Ditemukan 817 data
17 — 2
sebab itusedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinandimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohondengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatasdimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankankewajiban dan memenuhi haknya masingmasing secara utuhdan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggaldalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akanmendatangkan mafsadat yang lebih besar daripadamaslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fighiyah :hood
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 150 PK / Pdt / 2005.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara :SETYADIE HADINOTO, beralamat di Jalan Bangka ID No.15 Rt.002/09 Kelurahan Pela Mampang,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalamhal int memberi kuasa kepada : Amir Hood Nasution,SH. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukumberalamat di Wisma Sejahtera, Jalan LetJend.
24 — 12
Hal ini pula yangdimaksud dalam salah satu kaidah fighiyah dalam buku Ushulul Fighi alaaMinhaji Ahlil Hadist juz 1 halaman 31:hood! ul> le prio swlasll 55.Artinya:Menolak mafsadat (vang membahayakan/merusak) lebih didahulukandari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam alQuran surat anNur ayat32:Hal. 12 dari 14 Hal.
19 — 11
Saksi WELLY AFRIANUS Bin ROBIN HOOD Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang saksiberikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akanmempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah; Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa yangmembawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul02.30
13 — 2
Putusan Nomor : 170/Pdt.G/2019/PA.PspWb 1 aus UMoIl polArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.a Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJiL,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
27 — 2
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JappotglsulaoJll >Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
17 — 6
Hadits :Wb 1 aus JMoII polArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.3: Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJIL,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2019/PA.PspMenimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
14 — 2
ArRum, Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, danPasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat dapat dinyatakan telah retak, sehingga apabila hal tersebut tetapdipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar dari padamaslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari padamengambil maslahatnya, hal ini sesuai dengan qoidah ushul yang selanjutnya diambilmenjadi pendapat Majelis, yang berbunyi;hood
6 — 0
dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqgihSunnah Juz Il halaman 248 ;GLY elu hos ae cil ich dis, 3 diy lal eal lal oo Cu lildiag (all Logit hood
19 — 17
Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.AGMdalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukumIslam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Iqna Juz II halaman 133sebagai berikut :dalle wolil ale gle hood arg Jl at) prs ru!
57 — 18
Pasal 7 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1976 maka telah terdapat alasan bagi MajelisHakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikandispensasi kepada anak para Pemohon Calon Mempelai Perempuan untukmenikah dengan seorang lakilaki bernama Calon Mempelai Lakilaki;Mengingat goidah ushul yang berbunyi :hood!
14 — 9
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJil,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2019/PA.PspMenimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
14 — 6
diatas;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannyadispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untukmewujudkan hifdzun nasii (menjaga keturunan) yang merupakan salah satudiantara dhardriyyatulkhams yang harus dipelihara dan dijaga dalam syariat,upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dariperbuatan zina;Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dariqaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuy)i :hood
13 — 5
Penetapan No.33/Padt.P/2020/PA.kKtgfiqhiyah dalam buku Ushulul Fighi alaa Minhaji Ahlil Hadist juz 1 halaman31:hood! ul> le parte swlesll sy.Artinya:Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebihdidahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa Firman Allah swt.
8 — 7
diatas;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannyadispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untukmewujudkan hifdzun nasii (menjaga keturunan) yang merupakan salah satudiantara dhardriyyatulkhams yang harus dipelihara dan dijaga dalam syariat,upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dariperbuatan zina;Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dariqaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuy) :hood
14 — 1
ArRum, Pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah retak, sehingga apabila haltersebut tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauhlebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebihdiutamakan dari pada mengambil maslahatnya, hal ini sesuai dengan qoidahushul yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi;hood
41 — 23
:hood! ul> ole op rxH0o rwleolls 35yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakandari pada mendapatkan maslahat (manfaat);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa untukmelakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo.
15 — 3
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJil,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
39 — 13
;Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduaPemohon dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak,menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari padamenarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :hood! ale ule prtio rwleol 1Artinya : Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari padamenarik maslahat Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas Majelis menilaiPemohon mampu menjamin keperluan hidup isteriister!
11 — 2
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJil,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.