Ditemukan 5051 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
4312300
  • Berdasarkan Pesanjian HibahNomor 900/00298 BPKAD11/2013 dan Nomor 09/BAWASLU/SUMSEL/2013 tanggal06 Februari 2013 11/02/2013 00232/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Delegasi 59Th Harvard National Model United Nation(HNMUN) 2013 untuk biaya kegiatan.
    Berdasarkan Pesanjian HibahNomor 900/00298/ BPKAD11/2013 dan Nomor 09/BAWASLU/SUMSEL/2013 tanggal06 Februari 2013 11/02/2013 00232/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Delegasi 59Th Harvard National Model United Nation(HNMUN) 2013 untuk biaya kegiatan.
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
18217
  • Dan Sesuai dengan UndangundangNomor 30 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (7) yang bunyinya Badan dan / atauPejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi,tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi sehinggadengan jelas terhadap Keputusan Bupati tersebut diatas untuk yangbertanggung jawab penuh adalah Camat yang menerima wewenang. Bahwa terhadap standar harga satuan bangunan sudah ditetapkan dalamlampiran Peraturan Daerah Kab.
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
361273
  • tugas KPA sangan bergantungkepada apa yang dilimpahkan oleh PA, ketika tugas tersebut tidak dilimpahkan makatugas tersebut menjadi tugas sorang PA, sehingga saksi ali selalu menyajikan PA/KPAHalaman 298 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.berdampingan karena kalimatnya bergantung kepada bagaimana pelimpahan yangdilaksanakan;Jika dalam suatu paket pengadaan terjadi KPA belum diangkat maka PA yang akanmelaksanakan fungsi perencanaan namun apabila ada PA yang diangkat karenasifatnya adalah delegasi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
19223
  • Dan Sesuai dengan Undang undangNomor 30 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (7) yang bunyinya Badan dan / atauPejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi,tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi sehinggadengan jelas terhadap Keputusan Bupati tersebut diatas untuk yangbertanggung jawab penuh adalah Camat yang menerima wewenang. Bahwa terhadap standar harga satuan bangunan sudah ditetapkan dalamlampiran Peraturan Daerah Kab.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
942619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada akhirnya kesepakaan tercapai melalui forummediasi BRTI selaku otoritas yang berwenang selakupenerima delegasi fungsi pengendalian maupunHal. 459 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009pengawasan dari pemerintah (Menteri Komunikasi danInformasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2PP No. 52/2000 Jo. Lampiran KM 67 Tahun 2003 bagian Bhuruf c butir 1 a.ix.
Upload : 26-11-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 158/PDT/2020/PT DPS
1. Jarot Supriadi,, dkk melawan 1. Darmi Sumiati, , dkk dan 1. Irene Kurnia, dkk
308414
  • 2019/PN.Dps;Turut Terbanding XV/Turut Tergugat XV pada tanggal 15 Juli 2020,Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps;Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il, Turut Terbanding V/TurutTergugat V, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut TerbandingVil/Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII, TurutTerbanding XV/Turut Tergugat XV, Turut Terbanding XVI/TurutTergugat XVI dan Turut Terbanding XVII/Turut TergugatXV Il masing masing pada tanggal 6 Juli 2020, Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps,melalui delegasi
    Terbanding XIll/Turut Tergugat XIII, pada tanggal 22 Juli 2020,Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps;Halaman 1603 dari 1.612 Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2020/PT.DPSTurut Terbanding XIV/Turut Tergugat XIV, pada tanggal 22 Juli 2020,Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps;Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XVI, pada tanggal 22 Juli 2020,Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps;Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XVII dan Turut TerbandingXX/Turut Tergugat XIX masingmasing pada tanggal 6 Juli 2020,Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps, melalui delegasi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
7115
  • (SF.Marbun,2004:47)Menurut hukum Tata Negara ada 3 (tiga) jenis wewenang yaitu pertamaWewenang yang diperoleh dengan cara atribusi (wewenang berdasarkan undangundang), kKedua wewenang yang diperoleh dengan cara delegasi, dan ketiga wewenangyang diperoleh dengan cara mandate.Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut :Menimbang, bahwa secara khusus untuk melakukan sesuatu perbuatan secaraformal suatu perbuatan telah ditetapkan syaratsyarat yang harus dipenuhi untukmenyatakan
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 K/PID.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — IR. JERO WACIK, SE
271244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JERO WACIK, SEuntuk keperluan mengadakan Kunjungan Kerja ke Denpasar Bali,menyerahkan gamelan kepada Pasraman Widya GrahaKepasekan Mahagatra Pasek Sanak Putu dan menghadiri openinggala dinner sekaligus welcoming remark untuk para Delegasi YangHadir Pada Acara Global Spa Summit 2011 yang ditandatanganioleh IR.
    JERO WACIK,SE untuk keperluan mengadakan Kunjungan Kerja ke DenpasarBali, menyerahkan gamelan kepada Pasraman Widya GrahaKepasekan Mahagatra Pasek Sanak Putu dan menghadiri openinggala dinner sekaligus welcoming remark untuk para Delegasi YangHadir Pada Acara Global Spa Summit 2011 yang ditandatanganioleh IR.
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
8520
  • (SF.Marbun,2004:47)Menurut hukum Tata Negara ada 3 (tiga) jenis wewenang yaitu pertamaWewenang yang diperoleh dengan cara atribusi (wewenang berdasarkan undangundang), Kedua wewenang yang diperoleh dengan cara delegasi, dan ketiga wewenangyang diperoleh dengan cara mandate.Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut :Menimbang, bahwa secara khusus untuk melakukan sesuatu perbuatan secaraformal suatu perbuatan telah ditetapkan syaratsyarat yang harus dipenuhi untukmenyatakan
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
13335
  • Mandat untuk delegasi jadi Ketua ;Siapa yang memberi mandat saudara ?Yang memberi mandat DR.Andi Yusuf, tetapi beliau sudahmeninggal dunia belum lama ini kirakira 45 bulan yanglalu ;Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukanpertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :Berapa kali saudara memakai taxi ?
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
553215
  • .; Bahwa seorang pejabat atau pemangku jabatan mempunyai kewenangan yang diperoleh baik secara atributif ataupun delegasimaupun mandat; Bahwa seorang yang mempunyai kewenangan dapat melakukantindakan hukum berupa ketetapan atau keputusan, sumber750 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR751kewenangannya adalah : 1. atributif jika itu ditentukan oleh peraturanmisalnya untuk Presiden ditentukan oleh UUD. 2 Delegasi atau mandat/penunjukan;Bahwa sesuai dengan hierarkhi perundangundangan, peraturan