Ditemukan 4488 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : andang abnding antang anding andung auwyang a.endang abundan ajidang andangã akndung adondang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
162 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang tunduk pad aUndang undang Nomor: 19 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, bahwapenyertaan modal ke dalam badan hukum (PT. BANKMANDIR (Persero) Tbk) oleh Pemerintah berartipenyertaan modal tersebut atau uang tersebut secaraotomatis telah menjadi milik PT. BANK MANDIRI(Persero) Tbk bukan lagi milik Pemerintah atau Negara;Dengan demikian apabila ada kerugian yang dideritaoleh PT.
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2010 — Upload : 05-01-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 279/PID.B/2009/PN.RKB
Tanggal 21 April 2010 — FEBY NAVIANA Bin EA ZUAENI
136 — 34
  • Menyatakan Terdakwa FEBY NAVIANA Bin EAZUAENI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf aUndang Undang RI Nomor : 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang RINomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 15 Undang Undang RI Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang RINomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
618 — 886
  • Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf aUndang undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintahanBahwa di atas tanah milik Penggugat diterbitkan Sertipikat hak atas tanahuntuk pihak lain, sehingga menimbulkan terjadinya dualisme kepemilikan hak,hal ini menunjukkan Tergugat telan melanggar Asas asas UmumPemerintahan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 704 / Pid. Sus/ 2013 / PN.Dps
Tanggal 2 Januari 2014 — NANA JUHARIAH
196 — 171
  • narkotika, maka Majelis berpendapat bahwaunsur menempatkan, membayarkan atau membelanjakannya, menitipkan, menukarkan,menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan,mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk bendabergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atauprekusor Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena unsur kedua dari pasal 137 huruf aundang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
548 — 402
  • Yaitu Pasal 77 huruf aUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangandengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
151 — 112
  • Menyatakan Terdakwa Nursilawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana bersamasama sebagaimana diatur Pasdal 12 aUndang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dalam Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
139 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.64 PK/Pid.Sus/2009sebagaimana keinginan Terdakwa dan saksi Drs.Bachrun Effendi =;Perbuatan Terdakwa = tersebut diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat = (1) ke1 jo Pasal 65 ayat (1)KUHPidana ;Membaca tuntutan Penuntut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2795 — 4286
  • Penjelasan Pasal 10ayat 1 huruf aUndang Undang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan menyebutkan: Yang dimaksud denganasas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dantidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia negaraBahwa sesuai dengan 10 huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
363 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOANPARTAHANAN TAMBUNAN denganidentitasnya tersebut di atas, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANGMERUPAKAN PERBUATAN GABUNGANYANG BERDIRI SENDIRI SENDIRI DANBERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG, melanggar Pasal 12B ayat (1), (2), Pasal12 huruf B ayat (1), (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang No.20Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang No.31 Tahun 1999,Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
423 — 247
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, dalammempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 12 Huruf aUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undang UndangRI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pidana minimum;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
356 — 193
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, dalammempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 12 Huruf aUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undang UndangRI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pidana minimum;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3281 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — PT PELABUHAN INDONESIA II (PT PELINDO II), DK VS Ir NURAINI UPAYA alias NURAINI Z.K LUNTUNGAN, DKK
143 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak menguasai secara fisik tanah yangdiklaim sebagai miliknya tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat(1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 8 Tahun 1961yang mengharuskan setelah penerbitan sertifikat untuk menguasai secarafisik tanahnya, hal ini berarti tanah objek sengketa telah diterlantarkan olehPara Tergugat Rekomendasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf aUndang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
351 — 257
  • Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untukmencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan.Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf aUndang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentangPerubahan atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana PencucianUang.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DR. Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
567 — 618
  • Menjadipertanyaan adalah jika ketentuan Pasal 50 huruf aUndang Undang Persaingan Usaha bukan merupakanpengecualian dari pemberlakuan Undang UndangPersaingan Usaha, lalu ketentuan Pasal 50 huruf atersebut berfungsi sebagai apa?
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
122 — 56
  • Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untukmencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan.Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf aUndang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentangPerubahan atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana PencucianUang.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DR. Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.
194 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Bahwa pendapat tersebut senada dengan pendapat para Ahli HukumPidana di Indonesia pada umumnya dan sudah menjadi sebuah TeoriDasar dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa berdasarkan Pasal 68 AUndang Undang Nomor 2 Tahun 1986,tentang Peradilan Umum = juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004tentang Perubahan ke Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum juncto UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan keII Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — M. ZAIRIN
136 — 54
  • 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana.Menimbang , bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatifmaka Majelis hanya akan memilin salah satu dakwaan yang menurut Majelispaling tepat diterapkan atas diri terdakwa tersebut ;Menimbang , bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal 12 huruf aUndang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH NANA SUPRIYATNA
103 — 169
  • tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi, maka Majelis berpendapat yang pada kesimpulannya bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan Pertama ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 5 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
325 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian menurut Pasal 30 ayat (1) huruf aUndang Undang Mahkamah Aagung, Mahkamah Agung padatingkat Kasasi harus membatalkan putusan Judex Facti perkara aquo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
212 — 87
  • terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa yang termaktub dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf aUndang
    perbuatan terdakwa adalah DAKWAAN KETIGA PRIMAIR dan oleh karena ituMajelis akan membuktikan DAKWAAN KETIGA PRIMAIR yaitu melanggar pasal 5ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) huruf aUndang
    dan paling lama5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)setiap orang yang :935a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dengan maksud supayaPegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuast atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) huruf aUndang