sebagai berikut :1Bahwa pendamentum petensi Gugatan Penggugat adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan oleh para Tergugat lainnyasehubungan dengan adanya pengingkaran terhadap Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang No. 27/G/2002/PTUNPDG, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, bukan soal pemberhentian Penggugat dari suatu Jabatansebagaimana yang dimaksudkan oleh para Tergugat ;2 Bahwa posita angka 3 dan 4 bukan merukan dasar hukum dari GugatanPenggugat, akan tetapi hanya ulasan

Kalau unsurperbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti Secara syah danmenyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orangdapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsurbarang Siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diriTerdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh PenuntutUmum maupun Pengadilan.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogianya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat

Dari ulasan analisis yuridis, Penasehat Hukumberkeberatan dengan pembuktian Pasal 131 Ayat (1) Jo.Ayat (2) KUHPM karena salah satu unsur dari tindak pidanadimaksud tidak terpenuhi, yaitu unsur yangmengakibatkan luka pada badan. Hal mana denganmengajukan bukti adanya Laka Lalin. Sesuai Laporan PolisiNomor SKKL/193/V1/2018/Lantas tanggal 8 Juni 2018.b.

Dari ulasan aspek pemidanaan, Penasihat Hukumberkeberatan atas pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandikarenakan pembuktian terhadap unsurunsurtindakpidananya oleh Oditur Militer belum terrbukti atau tidakterang.c.

sendiriberdaasarkan fakta yang terungkap dalam persidanganbersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta halhalyang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelahmempertimbangkan halhal yang meringankan danmemberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang menonjol yang dikemukakan olehPenasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya,yaitu :Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 175K/PM.II09/AD/XI/2019MenimbangMenimbangMenimbangDari ulasan

Tidak dikabulkannya permintaan dimaksud, tentuada alasan yang mendukungnya, oleh karenanya MajelisHakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum.Bahwa terhadap ulasan aspek pemidanaan dankebaikan yang ada pada diri Terdakwa serta permohonan baikdari Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulismaupun Terdakwa yang menyampaikan secara lisan di mukapersidangan, Majelis Hakim akan menanggapi langsungsetelah memperhatikan halhal yang meringankan, sifat,hakekat dan akibat serta halhal yang mempengaruhiTerdakwa

No. 802 K/Pdt.Sus/201115.16.17.18.19.Butir (ili) antara lain dibuktikan dengan:(a) bukti bahwa mesin tersebut berpendingin air; dan(6) bukti dari penskalaan gambar, bahwa mesin tersebut adalah mesinberdiameter besar dengan keluaran daya yang besar.Bahwa ulasan terhadap gambargambar dari Referensi D2 menunjukkansaluran saluran yang disediakan dalam kepala silinder serta suatu sistemsirkulasi pendingin.

maka Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat bahwa apayang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama adalah tepat danHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3057 K/Pdt/2015benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujuipetimbangan hukum Hakim pertama tersebut dan kemudian diambilsebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), karenatanpa suatu alasan dan ulasan

9 Juni 2005 ( vide bukti P8a, P8b,);Bahwa data yuridis lainnya yang dapat dibuktikan dan tidakdipertimbangkan Tergugat/Terbanding adalah :Bahwa sebelum terbit SK No. 009/05550.109.01BTL 2006 tgl 9 Mei2006 PENGGUGAT, PENGGUGAT/TATANG HERMAWAN/PEMBANDING pernah memohon dan mendaftarkan hak ke BPN, danterbit SU No. 1308/1995 tgl 12121995 dan SKPT (Surat KeteranganPendaftaran Tanah) No. 2019/XI1I/JP/95 tanggal 22121995 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (vide buktiPenggugat, dalam ulasan

Magdalena Nasution ;adalah hak milik Penggugat yang sah (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), Padahal dengan jelas diketahui dalam ulasan poin ke5surat Gugatan perkara a qua, terhadap SHM Nomor 232/DesaSindang dan SHM Nomor 317/Desa Sindang. pada bulan SeptemberHal.14 dari 17 hal.Put. No.2041 K/PDT/20102006 telah dilakukan penggabungan dan berubah menjadi SHMNomor: 664 atas nama pemilik Dra.

kepada manusiaatau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai hoofdader, dader,mededader atau uitlokker dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhisemua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulisa dan tercantum padadakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana atas perbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akantetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiaporang menjadi bahasan serta ulasan

sedangkanuntuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000, (seriou rupiah) akan mendapathadiah sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomortebakan dalam perjudian tebak nomor jenis tolam sejak bulan Februari 2016 danpermainan judi jenis togel malam (tolam) yang dilakukan oleh terdakwa tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraihkemenangan, sehingga pemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiranmimpi atau ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHal.9 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksadan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dandapat dibatalkan

No.618 PK/Pdt/2012hubungan bisnis Penggugat II dengan Adam Air pulih kembali, sudah tentu denganputusnya hubungan bisnis dimaksud, telah mengakibatkan distorsi terhadap reputasidan nama baik perusahaan PT Famika Tours di mata pelaku bisnis penerbangan,khususnya perusahaan penerbangan Adam Air, pengguna jasa penerbangan, mitrabisnis dan masyarakat pada umumnya, apalagi peristiwa hukum tersebut telahtersebar ke publik melalui ulasan berita Surat Kabar Harian Pedoman Rakyat tanggal1 Oktober 2007 halaman

Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya demikianini menurut hukum juga tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan fakta hukum yang terungkapdi persidangan ;Sebagaimana diuraikan pada ulasan di atas, bahwa Terdakwa sama sekaiitidak terbukti menerima suratsurat yang berupa Surat Keputusan GubemurJawa Timur No. 01/Agr/77/XVHM/01.G/71 tanggal 2 Nopember 1971 atasnama Sanali di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, AsliPetok D

Termohon Kasasi akanmendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian / loss karenasetiap berinvestasi di bidang ini, selalu aka nada naik turun kondisipasar yang terkadang berpihak pada Termohon Kasasi, yang artinyaTermohon Kasasi akan mengalami keuntungan atau sebaliknya padasaat pasar tidak berpihak pada Termohon Kasasi maka TermohonKasasi akan mengalami kerugian dan disamping itu pula sebagaikeputusan untuk melakukan transaksi atau tidak, sepenuhnya ada padaTermohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan ulasan

Subagio, S.H. dan Berita Acara Eksekusi tersebut juga diserahkan kepada para pihak ;Halaman 26 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.SbyDengan sedikit ulasan pihak Terlawan diatas, maka pihak Terlawan menyimpulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh para Pelawantidak dapat diterima dan mohon untuk ditolak, Gugatan Perlawanan Eksekusi paraPelawan adalah cerminan sikap tidak patuh terhadap hukum, tidak memiliki itikat baikingin menguasai obyek tanoa hak, mamaksakan kehendak dengan berbagai macamcara

Subagio, S.H. dan Berita Acara Eksekusi tersebut juga diserahkan kepada para pihak ;Halaman 40 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.SbyDengan sedikit ulasan pihak Terlawan diatas, maka pihak Terlawan Ilmenyimpulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh para Pelawantidak dapat diterima dan mohon untuk ditolak, Gugatan Perlawanan Eksekusi paraPelawan adalah cerminan sikap tidak patuh terhadap hukum, tidak memiliki itikat baikingin menguasai obyek tanoa hak, mamaksakan kehendak dengan berbagai

Subagio, S.H. dan Berita Acara Eksekusi tersebut juga diserahkan kepada para pihak ;Halaman 54 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.SbyDengan sedikit ulasan pihak Terlawan Ill diatas, maka pihak Terlawan Illmenyimpulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh para Pelawantidak dapat diterima dan mohon untuk ditolak, Gugatan Perlawanan Eksekusi paraPelawan adalah cerminan sikap tidak patuh terhadap hukum, tidak memiliki itikat baikingin menguasai obyek tanoa hak, mamaksakan kehendak dengan berbagai

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehHalaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN CkrTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka dan penahanan yang dilakukan, dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriCikarang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka dan penahanan

Selain itu dalamPasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuahKeputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat

Pemerintahan.Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnyasebuah Keputusan, yakni meliputi : Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesuai prosedur; dan Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;9) Bahwa sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.10) Berdasarkan ulasan

,untuk menghadap dan pada saat itu dihadapan Kasubag TataUsaha, Kasi Pemberitaan, Kasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi(Brauldok) dan Kaur Sumber Daya Manusia dibacakan beritaeksekusi yang isinya pada pokoknya adalah :a) Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji dan semuatunjangan per 1 Maret 2018;b) Penggugat harus mengembalikan gaji yang sudah diterimapada bulan Maret 2018;Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkanpemberitahuan hasil dari upaya banding administrasi kepadaTergugat Badan

Bahwa Saksi bekerja di Kantor RRI Surakarta dengan jabatan sebagai KepalaSub Sie Berita, Ulasan dan Dokumentasi di RRI Surakartas sejak tahun 1992dan merupakan atasan dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta terkait dengan pemberhentian sebagai PNS, karenamelakukan tindakan a susila; Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat masuk kerja di Pemberitaan RRISurakarta pada tahun 2011 dengan pangkat Penata Muda Tingkat ,Golongan/Ruang III/b;

., tanggal 12 Agustus 2021,(perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermat dan tepat,karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkan buktibuktiyang cukup (preponderance of evidence) yang memuat pertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangan sehingga tidakada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding memuat tentang ulasan danmengemukakan

Putusan Nomor 546/PDT/2021/PT BDG.Agustus 2021, (perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermatdan tepat, karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkanbuktibukti yang cukup (preponderance of evidence) yang memuatpertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangansehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding berisi tentang ulasan