Ditemukan 61123 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN KIP
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 52/G/KI/2019/PTUN-SMG
Tanggal 30 Oktober 2019 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS Melawan PIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
348 — 205
  • Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengan Nomor : 015/PTS-A/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan/ atau memerintahkan Badan Publik Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) : ------------------------a. Memberikan sebagian informasi yang diminta Termohon Keberatan (Pemohon Informasi Publik) berupa copy/ salinan Perjanjian Kontrak Pembangunan Trade Center Kudus antara PA/ PPK dengan PT.
    Menolak memberikan sebagian informasi yang diminta Termohon Keberatan (Pemohon Informasi Publik) berupa copy/ salinan Gambar Pembangunan Trade Centre Kabupaten Kudus dan copy/ salinan RAB Pembangunan Trade Center Kudus sumber dana APBD Kabupaten Kudus 2017; ---------------------------------------------------------------------------------3.
    PUTUSANNOMOR: 52/G/KI/2019/PTUNSMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yangdilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdul RahmanSaleh No. 89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Sengketa antara :SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, berkedudukan di JalanSimpang Tujuh No. 1 Kudus;Dalam hal ini berdasarkan
    Tata Usaha Negara SemarangNomor : 52/G/KI/2019/PTUN.SMG, Tanggal 10 Juli 2019 kepada KetuaKomisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Salinan ResmiPutusan KIP Propinsi Jawa Tengah dan Berkas Nomor: 015/PTSA/VII/2019;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang> 52/PEN.MH/KI/2019/PTUNSMG, Tanggal 10 September 2019Putusan Nomor 52/G/K//2019/PTUNSMG, Him. 2 dari 52 Halamantentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 13-04-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN LUMAJANG Nomor 18/Pdt.plw/2022/PN Lmj
Tanggal 3 Agustus 2022 — BANK CIMB NIAGA, Tbk
3.PETRUS EDI SUSANTO
4.Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
6.KANTOR BADAN PERTANAHAN LUMAJANG
7.Kantor Jasa Penilai Publik Aksa Nelson dan Rekan
8.Kantor Jasa Penilai Publik Pung S Zulkarnaen dan Rekan
139 — 17
  • BANK CIMB NIAGA, Tbk
    3.PETRUS EDI SUSANTO
    4.Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H
    5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
    6.KANTOR BADAN PERTANAHAN LUMAJANG
    7.Kantor Jasa Penilai Publik Aksa Nelson dan Rekan
    8.Kantor Jasa Penilai Publik Pung S Zulkarnaen dan Rekan
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 19-05-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Agm
Tanggal 1 Nopember 2021 — BENGKULU TENGAH
3.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik Toto Suharto dan Rekan
110 — 48
  • BENGKULU TENGAH
    3.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik Toto Suharto dan Rekan
    Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO Dan REKAN(TNR), berkedudukan di JI.
    Rp. 858.165.142 Rp 506.100.142 = Rp.352.065.000 ( tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh lima riburupiah )Bahwa pada prinsipnya penggugat hanya meminta ganti rugi atastanah yang terkena pembangunan jalan Tol Lubuk Linggau curup Bengkulu supaya diralat nilainya karena terdapat diskriminasi dalampenilaian uang ganti rugi tanah tersebut, sedangkan untuk tanamtumbuh PENGGUGAT tidak berkeberatan dengan nilai ganti rugitanam tumbuh yang ditawarkan (daftar Nilai penggantian dari kantorJasa Penilaian Publik
    Dalam hal ini Appraisal/ KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) atau timpenilai bersifat independen yang memiliki lisensi untuk menilai tanahHalaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Agmyang bersertifikat dari kKementerian kKeuangan untuk menilai terhadaplokasi pembangunan jalan tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu..
    Perhitungan atau penilaian dari Appraisal/KJPP (Kantor JasaPenilaian Publik) bagaimana caranya menilai bangunan, luas tanah,posisi tanah, tanam tumbuh tentunya dalam hal ini pihakAppraisal/KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) sudah memilikikeahlian di bidangnya..
    Fotokopi Surat Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TotoSuharto dan Rekan sebagai Tim Penilai Pertanahan padaHalaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN AgmPelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Lubuk LinggauCurupBengkuluTahap : BengkuluTaba Penanjung (Sta 0000Sta 17+625) Desa Jumatdan Desa Penanding Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor:21.a/SK17.19/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tandaTIHI.1;2.
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 12/Pdt.Sus/2015/PN Pmk
Tanggal 31 Desember 2015 — Penggugat:
RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo .
Tergugat:
H. I 'AM HOLIL.
197 — 48
  • Memerintahkan kepada penggugat/termohon informasi publik sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan informasi publik kepada pemohon informasi ssebagaimana ditentukan oleh undang-undang serta putusan komisi informasi jawa timur perkara No. 30/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;

    3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 21 Nopember 2019 —
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASMAWI dan REKAN
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA BANDUNG
68 — 31

  • 2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASMAWI dan REKAN
    3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA BANDUNG
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 315/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 12 Januari 2021 — BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
4.Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
Turut Tergugat:
KPKNL Pamekasan
32 — 10
  • BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
    4.Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
    Turut Tergugat:
    KPKNL Pamekasan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Tanggal 29 Oktober 2015 — Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) LAWAN - Marah Halim Harahap - Hj. Dharmawati Harahap - Hj. Magreta Harahap - Erna Rya Rita - Hj. Dirigito Milatani Harahap - Hj. Budiaty Fauziah Harahap - dr. Ida Syailandrawati Harahap - Isfandiary Harahap
124 — 113
  • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)LAWAN- Marah Halim Harahap- Hj. Dharmawati Harahap- Hj. Magreta Harahap- Erna Rya Rita- Hj. Dirigito Milatani Harahap- Hj. Budiaty Fauziah Harahap- dr. Ida Syailandrawati Harahap- Isfandiary Harahap
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 27-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 120/Pdt.KIP/2018/PN Pbr
Tanggal 5 Juli 2018 — PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Pekanbaru VS DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau
214 — 93
  • Menyatakan bahwa informasi publik yang disengketakan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SUMENEP TUN KIP
Register : 22-06-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.Smp
Tanggal 7 Agustus 2012 — RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR.MOH ANWAR KABUPATEN SUMENEP (Pelawan)
MOH. SIDIQ (terlawan)
223 — 47
  • Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 16 Januari 2012 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan) untuk sebagian;2. Menyatakan dokumen-dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moh.Anwar Kab. Sumenep berupa:a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2009 beserta perubahannya;b. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2011 (PAK);c. Seluruh Salinan Dokumen Kontrak kegiatan dan pekerjaan di RSUD Dr.H.Moh.Anwar Kab. Sumenep;d.
    TA.2011 termasuk bukti pembayaran atau kuitansi;adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) untuk menyediakan informasi publik tersebut setiap saat;4. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon (sekarang Pelawan) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moh.Anwar Kab.
    yang beradadan dikuasai oleh badan publik negara maupun selain badan publik negara, sebagaimanamaksud dan tujuan diterbitkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;Menimbang, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain
    yangberkaitan dengan kepentingan publik (Vide Pasal 1 butir 2 UU No.14 Tahun 2008 jis.
    Publik).
    Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara(khususnya Pemerintah Daerah berikut unsurunsur di bawahnya atau dalam perkara ini adalahPemerintah Kabupaten Sumenep cq.
    Tentunya maksud dan tujuan dari hak untuk memperoleh informasi sebagaimanadimaksud oleh UU No.14 Tahun 2008 adalah bukan untuk memberikan kemudahanpenggunaan informasi publik tersebut bagi perbuatan melawan hukum, maka dari alasanatau maksud dan tujuan yang bersifat khusus itulah, maka badan publik yang memberikaninformasi publik tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam memberikaninformasi publik yang dimiliki dan dikuasainya.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 17-11-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kis
Tanggal 25 Januari 2024 — PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN
39 — 0
  • PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
    2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
    3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 27-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat:
Muhammad Ruslan
Tergugat:
1.Direksi BPD NTT Cabang Surabaya
2.Stefanus Sulayman
3.Dewi Susiana Effendy
4.Maria Baroroh SH Notaris PPAT Surabaya
5.Hamidi, Aries, Sudarmanto dan rekan Kantor Jasa Penilai Publik
6.Otoritas Jasa Keuangan
7.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
8.MARIA BAROROH, SH
9.HAMIDI, ARIES, SUDARMANTO&REKAN/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
10.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
171 — 43
  • Penggugat:
    Muhammad Ruslan
    Tergugat:
    1.Direksi BPD NTT Cabang Surabaya
    2.Stefanus Sulayman
    3.Dewi Susiana Effendy
    4.Maria Baroroh SH Notaris PPAT Surabaya
    5.Hamidi, Aries, Sudarmanto dan rekan Kantor Jasa Penilai Publik
    6.Otoritas Jasa Keuangan
    7.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
    8.MARIA BAROROH, SH
    9.HAMIDI, ARIES, SUDARMANTO&REKAN/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
    10.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 29-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 30 Oktober 2019 — Manifestasi Mulia Abadi
2.Kantor Akuntan Publik SHOHIBUL KASLANI KOMARIANTO dan SANTOSA
3.Kepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit II Tipidkor Polres Cirebon
84 — 17
  • Manifestasi Mulia Abadi
    2.Kantor Akuntan Publik SHOHIBUL KASLANI KOMARIANTO dan SANTOSA
    3.Kepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit II Tipidkor Polres Cirebon
    Manifestasi Mulia Abadi, tempat kedudukan Blok Blangbong, Rt004/rw 001, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, KabupatenCirebon, sebagai Tergugat Kantor Akuntan Publik , S.H.ohibul Kaslani Komarianto Dan Santosa,tempat kedudukan Gedung Multipiranti Graha Lt. 1. Jalan RadenInten 2 No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, sebagai Tergugat IIKepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit li TipidkorPolres Cirebon, tempat kedudukan JI. R.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Dps
Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon:
1.DAVID IGLESIAS MEGIAS
2.SERGIO PLAZA RODRIGUEZ
3.ANA MARIA GRAGERA HERRERO
4.I KETUT BUDI ANTARA JAYA
Termohon:
4.PT. CHIRINGUITO DEL KABRON
5.FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS
6.NI KOMANG ARIASIH
178 — 80

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
    3. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;
  • Menyatakan bahwa Para Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
  • Menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan ditanggung setengah oleh Perusahaan atau Turut Termohon (PT.
    Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap TurutTermohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat,memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik TerdaftarDrs. Sri Marmo Djogosarkoro beserta dengan tim dibawah supervisinyauntuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT. ChiringuitoDel Kabron) secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinyaperusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020;4.
    Chiringuito DelKabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasakepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Sri Marmo Djogosarkoro besertadengan tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan audit publik TurutHalaman 40 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsTermohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron berwenang mengajukanpemeriksaan audit publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) ?
    Sri Marmo Djogosarkoro telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan penggantianterhadap Akuntan Publik Drs.
    Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap TurutTermohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat,memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik TerdaftarKetut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publikTurut Termohon (PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-01-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 20 Mei 2024 — Penggugat:
Umaryadi
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
44 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN:

    Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023, sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;

    DALAM EKSEPSI:

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima
    ALAM POKOK PERKARA:

    Menolak gugatan Penggugat

Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 12-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Dps
Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon:
1.DAVID IGLESIAS MEGIAS
2.SERGIO PLAZA RODRIGUEZ
3.ANA MARIA GRAGERA HERRERO
4.I KETUT BUDI ANTARA JAYA
Termohon:
4.PT. CHIRINGUITO DEL KABRON
5.FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS
6.NI KOMANG ARIASIH
64 — 0

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
    3. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;
  • Menyatakan bahwa Para Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
  • Menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan ditanggung setengah oleh Perusahaan atau Turut Termohon (PT.
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 22-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN BARRU Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bar
Tanggal 22 Juli 2022 — Penggugat:
1.ILHAM
2.H.MUH ANWIR
Tergugat:
1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
2.DINAS PERKIMTAN
3.Kepala Kanwil ATR BPN
4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan
94 — 59
  • Penggugat:
    1.ILHAM
    2.H.MUH ANWIR
    Tergugat:
    1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
    2.DINAS PERKIMTAN
    3.Kepala Kanwil ATR BPN
    4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Maret 2021 — Central Cipta Murdaya CCM Propertindo
2.Gubernur DKI Jakarta
3.Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo
228 — 105
  • Central Cipta Murdaya CCM Propertindo
    2.Gubernur DKI Jakarta
    3.Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo
Pengadilan PN SUMENEP TUN KIP
Register : 08-05-2012 — Putus : 05-07-2012 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 09/Pdt.Plw/2012/PN.Smp.
Tanggal 5 Juli 2012 — BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP (Pelawan)
MOH. SIDIQ (Terlawan)
139 — 36
  • Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut; Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut; Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 006/I/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 18 April 2012 selanjutnya mengadili sendiri:1.
    Mengabulkan untuk sebagian permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 02 Januari 2012 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan);2. Menyatakan dokumen-dokumen Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sumenep berupa:a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2009 s.d. TA.2011 beserta perubahannya; danb. Dokumen Kontrak tiap-tiap kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan pada TA.2009 s.d.
    TA.2011 yang telah diauditadalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut setiap saat;4. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;5.
    Menyatakan bahwa seluruh informasi/dokumen yang dimohonkanoleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbukasehingga wajib dibuka, diberikan kepada pemohon dan diumumkankepada publik berdasar perintah UU No.14 Tahun 2008 tentang4Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Komisi Informasi No.1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;3.
    dan telah mengatur pula kewajiban hukum bagisetiap badan publik untuk memenuhi hak setiap orang/warga negara atas informasi publik;Kewajiban hukum setiap badan publik dalam pemenuhanhak setiap orang dalam memperoleh informasi publiksecara jelas diatur dalam ketentuan:Pasal 4 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik disebutkan bahwa setiap orang berhakmemperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuanundangundang ini;Bahwa hak setiap orang atas informasi publik dapatdiperoleh
    publik, kecuali informasiyang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undangundang keterbukaan informasi publik;Pasal 9 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik disebutkan bahwa setiap badan publikwajib mengumumkan informasi publik secara berkala18Ketentuan di atas secara jelas pula mengatur kewajibanhukum bagi setiap badan publik untuk mengumumkaninformasi publik secara berkala sebagaimana diatur dandimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 jo.
    KomisiInformasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa peraturan inibertujuan untuk (a) memberikan standar bagi badanpublik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik(b) meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layananinformasi publik yang berkualitas (c) menjaminpemenuhan hak warga negara untuk memperolehakses informasi publik dan (d) menjamin terwujudnyatujuan penyelenggaraan
    dan prasaranalayanan informasi publik, termasuk papan pengumumandan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situsresmi bagi badan publik negara (g) menetapkan standarbiaya perolehan salinan informasi publik (h)menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layananinformasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (i) memberikan tanggapan ataskeberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publikyang mengajukan keberatan (j) omembuat danmengumumkan laporan tentang layanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-05-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2024 — PEPC ADK)
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK - ERNST & YOUNG INDONESIA
3.A F F A N D I
8 — 5
  • PEPC ADK)
    2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK - ERNST & YOUNG INDONESIA
    3.A F F A N D I
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 18-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 665/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 16 Agustus 2023 — GRHA SAFA MULIA
2.MULIA WIRJANTO, MBA
3.ONG FENNY SUYANTO, SE
Tergugat:
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK JIMMY PRASETYO & REKAN
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BAMBANG, ERNASAPTA & REKAN
6.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Turut Tergugat:
6.PT. BALAI LELANG SEMPURNA
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA II
8.LIE WILLIAM LISSAN
37 — 31
  • GRHA SAFA MULIA
    2.MULIA WIRJANTO, MBA
    3.ONG FENNY SUYANTO, SE
    Tergugat:
    3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
    4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK JIMMY PRASETYO & REKAN
    5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BAMBANG, ERNASAPTA & REKAN
    6.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
    Turut Tergugat:
    6.PT. BALAI LELANG SEMPURNA
    7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA II
    8.LIE WILLIAM LISSAN