Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :SR2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperoleh besaran kerugiankeuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belasjuta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah komatujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut :Rp 280.982.199,00Rp 166.992.008,27Rp 113.990.190, 73a. Realisasi pembayaran 59 SPKb.

Rp 60,000Rp 550,000Rp 250,000Rp .30,000Rp 60,000Rp 1,000,000 2 buah1 buah1 buah2 buah2 buahlbuah1 buah1 buah2 buah2 buah lbuah0 buah0 buah0 buah0 buah Bahwa berdasarkan hasil audit BPKB Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :SR2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperolen besaran kerugiankeuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belasjuta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah komatujuh

PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, ACHMADIN,ST sebagai KPA sekaligus sebagai PPK yang tidakmelaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 %dianggap bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06

, Ir.WARDAYAsebagai PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, Ir.WARDAYA sebagai KPA yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar,sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebuttelah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor : SR1145/PW06

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lapangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015 huruf F.

Asuransi UmumVidei sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PemerintahDaerah Kabupaten Seluma sebesar Rp1.247.295.891, (satu milyar dua ratusempat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratussembilan puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR6501/PW06

No. 2359 K/Pid.Sus/20146501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPenggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan RehabilitasiJalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur Kecamatan LubukSandi pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010, denganperhitungan sebagai berikut :A.

Perbuatan Terdakwabertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Bengkulu No.SR6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 sebesar Rp1.247.295.891,(satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribudelapan ratus sembilan puluh

(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta duaratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporanperhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang dilakukan terdakwa denganCaracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telahmerencanakan pelaksanaan pengadaan

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak) 2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahandan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahanRp1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratussembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungankerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal09 Mei 2018, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa saksi Dr. Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM Bin A.

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak)2. Dikurangi :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

satu) lantai;Bahwa kondisi tanah bagian atas agak lunak dan berlumpur;Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap keterangan ahli, terdakwamenyatakan tidak keberatan;2.ELIBET SIRAIT; Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu.Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpahmenurut agama kristen.Ahli dipersidangan menunjukan Surat Tugas dari BPKP Perwakilan Prov.Bengkulu Nomor ST0481/PW06

,yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yangtidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syaratuntuk pencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggapbahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan100 % sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasilperhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR1145/PW06

WARDAYA sebagai PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaantersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 % sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.444.809.617

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lagangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

AlokasiUmum (DAU) sebesar Rp.116.363.636,00.Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianPutusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 125 dari 219 HalamanDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06

SINDANG BROTHERS yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitusebesar Rp. 3.429.688.430,52, (Tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tigapuluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan

SINDANG BROTERS secaramelawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesarRp. 3.429.688.430,52, (tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empatratus tiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagaiberikut No Uraian Jumlah (Rp)1.

bertanggungjawab terhadap kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksudyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yaitu sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (Tiga milyar empat ratusdua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empatratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR1278/PW06

Jarak antar sengkang (cincin) pada bored pile yaitu padagambar @ 10150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarakantar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang @10170(besi polos diameter 10 mm dengan jarak antarbesi 170mm).Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatanPreservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU ProvinsiBengkulu TA. 2017 Nomor :SR1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli2019,Rp.3.429.688.430,52

Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu padagambar @ 10150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarakantar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang @10170(besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi kegiatanPreservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang SimpangKantor BupatikKepahiang padaSatker SKPD TP Dinas PU ProvinsiBengkulu TA. 2017 Nomor :SR1278/PW06/5/2019 tanggal

PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yangdigunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, ACHMADIN,ST sebagaiKPA sekaligus sebagai PPK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar,sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaantersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkankerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi BengkuluNomor:SR1145/PW06

benar, Ir.WARDAYAsebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yangdigunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, Ir.WARDAYA sebagaiKPA yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga walupunpekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebut telahdilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor SR1145/PW06

Seluma Tahun Anggaran 2013mengakibatkan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 444.809.61 7,00 (empat ratusempat puluh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah)sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP PerwakilanPropinsi Bengkulu = Nomor: SR1145/PW06/5/2015 Tanggal 9 Juni 2015.Perbuatan terdakwa ANTARIKSA, ST Bin Murni Badri selaku ketua merangkapanggota Tim PHO/F HO bersamasama dengan terdakwa II Nopian Zori, ST Bin Adnan,terdakwa III Arisman, ST Bin Ramli

Seluma Tahun Anggaran 2013mengakibatkan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 444.809.61 7,00 (empat ratusempat puluh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah)sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor : SR1145/PW06/5/2015 Tanggal 9 Juni 2015.Perbuatan Terdakwatersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang R.I.

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lagangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

atas DanaAlokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.163.636.364,00 dan Dana AlokasiUmum (DAU) sebesar Rp116.363.636,00.Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06

., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratusempat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan danPerluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMP3KI) Kecamatan Pino Raya KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06/5/2015 tanggal 23 November2015 dari Badan Pengawasan

mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp.759.740.900, (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratusempat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan danPerluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMP3KI) Kecamatan Pino Raya KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06

mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp.759.740.900., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratusempat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan danPerluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMP3KI) Kecamatan Pino Raya KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06

., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah)sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak PidanaKorupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatandan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMPS8KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06/5/2015 tanggal 23 November 2015 dari Badan PengawasanKeuangan

mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.759.740.900, (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah)sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak PidanaKorupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatandan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMPS3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06

mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.759.740.900., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah)sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak PidanaKorupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola knusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatandan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMPS8KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06

Zarkasi sebagai pelaksana lapangan, tidaksesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak maka berdasarkanperhitungan BPKP perwakilan provinsi Bengkulu No : LAP1547/PW06/5/2009 tanggal 8 April 2009 terdapat kerugian negarasebesar Rp. 149.569.789,61( Seratus empat puluh sembilan jutalima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah koma enam puluh satu rupiah); 8.

Air Nipis SeginimKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi ahlidari BPKP Propinsi Bengkulu yaitu Sugiharto, SE, Akt telahmengeluarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara No: S1663/PW06/5/2008, tanggal 25 Maret 2008.b.

SR1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni2015.Perbuatan Terdakwa Dr. Ir .H Herawansyah, Msc Bin Ikram (Alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Dr.lr. H.

SR1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.Perbuatan Terdakwa Dr. Ir .

Bahwa benar 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomordengan Surat Pengantar Nomor SR1979/PW06/5/2017 tanggal 17November 2017 tersebut, merupakan hasil audit yang Ahli lakukanbersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015

.Halaman 131 dari 327 halaman Putusan Nomor 99/Pid.SusTPK/2018/PN Bgle Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli dan membenarkanketerangan Ahli tersebut.BUKTI SURAT Laporan Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : NomorSR1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2018 Perihal LaporanHasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD

menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp. 193.975.640,(seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribuenam ratus empat puluh rupiah).Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa diBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor dengan Surat Pengantar Nomor SR1979/PW06

kerugian negara sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah), walaupun telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.15.000.000, kepada penuntut umun yang merupakan bagian dari tjumlahkerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu sebesar Rp. 193.975.640, (Seratus sembilan puluh tiga jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) sesuaidengan Laporan Nomor: SR1979/PW06

WARDAYA sebagai PPTK yang tidakmeneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untukpencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwapekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 %sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.444.809.617

, yang tidakmelaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidakmeneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untukpencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwapekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 %sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06

BM nomor : LAP-3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.
103 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.
104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/d Juni 2011.
105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januari s/d Juni 2011.
106 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periode Januari s/d Juni 2011.

BM Nomor 05/SK/Dir 26 september 2012.laporan BPKP pelaksanaan Verifikasi tindak lanjt hasilLAP3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.Jawaban Terhadap Temuan BPK.laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/dLaporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode JanuariLaporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periodeJanuari s/d Juni 2011.107 1 (satu) bundelpemegang saham, dewan108 1 (satu) bundel1092010.110 1 (satu) bundelgolf Raflesia Bengkul111 1 (satu) berkasnomor 07/PANPT.BM/112tanggal 09

BM nomor : LAP3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.103 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/dJuni 2011.105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januaris/d Juni 2011.106 1 (Satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periodeJanuari s/d Juni 2011.107 1 (satu) bundel Notulen Rapat Koordinasi program kerja PT.

BM nomor : LAP3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.103. 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/dJuni 2011.105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januaris/d Juni 2011.106 1 (Satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periodeJanuari s/d Juni 2011.107 1 (satu) bundel Notulen Rapat Koordinasi program kerja PT.

BM Nomor 05/SK/Dir 26 september 2012.laporan BPKP pelaksanaan Verifikasi tindak lanjt hasilLAP 3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.Jawaban Terhadap Temuan BPK.laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/dLaporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode JanuariLaporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periodeNotulen Rapat Koordinasi program kerja PT. BM antarakomisaris, direksi tanggal 25 Juni 2007.Izin usaha Pertambangan PT.

NAWAWI Bin SUNTANI (Alm) dan saksi FIRMANS YAHBin SAIBI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Jutarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkanLaporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0773/PW06/5/2017tanggal 04 Mei 2017 dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana HibahPembelian Tanah

NAWAWI Bin SUNTANI (Alm) dan saksi FIRMANS YAHBin SAIBI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)mengakibatkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Jutarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkanLaporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0773/PW06/5/2017tanggal 04 Mei 2017 dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana HibahPembelian Tanah

Bengkulu melakukan auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian Lubuk Sinipada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A.2016 adalah SuratKepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R/ 24/ I/ 2018 / DitReskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal permohonan perhitungankerugian keuangan Negara;Bahwa ahli ada dilengkapi Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP PropBengkulu Nomor : S0472/PW06/5/2018 tanggal 14 Maret 2018;Bahwa ahli

pengumpulan dan reviu dokumen, proseduranalisis, konfirmasi dan klarifikasi, observasi, wawancara, danrekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperolen saatdilaksanakan audit, serta prosedur audit lainnya sesuai dengan keadaan;Bahwa yang terungkap pada saat ahli melakukan audit perhitungankerugian keuangan Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Auditdalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaantindak pidana Korupsi Peningkatan Jalan Lubuk Durian Lubuk SiniNomor : SR0923/PW06

Peningkatan Jalan Lubuk Durian LubukSini adalah berdasarkan selisin antara jumlah pembayaran Kontrakdengan Nilai Pekerjaan yang terpasang berdasarkan perhitungan Ahli,dikurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah oleh PT Swarna DwipaPersada;Bahwa perincian Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsipeningkatan Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini pada Dinas PekerjaanUmum Provinsi Bengkulu T.A. 2016 sesuai dengan laporan Hasil AuditNomor : SR0923/PW06

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, dan telahHalaman 190 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.SusTPK/2018/PN.Bglmenimbulkan kerugian keuangan negara cq Dinas PU ProvinsiBengkulu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan' danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaantindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini Simpang Kelindang) pada Dinas PekerjaanUmum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor: SR0923/PW06

Nurrachman,ST.MM dan Saudara Suaman Bin Jamina yang kembali melakukan auditpada bulan Februari 2013 dimana dalam surat dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0390/PW06/5/2013 tanggal 7 Februari 2013 bahwa kerugian Negara dalamproyek Pembangunnan Jaringan Lampu Jalan Kota Bengkulu Ta 20072008pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp.4.030.636.363,64 (empat milyar tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enamribu tiga ratus enam puluh tiga

yang menikmati dana tersebut sehinggamengakibatkan Kerugian Negara untuk UPTD Kecamatan MajeNasal sebesar Rp.96.793.800, (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh tiga ribu delapanratus Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil AuditInvestigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan JamMengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No.LHAI2578/PW06

LHAI2578/PW06/5/2011tanggal 27 Mei 2011.jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti danTerdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.mengajukan saksisaksinya yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masingmasingMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,sebagai berikut :34Jaksa Penuntut Umum telahPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang .

Kaur TahunAnggaran 2009 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: LHAI2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei2011 Kerugian Negara sebesar Rp.499.125.400.(empat ratus Sembilan puluhSembilan juta seratus duapuluh lima ribu empat ratus rupiah).27. Bahwa kerugian Negara atas selisih pembayaran dana KJM Tahun 2009 yangdilakukan Terdakwa Septimuda, S.Pd Bin Tamrin Ali Amran selaku PembantuBendahara UPTD MajeNasal pada Triwulan I sebesar Rp. 25.538.400.

LHAI2578/PW06/5/2011 tanggal27 Mei 2011 jumlah kerugian Negara pembayaran insentif KJM Tahun 2009 pada Triwulan I danTriwulan II sebesar Rp.47.595.600, dengan rincian untuk Triwulan I sebesar Rp. 22.057.200.dan Triwulan II sebesar Rp.25.538.600.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut, makamenurut hemat Majelis Hakim, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara tersebut, juga telah terpenuhi.Ad.5.