Ditemukan 429 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
297109
  • dan/atau rehabilitasi .UPAYA ADMINISTRASI TELAH DILAKUKAN OLEH PARAPENGGUGAT.Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus Gugatan a quo karena Gugatan a quo adalah menyangkut sengketaTata Usaha Negara dan Para Penggugat telah melaksanakan upayaadministrasi.Bahwa sebagaimana ketentuan pasal angka (10) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang Undana Nomcr :51 Tahun 2009 tentana
Register : 07-10-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 27 Januari 2017 — PT.BANK NEGARA INDONESIA TBK (PERSERO) >< PT.GUSHER TARAKAN DAN DENNY MARDANI BBA
10165
  • Il/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27September 2006 tentana svarat kuorum vana lebih rendah dari kuorumvana ditetapkan undangundana adalah bertentanaan dengan hukumdan karena itu batal demi hukum.e Bahva RUPS tanggal 06102006.
Register : 07-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 15 Agustus 2017 — INDRA ATMANTO CS >< PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA RI CS
10960
  • dalambertelekomunikasi, TURUT TERGUGAT menyediakan dan memberikanpelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi kepada seluruh pengguna layanannya di seluruh Indonesia;VidePasal 7 avat1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasidisebutkan:(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi:b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;VidePasal 8 avat 1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentana
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks.
Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ; 2. SAMALI bin SAMIAN; 3. NY. AMI binti SANILAN. 4. NY.MINAH binti SAMIAN. Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN , sebagai Para Penggugat Melawan 1. Hj. LILY,selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. TEDDY SENTOSA, HEW, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu : 3.1. ROMLI bin AMPRING. 3.2. SANAH binti AMPRING. 3.3. NASIH binti AMPRING. 3.4. ACIH binti AMPRING. selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung), untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. NATA, selanjutnya TERGUGAT VI ; 7. RANAN, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. EMBEK, selanjutnya TERGUGAT VIII ; 9. Hj. ANGKEK, selanjutnya disebut TERGUGAT IX ; 10. ICAH, selanjutnya disebut TERGUGAT X ; 11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT XI ; 12. Guru ADE, selanjutnya disebut TERGUGAT XII ; 13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIII ; 14. DASMER MANALU,SH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIV ; 15. ERLAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XV ; 16. PAKPAHAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XVI ; 17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ; DAN 18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu : 18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN. 18.2. MINDA bin SAMUN. 18.3. WANDA bin SAMUN. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu: 19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH. 19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH. 19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ; 20. TANTO NUGROHO, disebut TURUT TERGUGAT III ;
148277
  • Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentana Sungai, di dalam pasal 5 ayat (5), dijelaskanbahwa;"Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bberfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dandaratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak salingterganggu";Bahwa berdasarkan kebutuhan tersebutlah diperlukan lahan yangdikenal sebagai sempadan sungai, terbukti terkait garis SempadanSungai (GSS) ini, pemerintah Daerah pun perlu mengaturnya dalambentuk Perda
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks
Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ; 2. SAMALI bin SAMIAN; 3. NY. AMI binti SANILAN. 4. NY.MINAH binti SAMIAN. Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN sebagai Para Penggugat Melawan 1. Hj. LILY sebagai Tergugat I 2. TEDDY SENTOSA, HEW sebagai Tergugat II Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu : 3.1. ROMLI bin AMPRING. 3.2. SANAH binti AMPRING. 3.3. NASIH binti AMPRING. 3.4. ACIH binti AMPRING. sebagai Tergugat III 4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung) sebagai Tergugat IV 5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau sebagai Tergugat V 6. NATA sebagai Tergugat VI 7. RANAN sebagai Tergugat VII 8. EMBEK sebagai Tergugat VIII 9. Hj. ANGKEK sebagai Tergugat IX 10. ICAH sebagai Tergugat X 11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau sebagai Tergugat XI 12. Guru ADE sebagai Tergugat XII 13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH sebagai Tergugat XIII 14. DASMER MANALU,SH sebagai Tergugat XIV 15. ERLAN sebagai Tergugat XV 16. PAKPAHAN sebagai Tergugat XVI 17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II sebagai Tergugat XVII 18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu : 18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN. 18.2. MINDA bin SAMUN. 18.3. WANDA bin SAMUN. sebagai Turut Tergugat I Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu: 19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH. 19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH. 19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. sebagai Turut Tergugat II 20. TANTO NUGROHO sebagai Turut Tergugat III
11516
  • Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentana Sungai, di dalam pasal 5 ayat (5), dijelaskanbahwa;"Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bberfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dandaratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak salingterganggu";Bahwa berdasarkan kebutuhan tersebutlah diperlukan lahan yangdikenal sebagai sempadan sungai, terbukti terkait garis SempadanSungai (GSS) ini, pemerintah Daerah pun perlu mengaturnya dalambentuk Perda
Register : 11-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 44/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 23 Nopember 2016 — 1. AHLIWARIS JACOBUS HELAHA (Alm) Yakni : JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA,JACOMINA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA DAN AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) Yakni : PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA, DKK. TERGUGAT sekarang PEMBANDING m e l a w a n : FREDY RAJALABIS, PENGGUGAT sekarang TERBANDING
13886
  • (Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012,Hal : 440).Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No.03 Tahun 2002 Tentana Penanaanan Perkara yang BerkaitanDengan Azas Ne Bis In Idem. Agar azas "nebis in idem" dapatterlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencarikeadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda,maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan :.
Register : 09-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 203/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : JONNER SIAHAAN
Pembanding/Penggugat II : MARISTAN TARBINO MANIK
Pembanding/Penggugat III : MANASER MANIK
Pembanding/Penggugat IV : JAMIL TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat V : SYAHRIANA CHAN
Pembanding/Penggugat VI : SYARIPUDDIN RAMBE
Pembanding/Penggugat VII : ARMANSYAH
Pembanding/Penggugat VIII : RIZALDI MANDA
Pembanding/Penggugat IX : TIO PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat X : SALMAH BR PANJAITAN
Pembanding/Penggugat XI : JAINUDDIN PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XII : JHONI S SIMARMATA
Pembanding/Penggugat XIII : DEDI PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XIV : IRMA PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XV : MARLON SIANTURI
Pembanding/Penggugat XVI : LISMAWATI ZEBUA
Pembanding/Penggugat XVII : KOTA JULU SIRINGO RINGO
Pembanding/Penggugat XVIII : MHD. SOLEH SIREGAR
Pembanding/Penggugat XIX : AMIR OMBAK SIRAIT
Pembanding/Penggugat XX : SABARUDDIN TANJUNG
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANA
Pembanding/Penggugat XXII : RAHMAN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXIII : JABIR SIBARANI
Terbanding/Tergugat I : ROBERT ARITONANG OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat II : HERRY DAVIDSON PASARIBU
Terbanding/Tergugat III : HOTMAN DAPOT PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : SINTARIA BR. SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat V : TIENE MATHILDA BR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : CLANRASIA MEIKA BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VIII : RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat IX : MARTHA SUMINAR BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat X : HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT
Terbanding/Tergugat XI : TRIASTUTI LESTARI MOELJANI
Terbanding/Tergugat XII : HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIV : ROY JUSTIN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XV : JOHANNA VOLKE
Terbanding/Tergugat XVI : THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XVII : HARANGAN SEREIDA BR. SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XVIII : LINDA JUNITA
Terbanding/Tergugat XIX : KHATRINA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XX : TOGA MARISI PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXI : MINAR BANGET BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXII : JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT
Terbanding/Tergugat XXIII : ELSE MARIA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XXIV : ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SEI APUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sono Martani
5443
  • SOLEH SIREGAR, Tempat/ Tgllahir, Muara Siregar/ 10 Nopember 1964,Agama Islam, Lakilaki, Pekerjaan Tidakbekerja, Tempat tinggal Pekan KampungMesjid Kecamatan Kualuh Hilir KabupatenLabuhan Batu Utara, selanjutnya disebutPembanding XVIII semula Penggugat XVIII;19.AMIR OMBAK SIRAIT, Tempat/ Tgl lahtr,Tanjung Balai/ 1 Desember 1947, Agama Islam,Lakilaki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggalSei Tentana Lk.
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Mei 2019 — Nama : LA MASIKAMBA Tempat lahir : Tomia Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, ATAU Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
362186
  • danberlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 Tentana
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
179407
  • MulyantoTrie Widiatmoko.Bahwa peraturan perundangundangan yang dilanggar diantaranyasebagai berikut:a.UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup Pasal 34 ayat (1) dan (2);PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 39 ayat (1) dan (2);PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 14 ayat(1) dan (2);Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4Tahun 2015 tentana Perubahan