Ditemukan 46426 data
232 — 118
ANAK 3 (Anak)Sebagaimana waktu pembuatan hibah tidak ada sanggahan di antara parapihak penyetuju sewaktu pembuatan surat akta hibah;Bahwa Penggugat bertitik tolak atas segala yang diuraikan di atas samasekali tidak jelas mengenai pembatalan akta tanah hibah dikarenakan tidakmempunyai dasar tertentu.Eksepsi Tentang Prosedur Pembatalan Akta Hibah Tidak JelasHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA. TkIa.
Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat tidak sesuai tentang prosedurprosedur pembatalan Akta Hibah antara lain hibah hanya bisa ditarikkembali dan dibatalkan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalampasal 1688 KUHPerdata sebagai berikut:a. Jika syaratsyarat dengan penerima hibah itu telah tidak memenuhisyarat oleh penerima hibah;b. Jika si penerima hibah bersalah, ikut melakukan kejahatan untukmengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah;c.
Menimbang, bahwa jika dilihat secara seksama perkara hibah dalamperkara ini, maka pihak yang berkepentingan adalah Penggugat sebagaipihak yang didalilkan memberi hibah dan Tergugat sebagai pihak yangdidalilkan menerima hibah, sedangkan keberadaan ( banyalahsebagai saksi dalam penerbitan akta hibah, dan tidak pula harus tunduksecara langsung atas terjadinya agqad hibah antara Penggugat danTergugat.
Eksepsi Tentang Prosedur Pembatalan Akta Hibah Tidak JelasDalam eksepsinya tentang Prosedur Pembatalan Akta Hibah Tidak JelasTergugat mendalilkan:Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat tidak sesuai tentangprosedurprosedur pembatalan Akta Hibah antara lain hibah hanya bisaditarik Kembali dan dibatalkan sesuai prosedur sebagaimana dimaksuddalam pasal 1688 KUHPerdata sebagai berikut:a. Jika syaratsyarat dengan penerima hibah itu telah tidak memenuhisyarat oleh penerima hibah;b.
Jika si penerima hibah bersalah, ikut melakukan kejahatan untukmengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah;c. Jika si penerima hibah tidak menafkahi si pemberi hibah jikamelarat/miskin;Bahwa bertitik tolak atas segala yang diuraikan di atas gugatan aquosama sekali tidak jelas mengenai tidak adanya pengikat dan proseduryang ingin dibatalkan Penggugat;Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.
H.SAINUDDIN BIN BABBENG
Tergugat:
1.SABRI BIN H.SAINUDDIN
2.MUDASSIR BIN H.SAINUDDIN
736 — 629
Bahwahibah yang di tanda tangani pemohon pada tahun 2011 baikhibah kepada termohon dan hibah kepada termohon II tidak ada yangsesuai kehendak pemohon di rumah kepala Lingkungan Kasura padapemohon diminta secara paksa memberi hibah bahwa untuk termohon (Sabri)lebar kurang lebin 5 m panjang kebelakang hanya sampai sumur(kurang lebin 20 m) dan untuk termohon II lebar 7 m x 20 m ,bahwaternyata hibah kepada termohon mengambil panjang kebelakang arah kebarat kurang lebih 40 m ,sehingga termohon menambah
Mengabulkan permohonan pembatalan hibah dari pemohon untukselurunya ;2. Menyatakan membatalkan hibah tahun 2011 kepada termohon dantermohon II yang di tanda tangani pemohon karena dipaksa = atas 2 subtanah perumahan sebagai berikut :a.
Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon mendalilkan mengenaipembatalan hibah yang terjadi pada tahun 2011 dan telah terbit Akta Hibahyang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (Camat UjungBulu) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkanAkta Hibah Nomor: 098/UB/V/2011 dan Akta Hibah Nomor: 097/UB/V2011,oleh karena itu seharusnya gugatan ini diajukan di Peradilan Tata usahaNegara;4.
Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel), dikatakan demikiandengan alasanalasan sebagai berikut:4.1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan maksudpermohonan pembatalan hibah sebagaimana dalam perihalpermohonan Pemohon, namun tidak jelas disebutkan oleh Pemohontentang hibah yang mana dan apa isi/maksud dari hibah yangdimohonkan pembatalan tersebut;4.2 Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan maksudpermohonan pembatalan hibah sebagaimana dalam perihalpermohonan Pemohon, sedangkan dalam dalildalil
Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon poin 1 dan 2 benar telahterjadi hibah dari Pemohon kepada para Termohon pada tahun 2011, namuntidak benar apabila Pemohon mengatakan bahwa hibah itu terpaksa dantidak sesuai kehendak Pemohon, dan tidak benar pula apabila Pemohonmenyatakan bahwa isi hibah tidak diketahui oleh Pemohon mengenai luasdan batasbatasnya karena alasan tidak membacanya, padahal hibahtersebut berdasarkan kesepakatan Pemohon sendiri yang disaksikan olehIstri Pemohon yang bernama Umrah
51 — 0
131 — 30
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kadir;Bahwa, di dalam Akta Hibah tersebut tidak terdapat sama sekali tanda tangan sipemberi Hibah yang ada hanya tanda tangan atas nama Camat dan si Penerimahibah tanpa disaksikan oleh saksisaksi, dan si penerima hibah Kamarudin memakaibin Said di dalam Akta Hibah tertulis si penerima hibah adalah Kamarudin bin Said,yang bertentangan dengan kenyataan, bahwa Kamarudin orang Tua Kandung lakilakinya adalah Matjelis sehingga yang sebenarnya adalah Kamarudin bin Matjelisdan pembuatan Akta Hibah dibuat
Nomor 48 PK/Ag/2014tertulis Zainab binti Talib) kepada Kamarudin yang mempunyai cacat hukumyang bertentangan dengan Syariah Islam yang tertuang di dalam kompilasiHukum Islam, sudah tepat dalam hal ini para Penggugat menggugat diPengadilan Agama Pontianak untuk mohon pembatalan hibah dalam perkara ini,untuk Surat Akta Hibah Nomor: 84 tahun 1965 tanggal 25 Agustus 1965 atasnama Pemberi Hibah Zainab binti Talib dan penerima Hibah Kamarudin danjuga Akta Hibah Nomor: 21279/PS/1999 yang dibuat oleh Notaris
Tjamat Pontianak Timur Kota PradjaPontianak, atas nama pemberi hibah Zainab binti Talib dan penerima hibahKamarudin bin Said;Menyatakan Batal Akta Hibah Nomor: 21279/PS/1999 yang dibuat oleh NotarisPejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Ponimin Satimin atas nama pemberi hibahKamarudin dan penerima hibah Isnamurti;Menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikatsertifikat:1 Nomor: 6014 GS, Nomor: 1867/1992, tanggal 24 Maret 1992, denganluas 274 m?
antara Zainab binti Talib pada tanggal 25 Agustus 1965 yangtertuang dalam Akta Hibah No.84 tahun 1965 adalah tidak dihadiri oleh pemberihibah yaitu Zainab binti Talib karena pemberi hibah (Zainab binti Talib) sudahmeninggal dunia, dan hibah tersebut tidak sah secara hukum dan sudah sewajarnyaoleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan perkara permohonanPeninjauan Kembali ini untuk membatalkan Akta Hibah tersebut dan mengabulkangugatan para Pemohon/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.Bahwa
Hibah dilakukan oleh Zainab binti AbdulMuthalib pada tanggal 25 Agustus 1965 pada saat ia masih hidup dan hadir padasaat pembuatan akta hibah pada Kantor Camat Pontianak Timur.
283 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
EddySutanto adalah cacat hukum dikarenakan pada saat penghibahanPenggugat dalam keadaan cacat mental dan tidak bisa/cakap melakukanperbuatan hukum sehingga hibah dapat dibatalkan;Menyatakan pemasangan hak tanggungan atas :* SHM Nomor 111 luas 370 m?
Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 159/2004 adalah cacat hukumdan dapat dibatalkan;5. Menyatakan bahwa dengan berimbasnya kecacatan hukum dari AktaHibah Nomor 159/2004, maka Akta Hibah Nomor 46/2006 adalah cacathukum dan dapat dibatalkan;6. Menyatakan pemasangan hak tanggugan atas SHM Nomor 111 luas370 m?, yang terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan SemarangTmur, Kota Semarang, adalah cacat hukum sehingga pemasangan haktanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;7.
telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal2/ Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2019 dihubungkandengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Putusan Pengadilan NegeriSemarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah pada hibah
yang dilakukan padatahun 2004 antara ahli waris (anak) kepada bapaknya tidak sah karenaterjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Hartati Indrawati Sutantoyang pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Jiwa, sehingga hibahberikutnya pada tahun 2006 dari Eddy Sutanto kepada DjoniSumarono/Tergugat tidak sah karena didasari pemalsuan tandatanganpada hibah tahun 2004 tersebut.
Bahwa oleh karena tidak semua yang terlibat dalam hibah pada tahun2004 yang selanjutnya diteruskan hibah pada tahun 2006 atas tanahdan bangunan obyek sengketa dilibatkan dalam perkara, maka gugatankurang pihak.
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 16
- Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak berperkara berkaitan dengan perkara gugatan hibah dengan register perkara Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Pdg.
Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belahpihak berperkara berkaitan dengan perkara gugatan hibah denganregister perkara Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Pdg;2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yangtelah disepakati kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam suratperjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2018 tersebut diatas;3.
81 — 0
101 — 14
dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0875/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 10 Agustus 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah;
- Menolak eksepsi tergugat;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Membatalkan hibah
tanah milik sdr Edah Bedah;
-
Sebelah Selatan
:
selokan;
-
Sebelah Barat
:
tanah milik sdr Sunartana Oka;
Yang dihibahkan kepada Upi Supriati binti Askuna (Tergugat I) dengan Akta Hibah
tanah milik sdr Iya Sukria;
-
Sebelah Selatan
:
tanah milik sdr Saminah Fatimah;
-
Sebelah Barat
:
tanah milik sdr Janong;
Yang dihibahkan kepada Upi Supriati binti Askuna (Tergugat I) dengan Akta Hibah
tanah milik sdr Oo Yusdiullah;
-
Sebelah Selatan
:
tanah milik sdr Enoh;
-
Sebelah Barat
:
tanah milik sdr Katip/Rosad;
Yang dihibahkan kepada Bambang Mahpudin bin Supandi (Tergugat II) dengan Akta Hibah
Nomor: 256/2012
- Menyatakan Akta Hibah Nomor:
- Akta Hibah Nomor: 253/2012 atas nama Upi Supriati/SHM No. 00203;
- Akta Hibah Nomor: 254/2012 atas nama Upi Supriati;
- Akta Hibah Nomor: 255/2012 atas nama Bambang Mahpudin/ SHM No.98;
- Akta Hibah Nomor: 256/202 atas nama Bambang Mahpudin;
tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari keseluruhan
DENGAN MENGADILI SENDIRI
Dalam Konpensi
Dalam Eksepsi
Dalam Pokok Perkara
111 — 28
Oleh karena Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Hibah No. 79/2003adalah tidak tepat, tidak benar, salah, keliru dan fatal, karena untuk membatalkanakta hibah tersebut haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, selain itu jugaMajelis Hakim Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk menilai danmenyatakan akta hibah No. 79/2003 yang dikeluarkan oleh Camat SumbersariHal. 13 dari 19 hal.
Setiap badanperadilan telah ditentukan undangundang tentang batas kewenangan mengadiliperkara yang dimilikinya;Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat menggugatpembatalan hibah atas akta hibah No. 79/2003 karena Tergugat telah menguasaitanah seluas 7.000 M2 dari seluas 10.380 M2 milik MOENADJI MOERDIHA al B.PENGGUGAT orang tua Penggugat berdasarkan hibah B.
RASMUDIN kepadaTergugat yaitu berdasarkan Akta No. 79 / 2003 tersebut, oleh karena itu Penggugatmohon pembatalan hibah atas akta hibah tersebut karena obyek hibah tersebutbukan milik penghibah tetapi milik MOENADJI MOERDIHA al B.
Foto Copy akta hibah No. 79/2003 yang dikeluarkan PPAT KecamatanSumbersari Kabupaten Jember;2.
Salinan Putusan Nomor 2817/Pdt.G/2018/PA.JrPenggugat tidak konsisten dan kurang menguasai obyek sengketa yang digugatdalam perkara ini;Penggugat dalam petitum gugatannya mohon gugatan pembatalan hibah, tetapidalam positanya tidak jelas menguraikan peristiwa hibah yang dimaksud, siapayang memberikan hibah, obyek hibahnya, dan siapa yang diberi/menerima hibah,dan kapan peristiwa hibah tersebut, serta hubungan antara Penggugat danTergugat, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat tidak didukung sama sekalioleh
91 — 41
52 — 26
Terbanding/Penggugat : H. WIRA
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris PPAT. Syahruddin SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Panimbang Selaku PPAT PENGGANTI
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Tannjung Jaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Panimbang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Desa Tanjung Jaya
Turut Terbanding/Tergugat II : Pengurus Yayasan Roudlotul Istigfar Rois Wali
255 — 84
., tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah,
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 669/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahruddin, S.H., (Turut Tergugat I) yang didasari oleh Akta Hibah Nomor 071/2013 tanggal
Dude
Sebelah Barat : Tanah Teja
Adalah tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan tidak sah hibah dari Penggugat kepada para Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan Mushalla diatasnya, tempat wudhu dan toilet, dan bangunan untuk pengajian untuk masyarakat Cipanon;
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan
Bahwa tidak benar Penggugat/Terbanding mengatakan bahwa tanah aquoadalah tanah wakaf, yang nyatanyatanya tanah tersebut bentuknya adalahtanah hibah dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding yangdisaksikan oleh Saksi H.Uus tertanggal 31 Oktober 2012, selanjutnyaditindaklanjuti oleh Sdr.Saksi Sekdes Tanjung Jaya (Sukanta) yangmelakukan pengurusan akta hibah tersebut kepada PPAT CamatPanimbang, dengan Akta Hibah Nomor : 071/2013 tanggal 8 April 2013, danditindaklanjuti dengan perubahan
Akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPATNotaris Syahruddin, SH., dengan Nomor Akta Hibah 669/2016 tanggal 10Oktober 2016 (4.2 memori banding);3.
Sebab hibahterhadap obyek besar tentu harus dipersyaratkan adanya Ijab oleh Penggugatselaku pemberi hibah, dan Kabul oleh Tergugat selaku penerima hibah.
Oleh karena ituMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Ijab atau katakatategas dari Pemberi Hibah (Penggugat/Terbanding) dan Kabul atau katakata tegas oleh Penerima hibah yang menjadi syarat sahnya pemberian hibaholeh Penerima Hibah.
Bahwa dalam ajaranAgama Islam pemberian barang tetap dari seseorang yang diniatkan untukkepentingan masyarakat dan syiar Agama Islam adalah Lembaga Wakaf yangtidak dapat dialinkan kepada pihak lain, bukan dengan lembaga Hibah, karenalembaga hibah dapat dialihan kepemilikannya kepada pihak lain termasukdapat diwariskan kepada keluarga;Menimbang, bahwa ternyata bahwa obyek sengketa a quo telahdialinkan oleh Tergugat I/ Pembanding kepada pihak lain, berdasarkan bukti T6yang berupa Akta Hibah Nomor:
dengan mengadili sendiri
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
43 — 22
- Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan hibah tertanggal 26 September 2011 sah menurut hukum;
- Menetapkan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. binti H. Abd.
Hafid (Pemohon), adalah penerima hibah dari pemberi hibah, almarhumah Sapang, berupa tanah seluas 284 M2 (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan poros Lamasi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sabiati;
- Sebelah Selatan
Terbanding/Tergugat : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat : H. SUYANTO
106 — 17
97 — 32
PUTUSANNomor 670/Pdt.G/2019/PA.Subear Jl yor wl all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara pembatalan hibah antara:JOHAR ARIFIN BIN KIAMA, Umur 49 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Dusun Batu Praga RT. 02 RW. 010 Desa LapeKecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;melawanNILA FEBRIANTI SYAFITRI BINTI INDRA SUSANTO
Bahwa Tergugat merupakan cucu dari hadijah (Alm), anak darihasil pernikahan laysa (adik kandung Penggugat), yang dimana padasaat terjadinya hibah atas harta tersebut Laysa (ibu kandung Tergugat)sedang berada di saudi arabia bekerja sebagai tenaga kerja wanita danTergugat saat itu tinggal bersama hadijah (Alm) di rumah yang menjadiobjek sengketa sekarang ini;4.
Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 dihadapan Kepala DesaLape Tergugat mendapatkan Hibah dari Almarhum ibu kandungPenggugat (Hadijah), yang pada saat pembuatan surat hibah tersebuttanpa sepengetahuan Penggugat. Berdasarkan surat hibah yang dibuatoleh kepala desa lape;6. Bahwa surat penghibaan yang dilakukan Tergugat di hadapankepala desa Lape tersebut cacat hukum sebab tanpa sepengetahuanPengggat, sehingga penghibaan tersebut dirasakan dilakukan secarasepihak;7.
Bahwa Penggugat sudah berulang kali datang kepada Tergugatuntuk membicarakan pembagian hibah tersebut kepada Tergugat,namun Tergugat bersikeras tidak mau untuk bermusyawarah secarakekeluargaan kepada Tergugat.9.
103 — 32
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menyatakan Objek sengketa (tanah) SHM No. 2532 terletak di Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Bantuwangi luas 330 m2 adalah harta bersama (gono gini) Yono (Penggugat) dengan Sunarti (almarhumah);
- Menyatakan hibah Penggugat dan almahumah Sunarti kepada Tergugat (Hartono) atas obyek sengketa sebagaimana
dalam Akta Hibah Nomor 143 Tahun 2018, tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Edy Hastuti, S.H., M.Kn.
Notaris di Banyuwangi adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 143 Tahun 2018, tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Edy Hastuti, S.H.
Yetty Nur Cahyaning Diah
Tergugat:
Himawan Wahyudi
15 — 4
Terbanding/Tergugat : HAJJAH YARTI binti Nuradi
Turut Terbanding/Penggugat II : JAMAL Bin Amaq Sarimah
Turut Terbanding/Penggugat III : Hj NURHASANAH Binti Amaq Sarimah
Turut Terbanding/Penggugat IV : MAESARAH, Spd Binti Kamal
Turut Terbanding/Penggugat V : RAODAH Binti Kamal
Turut Terbanding/Penggugat VI : ISAH Binti Amaq Sidik
Turut Terbanding/Penggugat VII : PADLAN Bin, Amaq Sidik
Turut Terbanding/Penggugat VIII : AMINAH Binti Amaq Minah
Turut Terbanding/Penggugat IX : Hj Siti HAERIAH Binti Amaq Mahnim
Turut Terbanding/Penggugat X : SAHRI Binti Amaq Mahnim
Turut Terbanding/Penggugat XI : INAQ RAMLAH Binti Amaq Mahnim
Turut Terbanding/Penggugat XII : KARTINI Binti Amaq Darwite
Turut Terbanding/Penggugat XIII : HAMBALI Bin Amaq Darwite
Turut Terbanding/Penggugat XIV : HAPID Bin Amaq Darwite
Turut Terbanding/Penggugat XV : SARWITI Binti Amaq Darwite
153 — 0