Melodiboleh saja mengajukan pinjamandaerah atas nama Pernda Aceh Utarakarena sudah ada persetujuan Bupati.Disamping itu jabatan Drs, Melodiadalah Kabag Ekonomi dan InvestasiSetdakab Aceh Utara sehinggamenurut saksi masih relevan denganmaksud pengajuan pinjamantersebutyaitu untuk membiayai pembangunan diAceh Utara;e Bahwa untuk perpanjanganperpanjangan jangka waktu kredt untukpinjaman daerah tidak sampai keDewan komisaris termasuk untukpinjaman daerah Aceh Utara, karea itumenjadi wewenang Direksi;

atasansaya Ksubbag Humas Setwan Bajar;Pemberi keterangan menerangkan bahwa benar sayakenal dengan D dikenalkan oleh Pak OIM anggotadewan Golkar untuk dimintai tolong dibantu ke dewanlain yaitu satu dapil Pataruman untuk bisa menfasilitasikelompokkelompok masyarakat di D untuk mengajukanproposal bantuan hibah ke pemerintah (kesos) lewataspirasi / jatah dewan;Pemberi keterangan menerangkan bahwa benar Pak Dmenghubungi saya lewat telpon Kang DE tolong bantukelompok masyarakat saya mengajukan proposal keDewan

Margosuko, usaha yang masyarakatlakukan untuk meminta tanah tersebut adalah pernah sampaikan aspirasi keDewan dengan tujuan memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan Direksi PT.Margosuko dan faktanya sampai saat ini belum bisa bertemu;Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 93/Pat.G/2015/PN MigBahwa setahu Saksi pengelolaan tanaman awalnya ada yang dikelola konglomeratHASAN HOO, setelah itu pada tahun 20132015 yang mempelopori penggarapan adalah Sdr.

Subangmembuat laporan pertanggung jawabannya keDewan , dan tidak adapenolakan dari Dewan ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada anggota dewanyang menjadi saksi dalam perkara ini yangmenerangkan kalau Dewan tidak menolakpertanggung jawaban Bupati yang diajukan keDewan karena Dewan tidak mengetahui kalau biayapemungutan PBB dibagibagi kepada para pejabatdari Bupati, Wakil Bupatri, Sekda, s/d aparatkelurahan ; Bahwa benar setiap tahun Pemda KabupatenSubang ada pemeriksaan dari BPK dan tidak adatemuan penyimpangan

Kedewan, Kec. Kasiman ;

Kedewan, Kec. Ngambon, Kec. Ngraho ;

Kedewan, Kec. Kasiman25.LHP & TL 2015 Inspektorat Kab. Bojonegoro yang berisi pemeriksaan Kec.Bubulan, Kec. Malo, Kec. Trucuk, Kec. Temayang, Kec. Ngraho26. LHP & TL 2015 Inspektorat Kab. Bojonegoro yang berisi pemeriksaan Kec.Padangan, Kec. Tambakrejo, Kec. Ngasem, Kec. Kalitidu27. LHP & TL 2015 Inspektorat Kab. Bojonegoro yang berisi pemeriksaan DinasPendidikan tentang pemeriksaan khusus robohnya ruang kelas SDN Klangon dan ambruknya atap SDN Jelu Il Kec.

Kedewan, Kec. Ngambon, Kec. Ngraho37.LHP Reguler tahun 2016 Inspektorat Kab. Bojonegoro yang berisi pemeriksaanKec. Kalitidu, Kec. Ngasem, Kec. Kasiman, Kec. Tambakrejo, Kec. Padangan38.LHP Reguler tahun 2016 Inspektorat Kab. Bojonegoro yang berisi pemeriksaanKec. Baureno, Kec. Sumberrejo, Kec. Kepohbaru, Kec. Kedungadem, Kec.Kanor ;39.LHP Reguler tahun 2016 Inspektorat Kab. Bojonegoro yang berisi pemeriksaanKec. Gondang ;Halaman 6 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.

Luqman Effendy Kedewan Kabupaten Bojonegoro Athwar Ashar 2.000.000No : 700/0274/412.100/2017 Syaiful Amin 300.000Tgl. 29 Mei s/d 12 Juni 2017JUMLAH : 8.300.000JumlahSurat Tugas Anggota Tim Penerininan(Termasuk PPh.21)Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Nining 1.840.000Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pada KismoyowatiDinas Ketahanan Pangan Kabupaten Eko Nur Widodo 1.600.000pojanegare Soesilowati 240.000No : 700/0277/412.100/2017Tgl. 29 Mei s/d 8 Juni 2017JUMLAH : 3.680.000JumlahSurat Tugas Anggota

Setelah disusun, sesuaidengan visi misi dan Peraturan Perundangan setelah ada ACC Bupati lalu dikirim keDewan dengan surat pengantar tanggal 9 September 2005 dalam bentuk surat dinas,dengan lampiran Draft PAK untuk dibahas dalam sidang paripurna Dewan ;Bahwa saksi ikut rapat untuk membahas PAK APBD ketika pembahasan dalam rapatKomisi dan paripurna ;Bahwa besarnya dana bankum untuk eksekutif dan legislatif adalah sebesar Rp.700.000.000, ;Bahwa saksi terima usulan dari Kabag hukum pada awal bulan Agustus

Dewan Pengawas.Apabila besarnya plafond diatas wewenang direksi maka diajukan keDewan Pengawas melalui surat yang ditandatangani oleh direksi.Hal 61 dari 229 halaman, Putusan No. 90/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Dengan dasar persetujuan kredit maka kabid kredit menerbitkan suratpemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) kepada pemohon(kantor cabang).Petugas kredit selanjutnya menyiapkan:a. Perjanjian kredit ditanda tangani oleh.1. Pemohon dan suami / istri apabila pemohon adalah perorangan.2.

Berdasarkan data dan informasi yang ada ditambah dengan datayang ada dari peninjauan lapangan maupun wawancara makaanalis kantor cabang membuat laporan hasil analisakreditkemudian disusun dan diajukan ke kantor pusat.Direksi.Apabila besarnya plafond kredit yang diajukan oleh kantor cabang di atasbatas kewenangan kantor cabang maka diajukan ke direksi melaluikepala bidang pemasaran.Dewan Pengawas.Apabila besarnya plafond diatas wewenang direksi maka diajukan keDewan Pengawas melalui surat yang ditandatangani

Selanjut Kadis menanyakan kepada kami tentangpogres fisik pekerjaan dan keuangan yang ada di masingmasing bidangkami agar dipercepat kemajuan di lapangan mengingat akhir tahun sudahdekat, kemudian kami diminta Kadis untuk memaparkannya, itu saja yangdisampaikan, tapi tidak ada Kadis menyampaikan kita ada beban keDewan sebesar Rp. 2.200.000.000, sehingga dibebankan kepadamasingmasing Kabid yakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, KabidPengairan dan Kabid Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa

Pasca itutanggal 17 Maret 2020 karena sesuai pleno dan SK yang kita sampaikan kedewan etik, dan Dewan Etik wajib melaporkan di pleno sebagai bentukpertanggungjawabannya, Akhirnya dewan etik melaporkan di pleno tanggal17 Maret dan semua komisioner hadir termasuk juga Penggugat dan dewanetik melaporkan secara utuh dari proses ke proses termasuk jugamenyampaikan amar putusan dan yang terakhir adalah memberikan duarekomendasi itu.

tahun buku 2003 hingga keadaan vakum ditahun 2004 tidakpernah dilaporkan kondisi koperasi ke Kantor Departemen/Dinas KoperasiKota Bandung ;Bahwa pada saat itu KSU BMW sedang membutuhkan dana untukpengembangan usaha dan Terdakwa menyarankan untuk mengajukanbantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk TA. 2012 ;Bahwa terkait diterima atau tidaknya permohonan pengajuan tersebut itumerupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Bandung ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa proposal keDewan

sesuai dengan yangdilaporkan hanya bertujuan untuk pencairan dana anggaran;Bahwa Walikota Gorontalo hanya menerima dokumen yang disiapkan olehTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan tetap mengajukanpermohonan pencairan anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum, tanpamelakukan evaluasi secara mendalam maupun membentuk tim untukmemeriksa laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang merupakanDinas Teknis terkait dengan pekerjaan ruas jalan;Bahwa sekitar bulan Januari 2016 Kepala Dinas juga melaporkan keDewan

Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam pelaksanaannya harusdilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum ;Bahwa akhirnya surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untukproses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor CabangSurabaya disetujui oleh Direksi dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor Dir/2903tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi keDewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan

pengerjaannya oleh tim pengadaanbarang dan jasa yang bertanggung jawab subdinas masingmasing sesuaibidangnya ;Bahwa setiap tahun selalu dibentuk tim pengadaan barang dan jasa danuntuk tahun 2003 ketua panitia tim pengadaan barang dan jasa adalah144144Siti Kuntjarni selaku Kepala TU Dinas LHPE yang karena jabatannyabiasanya ditunjuk sebagai Ketua tim Pengadaan barang dan jasa ;Bahwa adanya reklamasi berawal adanya surat permintaan darimasyarakat Bawean akan adanya penambahan listrik, setelah dibawa keDewan

Berdasarkan data dan informasi yang ada ditambah dengan data yang adadari peninjauan lapangan maupun wawancara maka analis kantor cabangmembuat laporan hasil analisa kredit kKemudian disusun dan diajukan kekantor pusat.Vv Direksi.Apabila besarnya plafond kredit yang diajukan oleh kantor cabang di atasbatas kewenangan kantor cabang maka diajukan ke direksi melalui kepalabidang pemasaran.v Dewan Pengawas.Apabila besarnya plafond diatas wewenang direksi maka diajukan keDewan Pengawas melalui surat yang

Kepulauan Sula; Bahwa saksi tahu berdasarkan satkernya yaitu Dinas PUyaitu Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadisnya;= Bahwa tahun 2006 pernah Kadis PU mengusulkan anggarankepada saksi dan diteruskan saksi ke Dewan untukdisetujui dalam bentuk pembiayaan untuk pembangunanMesjid Raya; Bahwa setahu saksi biaya untuk Pembangunan Mesjid Rayatersebut setiap tahun dianggarkan tetapi nilainyasaksi lupa; Bahwa saksi kemudian mengakomodir usulan tersebutbersama dengan usulan yang lain dan diteruskan keDewan; Bahwa

mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge), yaitu KIKI BUDIONO, di bawah sumpahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa pada Bulan Mei tahun 2011.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam rangka mencari pekerjaansebagai supir.Bahwa sekitar tahun 2012 saksi Dadang tidak pernah menitipbkan uangkepada saksi .Bahwa saksi tidak pernah menitipkan uang kepada saksi MuhammadDadang Setiawan.Bahwa saksi yang mengantar dan menjemputterdakwa dari Kantor DPRD keDewan

Dir/2903tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi keDewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan diSurabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,.

Ada loyalitas ke Walikota dan ada yang loyalitas ke WakilPutusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.188Walikota.Bahwa kemarin Walikota keceplosan untuk tahun 2014 Rp6 Miliar kedewan akan tetapi Sutiaji (Wakil Walikota) pada saat jagong hajibercerita sejumlah Rp7,5 Miliar ke dewan dan uangnya diambil daripinjaman ke pengusaha yang di Malang dan nanti diganti denganproyek.

pemegangpemegang proyek; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan/tanggapan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah mengikuti rapat yang dipimpin oleh terdakwa maupunoleh Walikota dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS, karena saksimerupakan anggota TAPD, dan selalu mendapat undangan pembahasanKUA dan PPAS sejak awal, baik dalam merangkum usulan dari DinasDinasmaupun ketika menyusun draft KUA dan PPAS sebelum disampaikan keDewan

Dir/2903tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi keDewan Komisaris menyangkut persetujuaan pengadaan tanah dan lahan diSurabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000..Bahwa kemudian tanpa melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham PT.