Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 002/SP2DLS/BANSOS/PPKAD/2012 Tanggal 5 Maret 2012 ~ sebesarRp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) (Bukti T12)saudari FITRIANI YUSUF mencairkan dana sebesarRp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudianmentransfer ke nomor rekening 2733027100 Bank BCA Cabang DewiSartika Jakarta Timur atas nama PT.

Mitra Bisnis Mandiri Nomor :168/KWMBM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 menjelaskan bahwa telahditerima dari FITRIANI YUSUF (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD KabupatenKaimana) uang sebesar Rp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus jutarupiah) untuk pendaftaran dan booking seat sebanyak 40 (empat puluh) jamaahhaji plus tahun 2012 (Bukti T11);Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 002/SP2DLS/BANSOS/PPKAD/2012 Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000,(satu milyar delapan ratus

Bahwa obyek sengketa, inlitis Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/PPKAD tanggal 25 Februari 2014, tidak dapat diajadikan Obyeksengketa, karena telah Kadaluarsa, sebagaimana Ketentuan Pasal 55UndangUndamng Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah terakhirdengan UU Nomor 9 Tahun 2004, dikaitkan dengan Gugatan Penggugatpada angka (9) yang menyatakan bahwa obyek sengketa diketahui padatanggal 8 April 2015, adalah tidak berdasar, bahwa komandan Lanal TNIToliToli, atas nama Muhammad Syamsudin telah menyampaikan

Memed.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;Saksi MUHLIS ABDUL MALIK;SE :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yangdiberikan benar ;Bahwa saksi pada tahun 2011 bekerja di Dinas PPKAD dengan Kadis PakMuhibudin.Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi .Bahwa tugas pokok adalah memverifikasi SPJ yang masuk berdasarkan DPAyang ada.Bahwa di unit Setda Kab.

Bahwa saksi bertugas di Dinas PPKAD dari Januari 2009 s/d 31 Desember2011 dengan jabatan Kabid. Akuntansi. Bahwa tugas saksi adalah memeriksa SPJ yang masuk dari SKPD DaerahDompu, mengeluarkan SPJ dan menverifikasi SPJ. Bahwa Ssaksi tidak tahu bila di dalam salah satu SPJ Sekda Kab. Dompu adatanda tangan Terdakwa. Bahwa saksi selama bekerja dibantu oleh 10 orang staf. Bahwa saksi pernah menerima laporan dari sfat saksi tentang pelaksanaanSPJ di Sekda Kab. Dompu.

Hasan.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dari Sekda Dompu.Bahwa pada tahun 2011 rumah makan Rinjani tidak pernah melakukankerjasama dengan pihak PemdaBahwa rumah makan Rinjani juga memiliki stempel tersendiri.Bahwa stempel tersebut selalu berada di rumah makan.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.13.Saksi ERHAN FADILAH :Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangannyabenar ;Bahwa saksi sebagai PNS bertugas di Dinas Pendapatan (Dinas PPKAD

dikeluarkan oleh Toko Perdana yangdiberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013;1 (satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko RizkiElectronika yang diberi cap Toko Rizki dengan nomor R.00809 dan 1(satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronikayang diberi cap Toko Rizki dengan nomor R.00810, tanggal 3Oktober 2013;Tanggal 7 November 2013 telah menyita barang berupa: 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan Lampiran KeputusanBupati Lahat Nomor 245/KEP/PPKAD

NADYA PARKATAMA dengan AktePerjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25 Januari 2010 dandiketahui oleh Kepala Dinas PPKAD Kota Banjarbaru, dimana perjanjianuji petik berlaku selama 4 bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjiantersebut dengan ketentuan CV.

448.470.000,- yang meliputi: ---------------------------------------------------------------------------- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 911/00311/SPP-LS/PU-SDA/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011; --------------------------------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00311/SPM/LS/1.03.01/B02/III/2011, tanggal 21 Juli 2011; ----------------- Kuitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2011; ------------------------------------- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4471/SP2D-LS/DIS-PPKAD

Mashuda Kastella (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana) sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PJS) Kuasa Bendahara Umum Daerah; Barang Bukti No 33 55 Disita Dari Sdr. Hendra Hasyimuddin33) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.800.000.000, 00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Sdri.

Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.34) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyerahan uang dari Fitriani Yusuf (Bendahara Pemda Kab.

Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.36) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT.

MashudaKastella (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana) sebagaiPejabat Pengganti Sementara (PUS) Kuasa Bendahara UmumDaerah.Barang Bukti No 33 55 Disita Dari Sdr. Hendra Hasyimuddin33) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papuatanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesarRp. 1.800.000.000, 00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)dari Sdri.

Fitriani Yusuf (BendaharaPos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke RekeningBank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan NomorRekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.halaman 8dari 312 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk36)37)38)39)40)41)42)1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT.

MashudaKastela (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana) sebagai PejabatPengganti Sementara (PUS) Kuasa Bendahara Umum Daerah.Barang Bukti No 33 55 Disita Dari Sdr.

Fitriani Yusuf(Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD KabupatenKaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi SartikaJakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milikPT. Mitra Bisnis Mandiri.37) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT.

Fitriani Yusuf(Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana)ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timurdengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra BisnisMandiri.1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT.

KOSTAMAN , MM Bin EUTIK SAMSUDINBahwa, saksi bekerja sebagai Badan Pengawas PD Waluya KotaSukabumi sejak tahun 2007 dan sejak tahun 2010 berdasarkan SKPengangkatan Wali Kota Sukabumi kemudian saksi pindah dan menjabatsebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) kota sukabumi ;Bahwa, karena PD Waluya adalah Badan Usaha Milik Daerah sehinggamodal dasarnya dari Pemda Sukabumi sesuai dengan Perda KotaSukabumi No.15 tahun 2008 tentang penyertaan modal dan juga bisapinjaman

perintah PencairanDana (SP2D)Bahwa sumber dana yang dipergunakan DPPKAD adalah dari APBD danmekanisme penggunaannya sesuai dengan Perda APBD yang telahditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD;Bahwa, adapun mekanisme pengajuan dan pencairan dana yang dilakukanoleh PD Waluya adalah awalnya Direktur PD Waluya membuat SuratPermohonan alokasi realisasi penyertaan modal kepada walikota sukabumiyang kemudian Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota denganadanya Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Kadis PPKAD

, laluKepala Dinas PPKAD kembali mengeluarkan Lembar Disposisi kepadaBendahara PPKD untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan pembayaran)dan SPM (Surat perintah Membayar ) , setelah itu SPM yang ditandatangani oleh kepala Dinas DPPKAD dilanjutkan kepada saksi untukdibuatkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah itu Direkturmengambil SP2D untuk ditukarkan dengan Bilyet Giro yang nantinyaBilyet Giro Bank jabar Banten tersebut dapat dicairkan di banke Bahwa yang mencairkan dana yang diberikan Pemda

sebesar Rp.100.000.000, diterima oleh Direktur PDWaluya yaitu dr.H.Boyke Priyono, M.Kes. bulan Septembersebesar Rp.50.000.000, diterima oleh Direktur PD Waluya yaitudr.H.Boyke Priyono, M.Kese Bahwa untuk tahun 2010 permohonannya adalah pada tanggal 4 mei 2010dari PD Waluya ke Walikota yang ditandatangani oleh Direktur PDWaluya dalam hal ini dr.H.Boyke perihal penyertaan modal untuk obatobatan dan alat optical dan ada persetujuan dari walikota untuk diprosesdimana disposisi ditujukan kepada kadis PPKAD

oleh Bendahara ataupembantu bendahara, dan setelah direalisasi di PPKAD selanjutnya Bendaharamembayarkan honorarium dan uang lauk pauk kepada masingmasing anggotaSatpol PP.

KemudianSurat Perintah Membayar Nomor 32/SPKLS/SATPOLPP/2016 tanggal 6September 2016 diajukan ke Dinas PPKAD, sehingga tanggal 9 September 2016keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1576/LSBJ/2016 tanggal 9September 2016 untuk perintah pencairan Dana Langsung (LS) ataspembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak kerjalingkup pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No. 201tahun 2016 an.

penjagaan merekap absen jaga danmenyerahkan ke Bagian Tata Usaha, selanjutnya bagian Tata Usaha merekapkembali dan menyerahkan ke bagian Bendahara, selanjutnya Bendaharamembuat permintaan pembayaran honorarium dan uang lauk pauk anggotaSatpol PP dan diserahkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut untukHalaman ke 74 dari 182 halaman Putusan Perkara No.36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdiditandatangani oleh KASAT POL PP, setelah ditandatangani oleh KASAT POL PPmaka Surat Permintaan Pembayaran dibawa ke kantor PPKAD

oleh Bendaharaatau pembantu bendahara, dan setelah direalisasi di PPKAD selanjutnyaBendahara atau Bendahara Pembantu membayarkan honorarium dan uang laukpauk kepada masingmasing anggota satpol PP dengan disertai buktipenerimaan uang honorarium dan uang lauk pauk yang harus ditandatanganioleh masingmasing anggota satpol PP yang menerima honor.Bahwa sepengetahuan saksi rekapan tanda tangan penerimaan honorarium danuang lauk pauk disimpan oleh Bendahara penerima/rutin.Bahwa untuk tahun 2016, uang honorarium

Masker Gas AirMata, pertama adalah KPA menandatangani surat kelengkapan dokumen darirujukan itu saya menerbitkan SPP1, SPP2 dan SPP3, lalu KPA menerbitkanSurat Perintah Membayar, setelah SPM ada, Terdakwa membuat bukti kaspembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA, namun pada prosespengajuannya dilampirkan dengan dokumendokumen lainnya yaitu Kontrak,kemudian berita acara serah terima pekerjaan, berita acara hasil pemeriksaanbarang, foto dokumentasi barang kemudian Terdakwa ajukan ke PPKAD

Kep.60/PHIJSK/PPKAD/2008 Pasal 32 ayat (4)dan (8) yaitu Tergugat diwajipbkan membayar hakhak Penggugat sebagaiberikut : 222 2n onan nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nena. Pesangon : 2 x 7 xX Rp.6.729.000, =Rp. 94.206.000,b. Uang penghargaan masa kerja :2x3xRp.6.729.000,=Rp. 40.374.000,c. Penggantian hak : 15%xRp.134.580.000, =Rp. 20.187.000,d. Reimbursement kesehatan bln November =Rp. 999.500,e. Uang Incentif triwulan ke 4 tahun 2010 =Rp. 10.093.500,f.

Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).19. Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).20.

Ditujukan kepadaKadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan DiSeluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).Surat Kementerian Keuangan Plh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara.

Ditujukan kepadaKadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/KabagKeuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopydilegalisir).2. Surat Kementerian Keuangan Plh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: KonfirmasiSetoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada DirekturEvaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).3.

Ditujukan kepadaKadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan DiSeluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaandan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan.

Ditujukan kepadaKadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag KeuanganDi Selurun Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).19.Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaandan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan.

Ditujukankepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/KabagKeuangan Di Selurun Daerah Penerima DPPID. (photocopydilegalisir).19. Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaandan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan. (photocopy dilegalisir).20.

Elsuma Consultant, paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----------------------------------------12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor : ..

Elsuma Consultant, paket pekerjaanperencanaan teknis pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp.146.600.000, (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ; 12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan keKadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor : ../Sek. Verifikas/VIII/2011 tertanggal ...Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi; 13. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi tanggal ...

Elsuma Consultant, paket pekerjaanperencanaan teknis pembangunan RSUD, nilai anggaran Rp.146.600.000, (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan keKadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor : ../Sek. Verifikas/VIII/2011 tertanggal ...Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi;1 (satu) lembar asl dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi tanggal ...

Pembayaran (SPP) Nomor : 344/SPPLS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 Nopember 201 1;1 (satu) Jembar ash Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 252/SPPLS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 Nopember 2011; (dua) Jembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 161/CK/XI/2011tertanggal 2 Nopember 201 1 ;1 (satu) lembar ash dokumen Bukti Pembayaran No.: 161/KWTPU/XI/2011,sebesar Rp.60.645.000, (enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah1 (satu) lembar ash dokumen surat dari Tim Verifikasi ke Kadis PPKAD

disampaikan kepada Ajudan Bapak SYAUQIARDIANSYAH ;Bahwa saksi kurang paham pak ANDHY HENDRO WUWAYA, S.SOSsebelum diberhentikan ada perkara ;Bahwa saksi pernah diperiksa perkara pak ANDHY HENDRO WIJAYA,S.SOS ;Halaman 38 dari 74 halaman, Putusan Nomor 90/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa saksi pernah menjadi saksi di persidangan dugaan sewaktu pakANDHY HENDRO WUWAYA, S.SOS melakukan tindak pidana menjabat diPPKAD;Bahwa saksi lupa sejak kapan pak ANDHY HENDRO WWAYA, S.SOSditetapkan sebagai tersangka waktu menjabat di PPKAD

Surat PemberhentianSementara ;Bahwa pada saat saksi membaca surat itu lalu disampaikan kepada PakANDHY HENDRO WIAYA, S.SOS ;Bahwa saksi menyampaikan surat Pemberhentian Sementara itu tanggal28 Februari 2020 ;Bahwa saksi masih ingat Surat Pemberhentian Sementara itu tertanggal25 Februari 2020 ;Bahwa saksi tidak membaca dengan cermat isi surat itu hanya membacaintinya saja ;Bahwa saksi tahu kalau pak ANDHY HENDRO WIWAYA, S.SOSberperkara di Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa saksi tahu perkara Tipikor PPKAD

Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/ 98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013; -------------- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013; ---------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 09 September 2013; -- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/ 91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013; ------------------ Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013; -------------------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 21 Agustus 2013; ------ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/ 86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013; ------------------ Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013; -------------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 13 Agustus 2013; ------ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013; ------------------------------------------------------------------------ Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013; ---- Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013; -------------------------------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 26 Juli 2013; ------------ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD

yaitu Pihak Ketiga (KontraktorPelaksana) datang untuk mengajukan pembayaran atas pekerjaan, denganmembawa dokumenberupa kontrak, jaminan uang muka, Surat Setoran Pajak(SSP);Bahwa setelah itu Saksi membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Bahwa SPP tersebut di verifikasi olen Sekretaris Dinas Kesehatan selakuPejabat Penatausahaan Keuangan;Halaman 91 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar/ SPM,setelah itu diajukan ke Dinas PPKAD

;Bahwa PPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dandiserahkan kepada Kontraktor Pelaksana untuk dapat dicairkan;Bahwa SPP dan SPM di tanda tangani oleh bendahara, PPK dan PenggunaAnggaran (PA);Bahwa yang membawa SPP dan SPM ke dinas PPKAD Saksi tidak ingat lagi;Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas,Pustu, Polindes dan Poskesdes pada Dinas Kesehatan Kabupaten SumbaBarat Daya Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat addendum;Bahwa pada tahun 2013 Saksi sudah sebagai

KesehatanKabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 adalah Pihak Ketiga(Kontraktor Pelaksana) datang untuk mengajukan pembayaran atas pekerjaandengan membawa kelengkapan dokumenberupa Kontrak, Jaminan UangMuka dan Surat Setoran Pajak (SSP);Bahwa kemudian Saksi membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)lalu SPP diverifikasi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan selaku PejabatPenatausahaan Keuangan, setelah itu Pengguna Anggaran akan menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) dan di ajukan ke Dinas PPKAD

;Bahwa Dinas PPKAD akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dan di serahkan kepada Kontraktor Pelaksana untuk di cairkan;Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) di tanda tangani oleh PenggunaAnggaran yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat DayaTahun Anggaran 2014;Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Drs.Edmundus N.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);Bahwa Saksi tahu bahwa proyek ini bermasalah setelah di panggil olehPenyidik;Bahwa Saksi tidak tahu Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak ada atau tidak,Saksi hanya lihat kontrak atau tidak tapi tidak periksa secara mendetail;Bahwa Saksi tidak lihat progress pekerjaan sudah 100% atau belum, Saksihanya melihat Berita Acara PHO;Bahwa sesuai Berita Acara PHO semua item pekerjaan sudah di kerjakan100%;Bahwa yang menyerahkan SP2D ke rekanan dari bagian anggaran PPKAD

BUPATI BELU tanggal 22 Mei 2015berNomor PPKAD. 973/348/V/2015, bahwa ketiga SPPT tersebutdiatas merupakan 3 (tiga) objek pajak yang berbeda karenamemiliki perbedaan Nomor Objek Pajak ( NOP ). Artinya secarateknis tanah seluas 900 m? dengan NOP: 0019 haruslah terpisah oleh23 bidang tanah milik orang lain dari tanah seluas 19200 m? denganNOP: 0042 milik Markus Didoek, sedangkan tanah seluas 7500 m?dengan NOP: 0027 haruslah terpisah oleh 15 bidang tanah milikorang lain dari tanah seluas 19200 m?

KOSTAMAN , MM Bin EUTIK SAMSUDINBahwa, saksi bekerja sebagai Badan Pengawas PD Waluya Kota Sukabumisejak tahun 2007 dan sejak tahun 2010 berdasarkan SK Pengangkatan WaliKota Sukabumi kemudian saksi pindah dan menjabat sebagai Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) kotasukabumi ;Bahwa, karena PD Waluya adalah Badan Usaha Milik Daerah sehinggamodal dasarnya dari Pemda Sukabumi sesuai dengan Perda Kota SukabumiNo.15 tahun 2008 tentang penyertaan modal dan juga bisa pinjaman

perintah Pencairan Dana(SP2D)Bahwa sumber dana yang dipergunakan DPPKAD adalah dari APBD danmekanisme penggunaannya sesuai dengan Perda APBD yang telah ditetapkanoleh Kepala Daerah dan DPRD;Bahwa, adapun mekanisme pengajuan dan pencairan dana yang dilakukanoleh PD Waluya adalah awalnya Direktur PD Waluya membuat SuratPermohonan alokasi realisasi penyertaan modal kepada walikota sukabumiyang kemudian Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota dengan adanyaLembar Disposisi yang ditujukan kepada Kadis PPKAD

2011 sebesar Rp.100.000.000, diterima oleh Direktur PDWaluya yaitu dr.H.Boyke Priyono, M.Kes. bulan September sebesarRp.50.000.000, diterima oleh Direktur PD Waluyayaitudr.H.Boyke Priyono, M.KesBahwa untuk tahun 2010 permohonannya adalah pada tanggal 4 mei 2010dari PD Waluya ke Walikota yang ditandatangani oleh Direktur PD Waluyadalam hal ini dr.H.Boyke perihal penyertaan modal untuk obatobatan danalat optical dan ada persetujuan dari walikota untuk diproses dimana disposisiditujukan kepada kadis PPKAD

lalu Kepala Dinas PPKAD mengeluarkanLembar Disposisi kepada Bendahara PPKD untuk dibuatkan SPP (SuratPermintaan pembayaran) dan SPM (Surat perintah Membayar ) , setelah ituSPM yang ditanda tangani oleh kepala Dinas DPPKAD dilanjutkan kepadasaya sebagai bendahara SP2D lalu saya buat lalu saya masukan kerekeningsebesar Rp.500.000.000,Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana yang telah diberikan Pemda KotaSukabumi kepada PD Waluya Sejak berdiri sampai tanggal 30 Desember2008 sebesar Rp.2.792.500.000,,

fotocopy Surat Permohonan RekomendasiPencairan APBD 2015 Nomor /DPD KNPI/SMD/IV/2015 tanggal 20April 2015;8.22. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Rekomendasi PencairanDana Hibah/ Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 Nomor426/291/2015 tanggal 21 April 2015;8.23. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Pencairan DanaNomor 02209/ SP2DLS/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);8.24. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksana AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKAD

No. 1222K/PID.SUS/201723) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor02209/ SP2DLS/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);24) 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran PejabatPengelola Keuangan Daerah (DPA PPKAD) Tahun Anggaran 2015(Belanja Tidak Langsung) Nomor 1.20.05.00.00.5.1 (beserta lampiran);25) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Walikota Samarinda Nomor466/ 155/HKKS/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang PenetapanDaftar Penerimaan

Bertindak atas nama Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupangdalam hal penandatanganan suratsurat permintaan pembayaran kepadaKepala Bagian Keuangan/ Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kupang sesuaipokokpokok kegiatan dan suratsurat pertanggungjawaban pengelolaankeuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang bersama BendaharaPenerima dan Pengeluaran menandatangani rekening Bank GerakanPramuka Kwartir Cabang Kupang.3.

Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selakuKetua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta KetuaHarian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013mengajukan permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanjahibah tahap (pertama) dan tahap Il (kedua) kepada Bupati Kupang melalui DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang(PPKAD) dengan perincian sebagai berikut:1;Pada tanggal 29 Maret 2012 permohonan pencairan dan rincian

Swingli Sitepuselaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat Pengelola KeuanganDaerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahunanggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011 dengan uraian kegiatansebagai berikut : No. Uraian Volume Satuan1 2 3 41. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 1 Unit Windows Server Operating System2.

Swingli Sitepuselaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat Pengelola KeuanganDaerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahunanggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011;e Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Drs.

Swingli Sitepuselaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat Pengelola KeuanganDaerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahunanggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011.Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 saksiDrs.