Ditemukan 5046 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
414 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.Tahun 2000) terkait dengan Permohonan Praperadilan;Aktif sebagai Pembicara Regional ALA;Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun2003 dalam pembahasan UNCAC (United Nation ConventionAgainst Corruption);4. Saya tidak pernah mengambil uang Negara;Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka sayamohon agar demi keadilan jangan dilakukan diskriminasi terhadap dirisaya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
557 — 203
  • Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal12 huruf a.o Bahwa Ahli menerangkan penerima suap tidak harus langsungditerima oleh penerima suap/ orang lain, namun harus ada kuasa atausepengetahuan si penerima suap.o Bahwa Ahli menerangkan lahirnya wewenang itu ada 3 (tiga) yangpertama adalah atribusi, yang kedua adalah delegasi dan yang ketigaadalah mandato Bahwa Ahli menerangkan apabila wewenang tersebut sudah dilakukandelegasi maka wewenang tersebut sudah berada pada yang menerimadelegasi.o Bahwa
    Ahli menerangkan jika wewenang tersebut di dilakukanpenyerahan wewenang/madat, maka yang bertanggung jawabterhadap wewenang tersebut adalah yang menyerahkan wewenang.o Bahwa Ahli menerangkan jika pemberi delegasi telah mendelegasikankewenangannya kepada bawahannya maka anak buahnya adalahdelegatoris dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaankewenangan tersebut dan apabila si pemberi delegasi atau delegatetidak lagi mencampuri urusan kewenangan yang diserahkan kepadadelegatoris, maka pemberi delegasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
DRS TOTOK SURANTO, Msi
173 — 200
  • TpgBahwa surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Perusahaankeagenan telah di bantu untuk ditandatangani oleh yang ditunjuktersebut, karena Terdakwa Totok sering tidak di tempat, sehinggamemudahkan agar lancar, adalah Delegasi yaitu pemberian wewenangdari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
214 — 106
  • merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Halaman 241 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu Atribusi (Kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan), Delegasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
85 — 26
  • Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalamdelik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
74 — 27
  • Delegasi, adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuatbesluit) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebutmenjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahanwewenang disebut de/egansdan yang menerima disebut delegataris;3. Mandat, merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepadabawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi217mandat.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
162 — 384
  • Kewenangan Airibusi,Kewenangan Delegasi, Kewenangan karena Mandat dan Kewenanganyang timbul karena Diskresi. Masingmasing kewenangan tersebutmempunyai karakteristik yang berbedabeda. Termasuk tetapi tidakterbatas pada bagaimana menilainya apakah telah terjadi suatuopenyalahgunaan wewenang. Suatu wewenang yang bersifat Diskresitimbul bukan karena ditentukan dalam perundangundangan. Bukan pulakarena dilimpahkan dari pejabat yang lebih tinggi.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
68 — 18
  • saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yangsaksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;Bahwa DPKKD adalah Dinas Pengolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yangtugas pokoknya adalah melaksanakan penyelenggaran terhadap bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ;Bahwa kaitannya dengan hibah KONI, sebetulnya sesuai dengan ketentuan ituyang menghibahkan adalah Bupati dan tetap) DPKKD dapat menerimadelegasi dan Bupati memberi delegasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
243 — 81
  • Oleh karena itu, tidaklahmengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara,peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnansering,merupakan peran yang sangat strategis;Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiapjabatan, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaankewenangan pada masingmasing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memilikitanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan olehHalaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
462 — 341
  • Sistem pertanggungjawabandalam struktur organisasi secara berjenjang dari bawah ke atas (bottomup), yakni Sub Divre (Ka Subdivre) bertanggungjawab kepada Divre (KaDivre) dan Divre (Ka Divre) bertanggungjawab kepada Direktur UtamaPerum BULOG ;Dengan demikian menurut saksi hubungan kewenangan dalam strukturorganisasi Perum BULOG terdiri dari kewenangan delegasi dankewenangan mandate ;Kewenangan delegasi apabila Pusat menyerahkan sebagiankewenangannya kepada Divre atau Subdivre, wewenang Pusat yangHal
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
84 — 35
  • Delegasi, adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuatbesluit) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebutmenjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahanwewenang disebut delegansdan yang menerima disebut delegataris;ai Mandat, merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepadabawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberimandat.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
88 — 25
  • sekedar menyalahgunakan kewenangan ; Bahwa tindakan melawan hukum dalam arti perbuatan tersebut dilakukansecara sewenangwenang atau sekehendak hatinya sendiri atau bertindak diatashukum atau willikeuir dengan mengabaikan sistem dan tata cara pengambilankebijakan bebas yang tidak dibatasi oleh peraturan perundangundangan berupadiskresi atau freis ermessen atau diversi sesuai dengan asal sumber wewenang baikyang berasal dari peraturan perundangundangan (attribusi), pelimpahan ataupenyerahan wewenang (delegasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO
78 — 14
  • saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yangsaksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;Bahwa DPKKD adalah Dinas Pengolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yangtugas pokoknya adalah melaksanakan penyelenggaran terhadap bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ;Bahwa kaitannya dengan hibah KONI, sebetulnya sesuai dengan ketentuan ituyang menghibahkan adalah Bupati dan tetap) DPKKD dapat menerimadelegasi dan Bupati memberi delegasi
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
368 — 720
  • Keenam, teoridelegasi, di mana alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawabanpidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasiuntuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunyadengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut.Ajaran ini berdekatan dengan salah satu asas actus servi, in lis quibusopera ejus communiter adhibita est, actus domini habetur (The act of aservant in those
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
199 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • aktif dari administrasi Negara ;Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum ;Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri ;Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan penting yang timbul secara tibatiba ;Freies ermessen dilakukan oleh aparat pemerintah atauadministrasi Negara dalam hal :1 Belum ada peraturan perundangundangan tentangpenyelesaian suatu masalah ;2 Peraturan perundangundangan yang menjadi dasar berbuataparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya ;3 Adanya delegasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ; - SURONO Bin RONO WIYOSO ;
88 — 180
  • Adapun cara perolehannya adalahtidak ditentukan oleh undangundang a quo, baik kewenangan tersebut bersifatAtributif (attributie van wetgevingsbevoegdheid), Delegasi (subordinasi)atau Mandat; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perluseluruh perouatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi padaperbuatan terdakwa.
Pengadilan PN SERANG
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
84 — 14
  • Srg.berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan tersebut, dalam hal perkara a quo adalah kekuasaan untukterdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaanmobil tangga pemadam kebakaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.01Sekretariat/2013tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat PenanggungjawabKegiatan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
242 — 146
  • Dalam hal atasan dan bawahan tidak ada mandate/delegasi maka yang bertanggungjawab terhadap konsekuensi dari penerbitansuatu keputusan adalah sang pemutus keputusan bukan bawahan yangmelaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemimpin ;Bahwa keuangan negara dihitung berdasarkan neraca akhir tahun dan bukandihitung berdasarkan itemitem yang dilakukan oleh suatu Badan Usaha MilikNegara/Daerah.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN, HS, A.Md ALIAS IRWAN HAMBALI SUBAEDAH, A. Md ALIAS IWAN ALIAS ADIT.
111 — 39
  • ., yang telah dilegalisir;
    15. 2 (dua) lembar Dokumen Asli Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Loan No. R.01-KW.XIII/ADK?02?2018, kepada Joko Pranowo, yang telah dilegalisir;
    16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nokep: 47.e/DIRKHC/01/2018, tanggal 16 Januari 2018, beserta lampiran Surat Keputusan Direktur Human Capital Nokep 47.e/DIRKHC/01/2018 tanggal 16 Januari 2018, an.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
330 — 172
  • kemudian dari perbuatannya yang bersangkutansamasama menerima suatu pemberian dan kemudian unsurberikutnya adalah pemberian itu berkaitan dengan kewenangannyayang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pegawai negeritersebut.Bahwa pasal 11 ini lebih fokus pada kewenangan sementara pasal12a adalah berkaitan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan,maka kemudian kita bisa indentifikasi perbedaan kewenangan danKewajiban, yang mana kewenangan adalah Hak yang kemudian bisatumbuh mandatory atau kemudian delegasi