Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulanmasyarakat mengenai orang lain atau benda;Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat IJ telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hak subyektif orang lain, maka itu berarti Tergugat I danTergugat II telah melakukan kesalahan (schuld);Bahwa, kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IItersebut telah menimbulkan kerugian (schade) bagi Penggugat I, Penggugat II,Penggugat HI, Penggugat IV, Penggugat V, dan

sulit dinilai dengan uang,namun kalau mau dihitung juga maka akan diperoleh angka, masingmasing Penggugat @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehinggaseluruhnya berjumlah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng kepada Penggugat sampai dengan Penggugat VI;18 Bahwa, dari adanya rangkaian peristiwa hukum yang terjadi mulai dari perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi sebab adanya kesalahan(schuld

undangundang, mendapatHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Bahwa ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukumfundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asastiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (dalam Pasal 1ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld

sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).Bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas culpabilitas; sertaasas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harusmenjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegangpada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkanaspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld

diperolehkesimpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidanaatau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatasmateriele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai Narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahanHalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSpada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld

Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelakutelah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapiwalaupun ia berusaha mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.2. Kelapaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

No. 403 K/Pid/201 1Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatuakibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tetap juga timbulakibatnya ;Kealpaan tanoa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatuakibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang,sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatuakibat ;Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata

Kerugian disebabkan Kesalahan (Schuld) ; Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor: 83/PDT/2019/PT Tjkb. Dasar Hukum YurisprudensiBahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harusmembuktikan adanya unsurunsur perbuatan melawan hukummenurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:1. Adanya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);2. Adanya perbuatan Tergugat s/d Tergugat V yang bersifatmelawan hukum;3.

WirJono Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa:Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannyaharus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggarhukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld)dan pihak Tergugat.(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Perbuatan Melanggar Hukum :Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. MandarMaju, Bandung, 2000) ; Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor: 83/PDT/2019/PT Tjk15.

Kerugian disebabkan kesalahan(schuld);Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanyaunsurunsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365KUHPerdata, yakni sebagai berikut:1. Suatu perbuatan melawan hukumadanya perbuatan Tergugat yangbersifat melawan hukum;2. Kerugianadanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;3. Kesalahan dan kelalaianadanya kesalahan atau kelalaian pada pihakTergugat;4.

Menyebutkan bahwa : dalamhal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harusmengutarakan....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dansuatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihakTergugat (Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum :Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT PALDipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju,bandung, 2000);Doktrin : unsur kesalahan menurut j. Satrio : ......

Lamintang dalam Bukunya Hukum Delikdelik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Hal. 178, kealpaan samaartinya dengan Schuld / Culpa . Menurut SIMONS Seseorang dikatakanmempunyai Schuld dalam perbuatannya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpadisertai dengan kehatihatian atau perhatian yang perlu ia lakukan sehinggamenurut SIMONS Shuld terdiri dari dua unsur yaitu :a. Tidak adanya kehatihatian ;b.

Kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul ;Menimbang, bahwa jika pengertian dari Schuld / Culpa/ Lalai dihubungkandengan faktafakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksisaksi,Halaman 12 dari 18Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bin.13keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan didepan persidangan, makadiperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul15.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 170 Desa Satui Barat Kec.

menentukan apakah Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telahmelakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara TanpaHak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adaHalaman 16 dari 24 halamanPutusan Nomor 129/Pid Sus/2019/PN Mretidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidanatanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

Asas Culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld);3.

Asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadisandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskanpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastlada pidana tanpa sifat melawan hukum

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hakatau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahandalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld

suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundangdisamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1.kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzetals zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis),sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengankesadaran (bewuste schuld

) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan denganketerangan Terdakwa dan faktafakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada Rabutanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa pulang mengantarkanteman terdakwa ke pesta di Desa Sekijang dengan menggunakan sepeda motor milikterdakwa merk Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, dan sepulang darimengantarkan teman terdakwa tersebut, diperjalanan terdakwa bertemu

/2020/PN JapAd.2.mempertanggungjawabkan akibat dari perobuatannya menurut hukum.Karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnyayang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan terdakwa mengerti, memahami dan mampumenjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan olehMajelis Hakim maupun Penuntut Umum.Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbuktimenuruthukumm.Unsur Dengan sengajaMenimbang, bahwa Kesengajaan merupakan unsur kesalahan(schuld

) dalam tindak pidana penggelapan, Bahwa Kesalahan(schuld) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Kesengajaan (opzettelijkatau dolus) dan Kelalaian(culpos).Menimbang, bahwa Undangundang tidak memberikan pengertianmengenai kesengajaan.

Unsur yang karena kelalaiannya : Bahwa dalam Memorie van Toelichting apa yangdimaksudkan kelalaian atau kealpaan (schuld atau culpa) adalahsuatu kebalikan yang teramat murni dari opzet (kesengajaan) namunadapun ia merupakan suatu kebalikan dari kKebetulan yang berartikanadanya suatu keadaan yang mungkin terjadi namun oleh merekatidak diperdulikan dengan seksama meskipun telah terpikirkan; Bahwa kemudian profesor Simons memberikan definisi darihadirnya schuld atau kealpaan sesorang yang hadir ketika

Jadi unsurunsur yang harus dipenuhi agar seseorangdapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsurunsur dalamperbuatan pidana (criminal act) dan unsurunsur dalam pertanggungjawabanpidana (criminal responbility),Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiadapidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Asas ini menunjukkanbahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila padadirinya terdapat kesalahan.

Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnyaseseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancampidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (schuld), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku danhubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa,sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atasperbuatannya.

Bahwamelawan hukum itu dengan kerugian;5. ada kesalahan (schuld);Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugatyang mampu menunjukan bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syaratsyarattersebut di atas, terutama adanya kesalahan (schuld)yang dibuat oleh Terggugat.Oleh karena tidak satu pun syaratsyarat perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUHPerdata terpenuhi, maka dalil perouatanmelawan hukum (on rechtmatigedaad) yang Penggugattujukan khususnya kepada

Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan OrangLuka Sedemikian Rupa Sehingga Orang Itu Menjadi SakitSementara Atau Tidak Dapat Menjalankan Jabatannya Atau Pekerjaannya Sementara:;Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan definisitentang pengertian kesalahan (schuld/culpa) sehingga karena ituMajelis berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E.Jonker dan Mr.

Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikanadanya unsur keslahan (schuld/culpa), maka diisyaratkan halhalsebagai berikut :e Adanya ketidak hatihatian pada si pelaku;e Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan denganhukum (wedderrectelijk);e Si pelaku harusnya mengerti/dapat mendugaduga/membayangkanakibatakibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangandengan hukum itu;Yang dimaksud dengan kealpaan adalah bahwa terdakwa samasekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnyasuatu

Cukuplahdapat dikatakan melalui hal tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum.Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuUnsur kesalahan (schuld) dalam Perbuatan Melawan Hukum terdapatunsurunsur sebagai berikut yang bersifat limitatif:a. Adanya unsur kesengajaan; ataub. Adanya unsur kelalaian; danc.

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (overmacht)Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2020/PT.BDGRasanya Penggugat tidak perlu terlalu membahas unsut schuld yangtelah dilakukan oleh Tergugat pada Perkara a quo karena apa yangtelah dilakukan oleh Tergugat secara nyata dilakukan dengansengaja dan secara sadar serta niat yang tidak baik untuk tidakmembayar kewajibannya kepada Penggugat.Adanya Kerugian.Kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat akibat daripebuatan Tergugat adalah

yang menjadi pokok gugatan (lelang)belum terjadi Tergugat I belum menggunakan hak preferentya untukmengajukan eksekusi lelang terhadap agunan kredit ;Gugatan Para Penggugat Obscuur libel 3 Bahwa : Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakanmelakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsurunsursebagai berikut :1 Harus ada perbuatan ;2 Perbuatan itu harus melawan hukum ;3 Ada kerugian ;4 Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukumitu dengan kerugian ;5 Ada kesalahan (schuld

) ;Bahwa : Setelah Tergugat I membaca keseluruhan isi gugatan ParaPenggugat, tidak ada satupun dalil gugatan a guo yang menunjukkanbahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I telah memenuhi syaratsyarattersebut diatas terutama syarat adanya kesalahan (schuld) yang dibuat olehTergugat I ; Maka : Berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat I memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa, mengadiliserta memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atausetidaktidaknya

Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangmenyebabkan orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (schuld) adalah adanyakekurang hatihatian, Kesalahan atau kurang perhatian dari tindakan atau perbuatanTerdakwa.

Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintasdengan korban luka berat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (schuld) adalah adanyakekurang hatihatian, Kesalahan atau kurang perhatian dari tindakan atau perbuatanTerdakwa.

menentukan apakah Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklan sekedar membuktikan Terdakwa telahmelakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara TanpaHalaman 15 dari 22 halamanPutusan Nomor 513/Pid Sus/2019/PN MreHak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidanatanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

Asas Culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld);3.

Asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadisandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskanpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastiada pidana tanpa sifat melawan hukum

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari PenggunaanNarkotika adalah semata mata untuk pelayanan kesehatan danatau) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimanakhususnya Narkotika golongan tidak dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan ;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertianadanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatuperbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalammelakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld

suatu perbuatan sehinggamenimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undangdisamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalahhal yang terlarang ;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet ) mempunyai3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud ( opzetals oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet alszekerheidsbewustzijn ) dan 3) kesengajaan sebagaikemungkinan ( dolus eventualis ), sedangkan kealpaan(culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaandengan kesadaran (bewuste schuld

) dan kealpaan tanpakesadaran (onbewuste schuld) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangandiketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal O09 Juli 2011sekitar pukul 23.45 Wib, pada saat saksi Deddy Yan Saputrasedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Kantor PolsekTambang, saksi Deddy Saputra mendapat informasi darimasyarakat bahwa di belakang PTI.

Dakwaan KETIGA tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke3 dan 5 KUHP maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandalam keadaan memberatkan":Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, makaakan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);2. syarat adanya kesalahan (schuld

suatu peristiwa pidana adalah : Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapatdipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa; Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum; Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuatdalam peraturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld

Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggunganjawab dalam hukum (schuld is deverant voordelijkheid rechtens);Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari Pasal363 ayat (1) ke3 dan 5 KUHP dan tidak terbukti adanya alasanalasan pemaafmaupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syaratpemidanaan tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnyadijatunkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud