Ditemukan 4453 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : didit diauddin diardin dia'udin diandis diandito diaudin disudut dikulit dimodit
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
521 — 460
  • tersebut karena adanya temuan dari BankIndonesia ;Bahwa orang yang dipinjam nama mendapatkan kredit karena mendapatkanreferensi dari terdakwa dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi untukmembantu secara administrasi ;Bahwa saksi pernah meminta tanda tangan pengajuan kredit di kantor terdakwa atasnama Gusti Suardika pegawai pada Kantor Bupati KlungkungBahwa yang menyerahkan kredit atas nama 32 orang peminjam tersebut adalahkasir Bank Partha Kencana Tohpati ;Bahwa pada saat BPR Parta Kencana Tohpati diaudit
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
686 — 1538
  • Balipacific Pragama tahun pajak 2012, dengan pembukuan/laporankeuangan tidak diaudit, beserta dengan tanda terima SPT Tahunan36 b. 1 (Satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Direktorat Jendral PajakO05 kepada PT. Balipacific Pragama untuk jenis pajak : SPT Masa PPh pasal21/26 tanggal 12 April 2013, dan SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 15 April201336 c. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Direktorat Jendral PajakO06 kepada PT.
    Balipacific Pragama tahun pajak 2012,dengan pembukuan/laporan keuangan tidak diaudit, besertadengan tanda terima SPT Tahunan3605 b. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat DirektoratJendral Pajak kepada PT. Balipacific Pragama untuk jenispajak : SPT Masa PPh pasal 21/26 tanggal 12 April 2013, danSPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 15 April 20133606 c. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat DirektoratJendral Pajak kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2543 — 4243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ITI, dimana keterangan tersebut sesuai dengan pembukuan PT.CMMA yang telah diaudit dan saksi BUDI SUSANTO (PT.CMMA) mengalami kerugian untuk pekerjan pengadaandriving simulator R2 TA 2011 sebesarRp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), danmengalami kerugian untuk pengadaan driving simulator R4TA 2011 antara Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliarrupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluhmiliar rupiah).Bahwa saksi WASIS TRI PAMBUDI dans saksiSULISTIYANTO menegaskan terkait keterangan
    ITI, di manaketerangan tersebut sesuai dengan pembukuan PT.CMMA yangtelah diaudit, di mana BUDI SUSANTO (PT.CMMA) mengalamikerugian untuk pekerjan pengadaan driving simulator R2 TA2011 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah),dan mengalami kerugian untuk .pengadaan driving simulator R4TA 2011 antara Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliarrupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliarrupiah).Bahwa dengan demikian tidak ada saksi, keterangan, buktimaupun petunjuk yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
245 — 75
  • Kontrak /Jumpsum itu dipakai untukpekerjaan yang sederhana, yang volume spesifikasinyapasti tidak berubah, sedangkan kontrak harga satuan,volumenya bersifat sementara yang nantinya pembayarandisesuaikan/dihitung ulang sesuai dengan prestasi kerja.Namun dalam prakteknya maunya semuanya kontraklumpsum dengan alasan kontrak /umpsum apabila diaudit, maka auditor tidak boleh detil melakukan auditnyakarena tidak ada harga satuannya.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
129 — 11
  • Anggaran yang diaudit adalah Belanja Barang danHal 701 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgJasa dengan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Daerah sebesar Rp11.074.486.500,00.Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian kKeuangan negara padaPencairan Dana Fiktif Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Ahli dan timmenggunakan metode penghitungan sebagai berikut :a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
162 — 24
  • Anggaran yang diaudit adalah Belanja Barang danJasa dengan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Daerah sebesar Rp11.074.486.500,00.Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian kKeuangan negara padaPencairan Dana Fiktif Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Ahli dan timmenggunakan metode penghitungan sebagai berikut :a. Membandingkan pelaksanaan kegiatan yang ada denganketentuan peraturan yang berlaku.b.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
  • Dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa pemah memberikan uang kepada :1)2)3)Saksi Frangki akerina (auditor KCU BNI Ambon) sebesarRp.100.000.000 tujuan untuk meminta kelonggaran waktu agar di undurbiar Pagu Kas 3 KCP dobo,tual, jangan diaudit dulu, denganmemberikan secara tunai.Memberikan uang kepada Saksi Natalia Kilikily salah satu karyawanBNI KCU ambon sebanyak 3 kali dengan total Rp.700.000.000bertempat di kantor Cabang Utama Ambon, pemberiah untuk yang ke 3kalinya diserahkan secara tunai kepada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
280 — 111
  • subkontraktorterselubung;Halaman 564 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Bahwa dalam sistem nilai ada batasannya yaitu bobot harga tidak bolehkurang dari 70%;Bahwa syarat SIUP dalam suatu pengadaan barang/jasa diatur pada Pasal11 yang hanya mensyaratkan memenuhi ketentuan perijinan menjalankan usahasesuai dengan ketentuan perundangundangan, yang mana ijin usaha tergantungdari bidang usahanya, dalam hal ini LKPP juga pernah memberikan peringatantetapi tidak digubris karena merasa ketika diaudit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
263 — 94
  • mengetahuinya tapi sekarang saksimengetahui ada aturannya yaitu surat edaran menteri keuanganyaitu. menteri kKeuangan yang sekarang dan terbitnya aturantersebut tahun 2015.Bahwa Apakah ada aturannya pada tahun sebelumnya terkaitDOM itu yang megetahui dibagian keuangan karena semuapencatatan ada di biro keuangan.Biro keuangan tidak ada memberi tahukan kepada saksi terkaittentang batasanbatasan atau kreteria terkait dengan penggunaanDOM yang diperbolehkan dalam penggunaannya.Bahwa Saksi tidak pernah diaudit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
259 — 126
  • mengetahuinya tapi sekarang saksimengetahui ada aturannya yaitu surat edaran menteri keuanganyaitu. menteri kKeuangan yang sekarang dan terbitnya aturantersebut tahun 2015.Bahwa Apakah ada aturannya pada tahun sebelumnya terkaitDOM itu yang megetahui dibagian keuangan karena semuapencatatan ada di biro keuangan.Biro keuangan tidak ada memberi tahukan kepada saksi terkaittentang batasanbatasan atau kreteria terkait dengan penggunaanDOM yang diperbolehkan dalam penggunaannya.Bahwa Saksi tidak pernah diaudit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
438 — 2300
  • artinya permintaan pencairan itu tidak prioritas langsung denganperbendaharaan tapi diperintahkan oleh Pak Tobing untuk dicek terlebihdahulu oleh saksi apakah itu sudah ada SK, kemudian baru bisadirekomendasikan;Bahwa dana aspirasi berasal Dari DPRD;Bahwa Setelah dapat plafon untuk dana aspirasi itu, mereka baru minta kekita, ada yang berbentuk hibah dan ada juga yang berbentuk kegiatan;Bahwa Ada yang sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban danaaspirasi tahun 20122013 lalu dievaluasi dan diaudit