Ditemukan 429 data
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
297 — 109
dan/atau rehabilitasi .UPAYA ADMINISTRASI TELAH DILAKUKAN OLEH PARAPENGGUGAT.Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus Gugatan a quo karena Gugatan a quo adalah menyangkut sengketaTata Usaha Negara dan Para Penggugat telah melaksanakan upayaadministrasi.Bahwa sebagaimana ketentuan pasal angka (10) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang Undana Nomcr :51 Tahun 2009 tentana
101 — 65
Il/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27September 2006 tentana svarat kuorum vana lebih rendah dari kuorumvana ditetapkan undangundana adalah bertentanaan dengan hukumdan karena itu batal demi hukum.e Bahva RUPS tanggal 06102006.
109 — 60
dalambertelekomunikasi, TURUT TERGUGAT menyediakan dan memberikanpelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi kepada seluruh pengguna layanannya di seluruh Indonesia;VidePasal 7 avat1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasidisebutkan:(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi:b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;VidePasal 8 avat 1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentana
148 — 277
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentana Sungai, di dalam pasal 5 ayat (5), dijelaskanbahwa;"Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bberfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dandaratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak salingterganggu";Bahwa berdasarkan kebutuhan tersebutlah diperlukan lahan yangdikenal sebagai sempadan sungai, terbukti terkait garis SempadanSungai (GSS) ini, pemerintah Daerah pun perlu mengaturnya dalambentuk Perda
115 — 16
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentana Sungai, di dalam pasal 5 ayat (5), dijelaskanbahwa;"Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bberfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dandaratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak salingterganggu";Bahwa berdasarkan kebutuhan tersebutlah diperlukan lahan yangdikenal sebagai sempadan sungai, terbukti terkait garis SempadanSungai (GSS) ini, pemerintah Daerah pun perlu mengaturnya dalambentuk Perda
138 — 86
(Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012,Hal : 440).Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No.03 Tahun 2002 Tentana Penanaanan Perkara yang BerkaitanDengan Azas Ne Bis In Idem. Agar azas "nebis in idem" dapatterlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencarikeadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda,maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan :.
Pembanding/Penggugat II : MARISTAN TARBINO MANIK
Pembanding/Penggugat III : MANASER MANIK
Pembanding/Penggugat IV : JAMIL TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat V : SYAHRIANA CHAN
Pembanding/Penggugat VI : SYARIPUDDIN RAMBE
Pembanding/Penggugat VII : ARMANSYAH
Pembanding/Penggugat VIII : RIZALDI MANDA
Pembanding/Penggugat IX : TIO PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat X : SALMAH BR PANJAITAN
Pembanding/Penggugat XI : JAINUDDIN PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XII : JHONI S SIMARMATA
Pembanding/Penggugat XIII : DEDI PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XIV : IRMA PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XV : MARLON SIANTURI
Pembanding/Penggugat XVI : LISMAWATI ZEBUA
Pembanding/Penggugat XVII : KOTA JULU SIRINGO RINGO
Pembanding/Penggugat XVIII : MHD. SOLEH SIREGAR
Pembanding/Penggugat XIX : AMIR OMBAK SIRAIT
Pembanding/Penggugat XX : SABARUDDIN TANJUNG
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANA
Pembanding/Penggugat XXII : RAHMAN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXIII : JABIR SIBARANI
Terbanding/Tergugat I : ROBERT ARITONANG OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat II : HERRY DAVIDSON PASARIBU
Terbanding/Tergugat III : HOTMAN DAPOT PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : SINTARIA BR. SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat V : TIENE MATHILDA BR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : CLANRASIA MEIKA BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VIII : RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat IX : MARTHA SUMINAR BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat X : HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT
Terbanding/Tergugat XI : TRIASTUTI LESTARI MOELJANI
Terbanding/Tergugat XII : HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIV : ROY JUSTIN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XV : JOHANNA VOLKE
Terbanding/Tergugat XVI : THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XVII : HARANGAN SEREIDA BR. SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XVIII : LINDA JUNITA
Terbanding/Tergugat XIX : KHATRINA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XX : TOGA MARISI PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXI : MINAR BANGET BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXII : JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT
Terbanding/Tergugat XXIII : ELSE MARIA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XXIV : ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SEI APUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sono Martani
54 — 43
SOLEH SIREGAR, Tempat/ Tgllahir, Muara Siregar/ 10 Nopember 1964,Agama Islam, Lakilaki, Pekerjaan Tidakbekerja, Tempat tinggal Pekan KampungMesjid Kecamatan Kualuh Hilir KabupatenLabuhan Batu Utara, selanjutnya disebutPembanding XVIII semula Penggugat XVIII;19.AMIR OMBAK SIRAIT, Tempat/ Tgl lahtr,Tanjung Balai/ 1 Desember 1947, Agama Islam,Lakilaki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggalSei Tentana Lk.
362 — 186
danberlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 Tentana
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
179 — 407
MulyantoTrie Widiatmoko.Bahwa peraturan perundangundangan yang dilanggar diantaranyasebagai berikut:a.UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup Pasal 34 ayat (1) dan (2);PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 39 ayat (1) dan (2);PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 14 ayat(1) dan (2);Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4Tahun 2015 tentana Perubahan