Ditemukan 600 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-03-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 21-03-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 142/Pid.B/2011/PN.Ktb. Tanggal 9 Juni 2011 — I GUSTI PUTU KAWIYANA Bin I GUSTI KETUT MADRA.Dkk
34 — 9
34 — 9
diajukanPenuntut Umum berupa:1 (satu) set kartu ceki.Pengadilan Negeri menetapkan dirampas untuk dimusnahkan.Uang sebanyak Rp. 165.000, (seratus enam puluh limaribu rupiah).Pengadilan Negeri menetapkan dirampas untuk negara.Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya paraterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana amar putusan ini;Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan peraturan perudang
Putus : 04-04-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 77/ PDT / 2017/ PT BNA Tanggal 4 April 2017 — ALFIAN
26 — 14
26 — 14
Untuk itu pelaksanaan lelang atasangunan Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan telah nyatanyatabertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku.
Register : 13-11-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn Tanggal 3 Februari 2016 — BERLIN SINAGA
LAWAN
PIMPINAN PERUSAHAAN PT. SERE MEGAWATI
26 — 6
26 — 6
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada bukti buktiautentik dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku , maka Penggugat memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad ) meskipun adanya upaya hukum atauperlawan (verzet).10.Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang
Register : 04-11-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 530/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 15 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
56 — 34
56 — 34
Mengingat ketentuan perudang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan R.Bg.;- -
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Agustus 2019 Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Sim yang dimohonkan banding tersebut
Putus : 30-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Menggala Tanggal 30 Januari 2019 — AHMAD SALEH BIN UMAR Melawan 1. PT. Huma Indah Mekar (HIM DKK
59 — 45
59 — 45
Surat Keterangan Hak Milik yang disahkan dan diketahui oleh KepalaDesa Gunung Sakti tertanggal 18 juli 1989;bahwa alat bukti a quo adalah alat bukti dibawah sertifikat sedangkan alatbukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Guna Usahasehingga berdasarkan peraturan perudang undangan yang berlakumaka alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah alat bukti yang kuatHalaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pat.G/2018/PN Mg!
sehingga berdasarkan peraturan perudang undangan yang berlaku makaalat bukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah alat bukti yang kuat secarahukum untuk membuktikan bahwasanya Tergugat adalah pihak yang berhakatas tanah a quo.
Register : 29-07-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
94 — 75
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
94 — 75
Firman Ketaun Perkasa; dalam penguasaan Tergugat;
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata sebagai ahli waris Almarhum Ruek;
- Menyatakan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Ruek menurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal 852 Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiada perbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan
Menyatakan bagian/kadar masingmasing ahli waris Almarhum Ruekmenurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal852 Anakanak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lainlainperkawinan sekalipun, mewaris dari kKedua orang tua, dengan tiadaperbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkankelahiran lebin dahulu, mereka mewarisi bagianbagian yang samabesarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang;.
Menyatakan bagian/kadar masingmasing ahli waris Almarhum Ruekmenurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal852 Anakanak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lainlainperkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiadaperbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkankelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagianbagian yang samabesarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang;5.
Register : 17-12-2009 — Putus : 25-01-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 64 - K / PM.II-10 / AD / I / 2010 Tanggal 25 Januari 2010 — Serka SUMARNO
61 — 26
61 — 26
ia harus dipidana.82MenimbangBahwa sebelum sampai pada saat pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akanmenilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifatdan perbuatan Terdakwa serta hal hal lain yangmempengaruhi, sebagai berikutlis Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yangmelakukan pernikahan dengan Saksi 6 (Yuliana)secara sirli menunjukkan bahwa Terdakwa adalahpribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum danterkesan sebagai sosok individu) yang menyepelekanketentuan hukum atau perudang
Register : 20-03-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPK Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH. MH
Terdakwa:
OKI FUVIANSYAH Bin Alm. DEVIANTO CHANIAGO
22 — 13
HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH. MH
Terdakwa:
OKI FUVIANSYAH Bin Alm. DEVIANTO CHANIAGO
22 — 13
Bahwa unsur melawan hukum adalah bertentangan dengankaidah kaidah yang terdapat dalam peraturan perudang undangan dan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaandalam kehiduan bermasyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwapenyerahan narkotika dinyatakan bahwa penyerahan narkotikahanya dapat dilakukan oleh :a. Apotekb Rumah sakitC. Puskesmasd.
Register : 23-02-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
TUA ALPAOLO HARAHAP, S.H.,M.H
Tergugat:
GUNAWAN PAKPAHAN
68 — 16
TUA ALPAOLO HARAHAP, S.H.,M.H
Tergugat:
GUNAWAN PAKPAHAN
68 — 16
Jika Tergugat TidakManjalankan sesuai dengan Peraturan perudang undangan yangberlaku maka Tergugat dapat dikatakan Perbuatan MelanggarHalaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pat.G.S/2021/PN.GnsHukum.Jika sudah Melanggar Hukum tentunya identic denganMelakukan Tindak Pidana.4.
Register : 26-04-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 202/Pid.Sus/2011/PN.Ktb Tanggal 30 Mei 2011 — Terdakwa , dkk
24 — 2
24 — 2
Pasal65 ayat (1) KUH Pidana dan peraturan perudang undangan lainyang bersangkutan ; Menyatakan terdakwa I dan Terdakwa II,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana BEBERAPA KALIMELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAMKEADAAN MEMBERATKAN ; Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara masing masingselama 8 (delapan) bulan ; Menetapkan bahwa masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani para terdakwa25dikurangkan seluruhnya dari pidana
Register : 03-03-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 48/PDT.SUS.PHI/2015/PN BDG Tanggal 6 Oktober 2015 — RIDWAN; L A W A N ; PT. ZIEGLER INDONESIA;
46 — 26
46 — 26
Angka 26 :Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti dengan sengaja melakukanpelanggaran terhadap Perudang Undangan Pasal 155 ayat 1,2 dan ayat 3Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Gugatan dan dasar hukum dalil gugatan Penggugat diatas tidak jelas. Hal inidikarenakan atas dikeluarkannya surat anjuran dari DEPNAKER Nomor :567/2714/HISyaker/IX/2014 dan kesanggupan PT.
ZIEGLER INDONESIA dengan sengaja melakukanpelanggaran terhadap Perudang Undangan Pasal 155ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang Undang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan. Adalah tidak mendasarkarena PT.
Register : 11-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 200/Pid.B/2020/PN Pbm Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
DAVID SIANTURI, SH.
Terdakwa:
April Sahputra bin Maryono
60 — 13
DAVID SIANTURI, SH.
Terdakwa:
April Sahputra bin Maryono
60 — 13
kekuasaan saksikorban dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan selanjutnyaterdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapibelum sempat dibawa pergi sudah diamankan oleh kepolisian.Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN PbmMenimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korbanmengalami kerugian karena kerusakan pada sepeda motor saksi korbansejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) ;Menimbang, bahwa mengambil tanpa ijin merupakan perbuatanyang dilarang oleh peraturan perudang
Register : 16-01-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 28 April 2015 — HARNAWAN NUGROHO, A.Ma;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
38 — 15
38 — 15
pembuktian beserta penilaian Pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkankeyakinan Hakim 5 272222 nnn nnn nnn n nn nnn nnn enn nnn en nn ne nn ne neeMenimbang, bahwa kewenangan hakim dalam hal ini bersifat Dominus litis,artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalildalil Gugatan, jawaban,PAGE Replik, dan Duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspekprosedur Objek sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan ketentuanperaturan perudang
Register : 14-02-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN SNG Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
YENI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
THOMAS WIDI EKA SAPUTRA Bin RISWADI
52 — 7
YENI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
THOMAS WIDI EKA SAPUTRA Bin RISWADI
52 — 7
b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak memintapembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasalpasal dari Peraturan perudang
Register : 27-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 25-04-2015
Putusan PA KEDIRI Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Kdr Tanggal 16 April 2015 — PEMOHON 1,PEMOHON 2,PEMOHON 3,PEMOHON 4,PEMOHON 5,PEMOHON 6,PEMOHON 7,PEMOHON 8,PEMOHON 9,PEMOHON 10,PEMOHON 11,PEMOHON 12,PEMOHON 13,PEMOHON 14,PEMOHON 15,PEMOHON 16 ,dan PEMOHON 17,
38 — 32
38 — 32
sesuaiketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUHPerdata, dengan demikian telah terbukti bahwa ParaPemohon dan Poeryadi bin Wiryo Hutomo sebagianbesar berdomisili di Jalan Semampir tengah No. 58Rt/Rw.13/02 Kelurahan Semampir, KecamatanKota, Kota Kediri/Kelurahan Ringinanom Gg III/36Rt/Rw.02/02, Kecamatan Kota, Kota Kediritermasuk Wilayah /Yurisdiksi PengadilanAgama Kediri, sehingga pengajuan permohonanPara Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri patutdinilai sudah tepat dan benar sesuai denganketentuan peraturan perudang
Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-03-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 307-K/PM IIâÂÂ08/AD/XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — JON JUNAIDI, Serma
25 — 9
25 — 9
kaitannya dengan tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwatelah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telahditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwadikesatuannya sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perudang
Register : 04-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Byw Tanggal 31 Juli 2017 — Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M
lawan
H. ABDULAH AZWAR ANAS, dkk
58 — 5
58 — 5
hukum, menanggapi hal tersebut ParaTergugat menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UU PeradilanTUN yang menyebutkan :1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PN.Bywkewajibannya, makahal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangkawaktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perudang
Register : 11-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 124/PDT/2020/PT BTN Tanggal 1 Desember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
43 — 30
43 — 30
Tng, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilanTingkat Banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalamperadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan tersebut dibebankan kepadanya;Memperhatikan Pasal 163 HIR dan ketentuan hukum serta perudang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan
Register : 07-12-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN LARANTUKA Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN lrt Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
Bambang H. Anwar
84 — 26
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
Bambang H. Anwar
84 — 26
adalahNautika seorang yang menjalankan/mengemudikan suatu kapal penangkapikan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaTerdakwa adalah seorang nakhoda yang bertugas mengoperasikan kapal ikanKMN GUA HIRA 01 GT 12;Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unitkapal KMN GUA HIRA 01 GT 12 dengan dua mesin (Yanmar 23 HP dan mesinJoandong 24 HP) adalah kapal yang secara khusus dioperasikan sebagai kapalpengangkut Ikan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perudang
Putus : 24-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 27/G/2010/PTUN-PBR Tanggal 24 Agustus 2010 — WIWIN SAFITRI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN DKK
228 — 1
228 — 1
19.010 M2 atas namaSAMSI yang dilakukan oleh Tergugat menurut pendapatMajelis Hakim telah tepat dan dilakukan sesuai denganketentuan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah;Menimbang.............Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian41pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa prosedur penerbitan dan pendaftaranhak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat' terhadapobyek sengketa aquo telah dilakukan menurut ketentuanketentuan yang diatur dalam peraturan perudang