Ditemukan 521 data
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG PERDAGANGAN
Terbanding/Tergugat II : ELDI LEDELSA Kepala PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG PERDAGANGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG SIANTAR
45 — 24
Tanggapan Turut Tergugat Terhadap Dalil Penggugat Yang MenyatakanPelelangan Objek Sengketa A Quo Tidak Berdasarkan Fiat Dari Pengadilan1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 21yang pada pokoknya menyatakan pelelangan objek sengketa a quo tidakberdasarkan fiat dari pengadilan negeri setempat.2.
1.KRISMAN SIREGAR
2.TETTY SIREGAR
Tergugat:
1.PT. NUSA LAND
2.PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA
3.UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
173 — 48
Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa jika dicermati dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 5 s/dhalaman 6 angka 20, ternyata Para Penggugat mengakui secara terangbahwa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3913/HGB/HELVETIAtanggal 20 Desember 2005 terdaftar a/n PT. Nusa Inti Pratama (ic. Tergugat II)dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3927/HGB/HELVETIA tanggal 14Desember 2009 terdaftar a/n PT. Nusa Inti Pratama (ic.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : DR TONNY RAKHMAT SOEGHARTONO
Terbanding/Tergugat III : ÃÂ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
115 — 108
kompetensiyang dimilikinyaBahwa dalam melakukan penetapan nilai limit, Tergugat telahmenggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik Husni, Joediono dan Rekanyang tertuang pada laporan dengan nomor397/LP.HJR.SMR/CLBC/X/2018 tanggal 09 Oktober 2019.Bahwa dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak pemilik barangsangat tidak berasalan dan tidak berdasarkan hukum.PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK SENGKETA PAPATDILAKSANAKAN TANPAFIAT EKSEKUSI PENGADILAN1
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
164 — 80
Yulius Gun,MMHalaman 3 Putusan Nomor : 55/G/2019/PTUN.SMDNIP.19590701 1986031021;KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Objek Sengketa Nomor: 800.05.860/K.967/2018 tanggal31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.
1.SUMAAH BINTI WIRTA
2.HAMIDAH BINTI WIRTA
3.SARWINAH BINTI WIRTA
4.WIJANAH BINTI WIRTA
5.BAHRUM BIN WIRTA
6.OCANG ASNAWI BIN WIRTA
7.NAHRAWI BIN ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
Intervensi:
IJON Bin SARDAKA
172 — 80
KOMPETENSI PENGADILAN1.
120 — 30
Tanggapan Turut Tergugat Terhadap Dalil Penggugat YangMenyatakan Pelelangan Objek Sengketa A Quo Tidak Berdasarkan FiatDari Pengadilan1.
Irfan Jasri
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
523 — 1929
KecamatanBatang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, untukpembangunan Jalan Tol Padang Lubuk Alung, Padang Panjang Bukittinggi,Padang Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang Sicincin) pada tanggal 24 dan 25Mei 2018, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupahilangnya hak hukum Penggugat untuk mengajukan keberatan atas nilai gantikerugian yang ditetapkan Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman.KEWENANGAN PENGADILAN1
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Grosse Akte Menurut Putusan Pengadilan1. Hasil Penelusuran Putusan PengadilanDari hasil penelusuran putusan yang telah dilakukan, kami berhasil menjaring 31putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang menjelaskan masalahgrosse akte di Indonesia.
Rekomendasi Restatement BerdasarkanPutusan Pengadilan1. Tentang Grosse Aktea. Pengertian Grosse AkteGrosse:Salinan dan kutipan dari sebuah akte."?
Pdt/1994 MA RI1997 No. 739 K/Pdt/1994 MA RI1998 No. 2100 K/Pdt/1994 MA RI1997 No. 2552 K/Pdt/1994 MA RI1998 No. 3030 K/Pdt/1994 MA RI1996 No. 3445 K/Pdt/1994 MA RI1998 No. 2702 K/Pdt/1995 MA RI1998 No. 1440 K/Pdt/1996 MA RI1998 No. 1851 K/Pdt/1996 MA RI1998 No. 47 K/TUN/1997 MA RI1999 No. 860 K/Pdt/1997 MA RI2001 No. 2903 K/Pdt/1999 MA RI 144 Daftar Putusan isit.indd 14412/14/2010 12:17:04 AM Lampiran 1Kesimpulan Restatement Grosse Akte dari Riset Pendukung AspekLiteratur, Peraturan, dan Putusan Pengadilan1
251 — 98
., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:PARA PIHAK DAN KOMPETENSI PENGADILAN1. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah organisasi yang menaungi perusahaanpengembang di Indonesia, dimana TERGUGAT menjadi anggotadidalamnya, yang mana antara lain sesuai Surat Keputusan Gubernur DKINo.
R. HERI SUGENG AMIJAYA
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Intervensi:
Imam Subata
127 — 113
Kewenangan Pengadilan1.
126 — 33
Kompetensi Pengadilan1.
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk sengketaTata Usaha Negara yang pangkal sengketanya adalah sebuah Surat Keputusan dan PejabatTata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, maka sengketa tersebutmerupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.2.
95 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara lengkap adalah sebagaiberikut:Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Nomor 138/P/ML/VIII/2011tertanggal 4 Agustus 2011 perihal Permohonan/Pemberitahuan, yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Up: Majelis HakimPerkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang ditembuskan kepadaPara Penggugat Rekonvensi serta pihak lain di luar pihakpihak berperkarayang tidak memiliki kaitan dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikansengketa yang sedang diperiksa di Pengadilan1
CONRADUS S. PARAEIRA
Tergugat:
1.PT. Aria Perdana Ekamustika
2.Kepala Kepolisian Resor Bogor
3.Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong
Turut Tergugat:
Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia
50 — 31
KEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa Penggugat diperiksa dan diadili atas dugaan tindak pidanaPasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPdan pasal 158 UndanUndang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara. yang perkaranya diproses olehTergugat Il, kemudian dilimpahkan dan diajukan oleh Tergugat III kePengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara348/Pid.Sus/2018/PN.
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
268 — 261
Kewenangan Pengadilan1.
101 — 53
TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quooleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkandalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundangundangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 49 UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
PT. NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 33 BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021
243 — 110
Rias diKabupaten Bangka Selatan dengan ID Tender 69626064 oleh KelompokKerja (POKJA) Pemilihan 33 BP2JK Wilayah Bangka Belitung KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 yangdiumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).BAGIAN IIKEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknyamenyatakan Keputusan Tata Usaha
141 — 48
cceeecseeeecseesecssessecneesecaeesecseeeeesaeeneaeeaeeaecaeesesseeseesasenesaseneeaseI EKSEPSI PROSESUIL KOMPETENSI/KEWENANGANMENGADILI (EXCEPTIO DECLANATOIR) ..... cece cee cseereeeeeeeeesMajelis Hakim yang terhormat harus menyatakan Pengadilan Agama Singarajatidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perlawanan dari ParaPelawan berdasarkan alasanalasan di bawal imi; ...............ccseseescccceceesesssscceecececsesseeesA Karena para pihak dalam a quo tidak seluruhnya beragama Islam dan bidangatau pokok perkara yang disengketakan bukan menjadi kewenangan pengadilan1
RIYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
SYECH ERZAMAN DAN M. HATTAM
357 — 160
KEWENANGAN PENGADILAN1.
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
185 — 282
Kewenangan Pengadilan1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilanbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pasal 50UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara , yang menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negarabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.2.
426 — 643
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan1.Z.Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober2020Anak menghadap persidangan di dampingi Penasihat =HukumPURWATININGSIH, S.H., NURASID, S.H. dan YUSTINA ERNA WIDIYATI,S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum berkantor diYayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Handayani beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020