Ditemukan 4962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : opinion openg opung olind olin oping obini openi ohini okpini
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-09-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013
Tanggal 5 September 2013 — UCOK TIGOR SIMBOLON CS 2 ORANG / Serda / 31960350790677
1608 — 913
  • .= Dapat menimbulkan opini negatif dimata sebagianmasyarakat bahwa kapasitas pangkat dan jabatan yangdisandangnya itu, para Terdakwa tidak mampu mengendalikandiri untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, padahal sikapkehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannyakepada hukum disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggihukum yang berlaku di negara Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
164 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus menghormati semuahakhak hukum yang dimiliki oleh seseorang) dan keadilanfundamental atas dasar hukum, dijamin konstitusi, sertamenonjolkan betapa pentingnya hukum acara pidana dalammenemukan fakta hukum.Bahwa Para Pemohon Kasasi berharap kiranya Yang Mulia Majelis HakimKasasi yang memeriksa dan mengadili perkara Para Pemohon Kasasi ini,dapat bertindak arif dan bijaksana dalam melihat perkara Para Pemohon488Kasasi ini, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, serta tidakterpengaruh atas opini
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
198 — 55
  • Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XIV/2014 tanggal 10 Desember2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuatoleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhiketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar PenilaianIndonesia (SPI) 2007.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1117 — 5257
  • Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan Laporan KeuanganTahun 2014 pada Kementeriaan Pertahanan tidak ditemukanadanya unsurunsur perbuatan melawan hukum dari Tersangka, haltersebut disebabkan karena pemeriksaan Laporan Keuanganbertujuan untuk memberikan opini atas Laporan KeuanganKementeriaan Pertahanan dan bukan untuk mengungkap adanyatindak pidana atau perbuatan melawan hukum.11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2597 — 4272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 537 K/Pid.Sus/2014adanya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yangmendukung kerja KPK, maka institusi Polri seolah tersudutkan.e Bahwa jelas situasi itu tidak menguntungkan bagi institusi Polri, apalagisaat itu opini yang terbentuk di media massa telah menyudutkan citraPolisi, maka institusi Polri pun mengambil sikap untuk tidak bertindakcepat menuntaskan perkara driving simulator yang terkait denganLegimo dan Teddy Rusmawan.
    Akibatnya, perkara Legimo itu seolahmenjadi stagnan, jalan di tempat.e Bahwa jika proses perkara Legimo dan Teddy Rusmawan itu tetapdilanjutkan Polri saat itu, tentu opini dan masyarakat akan mencibirbahwa hal itu hanya akalakalan polisi untuk melindungi pimpinannya,untuk melindungi sang jenderal.
    Dan, tidak boleh seorang dihukumlebih berat karena adanya tekanan, opini publik, pencitraan, danrasa ketakutan.Bahwa diperberatnya hukuman PEMOHON KASASI(TERDAKWA IRJEN POL. DRS.
    MSi).Bahwa sistem hukum di China berbeda dengan di Indonesia.Di Indonesia, seorang Terdakwa dihukum bersalah hanyaberdasarkan "interpretasi atau penafsiran terhadap produkundangundang" dan "keyakinan hakim" yang kesemuanya itusangat subyektif sifatnya, sehingga kesalahan menghukumseorang Terdakwa korupsi bisa sangat besar kemungkinannyaterjadi, apalagi jika sudah dipengaruhi oleh opini publik dantekanantekanan politik serta karier jabatan.Bahwa, hal ini telah direfleksikan oleh Prof.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
130 — 36
  • Audit ini dalam rangkamemberikan pernyataan atau opini Akuntan tentang tingkat kewajaran informasiyang disajikan dalam Laporan Keuangan,a. Audit Kinerja adalah Audit atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomidan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
117 — 37
  • Audit ini dalam rangkamemberikan pernyataan atau opini Akuntan tentang tingkat kewajaran informasiyang disajikan dalam Laporan Keuangan,a. Audit Kinerja adalah Audit atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomidan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.b.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
169 — 56
  • Jadi, memomemo tersebutbukanlah sebagai dokumen pengeluaran yang sah;Bahwa, dalam Laporan Keuangan tidak ada diberikan opini terhadaphasil audit, tapi berupa laporan bersifat WAJAR atau TIDAK WAJAR.Dan yang dilaporkan adalah juga beberapa indikasi kerugian negara;Bahwa, mengenai sudah sempurna atau tidak sempurnanya hasilaudit yang sudah Ahli lakukan, hal tersebut tergantung dari penilaianMajelis Hakim karena semua data yang Ahli hitung adalan hanyaberdasarkan apa yang sudah disajikan oleh penyidik
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
98 — 251
  • bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati suratdakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diujikebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukansuatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksisaksi, danketerangan Terdakwa sendiri, sehingga halhal yang tidak terungkap di persidangan baikhasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luarpersidangan seperti pengakuan atau opini
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
326 — 316
  • 2012dilaksanakan setelah Pemprov Sumut melaporkan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah kepada BPK sesuai ketentuanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan pada bulanMaret tahun yang bersangkutan, Laporan Keuangan PemerintahDaerah Tahun 2012 diserahkan pada bulan Maret 2013 olehSekda kepada BPK perwakilan Sumut;Bahwa setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun2012 diserahkan kepada BPK RI Sumut, kemudian BPKPerwakilan Sumut melakukan audit kepada Pemprov dan hasilaudit nanti outputnya adalah berupa opini
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
443 — 221
  • Dengan melihat profil yang menyimpang, kekayaan yang besar jika tidakbisa dibuktikan oleh Terdakwa maka bisa dikenakan TPPU karena dianggapdidapatkan dari tindak pidana korupsi;Bahwa terkait kewenangan KPK dalam hal TPPU ahli pernah menulis artikel danmemberikan opini di 6 Pengadilan sebelumnya memang secara normatif / tertulistidak secara eksplisit disebutkan kewenangan kpk dalam penuntutan TPPU tetapiada sepuluh alasan kenapa ahli berpendapat dalam situasi ini KPK berwenang untukmenuntut perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
153 — 97
  • APBD 2014 bukanlahkarena terhambatnya distribusi uang kepada anggota DPRD Sumuttetapi adalah karena jadwal yang ditentukan oleh Bamus;Bahwa yang menetapkan jadwal sidang paripurna adalah bamus;Bahwa Bamus hanya menjadwalkan rapat antara eksekutif danlegislatif;Bahwa idealnya pembahasan APBD mulai dari KUAPPAS maksimalselama 3 (tiga) bulan akan tetapi seringnya DPRD di fait accomplioleh Pemprov Sumut karena pengajuan KUA PPAS oleh PemprovSumut selalu mepet;Bahwa ratarata anggota DPRD tertekan oleh opini
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 13 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
436 — 62
  • Agustus 2017 perihal data pemerintah daerah yang telah menggunakan e-procurement
    1(satu) bundel fotocopy Surat Kemenpan-RB Nomor B/08/AA.00/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal penyampaian data hasil evaluasi AKIP Pemda
    1(satu) bundel fotocopy Surat Kemenpan-RB Nomor B/367/PP.00.05/2017 tanggal 5 September 2017 perihal dana insentif daerah inovasi Pelayanan publik
    1(satu) bundel fotocopy Surat BPK Nomor 449/S/X/09/2017 tanggal 29 September 2017 perihal penyampaian penambahan data opini
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
303 — 283
  • Dada Indonesia dengan tegasmenolak asumsi atau opini yang disebutkan penggugatsebagaimana diSampaikan melalui Surat Pernyataan.FETA OU se cs tes came ve een x new x aot x eo a BuktiT2.;. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan = antaraPengusaha PT. Dada Indonesia dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/ouruh PT. Dada Indonesia,376maka secara hukum sudah mengikat secara sah sesuaiasas kebebasan berkontrak.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
849 — 654
  • Surya Panen Subur dari KLH tertanggal 18Oktober 2012:Foto copy surat atau dukumen No: 037/MAAKP/X/ 2012 perihal: klarifikasidan legal opini atas penetapan Sdr. Bambang Susetyono sebagai Tersangkatertanggal 31 Oktober 2012; Foto copy surat atau dukumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka olehPenyidik Zainal Abidin tertanggal 31 Oktober 2012;Foto copy surat atau dukumen No: S510/Panggil/PPNSLH/1 1/2012 perihal:Surat panggilan untuk PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
481 — 411
  • mengauditlaporan keuangan tahun 2017 yang tahun 2018 kita tidak audit, masa yangkita audit bukan hanya kejadian di tahun 2017 setelah tahun 2017 kita jugaHalaman 308 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrharus lihat ada tidak peristiwaperistiwa yang mempengaruhi laporan ini.Tapi informasi yang akan kita teliti tidak terbatas sampai tanggal ini.Bahwa menurut pendapat Ahli Itu semua memang harus diungkapBahwa menurut pendapat Ahli semua informasi ini dapat mempengaruhipendapat atau opini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
217 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Traya Tirta Makassar.6 (enam) lembar fotokopi Hasil Laporan Survey IPA V Somba Oputanggal 10 Juni 2010 pukul 09.00 15.30 WITA.1 (satu) lembar asli tulisan tangan tentang Opini PT. Traya TirtaMakassar tanggal 26 Mei 20081 (satu) bundel Hasil Perhitungan Harga Air Curah yang dibeli olehPDAM Kota Makassar kepada PT. Traya.1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen PT. Traya kepada PDAMMakassar, tanggal 13 Oktober 20101 (satu) lembar copy surat Dirtek PDAM Kota Makassar kepadaPresiden Direktur PT.
    Traya Tirta Makassar.6 (enam) lembar fotokopi Hasil Laporan Survey IPA V Somba Oputanggal 10 Juni 2010 pukul 09.00 15.30 WITA.1 (satu) lembar asli tulisan tangan tentang Opini PT. Traya TirtaMakassar tanggal 26 Mei 20081 (satu) bundel Hasil Perhitungan Harga Air Curah yang dibeli olehPDAM Kota Makassar kepada PT. Traya.1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen PT. Traya kepada PDAMMakassar, tanggal 13 Oktober 2010Hal. 1080 dari 1491 hal. Put.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 September 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HUSAIRI, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ISMAIL SUKWAN, MM.
175 — 0
  • Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 03 September 2014;
  • 1 (satu) rangkap Fotocopy Internal Credit Rating (ICR) / Memo Pinjaman/Pembiayaan tanggal 15 April 2013;
  • 1 (satu) rangkap Fotocopy Analisa Yuridis No. 228/AY/Dir.3.2/2013 Perihal Analisa Kelayakan Secara Hukum tanggal 23 April 2013;
  • (satu) rangkap Fotocopy Opini
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
130 — 23
  • lain kerugian keuangan negaraitu harus ada hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum,jadi ada sebab akibat.Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dalam konteks auditdiistilahkan dengan istilah penyimpangan.Jenisjenis audit yang dapat dilaksanakan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan adalah Audit Keuangan, Audit Kinerja danAudit Untuk Tujuan Tertentu dengan penjelasan sebagai berikut :e Audit Keuangan adalah Audit atas Laporan Keuangan, Audit ini dalamrangka memberikan pernyataan opini
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
248 — 172
  • kredit, pada saat kredit dikucurkan sehingganilainya itu dari usulan AO tadi;Bahwa selama saksi bekerja di BRI, BRI menerima jaminan sesuaidengan prosedur harus dilakukan pemeriksaan, pada saat barangdiserahkan;Bahwa Terdakwa merupakan AO kanwil yang menerima pelimpahankredit dari AO Depok, apabila emas ini sudah palsu pada awalditerima AO Depok, saksi kira tanggung jawabnya pada pertamamenerima jaminan kemudian dia menerima pekerjaan, itu berarti harusdilihat juga;Bahwa saksi tidak dapat memberikan opini