Ditemukan 521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilana pengadilang pengadilan pengadsilan pengaduilan pengadiilan pangadilang peengadilan penegadilan pengadilanã pengadilann pengadilanb pengadilanm
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
185 — 282
  • Kewenangan Pengadilan1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilanbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pasal 50UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara , yang menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negarabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.2.
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno
Tanggal 15 Oktober 2020 — Terdakwa
426 — 643
  • Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan1.Z.Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober2020Anak menghadap persidangan di dampingi Penasihat =HukumPURWATININGSIH, S.H., NURASID, S.H. dan YUSTINA ERNA WIDIYATI,S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum berkantor diYayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Handayani beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 01-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi 2/Pdt.Sus-HKI.Cipta/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama 2/Pdt.Sus.HKI.Cipta/2020/PN.Smg
Tanggal 1 September 2020 — Perdata Khusus Dr. CHARLES SAERANG MELAWAN PT. BUMI EMPON MUSTIKO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIRJEN HKI
1234 — 770
  • PERIHAL LEGAL STANDING PENGGUGAT& KOMPETENSI PENGADILAN1. Bahwa Penggugat adalah CUCU KANDUNG, SEKALIGUS AHLI WARISYANG SAH DARI (almh)LAUW PING NIO (Selanjutnya akan disebut denganNyonja Menner) yang mana Nyonya Menner mempunyai beberapa anaksalah satunya bernama Hans Ramana (alm). Kemudian Hans Ramanamenikah dengan Vera Saerang dan mempunyai 4 (empat orang anak) salahsatunya adalah Penggugat;2.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-02-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 20/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
MOCH. RASYID
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
70 — 25
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenangyang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yangdigugat oleh orang atau badan hukum perdata.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 3/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
PT. NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 33 BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021
243 — 110
  • Rias diKabupaten Bangka Selatan dengan ID Tender 69626064 oleh KelompokKerja (POKJA) Pemilihan 33 BP2JK Wilayah Bangka Belitung KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 yangdiumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).BAGIAN IIKEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknyamenyatakan Keputusan Tata Usaha
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 31-01-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
HAJJAH RAHIMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Medan
2.Direktur Utama PT. Anjur Nauli
145 — 50
  • TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal ,Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di JalanPinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan MedanSunggal, Kota Medan.Halaman 8PutusanPerkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
DEWI SETYORINI
Tergugat:
PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk
277 — 218
  • dimulai dengan pembacaan suratgugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak adaperubahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT DIKUALIFIKASI TELAHLEWAT WAKTU (DALUARSA) KARENA PERJANJIAN PENGIKATAN JUALBELI (PPJB) NO. 0485/PP/BJ/JRP/JTU/2018 TELAH DIBATALKAN SECARASEPIHAK OLEH PENGGUGAT, MAKA TIDAK DAPAT DIMINTAKANPEMBATALAN LAGI MELALUI PENGADILAN1
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 111/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — Esther Cuaca Wijaya. LAWAN 1. Elvin Cuaca Wijaya 2. Elen Cuaca Wijaya
141 — 47
  • DALAM EKSEPSISalah Kompetensi Obsolut pengadilan1. Bahwa dalam petitium gugatan Penggugat pada Angka 6 halaman35 dari 36 halaman, menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum Sertipikat Hak Milik :1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3184/Kalidoni an. TERGUGAT I;1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3183/Kalidoni an. TERGUGAT I;1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3185/Kalidoni an. TERGUGAT II;1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3182/Kalidoni an. TERGUGAT II;1.5. Sertioikat Hak Milik Nomor 3181/Kalidoni an.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 35/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.FITRI DAWATI
2.ANITA NOR'AINI
3.SRI RAHAYU AHMAD
4.ELENDRAWATI JAAFAR, A.Md
5.Drs. ROSWITA
6.OMRI NURLINCE TANBUNAN
7.GUSTINA
8.LENDRAWATI
Tergugat:
1.LURAH KULIM
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.YUSNIWATI
2.BENNY F. GUNAWAN
3.RACHMADDONA
4.AGUS TRIO WIRIYANTO
5.YUSWIRIADI
6.HARRY WAHYUDI
181 — 67
  • KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keterangan PindahWilayah dengan Nomor 590/87/KL/IV/2017, Tanggal 27 April 2017 atasnama Benny Fernando Gunawan ;2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbarutentang :a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-12-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 267/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
260 — 151
  • Adapun uraian kerugianPenggugat akan Penggugat jelaskan dibawah, pada bagian IV Tentangkepentingan;TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : IzinPrinsip Penanaman Modal Asing No. 4797/1/IP/PMA/2017 tertanggal 22Halaman 5 dari 108 halaman. Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTNovember 2017 atas nama PT. Atalian Indonesia yang dikeluarkan olehTergugat;z.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 685/ Pdt.G / 2015 / PN. Tng
Tanggal 4 Agustus 2016 — AGUS RINALDO SIMANJUNTAK lawan NURUL NURROHMA, Dkk
55 — 9
  • Tanggungantelah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yangberlaku dan ketentuan hukum yang berlaku serta melibatkanmelibatkan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan BadanPertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan verifikasi yangserupa.Bahwa oleh karena TERGUGAT Il telah membebankan HakTanggungan atas obyek jaminan pembiayaan, maka TERGUGAT IImemiliki hak untuk melakukan eksekusi atas obyek jaminanpembiayaan tersebut.BAHWA DI ATAS HAK TANGGUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKANSITA JAMINAN OLEH PENGADILAN1
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-10-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 688/Pdt.G/ 2015/PN Mdn
Tanggal 10 Oktober 2016 — - EDDY (PENGGUGAT I) - RUDI (PENGGUGAT II) - DJOHANSJAH DJOKO (TERGUGAT I0 - SUHENI (TERGUGAT II) - FIRZA PUTRA MZ, S.STP.MAP, (TERGUGAT III) - MUHAMMAD YUNUS, S.STP,MAP (TERGUGAT IV) - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT V)
32 — 5
  • Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan1.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat dan Penggugat II kecuali apabila Tergugat mengakuisecara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya;Bahwa dalildalil yang diajukan Penggugat dan Penggugat II dalamgugatannya sangat mengadangada dan justru berusahamengaburkan fakta perbuatan melawan hukum yang sebenarnyaterjadi ;Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat IIjelas mengenai keberatan atas Surat Keterangan
Restatement Eksekusi Gadai Saham
Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;
Eksekusi Gadai Saham
5894 — 7027
  • Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
  • Gadai Saham Menurut Putusan Pengadilan1.Latar Belakang Munculnya Lembaga Gadai SahamKegiatan ekonomi (bisnis) membutuhkan modal untuk dapat bergerak. Begitu pulaperusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, membutuhkan modaluntuk menjalankan usahanya.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjp
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 39
  • Lelang Hak Tanggungan Tidak Memerlukan Fiat Eksekusi Pengadilan1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita Penggugat padaangka 16 yang pada intinya mendalilkan.../elang tanpa adanya fiatexecutie dari pengadilan adalah tidak sah dan batal demi hukum....2.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN MAGELANG Nomor 14/PDT.G/2012/PN.MGL
Tanggal 6 Maret 2013 — PT. KERTAS BLABAK MAGELANG - PENGGUGAT DALAM PERKARA POKOK MELAWAN : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG MAGELANG - TERGUGAT DALAM PERKARA POKOK ; DAN : SUGANTO - PENGGUGAT INTERVENSI ;
104 — 18
  • Kertas Blabak Magelangyang SAH (TERGUGAT INTERVENSI 1) Yang Berhak DanBerwenang Mewakili / Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT.Kertas Blabak Magelang Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan1. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI butir 2 dan butir 3 halaman2 Gugatan Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwaTERGUGAT INTERVENSI bukan sebagai pihak yang berhakmewakili perusahaan yang berna PT. Kertas Blabak Magelangkarena TERGUGAT INTERVENSI hanya sebagai karyawan yangdiangkat sebagai Direktur Utama PT.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
HERMANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
MOHAMMAD SYAFARUDIN DAN H. MUHAMMAD ERWIN, ST
261 — 298
  • Kompetensi Absolut Pengadilan1.Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badanatau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg.
Tanggal 18 Juli 2012 — DHIANA WIDIYANTI Binti KOMAR
43 — 11
  • Menghukum terdakwa DHIANAWIDIYANTI Binti KOMAR membayaruang pengganti sebanyak Rp. 156.675.011,(seratus lima puluh enam juta enam ratustujuh puluh lima ribu sebelas rupiah) denganketentuan jika terpidana dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan1)2)3)4)5)6)7)8)9)telah memperoleh kekuatan hukum tetaptidak melakukan pembayaran uangpengganti, maka harta bendanya dapat disitaoleh Jaksa dan di lelang untuk menutupiuang pengganti tersebut dan dalam halterpidana tidak mempunyai harta benda yangmencukupi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
AFANDI BUNNAWAN
Tergugat:
1.HENDRIK CAHYADI
2.NOTARIS HENY JUNAIDI, S.H.,M.Kn
3.NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H
4.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
136 — 200
  • KOMPETENSI PENGADILAN1. Bahwa PENGGUGATmengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dalam perkara a quo ke Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2019/PN Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Register : 13-10-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 413/Pdt.G/2014/PN.JKT.UTR.
Tanggal 2 April 2015 —
129 — 58
  • Pasal 143 ayat (2)KUHAP tersebut adalah sebagai berikut :A Menyangkut Wewenang Pengadilan1. Wewenang AbsolutYaitu bahwa perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan lain yang tidaksejenis untuk mengadilinya. Misalnya bukan wewenang Peradilan Umum,tetapi menjadi wewenang Peradilan Agama, Peradilan Militer atau PeradilanTata Usaha Negara (PTUN);Halaman 83 dari 55 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
1.Bani Safari, selaku Direktur CV. Lafasa Agrochem
2.Bani Safari, selaku Direktur PT. BYP Technologi Utama
3.Charlie Kosasi, selaku Direktur PT. Tugumas Karyasukses
4.Lily Sujadi, selaku Direktur CV. Citra Pratama
5.Hendry Heng, selaku Direktur PT. Trio Reka Krida
Tergugat:
1.PT Naval Overseas
2.Asep Suryadi
3.Soleman
4.PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero
363 — 438
  • ., sebagai berikut:PARA PIHAK DAN KOMPETENSI PENGADILAN1.Bahwa sesuai teori /egitima persona standi in judicio maka PENGGUGATberhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini;Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwaadalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapaSiapa yangdijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan yang didirikan di Indonesia yangberkedudukan