Ditemukan 637325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1724/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
166 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2807/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEDCO E & P TARAKAN
327 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Bandingsehingga Perhitungan PPh Badan menurut Pemohon Banding menjadisebagai berikut: Ditambah/ isUraian semuls (Dikurangi) Menjadl(US $) (US $) (USS)Penghasilan / (Rugi) Netto 18.079.702,39 (51.540,42) 18.028.161,97Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak 18.079.702,39 (51.540,42) 18.028.161,97Pajak Penghasilan (PPh) terutang 5.423.910,72 (15.462,13) 5.408.448, 59Kredit Pajak 5.408.448, 59 0,00 5.408.448, 59Jumlah PPh yang Masih
    Pajak 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003748.15/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 21 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00345/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Februari 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan
    Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 yangmasih harus dibayar sebesar US $ 634.49:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 3 Desember 2019 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3Desember
    Sudirman Kavling 5253, Jakarta Selatan 12190, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00030/216/1 1/081/16tanggal 2 Desember 2016, atas nama PT Medco E & P Tarakan,NPWP 01.572.194.7081.000, beralamat di Gedung The EnergyLantai 23, 26, 33, 35, 36, 37, 38, dan 39 SCBD Lot.11A, JalanJenderal Sudirman
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksipositif atas Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2011 sebesarUSD 51,540.42 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangtelah diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana UU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOBAJA PRIMAMURNI
174 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Telah terjadi penjualan bahan baku oleh Pemohon Banding kepada pihakluar sebesar selisih kuantum Laporan Penerimaan Raw Material Billet, dantidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPN, alokasi Overhead inimerupakan objek PPN dalam UndangUndang PPN Nomor 8/1983(sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif10%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2015ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3067/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) UndangUndang KUP karena merupakan
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-08-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 385/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 Januari 2024 — Penggugat:
1.M Edy
2.Romli Suyono
3.Drs. Ismul Khalidin
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
1.DEMPO XLER
2.DISCOMAN ANDALAS
3.ELMAN FAUZI, SP.
70 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 147/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang. Diwakili oleh ASMO BASUKI WIDJOJO. dkk
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAM RI. DIRJEND. ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG. Diwakili oleh PROF.DR.IR. TJATURONO, MMT. Dkk
82 — 11
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 248/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Nopember 2022 — Pembanding/Penggugat : Al Walid Muhammad Diwakili Oleh : Jaji Suwita, S.H
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
111 — 66
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI
358 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fiskal Negatif 0Total Penyesuaian Fiskal 6.804.724.6007Penghasilan Neto (19.058.850.371)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (19.058.850.371)PPh Badan Terutang 0Kredit Pajak (3.490.856.669)Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (3.490.856.669) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119244.15/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific MedanIndustri, NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di JALAN Pulau NiasSelatan KIM I Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi:
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/20203.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor, KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT PacificMedan Industri, NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di JalanPulau Nias Selatan KIM II Mabar Percut Deli Serdang, SumateraUtara, 20371 (Alamat Korespondensi: Menara Kadin
    HR Rasuna Said Blok X5 Kav 2&3 Jakarta, 12950) adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057/16tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPVWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanselurunnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP01625/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-10-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat I : HELMUT HERMAWAN Diwakili Oleh : Wahyu Budi Wibowo
Pembanding/Penggugat II : THOMAS AZALI Diwakili Oleh : Wahyu Budi Wibowo
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. CITRA LAMPIA MANDIRI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : ISRULLAH ACHMAD. IR.
79 — 66
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
165 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPN, alokasi Overhead inimerupakan objek PPN dalam UndangUndang PPN Nomor 8/1983(sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif10%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 983/B/PK/PJK/2015i) menandatangani kontrakkontrak atas nama BUT AWE (NWN);ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3054/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebut dibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-07-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
Ketua Umum Perkumpulan Artis Batak Indonesia (PARBI) diwakili oleh ANDI MANATAR SITUMORANG
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Intervensi:
Perkumpulan Artis Batak Indonesia
514 — 368
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI ; 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. DKK
253 — 260
  • Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Ham Nomor : AHU0010296.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumYayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015,bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1angka 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara : Badan Atau Pejabat TataUsaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan
    Tahun 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan WiharaDharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015 ;4.
    Peraturan Menteri Hukum dan HAMNo. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.ll.6.
    UndangUndang No. 51 Tahun 2009 yaitu berkaitan dengan Badan HukumPerdata atas gugatan Penggugat yang mengatasnamakan YayasanWihara Dharma Bakti, maka Penggugat tidak memiliki kedudukanhukum sebagai badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksudketentuan tersebut di atas.3.
    Nomor : AHU0010296.AH.01.04Tahun 2015, tanggal 3 Agustus 2015 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanWihara Dharma Bakti.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2024 — Putus : 15-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 93/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : PT Metropolitan Linggajaya
Terbanding/Tergugat : Direktur Perdata Ditjen Adminitrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI
52 — 40
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2506 — 6286
  • Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;

    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: AHU-0010185.AH.01.07.

    Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;

    4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

    Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan olehpemohon kepada Menteri ;2.
    hukum privatorganisasi masyarakat partai politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus
    partai politik itu badan khusus yang adabadan hukum privat apa biasanya orang mengasosiasikannya sebagaiperusahaanperusahaan ada badan hukum yang diatur oleh organ atauundangundang ormas organisasi kKemasyarakatan ada badan hukum yanglebih spesifik seperti badan hukum terkait dengan ke olahragaan ini khusustidak bisa disamakan dengan organisasi masyarakat adalah badan hukumyang terkait + dengan pendidikan adalah badanbadan hukum makansaksi katakan jenis badan hukum itu banyak dan bentuknya juga
    ;Bahwa menurut ahli semua badan hukum di Republik Indonesia ini harussemua organisasi di Republik Indonesia ini harus berdasar bentuk badanhukum tinggal levelnya saja yang berbeda, kemudian secara global tadi ahlikatakan teori besarnya itu adalah ada badan hukum publik yangberdasarkan kedaulatan negara yang menerima delegasi kKewenangan darinegara ada badan hukum privat apa badan hukum yang didirikanBerdasarkan kesepakatan para pendiri itu prinsip besarnya kemudiannegara yang mengatur badan hukum
    Pengujian pengesahan badan hukum.Halaman 116 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTPengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAMRI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formaladministratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harusdipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusansuatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk danatas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-04-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penggugat:
PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Direktur Jenderal penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
84 — 0
  • AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesiasampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)atau penetapan lain yang mencabut penundaan ini.
  • Menyatakan batalTindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
    AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia.
  • Mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
    AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia;
  • MenghukumTergugatdan Tergugat II Intervensiuntuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Drs. Cipto Sulistio
622 — 803
  • peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;2.
    Tjitaaam versi PENGGUGAT in casu, karenanya PT.Tjitajaam versi PENGGUGAT in casu adalah badan hukumperdata yang memiliki hubungan hukum penuh dengan hartakekayaannya...... sehingga bentuk peralihan, penggabungan,pemisahan, atau penggantian sertipikat karena hilang, rusak,maupun penggantian blanko lama atas tanah tersebut hanyadapat dilakukan atas permohonan PT. Tjitajam versiPENGGUGAT bukan orang/badan hukum selain dari PT.Tjitajam versi PENGGUGAT....dst20.
    JKT.Jaminan, yang mana sebelumnya secara Melawan Hukumoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor telahdiangkat Sitanya;24.
    Dengan amarputusan Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi :ROTENDI, selaku Direktur PT TJITAJAM sebagai Badan Hukumdi Indonesia tersebut;Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 142/G/2019/PTUN. JKT.5.
    JKT.Republik Indonesia Nomor AHU03509.40.2014Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerseroan Terbatas PT Tjitajam, tanggal 04 Juni2014 (fotokopi sesuai dengan print out);11. Bukti T.ll.Intv11 : Lampiran KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU03509.40.2014Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerseroan Terbatas PT Tjitajam, tanggal 04 Juni2014 (fotokopi sesuai dengan print out);12.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 95/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat IX : AGUS HARIYANTO
Terbanding/Penggugat : PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE disingkat PSHT. Diwakili oleh DR. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, SH. M.Sc.Dkk.
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat XI : PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO. Diwakili oleh Bambang Dwi Tunggal
Turut Terbanding/Tergugat VI : HERU ARIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : PUGUH WICAKSONO
Turut Terbanding/Tergugat II : BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si.MT
Turut Terbanding/Tergugat X : Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati terate Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat VII : MOH. RAMLI
Turut Terbanding/Tergugat V : SIGID AGUS HARI BASOEKI, SH.M.Si
Turut Terbanding/Tergugat III : WAHYU SUBAKDIONO
226 — 38
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1545 — 3258
  • SuratSurat Keputusan Tergugat adalah suatu Keputusan Tata UsahaNegara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenanguntuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo ;16.Pasal 1 angka 8 UU PTUN mendefinisikan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara sebagai, Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;17.Pasal 1 angka 9 UU PTUN mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negarasebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat
    AnggaranDasar dan Data Perseroan suatu perseroan terbatas, oleh karena ituTergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;Halaman 36 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.c.
    Bahwa Pada pengajuan permohonan di Sistem Administrasi Badan Hukum,Tergugat memberikan pilihan untuk jenis transaksi yang akan dilakukan olehPemohon.
    dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakansuatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negaramenurut undangundang ini apabila sudah jelas :a.
    Karya Putra Borneo (yang diwakili oleh Iwan Tjahyadi), sebagaiindividu (bersifat indifidual), dan final karena tidak diperlukan persetujuan dariatasan atau instansi atasan dari Menteri Hukum Dan HAM RI yang menerbitkansurat keputusan tersebut, karenanya dapat menimbulkan hak dan kewajibanbagi badan hukum perdata yang dituju berupa dapat tidaknya badan hukumHalaman 115 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.perdata melakukan perbuatan hukum, in casu PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
329 — 661
  • OBYEK SENGKETA;Bahwa obyek sengketa dalam gugatan a quo adalah KeputusanPejabat/Badan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LembagaKaretaDo Indonesia, tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;B.
    Misalnya: dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan atau badan pejabat tatausaha Negara, dan keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh badan atautata usaha negara meskipun mengandung kekurangan kecuali Hakim yang akanmenyatakannya, itu asas kepastian hukum.Yang kedua keputusan itu tidakboleh berlaku surut.
    Subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdataselaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;3.
    Dasar Perkumpulan menentukan sebagai berikut: Pasal9 ayat (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukanoleh Pemohon kepada Menten;Halaman 86 dari 100 halaman.
    Putusan Nomor 124/G/2018/PTUN.JKT.f surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalamperkara di pengadilan;(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasimanusia;(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait;(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimanadimaksud pada
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 7 September 2017 — OKTASARI SABIL, S.Sos.,M.Si L ; MENTERI HUKM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
185 — 140
  • ) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktusebagaimana ditentukan data peraturan perundangundangandimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkankeputusan yang dimaksud.(3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutantidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejakditerimnya permohonan, Badan
    Bukti T5 : Fotokopi Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum,Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik(Sesuai dengan aslinya);6. Bukti T6 : Fotokopi Bukti Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara BukanPajak) (Ssesuai dengan aslinya);7.
    Bukti Tll Inv 2526.2/.28.29.30.31.Bukti TIl Inv 26Bukti TIl Inv 27Bukti TIl Inv 28Bukti TIl Inv 29Bukti Til Inv 30Bukti Til Inv 31Fotokopi Surat Keputusan nomor:SKEP/07/FORMATUR/DPPHANURA/V/2017 tentangSusunan Pengurus Badan Pendidikan dan Latihan(BADIKLAT) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Masa Bakti 20162020.
    (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan nomor:SKEP/08/FORMATUR/DPPHANURA/V/2017 tentangSusunan Pengurus Badan Penelitian danPengembangan (BALITBANG) Partai Hati NuraniRakyat (HANURA) Masa Bakti 20162020(sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan nomor:SKEP/09/FORMATUR/DPPHANURA/I/2017 tentangSusunan Pengurus Badan Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) MasaBakti 20162020 (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 12 Januari2017 Tentang Surat
    (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Peraturan Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia No. 37 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPendaftaran Pendirian Badan Hukum, PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sertaPergantian Kepengurusan Partai Politik(Permenkumham 37/3015) (sesuai denganHalaman 72 dari 102 Putusan Perkara Nomor : 56/G/2017/PTUN JKT39.40.41.42.43.44.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTil Inv 39TI Inv 40TI Inv 41TI Inv 42Til Inv 43TI Inv 4445.