Desember2011 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law.

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip lex consumenderogat legi consumte karena ketentuan PSC lebih mendominasipemajakan BUT Novus UK (Kakap) Limited ketimbang P3B, makaPemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapatmemperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar kontrak PSC

Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebananbiaya dari pemegang saham/stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baiksecara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masihnegatif (defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan AmerikaSerikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat diIndonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada padaAmerika Serikat;Bahwa Putusan Pengadilan pajak

laba di tahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami kKeuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B

lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon 2;Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yangdibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan olehkarenanya tidak terdapat pembayaran atas dividen terselubungsebagaimana diasumsikan oleh Termohon dan Majelis HakimPengadilan Pajak;Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetapdianggap sebagai pembayaran jasa sebagaimana natur aslinya,yang tidak terutang PPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalamPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B

Olehkarena itu, pengenaan pajak atas pembayaran jasa teknisharus berdasarkan P3B Amerika.

Putusan Nomor 146/B/PK/PJK/2015Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia Amerika;b. Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanPeninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT.

5.235.890.705 0 5.235.890.705Kredit Pajak 4.863.023.540 0 4.863.023.540PPh Kurang (Lebih) Bayar 372.867.165 0 372.867.165Sanksi Administrasi 156.604.209 0 156.604.209Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 529.471.374 0 529.471 .374 Alasan dan Dasar Koreksi menurut Pihak Terbanding:Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 berupa pembayaran jasa konsultasi kepada Inco TechnicalServices Limited (ITSL), sebuah perusahaan di Kanada sebesarRp8.285.937.010;Bahwa sesuai dengan P3B

Meskipun di dalamtagihan tersebut tertulis ITSL Contact Name, namun ada beberapa orang yangnamanya tertulis sebagai Contact Name tersebut sesungguhnya bukan pegawaiITSL, melainkan pegawai Pemohon Banding;Bahwa oleh karena ITSL adalah Wajib Pajak Kanada, maka analisaperpajakan ini harus berdasarkan pada Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara IndonesiaKanada.

suatu konstruksi instalasi atau proyek perakitanatau. kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya yangberlangsung untuk suatu masa lebih dari 120 hari;""(i) Pemberian jasajasa, termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaanmelalui seorang pegawai atau orang lain (selain dengan agen yangbertindak bebas, seperti yang dimaksud ayat 6) dimana kegiatankegiatantersebut berlangsung dalam suatu negara pihak pada persetujuan untuksuatu masa lebih dari 120 hari dalam masa 12 bulan";Sedangkan Pasal 7 dari P3B

Donald yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2(i) P3B dan kedua dokumen tersebutdi atas, jelas membuktikan bahwa Michael OSullivan, Peter Calder dan J.Donald adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehinggakeberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;Bahwa selain Michael OSullivan, Peter Calder dan J. Donald, namanama tenaga kerja asing lain yang tercantum dalam tagihan dari ITSL adalah A.Vahed, .

Bahwa dengan demikian, kegiatan usaha yang dilakukan /ncoTechnical Services Limited (ITSL) di Indonesia di tahun 2008 melebihi120 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sehingga sesuai ketentuanPasal 5 ayat (2) huruf i P3B IndonesiaKanada yang menyatakanbahwa Istilah tempat usaha tetap meliputi pemberian jasa, termasukjasajasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorangHalaman 16 dari 25 Halaman.

Pada saatpemeriksaan, Pemohon Banding telah melampirkan bukti bahwa karyawan PemohonBanding seperti Michael OSullivan, yang sering muncul dalam tagihan sebagai ITSLContact Name, adalah benarbenar pegawai Pemohon Banding;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan ljin kerja dari Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang disponsori Pemohon Banding sertaFormulir 1721A1 untuk Tahun 2008, jelas membuktikan bahwa Michael O'Sullivan,Peter Calder dan J.

Donald adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawaiITSL, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagiITSL;bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanada danITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapbkan mempunyai BUT diIndonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran olehPemohon Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPhPasal 23;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibukti

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat bersifatpremature karena berdasarkan Amandemen Nomor06/AMD/092.PJ/611/P3B/2016 tanggal 4 Januari 2016 (Bukti Tergugat 16)terdapat fakta hukum penting yaitu : jangka waktu penyelesaian pekerjaandisepakati oleh PT PLN (Persero) dan Tergugat dan Tergugat II sampaidengan TANG AL 28 APRIL 2016 yang hingga kini tenggang waktu itupunHalaman 15dari 36 hal.Putusan Nomor 594/PDT/2019/PT.DKI.tidak terpenuhioleh karena itu pihak PLN (Persero) tidak dapat

PLN(Perseroan) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali denganTergugat dan Tergugat Il, sebagaimana Surat Perjanjian No.092.PJ/611/P3B/2012 tangal 20 Juni 2012 (Bukti Tergugat 6).

PLN (Persero), yaitu (a) SuratPerjanjian No. 092,PJ.611/P3B/2012 tanggal 20 Juni 2012 Perihal UpratingT/L Bay 150 KV di GI Citra Habitat, GI Pasar Kemis dan GI Bekasi UtaraVide (Bukti Tergugat !

6), (6) Amandemen Nomor01/AMD/092.PJ/611/P3B/2013 tanggal 14 Juni 2013 (Bukti Tergugat 7) ,(C) Amandemen Nomor : 02/AMD/092.PJ/611/P3B/2013 tanggal 1 Oktober2013 (Bukti Tergugat 18) (d) Amandemen Nomor : 03/AMD/092.PJ/611/P3B/2014 tanggal 30 Desember 2014 (Bukti Tergugat 9), (e)Amandemen Nomor : 0O4AMD/092.PJ/611/P3B/2015 tanggal 30 September2015 (Bukti Tergugat !

10), (f) ) Amandemen Nomor05/AMD/092.PJ/611/P3B/2013 tanggal 13 Nopember 2015 (BuktiTergugat 11) dan (g) Amandemen Nomor 06/AMD/092.PJ/611/P3B/2016 tanggal 4 Januari 2016 (Bukti Tergugat 12 terdapat fakta hukumpenting yaitu : jangka waktu penyelesaian pekerjaan disepakati oleh PTPLN (Persero) dan Tergugat dan Tergugat n sampai dengan TANGGAL28 APRIL 201634.Bahwa jangka waktu sampai dengan tanggal 28 April 2016 hingga kini tidakterpenuhi leh karena itu pihak PLN (Persero) tidak dapat melakukanpemadaman

X, yang sering muncul dalam tagihan sebagaiITSL Contact Name, adalah benarbenar pegawai Pemohon Banding.bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan Jjin kerja dari DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang disponsori PemohonBanding serta Formulir 1721Al untuk Tahun 2008, jelas membuktikanbahwa Mr. X, Mr. Z dan Mr.

Y adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukanpegawai ITSL, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan statusBUT bagi ITSL.bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanadadan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyaiBUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di ataspembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPhPasal 26 maupun PPh Pasal 23.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktipendukung

0 120.900.490.691PPh Terutang 5.076.691.071 0) 5.076.691.071Kredit Pajak 4.858.903.018 0 4.858.903.018PPh Kurang (Lebih) Bayar 217.788.053 0 217.788.053Sanksi Administrasi 78.403.699 0 78.403.699Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 296.191.752 0 296.191.752 Alasan dan Dasar Koreksi menurut Pihak Terbanding:Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 berupa pembayaran jasa konsultasi kepada Inco TechnicalServices Limited (ITSL),Rp4.839.734.500;Bahwa sesuai dengan P3B

Meskipun di dalamtagihan tersebut tertulis ITSL Contact Name, namun ada beberapa orang yangnamanya tertulis sebagai Contact Name tersebut sesungguhnya bukan pegawaiITSL, melainkan pegawai Pemohon Banding;Bahwa oleh karena ITSL adalah Wajib Pajak Kanada, maka analisaperpajakan ini harus berdasarkan pada Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara IndonesiaKanada.

Donald yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan kedua dokumen tersebut di atas,jelas membuktikan bahwa Michael OSullivan, Peter Calder dan J. Donaldadalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehinggakeberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;Bahwa selain Michael OSullivan, Peter Calder dan J. Donald, namanama tenaga kerja asing lain yang tercantum dalam tagihan dari ITSL adalah A.Vahed, .

Mihaylov, tidak pernah datang keIndonesia;Bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan diKanada sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Domisili(fotokopi bukti pendukung terlampir) dan ITSL sesungguhnya tidakmempunyai/tidak dapat ditetaobkan mempunyai BUT di Indonesia, makaberdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran oleh PemohonHalaman 6 dari 27 Halaman.

Putusan Nomor 522/B/PK/PJK/20175 ayat (2) huruf i P3B IndonesiaKanada, dan Pasal 2 ayat (4a) UndangUndang KUP, sehingga hal tersebut nyatanyata telah bertentangandengan ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;15.

Putusan Nomor 2226/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali berhak atas fasilitas P3B dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (

2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 32A, Pasal33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto P3B Indonesiadengan Mitra juncto Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38Statuta International Court of Justice juncto Pasal 9 s.d.

BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuiu dengan koreksi objek PPh Pasal 26 ataspembayaran royalti kepada Master dan Visa sebesar Rp 2.002.784.089,dengan penjelasan sebagai berikut:a.Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp 796.243.051 ,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek PajakPenghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional, yaitusebesar Rp 796.243.051,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by aresident of one of the Contracting States for the use of, or the fight to use,industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships,aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the otherContracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"Bahwa Pasal

8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such resident carrieson business in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecutecounterfeiting, fraud and other criminal acts that adversely affect thepayment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;Bahwa biaya yang Pemohon Banding catat sebesar Rp 796.243.051 ,00merupakan pembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesiasehingga berdasarkan P3B tersebut atas

Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2014Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such resident carrieson business in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.

dasar gugatannya, Penggugatmenyatakan bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat danTergugat sudah mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus yang disebabkan Tergugat positif dinyatakan mengidap penyakit6HIV berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakimmenyatakan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (Satu) sampai 9Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3a, dan P3b

sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P3a (Fotocopy kutipan hasil pemeriksaaninstalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kelas C, Kabupaten Ciamis, a.n.Yani Ny, tanggal 7 April 2018, setelah bukti tersebut dicocokan dengan aslinyaternyata cocok), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Test HIV rapid atasnama Yani, NY adalah R 1, Non Reaktif, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P3b

bahwa keterangan saksi dan Saksi Il Penggugat mengenaiangka 2 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengarsendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPenggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kKekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P1,P2, P3a, dan P3b

Hongkong 106.424.305,00 20% 21.284.861,00SINGTEL Ada Singapore 1.468.863.389,00 15% 220.329.508,001.575.287.694,00 241.614.369,00Total Koreksi 2.390.415.499,00 349.340.001,00 Bahwa menurut Pihak Terbanding terdapat pembayaran atas atas SewaSatelit dan Sewa Line yang dibayarkan keluar daerah pabean Indonesiaseharusnya Pajak Pasal 26Rp. 2.390.415.499,00 yang digolongkan sebagai Royalty denganterkena Penghasilan sebesarpenetapan tarif yang mengacu pada penerapan persetujuanpenghindaran pajak berganda (P3B

pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajid Pajak luar negeri selain bentukusaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajibmembayarkan: cc. royaltii sewa, dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PenerapanPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

negeri wajib menyerahkan asli SuratKeterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan diIndonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikanfotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayarpenghasilan terdaftar;Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 492 B/PK/PJK/2017Angka 2 huruf bAsli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagipihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPhPasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B

Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan perjanjian sewa, buku besar hutang lainlain, pembebanan biaya pada laporan laba rugi dan P3B danSKD terkait dengan transaksi, adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 492 B/PK/PJK/2017Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan yangdisewa adalah bandwith dengan dalil Pemohon PeninjauanKembali telah berasumsi dengan mengenakan bandwithsebagai obyek PPh 26 berupa royalty;Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan

derogat LegiInferior berikut disertakan buktibukti pendukung yang cukup memadai danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4huruf h UndangUndang Pajak Penghasilan jo Pasal 12 ayat (4)Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Putusan Nomor 1290/B/PK/Pjk/2018perbedaan tarif sehubungan dengan penerapan P3B antara PemerintahNegara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara RepublikSeychelles yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap

karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali pengisian dengan tulisan tangan dan pemakaiancopy Lampiran II Peraturan Terbanding Nomor PER 61/PJ/2009 danpenelusuran kewenangan penandatangan SKD tidak mengakibatkanbatalnya salah satu persyaratan fasilitas tax treaty dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam P3B

Putusan Nomor 2160/B/PK/Pjk/2018quo berupa substansi yang telah didukung dengan bukti Certificate ofDomicile (Cod) yang diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali berhak atas fasilitas P3B dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan

karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 32A, Pasal33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto P3B Indonesiadengan Mitra juncto Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38Statuta International Court of Justice juncto Pasal 9 sd Pasal 13 berikutdengan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional

pembuatnya dan dilandasi oleh itikadbaik.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derogat lex geralis maka perbedaan pengenaantarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domesticlaw, sedangkan P3B

Ketiga, Karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa ketentuan Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa ketentuanPasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legiconsumte karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUTExxonMobil Oil Indonesia Inc ketimbang P3B, maka Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Bahwa alasan koreksi atas DPP Jasa Luar Negeri sebesarRp 7.212.573.282,00 adalah berdasarkan penelitian terhadapdokumen yang diberikan Pemohon Banding, sebagian sanggahanPemohon Banding dapat diterima dengan alasan bahwa atas jasatersebut dikenakan pajak di negara asal sesuai Jax Treaty (P3B),terdapat COD atas negaranegara yang bertransaksi yangmemenuhi syarat PER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009sehingga sebagian koreksi atas jasa dibatalkan, dengan rinciansebagai berikut: Koreksi PPh Pasal 26

perusahaan Luar Negeri Rp 8.099.779.419,00Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding Rp 6.020.800.910,00Fee kepada Joint Book Runner (JBR) Rp 64.936.800.000,00Total Rp 82.793.862.347,00a.1 Bahwa BiayaBiaya Penerbitan Senior Notes yang dikeluarkana.2a.3a.4Pemohon Banding senilai Rp.3.736.482.018,00 adalahpembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yangberdomisili di Dalam Negeri, atas jasajasa tersebut PemohonBanding telah penuhi kewajiban perpajak Pemohon Bandingsesuai dengan Jax Treaty (P3B

) dibuktikan dengan COD dariperusahaan yang bersangkutan dan sebagian jugapemotongan sesuai PPh 26;Bahwa biayaBiaya Penerbitan Senior Notes yang dikeluarkanPemohon Banding senilai Rp.8.099.779.419,00 adalahpembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yangberdomisili di Luar Negeri, atas jasajasa tersebut PemohonBanding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuaidengan Tax Treaty (P3B) dibuktikan dengan COD dariperusahaan yang bersangkutan dan sebagian jugapemotongan sesuai PPh 26;Bahwa

Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7tempo pembayaran preminya adalah setiap 6 (enam) bulandimulai 7 November 2010 sampai dengan 7 Mei 2015, di manapremi tersebut menjadi bagian dari Bussines Profit bagiMorgan Stanley, sesuai dengan Tax Treaty (P3B) dibuktikandengan COD;lll.

P3B Indonesia dengan NegaraMitra jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;b.

kebenaran adanya pemberian jasa dimaksud, dilain hal Terbandingmelakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 26nya, sehingga dalam hal ini Terbanding tidakkonsisten dalam melakukan koreksi atas biaya finance Technical & Advissory sebesar Rp23.123.731.945,00;bahwa terkait hubungan antara biaya sebagai pengurang penghasilan bruto dengan obyekPPh Pasal 26, Pemohon Banding menjelaskan berdasarkan Surat Edaran Direktur JenderalPajak SE03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaraan Pajak berganda(P3B

) paragraf 4 menyatakan bahwa:Jasa yang dilakukan di luar Indonesia oleh penduduk negara treaty partner.1) Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya imbalan atas jasayang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usahasehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabilaWajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatuBUT di Indonesia.Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam P3Bdengan Jerman, Luxembourg, Swiss dan Pakistan

, khususnya yangberhubungan dengan pemberian jasa teknik, manajemen dan konsultasi yangdilakukan di Indonesia, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 meskipunpemberi jasa tidak mempunyai BUT di Indonesia ;bahwa selain itu, pada Pasal 7 P3B antara Indonesia dan Inggris mengenai Business Profitmenyatakan bahwa:The profit of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unlessthe enterprise carries od business in the other Contracting State through a permanentestablishment situated

, place of management or any other criteriation of a similar nature ;bahwa untuk dapat menerapkan P3B sesuai Pasal 4 ayat (1) P3B IndonesiaInggris tersebutdi atas, sesuai SE03/PJ.101/1996, Wajib Pajak Luar Negeri (dalam hal ini BATInvestment Ltd) wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihakpembayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia (dalam hal ini Pemohon Banding)yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di Inggris;bahwa pada dasarnya SKD tersebut

menerangkan bahwa BAT (Investment) Ltdberkedudukan di Inggris sesuai ketentuan P3B antara Indonesia dan Inggris;bahwa penghasilan yang diterima oleh BAT (Investment) Ltd dari Pemohon Bandingmerupakan laba usaha yang hak pemajakannya terletak sepenuhnya di Inggris, apabilapembayaran biaya Finance T&A tersebut tidak diakui oleh Terbanding sebagai pengurangpenghasilan bruto, maka akan terjadi pemajakan dua kali atas objek yang sama, hal inijelas bertentangan dengan prinsip P3B yaitu untuk menghindarkan

Ciri lainnya adalah perusahaan pembeli cessie barudidirikan (PEMOHON PKPU baru didirikan 8(delapan) hari sebelum Akta Cessie No. 85) danHal. 45 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.didirikan di negara asing yang mempunyai TaxTreaty P3B dengan Negara Republik Indonesia.f.

negara mitraatau yurisdiksi mitra P3B;e Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKDWPLN;e Disampaikan oleh Pemotong dan/atau PemungutPajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa,paling lambat pada saat berakhirnya batas waktuHal. 51 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.penyampaian SPT Masa untuk masapajakterutangnya pajak.ili.

PER10/PJ/2017Tahun 2017.IV.3 Menunjuk pada Pasal 10 dari Tax Treaty P3B maka jikaPEMOHON PKPUmemenuhi persyaratanpersyaratansebagaimana di atas, maka Pemerintah RI dapat mengenakanTarif Pajak Penghasilan yakni maksimal sebesar 10% (sepuluhpersen).IV.4 Namun, oleh karena PEMOHON PKPU tidak memenuhipersyaratanpersyaratan di atas, maka Pemerintah RI TIDAKDAPAT mengenakan pajak penghasilan dari PEMOHONPKPU.

PEMOHON PKPU adalah PERUSAHAAN SEJENIS SPV(SPECIAL PURPOSE VEHICLE) ATAU SEJENIS BVI(BRITISH VIRGIN ISLAND) ATAU PERUSAHAANKOSONG, yang modalnya hanya USD 20,000 (atausetara dengan Rp. 280.000.000), baru didirikan tanggal27 April 2017 atau hampir bersamaan dengan tanggalAkta Cessie yakni tanggal 5 Mei 2017, namun tidakmempunyai persyaratan yang diharuskan oleh TaxTreaty P3B dan Peraturan Ditjen Pajak No. PER10/PJ/2017, sebagai berikut:i.

Persyaratan Administrasif SKD WPLN: (vide Pasal 6Peraturan Dirjen Pajak Tahun 2017)Menggunakan form DGT1 dan Form DGT2;Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelazimandi negara mitra atau yuridiksi mitra P3B;Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tandayang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yangBerwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitraatau yurisdiksi mitra P3B;Digunakan untuk periode yang tercantum

) antara Indonesia danSingapura;* Bahwa dalam Pasal 9 dari P3B tersebut dijelaskan, bahwaseharusnya yang dijadikan pembanding adalah transaksi denganpihak yang independen (yang tidak mempunyai hubungan istimewa); Bahwa koreksi Pemeriksa yang didasarkan pada harga jual kepadapihak lain yang juga merupakan pihak yang mempunyai hubunganistimewa dengan Pemohon Banding adalah tidak sesuai denganketentuan perpajakan manapun, baik ketentuan pajak domestikmaupun internasional;Halaman 15 dari 104 halaman.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankankoreksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut nyatanyata tidaksesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01/PJ.7/1993, Pasal 9 P3B antara Indonesia danSingapura, Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak, dan HukumPembuktian, serta pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak sendiri;b.

Disamping itu, pula cara menentukan nilai kewajaran yangdilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara demikian denganmenggunakan Nilai Harga Pokok ditambah laba pada transaksi antarapihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah nyatanyata tidaksesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 9 P3B antara IndonesiaHalaman 24 dari 104 halaman.

Padahal sebagaimana telah diuraikanoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada butir 1314 di atas, Majelis HakimPengadilan Pajak telah secara tegas dan tepat menyatakan bahwa sesuaidengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 9 P3B antara Indonesia danSingapura, penentuan harga wajar penjualan ekspor dalam perkara a quoharus dilakukan dengan data pembanding dalam transaksi antara pihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menyatakan,antara lain:a.

Dalam Pasal 9 P3B antara Indonesia dan Singapura tersebutdijelaskan, bahwa seharusnya yang dijadikan pembanding adalahtransaksi dengan pihak yang independen (yang tidak mempunyaihubungan istimewa);b. Koreksi Pemeriksa yang didasarkan pada harga jual kepada pihak lainyang juga merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewadengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan manapun, baikketentuan pajak domestik maupun internasional; danc.

tempatusaha, menggunakan tempat usaha secara permanen, melakukankegiatan usaha secara terus menerus (indefinetely continuing) yang telahberlangsung selama 7 tahun (20052012) untuk mempromosikan produkPetronas, sehingga atas kegiatan promosi selama tahun 2011 telahmendatangkan manfaat, terbukti dengan adanya ekspor ke Indonesia.Oleh karena itu, Pemohon Banding telah memenuhi kriteria sebagaiBentuk Usaha Tetap (BUT); Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding bukan BUT,sehingga sesuai dengan ketentuan P3B

Pemohon Banding tidakdiperbolehkan untuk melakukan jenis kegiatan perdagangan apapun.Dengan demikian, Pemohon Banding bukan sebagai BUT sebagaimanadimaksud Pasal 5 ayat (8) huruf e P3B, sehingga tidak terdapat objekHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2090/B/PK/Pjk/2021PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.

Dengan memperhatikanbahwa harga jual ammonia dari Pemohon Banding ke MitsubishiCorporation, Marigold Development Ltd, dan PT MC Indonesia di bawahharga pasar (indeks FERTECON), maka dapat disimpulkan bahwa telahterjadi Transfer Pricing, sehingga Terbanding berwenang untukmenghitung kembali harga, hal ini sebagaimana diamanatkan dalamPasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia Jepang.

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2017atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yangada nyatanyata transaksi tersebut terkait hubungan istimewasehingga berlaku Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia Jepang; Bahwa kontrak antara dua pihak merupakan hukum bagi keduanya,namun apabila kontrak tersebut melampaui ketentuan yang berlakumaka aturan resmi dalam hal ini adalan UU PPh dan P3B Indonesia Jepang yang diberlakukan.

Koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memiliki dasarhukum dan tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000Tentang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang(Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan PencegahanPenggelapan Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang);b.

Indonesia secara resmimeratifikasikan Vienna Convention UndangUndang Nomor 1 Tahun1982 tertanggal 25 Januari 1982), P3B mempunyai kekuatan hukum diatas Undangundang yang berlaku di Indonesia maupun di Jepang (/exspesialis) (Lihat artikel 18 dan 27 dari Vienna Convention pada HukumKerjasama dan Pasal 32A UU PPh) sehingga dalammenginterpretasikan P3B, peraturanperaturan hukuminternasional(atau petunjukpetunjuk yang diterima secara internasional) harus diikuti(Vienna Convention atas Law of Treaties,

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalamgaris keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahJepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan PencegahanPengelakan Pajak yang Berhubungan dengan PajakPajak atasPendapatan (selanjutnya disebut dengan P3B IndonesiaJepang);Pasal 9:Apabila:a.