(disumpah) menerangkan:bahwa saksi kenai dengan Terdakwa II, dengan Terdakwa , pernah tahu melihat diKantor, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa t ;bahwa saksi tidak bekerja ;bahwa saksi tidak bekerja dengan Terdakwa II, saksi hanya diperbantukan saja dan olehsiapa saja;bahwa benar Terdakwa II pernah meminta bantuan kepada saksi, Terdakwa II (DinoJatnika) pernah minta tolong membawa berkas pencairan proyek jalan ke PPKAD;bahwa benar kemudian saksi mendatangani Binamarga untuk

bukan sebagai pekerja di PT.lundu lamaise ;bahwa saksi tidak kenai dengan Rosenty Simanjuntak ;bahwa saksi kenai dengan pak Dino (Terdakwa II) karena saksi suka mainmainketempat itu, siapa tahu pak Dino (Terdakwa II) memerlukan bantuan ;bahwa saksi tidak tahu apakan Rosenty Simanjuntak sudah menanda tangani/belumdokumendokumen yang saksi serahkan ke Binamarga itu ;bahwa dari PT Awang siapa yang tanda tangan pengawasnya langsung ;bahwa setelah ditanda tangani di Binamarga selanjutnya diserahkan ke PPKAD

dan di 60 terima di bagian PPKAD ;bahwa setelah diurus di PPKAD maka SP2D sudah ada di bank, selanjutnya saksi pergi keBank;bahwa Terdakwa II tidak ikut dengan saksi ke Bank;bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari pekerjaan itu ;bahwa saksi mendapat uang dari Terdakwa II kadangkadang Rp.sO.OO0O,bahwa saksi tidak tahu berapa besar uang pencairan itu ;bahwa PPKAD mengirim uangnya ke Bank Jabar kedalam rekening pak Ricky Nelson(T erdakwa I) ;bahwa jumlah uang yang dikirim ke rekening Ricky Nelson

Halmahera Barat, setelahdisetujui SPD tersebut oleh Pimpinan/Kadis PPKAD barulah BendaharaPengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintahmembayar (SPM) Tambah Uang (TU) ke Dinas PPKAD kemudian dibuat verifikasisecara berjenjang atas SPP dan SPM tersebut dan setelah mendapat persetujuankemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses pembuatanSP2Dnya guna dilakukan pencairan oleh Bendahara Dinas Pengeluaran DinasKesejahteraan Sosial dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening

Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;Bahwa dananya dimintakan barulah dilakukan kegiatannya danpertanggungjawaban kegiatannya ;Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau belumnamun laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut telah dibuat oleh Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran dan telah dilaporkan kepada Dinas PPKAD padaBidang Kas DaerahBahwa apabila persediaan uang tidak mencukupi untuk melakukan suatu kegiatanmaka dapat diajukan Permintaan Tambah Uang (TU) ;Bahwa kegiatan

Halmahera Baratmengajukan Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar(SPM) yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) ;e Kemudian diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) ;e Setelah adanya SP2D maka anggaran akan dicairkan masuk kerening DinasKesejahteraan Sosial ;e Untuk mencairkan anggaran yang sudah masuk kerening Dinas di Bank,menggunakan chek yang ditandatangani oleh Bendahara

Pemberhentian Sementara Bupati Kepulauan TalaudProvinsi Sulawesi Utara (Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :120/956/OTDA, Hal HakHak Keuangan Kepala Daerah / WakilKepala Daerah Yang Diberhentikan Sementara Tanggal 10Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaPerkara Kasasi Pidana Khusus Nomor : 1122 K/Pid.Sus/2011(Sesuai dengan salinan resmi);Surat Keterangan Dinas Pendapatan Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah (PPKAD

Namun SPM tersebut tidak dicetak oleh Terdakwa karena saksiYOS RAUKE selaku Kepala DPPKAD tidak boleh tanda tangan karena KepalaDPPKAD hanya berwenang terhadap pengelolaan keuangan daerah yakniselaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Terdakwa FADILKURNIAWAN adalah dengan Nomor : 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8April 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uangsejumlah Rp.30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) dari

fi2831i1843ri0sa200s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols39adjustrightrinOlin 1 843itapOpararsid 1542662 1contextualspace rtlchfcs1 af31507afs22alang1025 ItrchfcsO f3 1506fs22lang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24insrsid4550255charrsid542614 1 (satu) lembar pengajuan naskah dinasNomor rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid3526charrsid542614 rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid4550255charrsid542614 : 900/3842/PPKAD

(Mantan Kepala DPPKADKabupaten Lombok Barat tahun 2008) didepan persidangan padaintinya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Baratsejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan Februari 2009 ;Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas PPKAD adalahmelaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah;Hal. 47 dari 62 hal. Put.

SYAEFUDIN SYAFIl(PPKAD), SAKSI LALU SURAPATI, S.H.

SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an.

YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 8 Juni 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. BklI Selperihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun2016 sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

BengkuluSelatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa(DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600, (tiga ratus tujuhpuluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah); 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPPLSNomor : 242 / SPPLS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni2016 yang

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. BklSel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluhenam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (Satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

BengkuluSelatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa(DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600, (tiga ratus tujuhpuluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah) 1 (Satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPPLSNomor : 242 / SPPLS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6Putusan Nomor. 75

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.

Provinsi JawaBarat melakukan veriifikasi administrasi kelengkapan persyaratanpencairan atas permohonan dimaksud dan menyampaikannya kepadaGubernur melalui PPKD.PPKD melakukan pengecekan kelengkapan administrasiBerdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan pengecekan persyaratanpencairan atas permohonan dimasud PPKD menyampaikan Nota Dinasmengenai informasi Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBDkepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bantuan keuanganBerdasarkan pijgersetujuan Gubernur PPKAD

kelengkapan persyaratanpencairan atas permohonan dimaksud dan menyampaikannya kepadaGubernur melalui PPKD.3) PPKD melakukan pengecekan kelengkapan administrasi4) Berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan pengecekan persyaratanpencairan atas permohonan dimasud PPKD menyampaikan Nota DinasHalaman 29 dari 137Putusan No. 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgmengenai informasi Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBDkepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bantuan keuangan5) Berdasarkan persetujuan Gubernur PPKAD

Provinsi JawaBarat melakukan veriifikasi administrasi kelengkapan persyaratanpencairan atas permohonan dimaksud dan menyampaikannya kepadaGubernur melalui PPKD.3) PPKD melakukan pengecekan kelengkapan administrasi4) Berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan pengecekan persyaratanpencairan atas permohonan dimasud PPKD menyampaikan Nota Dinasmengenai informasi Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBDkepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bantuan keuangan5) Berdasarkan persetujuaan Gubernur PPKAD

administrasikelengkapan persyaratan pencairan atas permohonan dimaksuddan menyampaikannya kepada Gubernur melalui PPKD.PPKD melakukan pengecekan kelengkapan administrasiBerdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan pengecekanpersyaratan pencairan atas permohonan dimasud PPKDmenyampaikan Nota Dinas mengenai informasi BantuanKeuangan yang tercantum dalam APBD kepada Gubernur untukmendapatkan persetujuan bantuan keuanganHalaman 97 dari 137Putusan No. 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg5) Berdasarkan persetujuan Gubernur PPKAD

Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/ 98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013; ------------ - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013; -------------------- - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 09 September 2013; -- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/ 91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013; ---------------- - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013; -------------------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 21 Agustus 2013; ---- - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/ 86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013; ---------------- - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013; ------------------------ - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 13 Agustus 2013; ---- - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013; ---------------------------------------------------------------------- - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013; ---- Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013; -------------------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 26 Juli 2013; ------------ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

fi2831i1843ri0sa200s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols39adjustrightrinOlin 1 843itapOpararsid 1542662 1contextualspace rtlchfcs1 af31507afs22alang1025 ItrchfcsO f3 1506fs22lang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24insrsid4550255charrsid542614 1 (satu) lembar pengajuan naskah dinasNomor rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid3526charrsid542614 rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid4550255charrsid542614 : 900/3842/PPKAD

SPM : 033/SPM/2016, tanggal 28 March 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN) No. Rekening Bank : 007.22.03322.01-1, bank / pos : PT. BANK NTB CABANG DOMPU,Keperluan untuk :Belanja Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa yaitu keg. Pembayaran ADD Belanja egawai dan Operasional Pemerintah Desa Manggeasi Kec. Dompu Bulan Januari s/d MAret Tahun 2016 Dengan Perjanjian No.900/033/bant/2016.

SPM : 226/SPM/2016, tanggal 22 June 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN DD) No. Rekening Bank : 007.22.03322.01-1, bank/pos : PT. BANK NTB CABANG DOMPU,Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa yaitu keg. Pembayaran ADD 50% dan DD 60% tahap pertama Desa Manggeasi kec. Dompu kab.

SPM : 546/SPM/2016, tanggal 16 Desember 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN ADD dan DD) No. Rekening Bank : 007.22.03322.01-1, bank / pos : PT. BANK NTB CABANG DOMPU,Keperluan Untuk : Bant.keu.pd Pemdes yaitu keg.PembADD 50% dan DD 40 % Desa Manggeasi Kec. Dompu, KAb. Dompu Tahap II Tahun 2016.

Saksi Nurjana Utia Rahman :Bahwa, saksi bertugas di Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Gorontaloselaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sejak bulan Juni 2010.Bahwa, tugas saksi adalah untuk menerbitkan SP2D.Bahwa, di bulan Juni 2010 telah terbit 3 SP2Duntuk UPT Dikna Limboto,antara lain :Nomor : 4029 / SP2D LS / 2010 tanggal 1 Juni 2010 untuk pembayarangaji dan tunjangan lainnya bulan Juni 2010 bagi 325 pegawai sebesar Rp.1.028.699.583,, Nomor :04580 / SP2D LS / 2010 tanggal 15 Juni 2010untuk pembayaran selisih

sebesar Rp. 8.440.200.Bahwa, di bulan September 2010 terbit 2 SP2D untuk UPT Diknas Limboto,antara lain :Nomor : 07727 / SP2D LS / 2010 tanggal 6 September 2010 untukpembayaran honor pegawai daerah terpencil bulan Juli dan Agustus 2010sebesar Rp. 28.223.750,, Nomor : 07626 / SP2D LS / 2010 tanggal 6September 2010 untuk pembayaran honor pegawai daerah terpencil bulanAgustus 2010 bagi 23 pegawai sebesar Rp. 19.000.200..Bahwa, untuk penerbitan SP2D tersebut bendahara (terdakwa) mengajukanSPP ke Dinas PPKAD

Dinas PPKAD,;; Komisi 3 berjumlah 5S orang yang membawahi 12SKPD yaitu;1. Dinas nakertranspar; 2. Dinas Kesehatan; 2 222227. Dinas Perindagkop; 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; 9. Kantor Perpustakaan Daerah; 10.Badan ketahanan Pangan; 11.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 12.Bagian Kesra Setda; Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

Anwar sebagai wakil Ketua II, sedangkan jumlahanggota ada 22 orang yang terdiri dari 3 Komisi; Bahwa Komisi II bermitra dengan beberapa SKPD yakni Bappeda, Dinas PU,Dinas Perindagkop, Dinas Tanak, Dinas Hutbun, Dinas Lutkan, Dispenda,Dishub, Distamben, Dinas PPKAD,; 47Bahwa memang pada tahun 2013 DPRD Kabupaten Seruyan ada melakukanpembahasan APBDP dan APBD tahun 2014, dimana pada tanggal 18 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembahasan APBD tahun 2014kemudian ditetapkan pada tanggal

Dan Komisi II bermitra dengan Bappeda, Dinas PU, DinasPerindagkop, Dinas Tanak, Dinas Hutbun, Dinas Lutkan, Dispenda, Dishub,Distamben, Dinas PPKAD,;; Bahwa memang pada tanggal 23 Desember 2013 H.Baharuddin pernah datang keruangan Komisi II seingat saksi pada saat sidang berlangsung, tapi hanyamemantau saja namun saksi tidak ingat berapa lama H.Baharuddin di ruanganKomisi II tersebut; Bahwa saksi tidak pernah melihat SMS dari dari H.Tunik; Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Desember 2013 semua anggota

kilometer yang berlaku surut sejakperjanjian Koridor 1 baru diajukan setelah perjanjian Koridor 1 a quodiperpanjang 2 (dua) tahun";Bahwa pertimbangan majelis BANI tersebut seperti mengadaada ataumajelis BANI berusaha untuk membuat opini dengan cara mencarikelemahan dari Pemohon PK yang sebenarnya tidak ada kaitannya samasekali dengan yang ada dalam perjanjian a quo, pengajuan Pemohon PKhanya perpanjangan jangka waktu Pasal 11 Perjanjian PelaksanaanKonsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor 01/BPTJ/ PPKAD

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/2015tanggal 15 (lima belas) sebagaimana tersebut pada butir 3 (tiga) di atas,maka dikenakan denda satu permil per hari dikali nominal tagihan dansetinggitingginya dua persen dari total tagihan" yang merupakan lampirandari Penarutan Pelaksanaan Konsesi Pengelola Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKAD/I/06 tanggal 13 Januari 2006 dan merupakan bagian takterpisahkan satu sama lainnya (bukti PK36);Tata cara pembayarannya diatur dalam Pasal 13 ayat 3 PPKPAD Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/O6 tanggal

Kesaksian, tanggal 10 Oktober 2010 yang dibuat olehXXXX dan XXXX berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu,tanggal 22 September 2010 dan hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 di rumahPemohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telahbermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat olehXXXX. dan XXX. berisi keterangan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis,tanggal 03 Maret 2011 di ruang Kepala Dinas PPKAD

2011dan denda tersebut kami langsung transver ke Rekening Pemba Sumba Barat Dayamelalui Ban NTT ;Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan saksi ditugaskan oleh pihakperusahaan untuk melakukan penagihan kepada Dinas PPO melalui PPK;Bahwa pada saat dilakukan penagihan tersebut oleh Dinas PPO / PPK tidaklangsung melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan , saat itu kami selamahampir satu bulan di Tambolaka setiap hari kami selalu bolak balik dari PPK disuruke Dinas PPO, dari Dinas PPO ke Dinas PPKAD

Limu dengan nilaipenawaran Rp. 2.093.336.000,; 43> CV.Visi Nura Utama dengan nilai penawaranRp.2.317.100.000,;Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2010 ;Bahwa saksi hanya melakukan pendaftaran sedangkan mengenai urusanselanjutnya sampai dengan pembuatan kontrak itu urusan Pak Hendra Wahyudi, dansaksi hanya ditugaskan oleh Pimpinan untuk melakukan penagihan ;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa kemudian saya disuru ke Dinas PPOkemudian dari Dinas PPO saya disuru ke Dinas PPKAD

Nomor: 550/ 98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013; ------------

801/ 91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013; ----------------

Nomor: 801/ 86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013; ----------------

Juli 2013; ----------------------------------------------------------------------

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Berita Acara Pembayaran 30% (uang muka)TAHAP I dan TAHAP III : Tanpa melengkapi persyaratan pengajuan pencairanTidak dilampirkan berita acara kemajuan pekerjaane Bahwa terdakwa mengetahui dan menerima SPPLS yang diajukan olehsaksi Muhammad Abduh padahal tidak dilengkapi dengan syaratsyaratpencairan dan terdakwa tetap menandatangani Surat Perintah MembayarLangsung (SPMLS) untuk masingmasing sekolah pada setiap tahappencairan selanjutnya diterbitkan SP2D di PPKAD

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)e Berita Acara Pembayaran 30% (uang muka)TAHAP IT dan TAHAP II: Tanpa melengkapi persyaratan pengajuanPencairane = Tidak dilampirkan berita acara kemajuanpekerjaane Bahwa terdakwa mengetahui dan menerima SPPLS yang diajukan olehsaksi Muhammad Abduh padahal tidak dilengkapi dengan syaratsyaratpencairan dan terdakwa tetap menandatangani Surat Perintah MembayarLangsung (SPMLS) untuk masingmasing sekolah pada setiap tahappencairan selanjutnya diterbitkan SP2D di PPKAD

Bustami selaku Kepala SKPD dalam kapasitas Pengguna Anggaran yangsebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi oleh saksi Muchyetti, BA selakuPejabat Penatausahaan keuangan pada Dinsosnaker Kota Padang Panjang sebelumdiajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (PPKAD)Kota Padang Panjang untuk dilakukan penelitian kelayakan pembayaran ;Bahwa oleh saksi Yudhi Fadjan Kahayan selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Padang Panjang dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Bustami selaku Kepala SKPD dalam kapasitas Pengguna Anggaran yangsebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi oleh saksi Muchyetti, BA selakuPejabat Penatausahaan keuangan pada Dinsosnaker Kota Padang Panjang sebelumdiajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (PPKAD)Kota Padang Panjang untuk dilakukan penelitian kelayakan pembayaran ;Bahwa oleh saksi Yudhi Fadjan Kahayan selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Padang Panjang dikeluarkanlah surat perintah pencairan dana (SP2D

No. 390 K/PID.SUS/2017Surat Bupati Pinrang kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 900/451 7/PPKAD/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011, Perihal: Permohonan BantuanKeuangan Penanganan Bencana Alam Kabupaten Pinrang, dan juga SuratBupati Pinrang kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 08 Oktober 2012Nomor: 360/5271/ BPBD/2012, dengan Perihal: Rekomendasi PermohonanBantuan Dana Pembangunan Bencana Alam Kabupaten Pinrang;Bahwa inti sari dari Rekomendasi Permohonan Bantuan DanaPenanggulangan Benca Alam

Atau lebih jelasnya vide Surat Bupati Pinrangmasingmasing bertanggal 08 Desember 2011 Nomor: 900/4517/PPKAD/XII/2011 dan bertanggal 08 Oktober 2012 Nomor: 360/5271/X/BPBD/2012terlampir fotocopynya;Bahwa permohonan mana dari Bapak Bupati Pinrang a quo adalahteralisasi, karenanya Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa,Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang tersebut, adalah jadidirealisasikan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, yakniPembangunan Bangunan Atas (RANGKA BAJA) Jembatan BambaKecamatan