dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

Sabun, perempuan, lahir tanggal 12 Mei2006;Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkanBuku Nikah dan kelengkapan datadata kependudukan;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuansebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Penetapan Nomor 0160/Pdt.P/2019/PA.Bgitersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang

paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyaHal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0385/Pat.P/2017/PA.Bgihakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.BgiMenimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

Fista, perempuan, umur 2 tahun;Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah Untuk mendapatkanBuku Nikah dan pengurusan datadata kependudukan;Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0024/Pat.P/2017/PA.BgiMenimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuansebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang

paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinanHal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0359/Pat.P/2017/PA.Bgitersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinanPara Pemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di manaperkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentudan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

BgiMenimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuansebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukanmenurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telahternyata bahwa

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinanPara Pemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di manaperkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentudan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

nafkahdari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya yang hingga sekarang sudahberlangsung selama 3 tahun.e Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah merukunkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimaketeranganketerangan yang disampaikan para saksi tersebut, dan menyatakan tidak adalagi bukti yang bisa diajukan dan mencukupkan alat buktinya.Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyatakan kesimpulan tetap padapermohonan dan gugatannya untuk mengisbathkan

sedangkan perkawinanantara Pemohon dan Pemohon Il dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai PencatatNikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanyafaktor tertentu dan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum,maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il patutuntuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7Hal. 9 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Padt P/2017/PA.Bgiayat (8) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

berlakunya UndangHal & dari 11 hal: Penetapan No 0093/Pat.P/2016/PA BglScanned by CamScannerUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai PencatatNikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanyafaktor tertentu dan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum,maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II patutuntuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, maka ketika suatu perkawinan dilaksanakan tidaksesuai tuntunan Allah azzawajalla dan sunnah Rosulnya yang mulia, makaketegasan sikap Majelis Hakim yang diamanti memeriksa dan memutuskanperkara tidak perlu ditunda;Hal 13 dari 15 hal Putusan No.0039/Pat.G/2017/PA.TnkMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il untuk mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinanPara Pemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwapernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada saat Pemohon II masihberumur 15 tahun dapat disahkan sepanjang memenuhi syarat dan rukunpernikahan, serta tidak terdapat halangan pernikahan antara Para Pemohon;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam

sedangkan perkawinanantara Pemohon dan Pemohon Il dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai PencatatNikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanyafaktor tertentu dan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum,maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il patutuntuk dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikahberdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama.Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, ParaPemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untukmengajukan permohonan pengesahan nikah a quo (legitima persona standi injudicio);Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon a quo adalah paraPemohon ingin mengisbathkan