Ditemukan 471 data
89 — 35
Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar okum (onrechtmatig);4. Bahwa gugatan error in persona;Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagaiberikut : 772 72222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn1. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;2. Bahwa gugatan salah alamat (error in persona);3.
HENDRA JAYADI S AP bin H RUSLI EFFENDI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TANAH BUMBU
82 — 37
Tanah Bumbu;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati P2 dan T23tersebut, ternyata telah tercantum dengan jelas identitas tersangka yaituPemohon praperadilan, alasan penangkapan yaitu. guna kepentinganpenyidikan tindak pidana maka perlu dilakukan okum berupa penangkapanterhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya didugakeras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, uraian singkatkejahatan yaitu diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
73 — 52
dengan tulisan tangan namun malah ditolak olehTermohon, dapat dikategorikan Termohon telah menghalanghalangi Pemohon memperoleh bantuan hukum dari PenasehatHukum yang ditunjuknya; Bahwa sehingga Jelas Termohon didalam melaksanakanperintah Undangundang yakni proses penyidikan, telahmelakukan pelanggaran pasal 54 KUHAP, 55 KUHAP dan 56KUHP serta pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 36 PerKapolri No. 8 tahun 2009Pasal 54 KUHAPGuna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhakmendapat bantuan okum
33 — 17
Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan okum yangbiayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan didalamanggaran biaya koperasi ;m.
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin
59 — 43
telan dilaksanakan lelang eksekusiterhadap objek sengketa sebagaimana posita angka 7 dan 8 gugatan ;Bahwa menurut Tergugat II, secara rasional tidak mungkin suamiistri yangmasih terikat dalam perkawinan dan hidup dalam satu rumah tangga tidakmengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami/istri,apalagi menyangkut dengan status harta kekayaan sebagaimana objeksengketa ;Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat IV masih terikat dalam masaperkawinan dan hidup bersama dalam rumah tangga, secarah okum
151 — 60
Bahwa dalam perkara aquo, gugatn Penggugat aquo SAMA SEKALItidak memenuhi syaratsyarat untuk dijatunkannya Putusan SertaMerta sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakimyang Mulia sudah selayaknya menolak dalil tuntutan agardijatuhnkannya Putusan Serta Merta.PETITUMBerdasarkan urain dalil okum dan penolakanpenolakan diatas, Tergugat danIl mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menerima dalildalil Tergugat dan Tergugat II dengan memberikan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.
Hwaliani
Tergugat:
1.Irwan Pribady
2.Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
3.Datu Kerama Wijaya SE
4.Anau Edy Sumarlin
125 — 264
telah dilaksanakan lelang eksekusiterhadap objek sengketa sebagaimana posita angka 7 dan 8 gugatan ;Bahwa menurut Tergugat Il, secara rasional tidak mungkin suamistn yangmasih terikat dalam perkawinan dan hidup dalam satu rumah tangga tidakmengetahui adanya perouatan hukum yang dilakukan oleh suami/sti,apalagi menyangkut dengan status harta kekayaan sebagaimana objeksengketa ;Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat IV masih terikat dalam masaperkawinan dan hidup bersama dalam rumah tangga, secarah okum
Vigor Agung Waluya Yoshuara
Tergugat:
1.Ni Ketut Merti, S.Sos
2.I Ketut Reden
3.I Nyoman Tege.A
4.I Nyoman Miste
Turut Tergugat:
1.Ulce Iritherina Sudjateruna, SH
2.Gede Pasek Suardika, SH.MH
3.Ni Nyoman Ayu Trisnawati
4.Ir. I Wayan Adnyana, SH.M.Kn
5.Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Badung
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
77 — 56
dari Surat Kuasa dengan hakSubstitusi) yang digunakan untuk melakukan pengikatan jual beli atas tanahadalah DILARANG berdasarkan ; Dilarang berdasarkan Instruksi Mendagri; Dilarang berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997;Oleh karena itu pembuatan Akta oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Akta No.08 dan No. 09 dihadapan Turut Tergugat terbukti melanggar hukum dan cacathokum;Apalagi sebagaimana telah diterangkan sebelumnya Akta Kuasa No. 03 dan No.04 sebagai dasar awalnya diperoleh Tergugat secara melawan okum
262 — 241
berlaku di IndonesiaBahwa tindakan PENGGUGAT REKONPENSI ~ untuk tidak melakukanperlawanan atas penguasaan secara sepihak atas tanah /ruko beserta asset tersbuthal itu dilakukan semata mata atas inisiatif PENGGUGAT REKONPENSIpribadi dalam rangka untuk menghindarkan konflik dilapangan;Berdasarkan seluruh uraian Jawaban TERGUGAT III PENGGUGATREKONPENSI, terbukti bahwa dalildalil yang dikemukakan olehPENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI adalah tidak benar dan tidakberdasarkan fakta dan ketentuanketentuan okum
H. M. Yusuf Juma bin H. Juma, DKK
Tergugat:
Hamzah bin H Juma
97 — 44
Juma) adalah perbuatanmelawan okum dengan menguntungkan diri Sendiri namun merugikan pihak ahliwaris lainnya yang berhak.Bahwa adapun pengakuan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) telahberusaha menguraikan alur peristiwa pembeliannya atas obyek tanah darattersebut yang luasnya 200 M? dari Hamzah Pasussung dengan tanpa jelasberapa harga pembeliannya dan tidak jelas tanggal berapa dibuat serta tahunberapa pembeliannya, kemudian Tergugat 1 Hamzah bin H.
Juma)terjadinya perubahan kepemilikan hanya karena terjadinya perubahan kelurahanmaka sertifikat ikut berubah kepemilikan dari pemilik awal menjadi pemilik baru,dalam gugatan Penggugat sudah dengan sangat jelas menguraikan dalampositanya lengkap dengan dasar okum yang mendasarinya berupa sertifikat,bahwa harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj. Sittibinti Lulung isteri pertama dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu isteri Kedua darialmarhum H.
86 — 358
bagianpengolahan dan juga kepada Direksi PTPNII (Persero) Tanjung Morawa, sehingga bila tidak adalaporan tentang penyalahgunaan yang dilakukan karyawan kebun Kwala Sawit, maka saksiselaku fungsi pengawas tidak mengetahui tentang penyimpangan yang dilakukan karyawan.Bahwa benar saksi baru mengetahui adanya kehilangan produksi TBS/Brondolan milik PTPNII(Persero) Kebun Kwala Sawit, kalau benar ada hilang produksi TBS/Brondolan milikPTPNl(Persero) Kebun Kwala Sawit, maka yang dibebani tanggung jawab adalah okum