Ditemukan 511 data
83 — 37
Biaya menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);JAWABAN TURUT TERGUGAT I:I DALAM EKEPSI :e Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);Alasan hukumnya adalah :1 Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat pada angka halaman 3 yangpada intinya mendalilkan Penggugat I adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No.678/Ciputat sebelum dilakukan balik nama oleh Tergugat I;2 Bahwa berdasarkan posita
1.BERSY PRIMA, SH
2.ANDI YAPRIZAL, SH
3.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
DOEI ADI MUSTARI Bin MUSTAFA LELENG
111 — 41
Selain itupertimbangan terhadap ekepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaanbatal demi hukum telah diuraikan dalam pertimbangan putusan sela, dimana padaHalaman 48 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bonpokoknya isi putusan sela tersebut menolak dalil keberatan Penasihat HukumTerdakwa.
98 — 39
secara keliru ditujukan tergugat III ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini pengadilan berpendapat haltersebut adalah merupakah hak penggugat untuk mendudukkan siap sajasebagai pihak yang digugat, sedangkan apakah nanti akan dapat dibuktikanmengenai keterlibatannya dalam perkara a quo akan dibuktikan setelahpemeriksaan pokok perkara ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi angka 5 petitum gugatan penggugat tidak jelas ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini terdapat kesamaan dengan ekepsi
107 — 35
Ekepsi Tentang Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel) Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas isi Gugatannya,(Onduidelijk), tidak terang dan tidak jelas dasar hukum dalil GugatannyaHalaman 27 dari 76 halaman Putusan No197/Padt.G/2013/PN.PBRterhadap Tergugat V dan tergugat VI Petitum Gugatan Penggugat jugatidak jelas dan tidak tertentu.
99 — 217
penggugatmengakui bahwa penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan terkaitdengan obyek gugatan mengingat obyek gugatan hanya dibuat oleh paraTergugat sehubungan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh undangundang, maka jelaslah bahwa penggugat tidak memiliki persona standi injudicio sehingga cukuplah beralasan apabila majelis hakim pemeriksaPerkara menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atauniet onvankelij ke velkraad;DALAM POKOK PERKARABahwa halhal yang telah disampaikan dalam bagian Ekepsi
MASKANAT HAREFA.
Tergugat:
1.KEPALA DESA BAHO
2.AGUSWILMAN HASRAT HAREFA
85 — 47
berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat kepentingan Penggugat telah dirugikan akibatditerbitkannya Objek Sengketa dan Objek Sengketa II berdasarkan ketentuanPasal 53 ayat (1) UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugatmemiliki kKepentingan dalam pengajuan gugatan a quo maka eksepsi Tergugatyang menyatakan Penggugat tidak memiliki Kepentingan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap ekepsi
38 — 5
Mks, dan telah diputus dengn aver antara lainmenyetaken gugatan Pengguget tidak dapat diterima cen dalam pertimbanganhukumnya dinyatakan gugatan Penggugat adalah nebis in idem danmengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahannya atautanggapannya sebagaimana dalam Repliknya atas eksepsi ekepsi Tergugat Idan Turut Tergugat yang pada pokoknya menolak eksepsi eksepsi yangdikemukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dan bertetap dengan
MULIADI
Tergugat:
BUPATI GRESIK
145 — 54
seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, sertamenyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu. yangdikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replikkecuali apa yang secara tegas diakul;Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 49 sampai dengan hal. 78Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat makasebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;1)2)Dalam Ekepsi
51 — 27
UndangUndang No.9 Tahun 2004, tentangperubahan atas UndangUndang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan TataUsaha Negara (PTUN);Pendapat Pengadilan:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan ekepsi yangpertama tentang kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu sebagaiberikut :Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknyamendalilkan bahwa:e Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 2690/Kelurahan KebonKelapa
73 — 55
Sel.Menimbang, bahwa Penggugat diberi kKewenangan untuk menentukanpihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat, dengan alasan adanyahubungan hukum, dan atas pihak yang menguasai objek sengketa (feitelijke)serta adanya kerugian yang timbul bagi Penggugat atas perbuatan Tergugat,hal ini sejalan dengan kaedah hukum Yurisprudensi berupa putusan MahkamahAgung RI Nomor:305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo putusanNomor:966K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1976;Menimbang, bahwa ekepsi Tergugat dan Tergugat
107 — 55
Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa dari dalil eksepsi Tergugat ini yangmendasarkannya pada hal karena ada dua alas hak yang berbedayaitu. dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebutdiperolehnya dari jual beli/ganti rugi penguasaan pada Tahun1997 dari Amaq Jasmiati sedangkan perolehan tanah dari PT.Lamarina adalah atas usulan dari Tergugat II untuk memperolehSurat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan maka terhadappermasalahan hukum dalam ekepsi ini, yang harus dilakukanterlebih
171 — 80
Mtr.Menimbang bahwa sehubungan dengan ekepsi para Tergugat yangmenyatakan kurang pihak (Plurium Litis Konsotium), dengan dalil tidakdiikutsertakannya pembeli atas nama Ir. Suryadi dan H.Hidayat sebagai pihakTergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi itu tidak dapatdibenarkan karena Ir.
84 — 14
Berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoagar kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Menimbang bahwa tergugat Il juga telah mengajukan eksepsi yang padapokonya sebagai berikut ;1.Ekepsi Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk mengadiliperkara a quo (komtensi Absolut),dengan alasan asalan seperti yangtertuang dalam jawabannya tersebut
208 — 48
Bahwa oleh karefla gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonpensi telahdiajukan berdasarkan bukti bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik No. 4236/Jakasetia atasnama Penggugat dalam rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan pasat 180 HIR, mohon agarputusan di dalam perkara rekonpensi mi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (Uitvoerbaar bijVooraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi clan Tergugat dalavflrkonpensi.M A K A: Berdasarkan ekepsi & jawaban dan gugatan
39 — 12
karena fundamentum petendigugatan tidak jelas dan saling kontradiktif dengan petitum, dan gugatan paraPelawan juga tidak secara jelas menyebutkan letak atau lokasi objek perkara aquo, siapa yang harus ditarik sebagai pihak dan unsurunsur perbuatan hukumapa yang dilakukan oleh para Terlawan yang menyebabkan batalnya SuratPenetapan Lelang Nomor S1954/WKN.10/ KNL.03/2013 tanggal 8 Nopember262013 dari KPKNL Malang, ataupun yang dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa terhadap ekepsi
1.I Komang Trisnayudha
2.I Dewa G Karyawa
3.I Ketut Mandiksa
4.I Ketut Suala
5.AA Nyoman Sukadarma
6.I Made Sunada
7.Ni Wayan Suladri
8.I Nyoman Suarba
9.I Ketut Wantri Rinata
10.I.Made Cantri
11.I Nengah Wadra
12.I Nyoman Merdana
13.I Made Sutarja, S.Pd
14.I Made Manuh
15.I Gusti M Ngurah Suteja
16.I Ketut Kantra
17.I Made Sukada
18.I Ketut Sujana
Tergugat:
1.Rusli OR
2.I Wayan Mertha
3.Lurah Mamboro
4.Notaris Sartima Thalib, S.H. MBA
Intervensi:
B.Silaban
113 — 23
,MBA (Turut Tergugat II Intervensi) pada tanggal 30 Juli 2015sebagaimana yang tertuang didalam posita gugatan intervensi pada point 2Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Palsedangkan tanah yang dikuasai Tergugat Intervensi Sampai dengan XVIII telahmemiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah;Menimbang, bahwa terhadap dalil ekepsi tersebut, Majelis Hakimmenilai apakah tanah yang dikuasai Tergugat Intervensi sampai dengan XVIIItelah memiliki alas hak berupa
SALMAN,SH.MH
Terdakwa:
MARZUKI
45 — 12
S.Si.yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangkaFIRMANSYAH Als FIRMAN, FAKRI AMBIA Als INDRA dan MARZUKI adalahbenar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan l(satu)Nomor Urut 35 Lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau ekepsi
75 — 29
Tentang eksepsi competency / kewenangan Menimbang bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 136 HIR(Rechtsreglement Buitengewesten), terhadap ekepsi yang berkaitan dengankewenangan /competency tersebut , Majelis telah mempertimbangkannya danmemutuskannya secara tersendiri dalam Putusan Sela, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa oleh karena pokok gugatan adalah tentang perbuatanmelawan hukum , dan bukan semata tentang tuntutan hak waris orang yangberagama Islam , maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang
JEMMY HENDRA UISAN
Tergugat:
1.PT. ARTHA PARAGUNA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
80 — 45
dalam perkara aquo, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat poin yangmemohonkan penghukuman dengan berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Tergugat II, yang konsisten dengan dalil dalil positagugatan, menurut Majelis Hakim juga menyebabkan gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakanmenerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugatkabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa dengan demikian maka materi materi ekepsi
116 — 18
Bahwa antara JOICE BERNADIN GOSAL pemegang Hak Milik No. 208/Malendeng dan MUSTAFA THALIB) pemegang' Hak MilikNo.159/Malendeng telah diperiksa oleh POLDA Sulut terkait dengansengketa yang menjadi objek perkara.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepadaMajelisHakim, agar berkenan memutuskan Perkara ini sebagai berikut :Dalam Ekepsi :e Menerima Eksepsi Tergugat IV;e Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugattidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan