Ditemukan 711 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
306382 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sumigita Jaya;1 (satu) bundel foto copy Standart Operating Procedure BioremediationTahun 20082012;1 (satu) bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer);1 (satu) bundel foto copy Data Bioremediation;1 (satu) bundel foto copy Rekap /nvoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861OK;1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT.Sumigita Jaya Periode 20082011;1 (satu) bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT.
    Sumigita Jaya;86. 1 (satu) bundel foto copy Standart Operating Procedure BioremediationTahun 20082012;87. 1 (satu) bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer);88. 1 (satu) bundel foto copy Data Bioremediation;89. 1 (satu) bundel foto copy Rekap /nvoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;90. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. SumigitaJaya Periode 20082011;91. 1 (satu) bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT.
    Negosiasi tanggal 19 Agustus2011;T86: 1 (satu) copy Memorandum Nomor 028/CCMSMO/GRI/M/VIII/11,ditujukan kepada Authorized Officer dari Procurement committee tanggal 19Agustus 2011;T87: 1 (Satu) copy Approval for reviewing contract F.135 Rev. 04/2011;T88: 1 (satu) copy Kick Off Meeting Contract C905616 Operation,Maintenance and Management Services OF SLS Bioremediation Facilitiestanggal 9 Nopember 2011;T89: 1 (Satu) rangkap copy Kontrak Bridging C905616 beserta lampirannya;T90: 1 (satu) rangkap copy /nvoice
    Sumigita Jaya Nomor 01/INV/DIRSGJ/ II/12 tanggal 17 Pebruari 2012;T91: 1 (satu) rangkap copy /nvoice PT.
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
10039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Perjanjian, Tergugat pada tanggal 21Februari 2011 menerbitkan Surat Tagihan (/nvoice) Nomor 005/PIS/II/AW/2011 yang ditujukan kepada Penggugat untuk pembayaran uang mukaHalaman 2 dari 25 hal. Put.
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ataspembayaran sendiri oleh pihak perusahaan KITE ini telah disetujui olehPetugas Bea dan Cukai;e Bahwa atas pengeluaran/penyerahan BKP oleh Wajib Pajak kepadaperusahaan KITE, Wajib Pajak membuat /nvoice dan packing list;9) Bahwa demikian juga dengan pengeluaran BKP dari Gudang Berikat kePengusaha yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 399/KMK.01/1996sebagai berikut:(1) Pengeluaran barang impor dari GB ke perusahaan yang
Register : 12-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
APEIRON AGROCOMMODITIES PTE LTD
Tergugat:
PT. REZEKI PRIMA ENERGI
13291
  • selaku Pembeli ataskomoditas Palm Acid Oil (PAO) sedangkan Terrgugat adalah perusahaanselaku Penjual komoditas PAO di Kalimantan BaratBahwa saksi mengetahui Penggugat telah melaksanakan pembayaran ataspembelian Palm Acid Oil sebanyak 25 Kontainer /atau sejumlah 504,36 MT(lima ratus empat koma tiga puluh enam Metric Ton) /atau senilai USD221,918.40 (dua ratus dua puluh satu ribu koma sembilan ratus delapan belastitik empat puluh US Dollar) kepada Tergugat, sebagaimana tercatat dalambukti penagihan (/nvoice
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ASSOCIATED BRITISH BUDI
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 281/B/PK/PJK/2017Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari 2008 adalahsebesar Rp13.041.251.756,00 dan menyampaikan dokumenpendukun berupa Faktur Pajak, /nvoice/Surat Jalan senilaiRp389.549.324,00 dengan perincian sebagai berikut: Faktur Pajak Invoice/Surat Jalan Nilai DPPNomor Tanggal No Invoice Tanggal010.000.08.00000226 28 Jan 2008 2398/ABB/XII/2007 27 Des 2007 79.452.562Faktur Pajak Sederhana 08 Jan 2008 234 1/ABB/XII/2007 18 Des 2007 3.000.000Faktur Pajak Sederhana 07 Jan 2008 2263
Putus : 19-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1239/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR PERKASA ABADI
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atauJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;Bahwa terhadap keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tersebut, telah ditolak dengan alasan sebagai berikut:a) Berdasarkan LPP Nomor: LPP59/WPJ.08/KP.0605/2010 tanggal 04Juni 2010, Pemeriksa memberikan alasan dikoreksinya PenyerahanDalam Negeri Kepada Bukan Pemungut adalah "sesuai dengan buktiberupa /nvoice
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 ayat (5) UndangUndang Pajak PertambahanNilai dan Penjelasannya, sehingga berdasarkan Pasal9 ayat (8) huruf f UndangUndang Pajak PertambahanNilai tidak dapat dikreditkan;Bahwa terkait pembuktian arus uang dan arus barangdiketahui:a) Bahwa jumlah Pajak Masukan sebesarRp 1.892.479,00 (3,75% dari Nilai Sengketasebesar Rp 50.514.106,00), Faktur Pajak Masukanyang terkait koreksi Tidak didukung Bukti/Dokumen Arus Barang dan Arus Uang (tidak adaGeneral Ledger/Pencatatan Pembelian danPengeluaran Kas, /nvoice
Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PT. TOBU INDONESIA STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9776 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1370/B/PK/PJK/2016Rp399.074.925.541,00, buktibukti pendukung berupa faktur pajak, /nvoice,general ledger terkait dengan penjualan telah diberikan kepada PemeriksaPajak pada saat pemeriksaan pajak berlangsung;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masihharus dibayar menurut Penggugat adalah nihil dengan perhitungan sebagaiberikut:Peredaran Usaha Rp 399.074.925.54Harga Pokok Penjualan Rp 371.868.246.06Laba Bruto Rp 27.206.679.476Biaya Usaha Rp 33.997 .223.788Penghasilan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
20542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi /nvoice dan 21 (dua puluh satu) lembar FakturPajak dari PT.Nusa Kita Cemerlang;Bahwa atas koreksi PPN Masukan yang disengketakan,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahmelakukan permintaan tindak lanjut klarifikasi data PajakKeluaran ke KPP tempat PKP Penjual terdaftar;Bahwa berkaitan dengan jawaban klarifikasi yang tetapdijawab "Tidak Ada dengan tidak ada penjelasan sejakproses pemeriksaan maupun proses keberatan danmempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut dalamLampiran
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 00 9.632 129.694. 880380.811, 84 3.461.845.870 Bahwa jasa Jasa Riset dan Development tidak termasukdalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPNsesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPNjuncto Pasal 5 PP 144 Tahun 2000, sehingga jasaperdagangan yang diberikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut merupakanJasa Kena Pajak yang terutang PPN;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Kertas KerjaPemeriksaan, Laporan Pemeriksaan Pajak Terbanding, dandokumen /nvoice
Register : 04-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 387/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Agustus 2018 —
7142
  • /nvoice Jumlah Dibayar Sisa UraianInvoice1 016/AlKeu/ 29 Februar!
    2012 Rugi sewa/jasaalat berat danbiaya lainnyasejak Juli s/dAgustus 20123 020/AlKeu/ 22 Maret Rp742.018.114 Rp.0 Rp 742.018.114 Stan by cost2012 2012 akibatpenghentiansepihak 3 Maret2012 sampaidengan 14Maret 20124 022/AlKeu/ 4 Agustus Rp4.123.200.000 Rp.0 Rp4.123.200.000 Klaim ganti rugiViIIV2012 2012 untukpembuataninfrastrukturTotal Rp9.670.257.611 Rp.0 Rp9.670.2517.611 Berdasarkan halhal yang didalilkan Penggugat di atas maka secara umumterdapat jenis invoice yang ditagih oleh Penggugat yaitu /nvoice
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk
4933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan SKA (Surat Keterangan Asal) dalam rangka Skema FTAterhadap 16 (enam belas) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)dilakukan dengan membandingkan antara PIB, /nvoice, Bill of Lading,Origin Certification Procedure (OCP) masingmasing FTA, terdapatbeberapa SKA yang pengisiannya tidak sesuai dengan ketentuansehingga tidak dapat diberikan preferensi tarif, yaitu:a.
Register : 17-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEDCO POWER INDONESIA;
9362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkan fakta di persidanganyang disampaikan Pemohon Banding berupa /nvoice dan Faktur Pajak,Ekualisasi omzet SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang seharusnya untuktahun 2009, Bukti Potong PPh Pasal 23 terhadap transaksi tersebut, terbuktiaccrue revenue sebesar Rp1.032.307.318,00 tersebut bukan merupakanpenghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Ad 2.Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto dilakukan karena biaya ataspengeluaran tersebut
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBSEA 7 INDONESIA (d/h PT. ACERGY INDONESIA)
3932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/2016Bahwa /nvoice Nomor S 070043R1 tanggal 21 September2007 dengan nilai tagihan sebesar USD81,015.74 adalahmerupakan revisi atas Invoice Nomor S 070043 tanggal 21September 2007 sebesar USD83,952.22:2) Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah dilaporkan di SPT MasaTermohon PK/Pemohon Banding: No Tanggal Nomor DPP PPN Kurs DPP PPNUrut FP FP (USD) (USD) (Rp) (Rp) (Rp)1 21/09/2007 030.000.07.00000143 81,015.74 8,101.57 9.405,00 761.853.035,00 76.185.305,002 26/11/2007 030.000.07.00000160
Putus : 08-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/PJK/2010
Tanggal 8 Desember 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
2518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,dalam mengawasi penerapan metode kredit pajak,invoice atau faktur pajak mempunyai peranan yangsangat vital dan karena itu pula metode indirect inisering kali disebut dengan metode Faktur Pajak(i nvoice method)" ;Bahwa Metode ini diadopsi Indonesia salah satunyadengan pertimbangan kemudahan dalam pengawasannyadan disesuai dengan kondisi serta kemampuan Wgi bPaj ak Indonesia seperti yang diungkapkan Tait dalambukunya yang ber ju dul Value Added TaxInternational Practice and Problems
Putus : 19-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — PT PRIMA DAYA INDOTAMA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diwajibkan untuk membayar BeaMasuk, PPN, PPh 22, Denda Administrasi dalam rangka impor sejumlahRp.88.420.000,00;Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasansebagai berikut:Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidakberdasarkan datadata yang akurat, padahal harga yang Pemohon Bandingberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 503546 tanggal12 Desember 2012 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Bandingbeli/oayar yaitu sesuai dengan /nvoice
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1140/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA
2323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1140/B/PK/PJK/2015tidak dapat dikreditkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalamPenjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;Bahwa pada saat persidangan telah dilakukan uji bukti denganbuktibukti yang disampaikan berupa berupa /nvoice, FakturPajak, Purchase Order, Delivery Order, Bank Voucher, danSPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2003, dengankesimpulan:a.
Register : 23-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAYAP MAS UTAMA;
4731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi Faktur Pajak Standar (lembar pembeli) yang telahdiberi cap "PPN tidak dipungut berdasarkan PP Nomor 2Tahun 2009";Fotokopi Bill of Lading, Airway Bill atau Delivery Order;Fotokopi Faktur Penjualan atau /nvoice;4.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES
3787 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan pengujian arus dokumen, penjualanyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) merupakan penjualan ekspor,hal ini sudah diyakini kebenarannya oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding), hal ini dapatdibuktikan dengan adanya buktibukti yang sah dan benarserta dapat dipertanggungjawabkan yaitu /nvoice, Bill ofLading, PEB, Sales Confirmation dan Packing List;b.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES
3717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • nama pihakpembeli (importer) di luar negeri, hal ini bisa dibuktikan dengan adanyaappointment letter yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebutmasingmasing mewakili dan memiliki wewenang dari pihakpihak pembelidi Luar Negeri untuk melakukan pemesanan dan melakukan pembayaranuntuk dan atas nama pihakpihak pembeli luar negeri tersebut baik parsialmaupun secara penuh dengan Pemohon Banding;Bahwa pada invoice tertulis bahwa pembeli adalah perusahaan di luarnegeri bukan ketiga PT tersebut;Bahwa /nvoice