan 1 berupa 1 (Satu) bungkus/poket Narkotika jenis shabuseberat 0,14 (nol koma satu) empat) gram netto, Percobaan ataupemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursornarkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) JoPasal 132 ayata (1) UURI
92 — 16
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo.Pasal 64 Ayata (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksuddakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini didampingioleh Penasihat Hukum bernama DAVIDSON SIMANJUNTAK, SH.
72 — 16
maka menurut Majelisterhadap petitum point 9 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berhasilmembuktikan gugatannya maka cukup beralasan hukum untukmengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugatdikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya maka penggugatadalah sebagai pihak yang menang dan para tergugat adalahsebagai pihak yang kalah ;Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat adalahsebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayata
13 — 1
~~~Maka berdasarkan Pasal 1 huruf g jo Pasal 105 ayata jo Pasal 156 ayat a Kompilasi Hukum Islam,Penggugat selaku yang berhak atas pemeliharaananak (ANAK)yang saat ini berumur di bawah 12Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuansebagaimana yang diatur dalam Kompilasi HukumIslam jelaslah setelah putusnya perkawinan karenaperceraian antara Penggugat dan Tergugat maka hakpengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugatadalah sepenuhnya berada pada ibunya yaituPenggugat, = SS SS.
19 — 6
Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan Pemudaidaman lain (PIL), Halini Temohon telah melanggar Pasal 116 ayata KHI;Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1222/Pdt.G/2020/PA.JSd. Termohon telah Nuzuz, yakni tidak taat dan tidak patuh serta telahberkhianat terhadap Pemohon : Dalam hal ini Termohon telahmelanggar Pasal 152 KHI; sebagaiamana yang telah diperingatkanoleh Allah, Swtdalam Surat AnNissa ayat 34 ;8.
90 — 18
Halaman 21 dari 37obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka Majelis berpendapat bahwa perkaraa quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR danPasal 4 Ayata (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pengugat denganPara Tergugat di depan persidangan dan juga oleh mediator dari AsosiasiMediator
90 — 33
/pendapat dari semua pihak yang berselisih dan pendapatdari unsur lain yang perlu dipertimbangkan, ayat 2 huruf b yang menyatakanmediasi dari pihak pengadu,Termohon dan pihak lain yang terkait, ayat 4 SetiapPejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang menangani kasus pertanahan, sebelummengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus melakukanmelakukan Gelar Mediasi Pasal 65 : Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayata
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
148 — 125
diaturPutusan No. 203/G/2019/PTUNMDN him. 11dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PerangkatDesa,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,dan Ayat 3Permendageri No 67 Tahun 2017,dan tidak ada satu ketentuanpun yangdilanggar oleh Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desasebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 53 ayata
161 — 248
Putusan nomor.282/Pdt.G/2014/PN.TNGtua PENGGUGAT mencoba menjadi penengah dari percekcokan antara PENGGUGATdan TERGUGAT, akan tetapi tetap di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadipercekcokan yang terus menerus sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayata dan f Undang Undang No.1 Tahun 1974, sehingga perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan pernikahantersebut untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, saling menghormati,saling mencintai serta
Suster Maria Yohana Parhusip Alias Linda Parhusip
Tergugat:
Mariance Manurung Alis Suster Godeliva
Turut Tergugat:
PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Sudirman
226 — 165
Bank Mandiri CabangSudirman Pematangsiantar No. 1070009720451 atas nama MarianceManurung SR Godeliva (Tergugat) yang akan merugikan Penggugat, makauntuk melindungi hakhak serta kepemikikan Penggugat atas dana/uangyang ada dalam Rekening No. 1070009720451 atas nama MarianceManurung SR Godeliva (Tergugat) serta menjaga gugatan Penggugat tidakmenjadi hampa nantinya, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayata (1) HIRdan Pasal 191 ayat (1) RBG, Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang terhormat yang memeriksa
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
CINDY PHARA MITRA Als CINDY Bin MARTIN
39 — 7
oleh MOHAMAD KASHURI S.Si.Apt.M.Farm dan yangmelakukan pengujian RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt,M.Farm StafPengujian Kimia bersama dengan DESNIARTI Staf Bidang Pengujian KimiaDENGAN KESIMPULAN : Barang bukti milik terdakwa BOBBY KEPRI AlsBOBBY DKK posotif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 37 Lampiran UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa CINDY PHARA MITRA Als CINDY Bin MARTINsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) JoPasal 132 ayata
38 — 26
membuat dakwaannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1)UndangUndang RI No. 23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 KUHP,atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHPAtau Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 82 UndangUndang RI No. 23 tahun 2002 jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Atau ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayata
MOCH. SAMSUL
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYULEGI, KECAMATAN DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019
127 — 120
Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b;(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat mohon agar
46 — 22
olehPenuntut Umum dalam membuat dakwaannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat(1) UndangUndang RI No. 23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, atau Keduasebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP AtauKetiga sebagaimana diatur dalam pasal 82 UndangUndang RI No. 23 tahun 2002 jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Atau ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayata
53 — 67
Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang digugat ; Ayat 2 : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan28sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adaputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; Ayat 3 : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapatdiajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebihdahulu dari pokok sengketanya ; Ayata