Ditemukan 2090705 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak paten ; hak cipta Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 238/PDT.G/2015/PN.SMG
Tanggal 17 September 2015 — Julie Majawati. (PENGGUGAT) MELAWAN Surya Tjipto(Tsjioe Sun Hui).(TERGUGAT)
134 — 45
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
NANCY J. RUBINS
Tergugat:
1.PT. PASTI MAKAN ENAK
2.HENRY HUSADA
1947 — 389

  • MENGADILI

    DALAM PROVISI

    • Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat;

    DALAM KONPENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak
    31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 26 April 2017 — PT INTER SPORT MARKETING VS PT METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG
1097 — 559 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    Hak Cipta,bukan kompetensi Pengadilan Niaga.
    Bahwa Judex Juris juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dengan menyatakan sengketa a quo adalah tentang Hak terkaitdengan hak cipta, karena Tergugat/Termohon Kasasi mengadakan nontonbareng Final Piala Dunia dari lembaga penyiaran;Bahwa objek sengketa ini adalah tentang pelanggaran Hak Ciptasebagaimana dimaksud Pasal 1 ad. 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun2014 bukan tentang hak terkait hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal1 ad. 5 atau tentang program komputer Pasal 1 ad. 9;Bahwa
    Dalam halini ada hak terkait atas Hak Cipta jika TV ONE, ANTV memberi lisensi lagikepada pihak lain yaitu hotel atau Tergugat/lokasi bisnis lain.
    Dalamperjanjian lisensi kami dengan ANTV dan TV ONE, pihak tersebut tidakdiberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau dengan perkataanlain TV ONE/ANTV tidak memiliki Hak Terkait Hak Cipta oleh karena ituPenggugat yang berhak menggugat mempertahankan hak tersebut dan tidakada kaitannya dengan TV ONE/ANTV karena hak untuk memberi ijin siaracara Final Sepak Bola Piala Dunia tidak diberi kepada TV ON/ANTV makakami telah melakukan sosialisasi melalui media massa, menyurati hotelhoteldi Bali
    cipta, akan tetapi hak terkait hakcipta tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkaraa quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dariperjanjian lisensi antara Penggugat dengan The Federation Internationale deFootball Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwaPenggugat adalah satusatunya penerima
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 17 Januari 2014 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc. >< YON NOFIAR
885 — 397
  • 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
    PENGGUGAT ADALAH PENCIPTA DAN/ATAU PEMEGANG HAKCIPTA YANG DILINDUNGI HUKUM INDONESIA TERHADAP SEMUABENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA10.11.Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta maupunPemegang Hak Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkanatau memperbanyak ciptaannya.
    Dalam pasal 5 ayat(1) Konvensi Berne, Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yangberasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional,yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta; 13.
    Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut,dan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, ketentuan pasal 56 ayat 1UU Hak Cipta mengatur bahwa;Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaanHalaman 7 dari 48 hal.
    Tindakan ini berdasarkan UU Hak Ciptasecara nyata telah memenuhi unsurunsur pelanggaran Hak cipta milikPenggugat, yang diancam pidana penjara dan/atau pidana denda;Bahwa Hak Cipta, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, merupakanhak ekskluif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secaraotomatis setelah suatu cciptaan dilahirkan.
    Direktorat JenderalHak Kekayaan dan Hak Asasi Manusia RI Cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 13Institusi dan pihakpihak yang menjadi distributor,peserta training akademis yang dalam hal inimenggunakan, memanfaatkan maupunmenyebarluaskan materi ciptaanPenggugat;Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Hak Cipta cukup ditujukan kepadapihak yang nyatanyata melakukan pelanggaran hak cipta tersebut, dimana menurut dalilgugatan Penggugat dalam perkara ini, yang melakukan pelanggaran hak cipta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 26-08-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — 1. WILLY AFIYANA, DKK VS 1. RUMAH PRODUKSI FLEX FILMS, ,DK
812 — 514 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 644 K/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta)pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. WILLY AFIYANA, bertempat tinggal di Haur Pancun IlNomor C40, RT 03, RW 04, Kelurahan Lebakgede,Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;2.
    Menyatakan Para Tergugat Terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danimateril sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);4.
    Flex Film Asia; Gugatan Para Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karenamenggabungkan tuntutan ganti rugi dan pelanggaran atas hak cipta;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karenatidak jelas dasar hukum dan dasar fakta; Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan
    Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat terbuktimelanggar Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta;3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat secaratanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliiar rupiah) dan immateril sebesarRp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Muh. Al Afgani, SE.,dk.
96 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1), perobuatan mana dilakukan oleh paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya para Terdakwa adalah karyawan pada PT.
    No.932 K/Pid.Sus/2010dhika adalah pemilik hak cipta sesuai pendaftaran ciptaan No.028695 tanggal31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusiadi Jakarta pada tanggal 8 Desember 2005 untuk program komputer berjudulSIMAKDA dan Nomor . 029996 tanggal 25 April 2006 untuk jenis programkomputer SIMGAuJI, akan tetapi pada tahun 2007 para Terdakwa berhenti bekerja pada PT.
    Murfa Surya Mahadhika adalah pemilik hak cipta sesuai pendaftaran ciptaan No.028695 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan olehDepartemen Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta pada tanggal 8Desember 2005 untuk program komputer berjudul SIMAKDA dan Nomor.029996 tanggal 25 April 2006 untuk jenis program komputer SIMGAuJI, akantetapi pada tahun 2007 para Terdakwa berhenti bekerja pada PT.
    AL AFGANI, SE, Terdakwa SRI WAHYUDI,A.Md. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana pelanggran hak cipta ;Membebaskan Terdakwa MUH. AL AFGANI, SE, Terdakwa SRI WAHYUDI, A.Md. dari segala dakwaan ;Memulihkan hak Para Terdakwa akan kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.932 K/Pid.Sus/20104.
    Karena SIMAKDA dan SIMGAJI yang merupakan hak cipta PT MurfaSurya Mahardika dan program SIAKUDA dan SIAGAJI samasamasudah terdaftar di Dirjen HAKI Sepkum HAM berarti kedua hak cipta tersebut diakui keberadaannya. Untuk mendaftarkan semua hak cipta yang didaftarkan dilakukan ujimateril. Karena SIAKUDA dan SIAGADI di daftarkan belakangan beratiHal. 10 dari 13 hal. Put.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 07-01-1991 — Putus : 10-09-1991 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN BREBES Nomor 3/Pdt.G/1991/PN Bbs
Tanggal 10 September 1991 — Penggugat:
B.SEMAH BINTI SUNGEB
Tergugat:
1.B.TARSITI binti ASMAT
2.SRIYATI binti KARJO
3.MURITNO bin KARJO
4.SRI RANINGSIH binti KARJO
5.RAHATININGSIH binti KARJO
6.SRI WINARSIH binti KARJO
7.SOEHARSONO bin KARJO
73 — 28
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 66/Pdt.Bth/2021/PN Mnk
Tanggal 12 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Adam Mandacan
2.nikodemus indow
3.frengki indouw
Tergugat:
1.Almarhum Kundrat Winarto
2.John Guntarto Kundrat Putra
3.Daud Indouw
4.Ferry Indow
83 — 53
  • Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Damai bertanggal 5 Juni 2000 tersebut,Terlawan kemudian mengajukan permohonan balik nama sekaliguspeningkatan hak atas tanah yang semula seluas 10.628 M2 dengan HakPakai, menjadi Hak Milik dengan luas 5.504 M2;Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Padt.Bth/2021/PN Mnk6.
    Bahwa Para Pelawan sangat berkepentingan untuk mengajukangugatan perlawanan (derden verzet) ini, untuk melindungi hak ParaPelawan sebagai pihak yang turut memiliki tanah seluas 5.504 M2 yanghendak dieksekusi tersebut, agar Para Pelawan tidak dirugikan lebihlanjut;15. Bahwa alasanalasan hukum yang mendasari perlawanan ParaPelawan ini adalah sebagai berikut :a.
    Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Damai bertanggal 5 Juni 2000tersebut, Terlawan kemudian mengajukan permohonan balik namasekaligus peningkatan hak atas tanah yang semula seluas 10.628 M2dengan Hak Pakai, menjadi Hak Milik dengan luas 5.504 M2;6.
    Bahwa sekalipun telah membuat dan mengantongi Surat PernyataanDamai bertanggal 5 Juni 2000 dan berlanjut dengan sertifikasi tanahmenjadi Hak Milik dengan luas 5.504 M2, tanah yang seluruhnya seluasHalaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.Bth/2021/PN Mnk10.620 M2 tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh Terlawan Ill danTerlawan IV;7.
    Apakah Para Pelawan, Terlawan Ill dan Terlawan IV adalah saudarakandung, seayah dan seibu, sehingga memiliki hak yang sama terhadapobjek sengketa seluas 5.504 M2 ?2. Apakah Surat Pernyataan Damai bertanggal 5 Juni 2000 yang dibuatTerlawan Il, Terlawan Ill dan Terlawan IV, Kurang Pihak dan Terlawan IlTidak Memiliki Legal Standing ?
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 09-04-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Hj Arfiah
Tergugat:
1.PT BPR Madani Sejahtera Abadi
2.Kantor KPKLN Yogyakarta
72 — 33
  • /Smn; Sertifikat Hak Milik Nomor 04415/Sidoarum, Surat Ukur Nomor02308/Sidoarum/1999, luas 400 m2 atas nama Hajah Arfiyah;5.
    Bahwa terhadap objek lelang tersebut telah dimintakan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan KabupatenSleman, dan telah diterbitkan SKPT Nomor 209/2018 tanggal 15 Maret2018 yang menerangkan bahwa atas Hak Milik Nomor 4415/Sidoarum.Luas 400 m2 atas nama Hajjah Arfiah tersebut tercatat : Dipasang HT tanggal 26 Juli 2017 Nomor 4521/2012 pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi berkedudukan diYogyakarta; Pencatatan Sita Eksekusi permohonan dari Sukamta, SH dan BASita Eksekusi
    Danoleh karena itu Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatHalaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN SmnPertama menurut Pasal 6 UUHT berhak untuk menjual secara lelangterhadap objek sengketa;10.
    Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04415/SIDOARUM atasnama Hajjah Arfiyah, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4521/2012tanggal 26 Juli 2012 atas nama Hajjah Arfiyah, diberi tanda T3 ;Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN SmnMenimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan buktiberupa bukti TT1 sampai dengan TT15 yaitu sebagai berikut :1.
    Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04415 Desa Sidoarumatas nama Hajjah Arfiyah, diberi tanda TT 6;7. Foto copy Rician Tagihan /Jumlah Kewajiban Debitur tanggal 19Februari 2018, diberi tanda TT 7;8. Foto copy harga limit Eksekusi Pelelangan Nomor12/Pdt.E/2015/PN.Smn, diberi tanda TT8;9. Foto copy Laporan Penilaian dari KJPP Pungs Zulkarnaian& Rekan,diberi tanda TT9 ;10.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 21-01-2013 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Mdn
Tanggal 27 Maret 2013 — Pemohon
134 — 40
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-03-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROV. SUMATERA UATAR yang diwakili oleh DR. KASIM SIYO, sebagai Ketua dan DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, M.AP, sebagai Sekretaris VS 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SUMATERA UTARA (DPRD SU);
122 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 23 P/HUM/2015Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :a. dijadikan jaminan;b. disita;c. dihibahkan;d. dijual;e. diawariskan;f. ditukar; ataug. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.3.
    Tentang Objek Sengketa Yang Dimohonkan Hak Uji Materiil Tidak Jelas (Obscuur Libelli);Bahwa berdasarkan uraian pemberitahuan berkas permohonan Hak UjiMateriil yang disampaikan Panitera Muda Mahkamah Agung R.I kepadaTermohon disebutkan adanya penerimaan dan registrasi berkaspermohonan hak uji materiil yang dimohonkan oleh Perwakilan Badan WakafIndonesia Provinsi Sumatera Utara atas 1. Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor : ..
    perundangundangan di bawah undangundang dianggapbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak masuk akal jikakemudian dalarn uraian pennohonan hak uji materiil. tersebut dapatditentukan muatan ayat atau pasal dan atau bagianbagian dari peraturantersebut yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi ;Bahwa dengan demikian disamping objek sengketa yang menjadi dasarpennohonan hak uji materiil aquo
    Putusan Nomor 23 P/HUM/201511.Fotokopi Bukti Setoran dari Rumah Sakit Haji Medan sejumlah 10.140.000(Sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ganti rugi tanah seluas 60.000M2 sesuai surat No. 9.Dir/X/2200/1996, tanggal penerimaan 17 Juli 1996,(Bukti Tl11);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Pemohon adalah:1.
    Oleh karenanya Pemohontidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ataskedua Objek Hak Uji Materiil tersebut, dengan demikian Pemohon tidakmemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak Ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/PID/2010
Terdakwa; Mora Aksi Hasibuan
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa Mora Aksi Hasiobuan bersamasama dengan KhalifahJakbar (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi,sejak bulan Mei 2005 dan berlanjut pada tanggal 28 Mei 2005 sekira pukul 10.Wib di Desa Sisoma, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan,atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, ia Terdakwa dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
    , menjual,memakai, atau menajadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalammemakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan,tanaman atau bibit di tangah tempat orang menjalankan hak rakyat memakaitanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhakatas barang itu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa PT Wonorejo Perdana bergerak dalam bidang usaha perkebunankelapa sawit dan karet yang memiliki Sertifikat HGU yaitu
    Menyatakan Terdakwa Mora Aksi Hasibuan bersalah melakukan tindak pidanaturut melakukan atau menyuruh perampasan hak orang lain secara berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) jo Pasal 55ayat (1) ke1 jo 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mora Aksi Hasibuan dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3. Menyatakan barang bukti berupa :Hal. 3 dari 6 hal. Put.
    Menyatakan Terdakwa Mora Aksi Hasibuan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telahmenjual hak tanah Indonesia, sedangkan ia tahu orang lain yang berhak atastanah tersebut secara berlanjut ;2. Menghukum Terdakwa Mora Aksi Hasibuan oleh karena itu dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) tahun ;3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Mei 206 an.
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Perdata
Register : 01-11-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tnr
Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat:
Ahmad Setia Budi
Tergugat:
Ambo Asse
17 — 14
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 592/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : PURWO EKO UTOMO Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
123 — 64
  • Propinsi Dati Jawa Tengah c.q. dinas Sosial dengan Hak Pakai seluas +13.300M?
    dengan Hak Pakai seluas +13.300M?
    Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.6.
    Dati Jawa Tengah c.q. dinas Sosial dengan Hak Pakai seluas +13.300M?
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 04-10-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN BOYOLALI Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Byl
Tanggal 9 Februari 2023 — Penggugat:
1.Agus Setyo Wardoyo
2.Lilis Suryani
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.Regional Retail Collection & Recovery Regional VII/Jawa 2
2.Talita Failasufa
94 — 15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 22-11-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910K/PDT/2003
Tanggal 22 Nopember 2008 — Bali Malim Sati; Basri Dt. Rj. Usali; Mawardi; Maizul; Bongok; Sirin Katik Malin Pandito; Wali Kotamadya KDH Tingkat II Padang; Direksi PT Semen Padang; Direksi PT Semen Padang; Drs. Hasrizal Hasan; Samsuir als Ambi
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam objek perkaramasih berstatus tanah ulayat nagari, sedangkan yang telah dilaksanakanadalah berupa pemberian ganti rugi tanaman bagi para penggarap/peladangyang memanfaatkan tanah ulayat nagari sebagai areal peladangan dan matapencaharian masyarakat setempat ;bahwa menurut hemat kami, sampai sekarang belum ada suatu legalitaspun yang diberikan oleh KAN Lubak Kilangan untuk menyerahkan tanah ulayatnagari dimaksud, karena perubahan kepemilikan ulayat nagari menjadi pusakakaum, sepenuhnya menjadi hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 19-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2345 K/PID/2009
Jaksa pada Kejari; Melkayani bin A. Munir
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2345K/Pid/2009dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanahPemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah,pekerjaan, tanaman atau Dbibit di tanah tempat orangmenjalank an hak rakyat memakali tanah itu sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhakatas barang itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan caracara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut Bahwa pada waktu9 dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa
    Memulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;.
    Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hak UsahaAtas Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Nasional, Kecamatan Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari1985 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hak AtasTanah tanggal 31 Januari 1985 yang dibuat oleh MuhammadSaid menyatakan memiliki tanah di Gang Pelita KelurahanGedung Nasional 1, Kecamatan Kota Pangkalpinang dengan luas + 124 meter?
    Peraturan hukum ~~ tidak diterapkan sebagaimanamestinya yaitu) Judex Factie mengesampingkan hukumpembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanyaalat bukti surat yang mempunyai nilai dan kekuatanpembuktian yang diperoleh di persidangan PengadilanNegeri Pangkalpinang yaitu Judex Factie tidakmempertimbangkan dalam putusannya alat bukti surat yangdiajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinangyaitu. 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Usaha atasHal. 10 dari 13 hal. Put.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hak UsahaAtas Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Nasional, Kecamatan Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari1985 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hak AtasTanah tanggal 31 Januari 1985 yang dibuat oleh MuhammadSaid menyatakan memiliki tanah di Gang Pelita KelurahanGedung Nasional 1, Kecamatan Kota Pangkalpinang dengan luas + 124 meter?
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 30-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN SBY
Tanggal 17 September 2018 — Penggugat:
PT. INTER SPORTS MARKETING
Tergugat:
1.PT BELINDO BINTANG BUANA
2.HOTEL SOLARIS KUTA BALI
91 — 0
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 116/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 11 Mei 2015 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI Diwakili Oleh : NANI INDRIASTUTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – MENKO KESRA RI Diwakili Oleh : ELRIKA ROSANTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Sosial RI Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial RI Diwakili Oleh : YUANITA PRASASTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Maluku Diwakili Oleh : FRANGKY SAPARDI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Maluku Utara Diwakili Oleh : MUHDI SOAMOLE, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Sulawesi Tenggara Diwakili Oleh : I NENGAH SUARYO, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Keuangan RI Diwakili Oleh : ASTRID MONIKA, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Perencana Pembangunan Nasional / BAPPENAS Diwakili Oleh : ASWAR HAOLOAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Diwakili Oleh : SUKIRMAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Diwakili Oleh : NANI INDRIASTUTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Perekonomian RI Diwakili Oleh : MUHAMAD NAPIS, SH.
Terbanding/Penggugat : HIBANI
Terbanding/Penggugat : ANGGADA LAMANI
Terbanding/Penggugat : MALIA
Terbanding/Penggugat : ARUF LAMINA
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara
27 — 14
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 07-03-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat:
ANIS SEPTI HERMAWATI
Tergugat:
PT ASTRA SEDAYA FINANCE CQ PT ASTRA SEDAYA FINANCE CAB TANGERANG
90 — 14
  • Fotocopy sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang diperoleh dariKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.W12.00075403.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 02 Maret 2016.
    lalumenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :MENGADILIDALAM KONVENSI Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI :Menyatakan gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayarbiaya perkara sebesar Rp.816.000, (delapan ratus enam belas ribu rupiah)Kemudian setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim, Lalu HakimKetua Majelis menjelaskan kepada Para pihak tentang hak