Ditemukan 580 data
19 — 8
Permasalahan yang sejatinya dapatdi atasi dengan baik dan tidak sampai mempengaruhi harmoni rumah tanggapenggugat dan tergugat, pada akhirnya menjadi berlarutlarut, terusmenerus,dan linear sebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dibiarkanbegitu saja berlangsung dari waktu ke waktu tanpa suatu usaha nyata untukdari kedua belah pihak untuk mengakhirinya.Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihnandan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebutsebagaimana
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
72 — 34
pengalaman diri dalam pengabdiansebagai guru baik pada saat menjadi Guru Honorermaupun kemudian diangkat menjadi Guru PegawaiNegeri Sipil, dan karenanya dengan pengalaman kerjayang ada tersebut Penggugat' telah memilikiPangkat/Golongan ruang Penata Tingkat (IlI/d)Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pernahmenjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Taba PenanjungKabupaten Bengkulu Tengah;7) Tingkat Pendidikan Penggugat secara formal yang telahmenempuh pendidikan Strata Il (S2) dengan jenjangformal yang linear
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
AFRIADI Als DEDEK Bin RUSLAN
105 — 25
Hiarek, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi,Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.
71 — 18
Secara linear perbandingan dengan memperhatikan oranglain dalam kondisi yang sama memilih jalan untuk tetap berada dalamjalan yang benar dan berusaha keras sampai akhirnya mendapatkankesuksesan sehingga prinsip keadilan terhadap terdakwa yang terjeratdalam kemiskinan atau tidak mempunyai pekerjaan tidak boleh menjadialasan hukum untuk mengategorikan pelaku peredaran gelap narkotikaadalah korban; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapidana yang akan dijatuhkan terhadap diri
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat dan juga dialah yang mengajukan gugatandalam perkara ini, sehingga secara formil gugatan telah memenuhi syaratdan dapat dikabulkan, yang terdapat didalamnya neneknya Nurani yaitu ibudari Said Fakhrudin Habib dan nenek dari Penggugat;Bahwa berdasarkan ranji kaum dan faktafakta bahwa Nurani adalah nenekkandung dari Pemohon Kasasi, sedangkan nenek dari Aliyarni (TermohonKasasi) adalah saudara dari Oma Nurani, jadi jelas karena tanah objekperkara a quo merupakan harta warisan Oma Nurani, secara linear
147 — 71
tanpaterdakwa mengurangi gas mobil yang di kemudikanya sehingga saat banmobil sebelah kiri naik ke aspal saat itu mobil yang di kemudikan olehterdakwa oleng ke kanan dan terdakwa mengarahkan mobil kembali ke kirisehingga mobil langsung terguling ke rumah warga masyarakat yang ada ditepi jalan raya sebelah kiri;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadappenumpang mobil terdakwa di temukan saksi Fredik Kollo mengalami lukalecet warna kemerahan pada leher bagian belakang tampak linear
18 — 11
tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilaifalsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat danHalaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smartabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segalaaspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear
WIHARTO
Termohon:
Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang
96 — 86
Pemohonhanya menjabat Sebagai Komisaris dan atas perintah Direktur PT LobindoNusa Persada Pemohon menada tangani Cek yang memang Pemohontidak tahu dan otoritas Direktur menjalankan Perseroan Terbatas, sehinggadalam Perkara ini Pemohon tidak memiliki kehendak karena tidak tahupersoalan antara Direktur PT Lobindo dengan PT AIPP yang mana itukewenangan Direksi.Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014,menjadi linear
114 — 74
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear
MARIA REGINA UMI HARYANI
Tergugat:
KURNIA ISMANTO
76 — 30
Penggugat berpendapat bahwakeadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalan secara linear, tidakada kepastian hukum tanpa keadilan, dan tidak akan pernah ada keadilantanpa kepastian hukum, yang merupakan asas hukum yang prevalensi,tidak hanya berdasar pada diskresi secara sepihak, karena keadilan dankepastian hukum pada hakikatnya milik warga negara, bukan milikkekuasaan.Bahwa Penggugat berpendapat perbuatan Tergugat merupakanperbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi,
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berbanding lurus/linear, denganbelum pernah didaftarkannya Surat Perjanjian tanggal 27November 1995 oleh Balok bin Mahari dan A Ganik bin Mahariuntuk diterbitkan acta van dading nya oleh Pengadilan AgamaJakarta vide Surat Penetapan Aanmaning tanggal 19 Juli 1995.Padahal Penggugat menjadi Saksi bersama SaksiSaksi laindalam Surat Perjanjian tersebutTidak mengurusi dan menuntut Balok bin Mahari dan A Ganik binMahari untuk segera mencabut atau membatalkan perkara nomor217/Pdt.G/1994/PAJS ke kepaniteraan
Zulfikar Dg. Siahing alias Zulfikar Daeng Siahing bin Muh. Bakri Ahmad, S.Pd
Termohon:
Masniah binti Pagau Massese
15 — 13
No. 487/Pdt.G/2019/PA.BIkmemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukumsebagaimana yang termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RINomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat
30 — 21
Redistribusi kKewenangan dalampengadaan CPNS tersebut menyebabkan alur penerimaan CPNStidaklan selalu. linear dalam arti apabila Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) telah mengusulkan berkas CPNS untukditetapbkan NIP kepada Tergugat maka tidak serta merta/otomatisTergugat menetapkan NIP bersangkutan, namun terlebih dahuludilakukan pemeriksaan berkasberkas, apabila berkas tersebutmemenuhi syarat maka dapat ditetapkan NIP.
Haeruddin bin Paharuddin
Termohon:
Sinta binti Syamsuddin
10 — 4
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilaifalsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkatdan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi darisegala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraanbagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurutpendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
NASA Alias KACONG Bin DASIM
34 — 11
Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.
68 — 17
Berdasarkan paradigma demikian dalam memahamiserta memaknai sebuah bangunan hukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya,mengapa sebuah aturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan30sebagainya) dan yang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan ituadalah umum dan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadimasalah sekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara inconcreto secara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif
1.DR. Rita prima Bendriyanti SE.MKOM
2.Yayasan Dehasen
Tergugat:
DWI WULANDARI S.Kep.,Ners.M.A.N
198 — 227
padapokoknya adalah sebagai berikut : Tempat lahir, Payakumbuh tanggal 17 Mei 1988, Alamat : JalanSerayu No. 16 Rt 09 Rw O03 Padang Harapan Bengkulu, PekerjaanDosen, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam; Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat selaku Wakil Ketua II diYayasan Dehasen dan Tergugat adalah teman kerja Saksi; Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menerima tugas belajar dariPENGGUGAT, yaitu pada saat akreditasi ada masukan assesorSTIKES Dehasen haruS mempunyai 6 (enam) orang spesialiskeperawatan yang linear
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
150 — 52
warga (vide BeritaAcara Persidangan Tanggal 6 Juli 2020) ; 20222 no nonoMenimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan di Persidanganditemukan fakta bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan KebunMasyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013ditandatangani oleh 2 (dua) orang Petugas Kantor PertanahanKabupaten Kuantan Singingi atas nama RAJUMIL dan SURIPTO yangnamanama tersebut tercantum dalam Surat Tugas Pengukuran Nomor :28.a/ST05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 (vide Bukti P2), faktahukum a quo linear
43 — 27
Berbanding lurus/linear, denganHal. 16 dari 44 hal. Putusan No. 426/Pat.G/2013/PN.Jkt. Selbelum pernah didaftarkannya Surat Perjanjian tanggal 27 Nopember1995 oleh BALOK bin MAHARI dan A GANIK bin MAHARI untukditerbitkan acta van dading nya oleh Pengadilan Agama Jakarta videSurat Penetapan Aanmaning anggal 19 Juli 1995.
37 — 13
Dengan demikian, patut disimpulkanbahwa perselisinan tersebut telah berlangsung linear, monoton, dan telahsampai pada tingkat yang begitu dalam dan berlangsung secara terusmenerus;Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah 16tahun, rentang waktu yang cukup memadai bagi keduanya untuk salingmemahami cara berfikir, bersikap, serta watak dan karakter masingmasing.Selain itu, Penggugat sudah berusia 36 tahun, sedangkan Tergugat berusia48 tahun, usia dimana seseorang sudah sewajarnya