Ditemukan 4984 data
418 — 144
Selama proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwaproses perizinan MEIKARTA ditemukan banyak kekurangan administrasiberupa syaratsyarat yang harus dipenuhi, termasuk diantaraya IPPTyang telah lewat waktu atau kadaluwarsa. Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum TerdakwaTetap Pada Nota Pembelaannya .Halaman 4 dari 484 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2018/PN.
851 — 654
Lalu mereka bisa ke lapangan dan menangkap pelakunya ;Bahwa terkait dengan kadaluwarsa dan realtime, jikalau hotspot tanggal26 Maret 2012 baru diverifikasi tanggal 3 sampai 4 Mei 2012, maka itusudah tidak valid, dan hanya akan jadi hotspot abadi serta tidak bisadijadikan bukti untuk menghukum orang.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
162 — 80
ratus delapan puluh duajuta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui SaksiMunir Letsoin, Saksi Dwi Darma Tuankota, Saksi Halija Surnia, SaksiMuhamad Duila, Saksi Ridwan Albram, Saksi Harman Fakaubun;Menimbang, bahwa menurut Simons dan Van Hamel, hal perbuatanberlanjut ini hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana danbukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segalaakibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadiya perbuatan pidana,penyertaan atau masalah kadaluwarsa
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
144 — 279
sudahbersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima)tahun sejak dikeluarkannya Sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan padaPengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukumlain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atauoleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya (Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslan bahwagugatan Penggugat telah mengalami kadaluwarsa