Ditemukan 514 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indavid inkalin inrajid ivaldi inaldi infaldi innaldi invasif indalia infarid
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Mei 2014 — DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin KHALIL SARINOTO
383 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sehingga memperlihatkan suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusannyayang sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimoh onkanPeninjauan Kembali (PK), sesuai maksud ketentuan Pasal 263Ayat (2) Huruf c KUHAP (UndangUndang No.8 Tahun 1981)karena tidak sesuai persyaratan putusan pemidanaan Pasal 197Ayat (1) huruf d, f, h dan Ayat (2) KUHAP / UndangUndangNo.8 Tahun 1981, yang mengakibatkan putusanputusan JudexJuris dan Judex Facti termaksud adalah batal demi hukum(nietegheid invalid
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 06-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PA MARTAPURA Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mtp
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
236 — 66
  • samasama bujangcukup menggunakan surat keterangan N1 sampai N7 dari kepala desasetempat;Bahwa jika kondisi calon pengantin berstatus duda atau janda harus adaAkta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat atau suratketerangan kematian dari kepala desa setempat;Bahwa selain itu harus ada kartu tanda penduduk yang saat ini sudahelektronik asli, Kartu keluarga, akte kelahiran yang bersangkutan;Bahwa saat ini di KUA semua sdh sistem elektronik, sehingga jika datayang diinput tidak valid atau invalid
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
175 — 44
  • Il, IV, V dan VII, yang menyatakan bahwa yangberwenang memeriksa kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),sebagaimana Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, sedangkan BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mempunyai kewenangandalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam kasuskorupsi, sehingga hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No.LAP6124/PW.10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, tidak berkekuatan hukum atau bataldemi hukum atau invalid
    PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006 yangdikaitkan dengan nota pembelaan/pledooi tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Dani Sudarsono, laporan hasilaudit BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam perkara ini, tidak memenuhi standarpemeriksaan karena dilakukan tidak independen oleh karena masih menerimaperintah dari penyidik Polri dan anggota DPRD yang terindikasi akan menjaditersangka tidak dikonfirmasi, sehingga tidak dapat dipakai atau invalid
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusanmengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipunhal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) maupun sesualdengan kepentingan umum (public interest);Vide halaman 802:Halaman139 dari 186hal.Put. Nomor 2630 K/Pdt/201781.82.83.Putusan Judex Facti yang didasarkan pada petitum subsidair yangberbentuk ex aequo et bono, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangkayang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusanyang lebih jauh dari itu.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4827 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • persons whose names are written under the document are actually theones who signed it,e that it was signed on the specified date (thus that an earlier date was not filled inafterwards).The presence of an authentic instrument also guarantees that the signatoriesunderstood why they signed it, because a notary public is required to ascertain thatthe signatories understood the purpose of the document.The law requires an authentic instrument for certain statements and contracts;a private instrument is invalid
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1568 — 3163
  • Asas legalitas tersebutmenjelma dalam beberapa turunan lain dalam hukum administrasi yakni sepertiasas contractius actus dan asas presumptio ius custea, dimana sepanjang tidakdinyatakan sebaliknya secara hukum, maka legalitas institusi Mahkamah Partaiyang disahkan Tergugat (vide Bukti T4 = Bukti T II Intv9) tidak dapat dikatakansudah tidak eksis secara hukum maupun invalid untuk menjalankankewenangannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2676 K/Pdt/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — A. L. B. TOISUTA/LEIMENA, dk vs. NY. JUSNANI
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan, putusan yang tidakditandatangani mengakibatkan putusan sejak semula tidak sah (invalid dated)oleh karena itu dianggap tidak pernah ada (never existed) dan tidak memilikidaya (krachteloos, in effective). Sekiranya ada Anggota Majelis atau Paniteratidak menandatangani, harus dibuat catatan yang menjelaskan mengapatidak ikut menandatangani. Demikian juga gambaran penerapan alasankasasi Pasal 30 ayat (1) huruf c UU MA.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
66 — 20
  • Sungai baik tahap pertama TA.Halaman 185 dari 295 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Pik2011 maupun tahap lanjutan di TA. 2012 bahwa kedudukan Terdakwa saat ituadalah sebagai pelaksana kegiatan, maka oleh karena itu unsur ini menurutMajelis telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam notapembelaannya tertanggal 4 Agustus 2014 halaman 42 menyatakan Terdakwasejak awal diperiksa dan disidik oleh Jaksa dari obyek fakta dan bukti yangkeliru (invalid
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Putus : 23-04-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 435/PDT.G/2010.PN.Jkt.Ut.
Tanggal 23 April 2012 —
165 — 72
  • ) huruf a UU No 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,berarti sertifikat tersebut diterbitkan belum ada gambarsituasinya sehingga ada ketidakjelasan objek tanah (cacadobjek).5 Terdapat satu sertipikat dengan nomor, luas dan letak yang sama,tetapi dimiliki oleh 2 Penggugat (Penggugat III dan PenggugatIV) dengan Akta Jual Beli yang masingmasing berbedasehingga menyebabkan sertipikat cacad subyek.Dengan demikian jelas bahwa sertipikatsertipikat Para Penggugatmengadung cacat hukum (invalid
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
65 — 18
  • MATHIAS dan Terdakwa II: WAYAN ARNATA SUSENA, makaoleh karena itu unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti menurutHukum ;Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalamNota Pembelaannya tertanggal 4 Agustus 2014 yang menyatakan berdasarkanfakta para Terdakwa diperiksa dan di sidik oleh Jaksa dari obyek fakta dan buktiyang keliru (invalid), hal ini jelas dasar dari para Terdakwa dalam perkara iniadalah cacat secara hukum, sehingga secara yuridis unsur setiap orang ini
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
198 — 132
  • Orangorang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan olehMenteri Agraria.Oleh karena akta jual beli atas tanah negara (bekas erfpacht) dibuat olehcamat yang bertindak sebagai PPAT sedangkan objek tanahnya adalahtanah negara (bukan tanah adat, bukan tanah hak) camat tidakberwenang membuat akta jual beli atas tanah negara, maka status jualbeli tersebut berlaku asas (void ab initio/to be treasted as invalid theoutset) jual beli telah dianggap tidak sah sejak semula.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka