Ikhsan dan saksi Puji Utomo Bin Pairin (keduanya anggota Reskrim PolresMurung Raya) dan saat diperiksa ditemukan BBM jenis premium kemudian ditanyakankepada terdakwa ijin pengangkutan atau niaga BBM dari instansi berwenang terdakwatidak dapat memperlihatkannya dan setelah ditanyakan kepemilikan BBM tersebutterdakwa menyebutkan bahwa BBM tersebut milik saksi Fery Arsidi Bin Asran.Bahwa BBM jenis premium milik saksi Fery Arsidi Bin Asran tersebutmerupakan BBM subsidi yang rencananya akan dijual kembali

Nur Lagi tidak dapatdipergunakan untuk melakukan pembelian BBM Subsidi di SPBUatau penyalur, karena sebagaimana ketentuan dalam PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis BahanBakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentutersebut diatas, apabila Terdakwa hendak melakukan pembelianBBM Subsidi di SPBU atau penyalur haruslah memiliki dan ataudapat menunjukkan surat rekomendasi dari pelabuhan perikananatau SKPD Propinsi

dihadapan persidangan bahwa seharusnya apabilapenerima surat rekomendasi berhalangan maka dapat dikuasakankepada orang lain dengan surat kuasa yang sah namun tetapdisertai dengan surat rekomendasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakanpengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintahadalah mengangkut dan atau meniagakan BBM bersubsidi tanpaizin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud = untukmendapatkan keuntungan perseorangan dengan merugikanmasyarakat dan negara karena BBM

Subsidi diperuntukkan hanyakepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana yang dimaksuddalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jualeceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyaktertentu,;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak danGas Bumi, pada Pasal 29 berbunyi Badan Usaha dalam melakukanKegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutandarat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutanmilik

Ktb.diangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangkamenunjang perekonomian sendiri karena BBM Subsidi hanya diperuntukkanbagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Subsidi sebagaimanadimaksud dalam Perpres No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dankonsumen pengguna jenis BBM tertentu dan pada Pasal 7 menyebutkanBadan usaha dan masyarakat dilarang melakukan pengangkutan dan / atauberniaga serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuanperundangundangan ; Bahwa

Bahwa benar ahli bekerja di Pusat Pendidikan dan PelatihanMinyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) DepartemenPertambangan dan Energi sejak tanggal 1 April 1999, kemudianpindah ke Pusdiklat Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikansejak tanggal1 April 2002, dan di perbantukan di BPH Migas sejak1 April 2005 sampai sekarang;Bahwa benar Ahli memiliki sertifikat Traininig Luar Negeri RetailMarketing Maximising OutlesstsAnd Network di Ciprus, tanggal1722 September 2006; Bahwa benar Bahan Bakar Minyak ( BBM

) subsidi olehPemerintahan adalah Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang di jualdengan volume tertentu, jenis tertentu ( premium, koresine/minyak tanah , solar ), Konsumen tertentu dan harga tertentu yangdi tetapkan Pemerintah;Bahwa benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ahlibahwa tidak dibenarkan bahan bakar minyak jenis premium yangdisubsidi maupun yang tidak disubsidi olen Pemerintah dijual ataudisimpan oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izinusaha Niaga atau penyimpanan dari Pemerintah

bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumimelalui pipa.Bahwa didalam fakta persidangan bedasarkan keterangan saksi, ahli danterdakwa di depan persidangan terungkap bahwa terdakwa mengangkut Bahan BakarMinyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan1220 (seriou dua ratus dua puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit KapalPompong Tanpa nama bermesin Dongfeng, bukan menggunakan alat angkut resmidalam kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan seta Niaga BBM

Subsidi yangdiatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sehingga terdakwa tidak dapatdinyatakan bahwa terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga olehkarenanya unsur ini tidak terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yaituPasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktiDakwaan Primair yaitu Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2001

Polda Papua Barat,namun Saksi tidak menanyakan ataupun Terdakwa tidak menyampaikankepada Saksi dimana tempat pada saat penangkapan danpengambilan/pembelian BBM Jenis solar tersebut ;Bahwa yang melakukan pengangkutan BBM jenis solar tanpa ijin adalahTerdakwa HADI SETIAWAN Alias WAWAN;Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanyasebatas tetangga di Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari KabupatenManokwari;Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM jenis solar yang dibawa olehTerdakwa adalah BBM

subsidi atau BBM industri;Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa menggunakan mobil Terdakwayakni kendaraan mobil jenis L 300 dan memuat 2 (dua) drum;Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa membeli BBM jenissolar tersebut;Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa tidak memilikidokumen yang sah;Bahwa BBM jenis solar yang dibeli olen Terdakwa sebanyak 400 (empatratus) liter yang terisi dalam drum warna biru;Bahwa Saksi tidak mengetahui harga per liter BBM jenis solar yang dibelioleh Terdakwa

Sesuai Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Penditribusian Jenis BBM tertentu, yangdimaksud dengan bahan bakar minyak tertentu (BBM subsidi) bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standard an mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuantersebut, bahkan menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 6000,/literlebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 5500,/liter,sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500,/liter dan hal ini sekaligusmerugikan para nelayan dan masyarakat pada umumnya sebagai konsumenyang membeli dengan harga lebih tinggi dari yang ditentukan untuk BBMsubsidi, selain daripada itu perbuatan terdakwa merugikan masyarakatsecara umum karena stok BBM

subsidi pada SPBU menjadi semakinterbatas, sehingga terbukti bahwa perbuatan terdakwa adalah bertujuanuntuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan kepentingan rakyatbanyak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis berpendapat unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niagaBahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 55 UURI No,22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, makaterdakwa

atau hasil olahannyatermasuk niaga gas bumi melalui pipa;Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Bahan BakarMinyak (BBM) bersubsidi adalah BBM yang dijual kepadamasyarakat yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah yaitupremium Rp. 4.500/Ikiter, solar Rp. 4.500, per liter dan minyaktangan Rp. 2.500, per liter sesuai dengan Peraturan Pemerintah R,No.55 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Perpres No.9tahun 2006, BBM yang disubsidi pemerintah adalah premium, solardan minyak tanah, dari asoek pengguna BBM

subsidi diperuntukkanuntuk transportasi (premium dan solar), memasak dan penerangan(minyak tanah) dan yang mempunyai hak untuk menggunakan BBMbersubsidi adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil dan PelayananUmum.Menimbang bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan diketahuibermula pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul20.00 Wita bertempat di JI.

Kalteng;e Melakukan pengawasan terhadap tata niaga bahan bakar minyak, LPG danmelakukan inventarisasi kebutuhan BBM subsidi dan non subsidi yang ada diwilayah Prov. Kalteng.e Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala BidangMigas Distamben Prov.

Besar Kecamatan Singkawang Utara;Bahwa saat itu sedang bekerja di SPBU Setapuk mengisi BBM jenis premiumuntuk 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Hilux KB 157 XY milik Terdakwa, padasaat itu seingat saya Terdakwa mengisi premium sebanyak 2 (ua) kali dalamsehari dan Terdakwa membayar lebih dan Rp.300.000,00 (tiga ratus riburupiah) untuk sekali pengisian;Bahwa harga premium peritemya Rp.6.450,00 (enam ribu empat ratus limapuluh rupiah), harga tersebut adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah,bukan BBM

subsidi;Bahwa SPBU Setapuk tidak melayani pembelian BBM menggunakan jerigenatau drum, saksi mengisi pada tangki mobil yang dikendarai Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangansaksi adalah benar;Saksi Ariu Safahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwaterkait dengan tindak pidana pengangkutan BBM jenis premium tanpa ijinHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Skwpada han

kemukapersidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnyaadalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan para Terdakwa mengatakan sehat dan siap untukdiperiksa serta dapat memberikan keterangan dan juga membenarkanketerangan dari para saksisaksi yang diberikan didalam persidangan.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BahanBakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM

subsidi adalah Badan UsahaPertamina dan Non Subsidi adalah seluruh Badan Usaha yang telahmemiliki izin niaga umum dari Pemerintah C/Q Direktorat JenderalMinyak dan Gas Bumi yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang IzinNiaga Umum (BPPIUNU) sebagai penyalur (agent) sesuai dengan Pasal48 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir MigasBahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usahadalam melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga Migas adalah izin

puluh empat) jerigen / Ken yang berisi BBM jenis solar denganukuran + 34 (tiga puluh empat) liter per jerigennya;merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampenyaluran BBM

subsidi;Keadaan yang meringankan:Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki 5 (lima) orang anakyang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang seorang ibuHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN BekMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo.

agent dari pangkalan, sebagai penanggung jawabHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Bntdistribusi Kemasyarakat agar tepat sasaran sesuai dengan peruntukan maka badan usahaniaga umum dalam halini PT Pertamina menunjuk agent untuk mendistribusikan kepadapangkalan dengan cara menebus kuota untuk masingmasing pengkalan seusia denganrayon yang telah ditetapkan oleh badan uhasa ; Bahwa mekanisme pengangkutan, penyimpanan gas LPG bersubsidi dan non subsidiadalah sebagaimana pengangkutan BBM

subsidi begitu pula gas LPG yaitu agen membukaPO kepada BUPIUNU sejumlah kuota yang telah ditetapkan unutuk anggota pangkalanyang ada dibawah kendali agen, selanjutnya LPG 3 kg di distribusikan oleh agen keseluruhpangkalannya dan dari pangkalan di distribusikan kepada masyarakat yang berhak yaituyang ada disekitar pangkalan dengan cara mesyarakakat mengambil sendiri sesuai dengankebutuhan perorangan sedangkan kuota LPG 3 kg diberikan kepada pangkalanberdasarkan jumlah anggota masyarakat yang ada

Pertamina) yang manatermasuk kclompok Bensin RON 92 (Pertamax), Bensin 94(Pertamax Plus), dan kelompok Minyak Solar 54 (Pertamina Dex).Bahwa dasar hukum yang mengatur BBM subsidi dan BBM Nonsubsidi saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014Tentang Penyediaan, Perindustrian dan Harga Jual Eceran BahanBakar Minyak, yang diundangkan sejak tanggal 31 Dcscmber 2014.dalam Perpres tersebut diatur 3 (tiga) jenis BBM yaitu:Jems BBM TertentuJenis BBM Khusus PenugasanJenis BBM UmumBahwa yang dimaksud

.> Bahwa Terdakwa membeli solar seharga Rp. 5.300, (lima ribu tiga ratusrupiah) per liter yang rencananya akan dijual kKembali dengan harga Rp.6.000, (enam ribu rupiah) per liter kepada masyarakat sekitar KecamatanSilat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tanpa dilengkapi surat izin yang sah daripejabat yang berwenang dimana BBM Jenis solar milik Terdakwa termasukBahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau dikenal juga Jenis Bahan BakarMinyak Tertentusesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perpres Nomor 191 Tahun2014

SPN;Bahwa pembeli BBM subsidi yang menggunakan jerigen atau galon di SPBUuntuk dijualkan kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan adalahtidak dibenarkan;Bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin melalui SKPD tidak pernahmengeluarkan izin pengangkutan maupun izin niaga bahan bakar minyak kepadaterdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksisaksi dan ahlitersebut;Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yangmeringankan bagi dirinya (saksi a de charge);Menimbang

Kalteng;Melakukan pengawasan terhadap tata niaga bahan bakar minyak, LPGdan melakukan inventarisasi kebutunan BBM subsidi dan non subsidi yangada di wilayah Prov. Kalteng.Atas pekerjaan tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala BidangMigas Distamben Prov. Kalteng selaku atasan lagsung. Bahwa benar ketentuan hukum yang mengatur tentang LiquefiedPetroleum Gas adalah :a. UndangUndang RI Nomor: 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;.

Bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa, bukan bahanbakar ( BBM ) subsidi Pemerintah ;3.