Ditemukan 488 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — PT. PK MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
100 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pulain casu memiliki hubungan hukum dengan putusan badan peradilanpajak yang telan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam registerperkara Nomor PUT115599.15/2014/PP/M.XIIIB Tahun 2019 yangdiucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan amarputusan "menolak banding Pemohon Banding.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian HakimAdi Wijono berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnyadan membatalkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP793/WPJ.04/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) PPh BadanTahun Pajak 2009;Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak Yang Telah DiterbitkanSebelumnya;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60405/PP/M.XIIIB/15/2015 dan Nomor Put.60406/PP/M.XIIIB/15/2015,Majelis mengabulkan selurunnya
Register : 21-03-2012 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53109/PP/M.XVIIIB/16/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
170 — 71
170 — 71
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT53109/PP/M.XIIIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa PajakApril sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp37.708.963.364,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006sebesar
Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Asuransi Allianz Life Indonesia vs. Direktur Jenderal Pajak
137 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
XIIIB/15/2015 dan Nomor Put.60406/PP/M.XIIIB/15/2015, Majelismengabulkan seluruhnya permohonan banding atas kasuspembentukan cadangan premi asuransi jiwa;Majelis berpendapat bahwa cadangan premi asuransi jiwa yang bolehdikurangkan sebagai biaya sudah cukup jelas diatur dalam Pasal 9 ayat(1) huruf c angka 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan
Register : 27-05-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LION SUPER INDO;
35 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsungdengan koreksi Peredaran Usaha dan koreksi Penghasilan dariLuar Usaha di PPh Badan, dimana terhadap Putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi PeredaranUsaha dan Penghasilan dari Luar Usaha dalam PutusanPengadilan pajak Nomor: Put.59503/PP/M.IIIB/15/2015Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali, maka dengan demikian terhadap PutusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa koreksiDPP PPN dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59506/PP/M.XIIIB
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LION SUPER INDO
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsungdengan koreksi Peredaran Usaha dan koreksi Penghasilan dariLuar Usaha di PPh Badan, dimana terhadap Putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi PeredaranUsaha dan Penghasilan dari Luar Usaha dalam PutusanPengadilan pajak Nomor : Put.59503/PP/M.IIIB/15/2015Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali, maka dengan demikian terhadap PutusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa koreksiDPP PPN dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59506/PP/M.XIIIB
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LION SUPER INDO;
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1887/B/PK/PJK/201 7Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi PeredaranUsaha dan Penghasilan dari Luar Usaha dalam PutusanPengadilan pajak Nomor Put.59503/PP/M.IIIB/15/2015Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali, maka dengan demikian terhadap PutusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa koreksiDPP PPN dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59508/PP/M.XIIIB/16/2015 pun diajukan PermohonanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.3.2 Koreksi Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LION SUPER INDO;
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsung dengan koreksi Peredaran Usaha dankoreksi Penghasilan dari Luar Usaha di PPh Badan, dimanaterhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atassengketa koreksi Peredaran Usaha dan Penghasilan dariLuar Usaha dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.59503/PP/M.IIIB/15/2015 Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, maka dengandemikian terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas pokok sengketa koreksi DPP PPN dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.59507/PP/M.XIIIB