Ditemukan 429 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
730 — 1298
730 — 1298
Dasar filsafat yang menjadi cantolan berbedakarena untuk pemberantasan korupsi menggunakan hukum = administrasitidak dengan hukum pidana ;Jika sudah masuk proses penyelidikan, penyidikan dan prosespembuktian di persidangan maka yang dicari adalah menemukankebenaran materil demi tegakkan hukum dan keadilan ;Hukuman adalah parameter keadilan dalam penegakan hukum bukanagar orang lain seluruh indonesia tidak melakukan tindak pidana korupsi.Jangan sampai anggota masyarakat yang menjadi tersangka menjadibamper
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
430 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
Madina adalah dengan caramenebang kayu pohon yang lainnya untuk jalan ke tempat tegakkan kayuyang akan ditebang. Sehingga persentase Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)(ET1) mulai tahun 2000 s/d tahun 2005 pada areal IUPHHK PT. Keang NamDevelopment Indonesia adalah 0 %;Penebangan:Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohonpohon dalamtegakan yang berdiameter sama dengan atau lebih besar dari diameter batasyang ditetapkan.
Putus : 06-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/PID.SUS/2017 Tanggal 6 Juni 2017 — TENGKU NISFARUDDIN SYAH alias SIPAI
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENTANG HUKUMAN :Bahwa menurut penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4Tahun 2004 hukum itu harus dilaksanakan dan di tegakkan. Dalammenegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan , yaitu:Kepastian Hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dankeadilan (gerechtigkeit) (Sudikno Mertokesumo, 1991 ; 134).
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008 Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
614 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
614 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muara Batang Gadis, Kab.Madina adalah dengan cara menebang kayu pohon yang lainnya untukjalan ketempat tegakkan kayu yang akan ditebang. Sehinggapersentase Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) (ET1) mulai tahun 2000s/d tahun 2005 pada areal IUPHHK PT. Keang Nam DevelopmentIndonesia adalah 0 %.Penebangan :Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohonpohondalam tegakan yang berdiameter sama dengan atau lebih besar daridiameter batas yang ditetapkan.
Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — ANDI KHAIRUDDIN
109 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang HukumanBahwa menurut penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 4Tahun 2004 hukum itu harus dilaksanakan dan di tegakkan. Dalammenegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaituKepastian Hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dankeadilan (gerechtigkeit) (Sudikno Mertokesumo, 1991 ; 134).
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5019 — 9214
5019 — 9214
Jadi sekali lagi Ahli inginmenyampaikan kepada Jaksa Penunitut Umum, toleransi antar umatberagama harus kita tegakkan antar umat beragama tidak bolehmenghina antar umat beragama yang lain. Dan dalam Islam ada ajarangall
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi
- TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
303 — 76
303 — 76
Tegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta hukum, hati nuranidan kemuliaan Majelis Hakim atas nama Tuhan YME;2. Jangan biarkan penjahat sebenarnya berada di luar untuk berbuatkejahatan lainnya;3. Jangan biarkan bersembunyi dalam profesionalisme menjadi ladangpelacur dan penipuan yang seharusnya melindungi dan bermanfaat untukrakyat Indonesia;4. Produksi vaksin Rp2,2 Triliun mangkrak, harus tergantung produksivaksin import dan menimbulkan atas memicu terjadinya produksi vaksinpalsu;5.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
144 — 137
144 — 137
Usman Effendi untuk pembayaranganti rugi tegakkan/tanaman; Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dantidak mengajukan keberatan;.
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi
- Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
245 — 75
245 — 75
Bahwa terkait BAP nomor 16, saksi membenarkan barupada tahun 2013 ini mengetahui kalau IMB proyekHambalang sudah dikeluarkan BPT Pemkab Bogor;Bahwa terkait pengawasan dan laporan bawahankepadanya, saksi menerangkan tidak day to day, karenayang punya tanggungjawab adalah dinas di bawahnya,bukan Bupati langsung, tetapi mengawasi atas namaBupati, dan mekanismenya ada pengawasan berkalasetiap 6 bulan sekali dilaporkan kepadanya;e Bahwa terhadap yang dilaporkan, saksi selaku Bupatimemerintahkan agar tegakkan