pada tanggal 1 Oktober 2019, P2 juga adalahpanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS dan pada tanggal 1 Oktober2019.Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Daftar Hadir RUPS dan RUPSLB ke 1,dimana menurut bukti ini) RUPS dan RUPSLB dihadiri oleh semua pemegangsaham.Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2019dan Han Hyeon Suk kepada H.

Rusan Sudjana, SH. yang membuktikan bahwapada RUPS dan RUPSLB tanggal 15 Oktober 2019 tersebut Han Hyeon Sukdihadiri oleh kuasanya H.

hadir dalam RUPS dan RUPSLB tanggal 1 Oktober2019, namun karena ada perbedaan pendapat mengenai laporan keuangan PT.New Castle Abadi Prima dan masih perlu untuk mempelajarinya maka saksikeluar dan minta RUPS ditunda.Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Berita Acara RUPS dan RUPSLB PT.

kedua yang dilangsungkan pada tanggal 15Oktober 2019 sudah memenuhi kuorum kehadiran dan keputusan yang diambilsudah sesuai dengan kuorum yang ditetapbkan dalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P7, P8 dan P9 yaitu suratpanggilan untuk RUPS dan RUPSLB kedua, yang dilangsungkan dengan buktiP10 dan P11 yaitu Risalan RUPS kedua dan Daftar Hadir RUPS kedua, sertabukti termohon T3, bahwa RUPS dan RUPSLB kedua telah dilangsungkanpada tanggal 15 Oktober

New Castle Abadi Prima walaupun dalam suratpanggilan RUPS kedua tersebut telah di agendakan mengenai perubahanAnggaran Dasar Perseroan tersebut;Menimbang, bahwa karena RUPS dan RUPSLB kedua tersebut tidak adamelaksanakan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan, makaketentuan mengenai kuorum yang berlaku adalah sebagaimana yang diaturdalam pasal 86 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang PT. yaitu ....

(d.h.i OJK) jelas bukan merupakan pihak yang memilikihak suara dan mempengaruhi kuorum jumlah pemegang sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)baik pada tanggal 24 Oktober 2019 maupun RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020 karena hal tersebut merupakanmekanisme internal PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No40/2007), faktanya keputusan RUPSLB a quo dilakukan oleh danuntuk

RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020;Tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkanPemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Nasional dengan mataacara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran DasarTergugat II Intervensi; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (ili)persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal TanpaMemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(PMTHMETD) yang menyebabkan Kookmin akan menjadiPemegang Saham Pengendali

Lebih lanjut, biladicermati perintah tertulis pemberian surat kuasa khusus kepada BRI untukmenggunakan hak Penggugat pada RUPSLB, jika dinilai dari segi substansidan dari segi waktu memang terdapat pertentangan, sehigga untuk mengejarkebenaran materil akhirnya OJK dengan cara apapun wajib melarang/tidakmemberi hak kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB.

Memang patutdipahami RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020adalah masa transisi perubahan struktur pada BBKP bahkan sangatmenentukan arah pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam masa transisitersebut terjadi dilema antara keikutsertaan Penggugat pada RUPSLB yangpada saat itu secara defacto masih memiliki saham 11% namun secaradejure hanya 23,4%.

Artinya meskipun objek sengketa ditunda secarakeseluruhan, namun terhadap situasi yang telah berubah dan melibatkanpihak lain melalui mekanisme PUT V/HMETD dan RUPSLB BBPKP sertahasil PMTHMETD telah selesai dilaksanakan dan tidak termasuk bagian daripenilaian keabsahan objek sengketa karena diluar cakupan hukumadministrasi. Dengan demikian hasil PUT V/HMETD, hasil RUPSLB danPMHTHMETD merupakan pengecualian untuk ditunda.

PMStidak sesuai dengan aturan karena hasil RUPS LB yang dituangkan dalam aktaNotaris dalam hal ini Sabria Umar tidak dilibatkan atau tidak di undang untukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PMS; Bahwa saksi pernah diperlihatkan percakapan Penggugat dengan NotarisSabria Umar yang pada pokoknya Notaris Sabria Umar merasa kecewa karenadirinya tidak dilibatkan dalam RUPSLB PT. PMS; Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara PT.

PMS selanjutnya dilakukan RUPSLB tanggal 8 Juni 2020dimana Penggugat diberhentikan secara tetap dan digantikan oleh Tergugat II (P2,TI,TH,TTI,TTIV8), Sehingga terbukti suatu fakta hukum bahwa Penggugat benarmenjabat sebagai Direktur Utama PT.

PMS baikpemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2020,telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ataukah tidak sehingga ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat?

Putra Mekongga Sejahtera dan digantikan olehTergugat II melalui RUPSLB tanggal 8 Juni 2020 tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknyamendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanKomisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 tentang PemberhentianSementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selakuDirektur PT.

PMS, dan oleh karena itu RUPS LB tetap berjalan danmengambil keputusan pada pokoknya menguatkan keputusan pemberhentiansementara Penggugat sebagai Direktur Utama menjadi pemberhentian tetap,sesuai Risalah RUPS LB bukti surat bertanda P2 berupa Surat PemberitahuanHasil RUPSLB tertanggal 11 Juni 2020 dan bukti surat bertanda T.l, T.ll, TT.l,TT.IV9 berupa Risalah RUPS LB PT.

Estimasi nilai pengalihan saham tersebut sesuaidengan CSPA tersebut adalah sebesar Rp&50 miliar.e bahwa dalam undangan RUPSLB yang dipublikasikan di Harian Media IndonesiadanHarian Bisnis Indonesia, tanggal 11 Maret 2004, salah satu agendanya adalahpersetujuan untuk melakukan transaksi pengambilalihan saham/penyertaan sahamdalam PT Adira Dinamika Multi Finance.e bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon, TbkAkta Nomor 35 Tanggal 26 Maret 2004, Notaris Hendra Karyadi, S.H.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk yangberakhir 31 Desember 2004 (Lampiran 2)Halaman 73Akuisisi Adira FinancePada tanggal 8 April 2004, Direksi menandatangani perjanjian pembelian 75% saham AdiraFinance yang telah mendapat persetujuan RUPSLB.

Materi presentasi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang membuktikan bahwa Pemohon Banding memilikimodal sebesar Rp 5,92 triliun dan rasio kecukupan modal (Capital AdequacyRatio/ CAR) sebesar 25,34% per 30 September 2003, yaitu sebelum pelaksanaanakuisisi Adira (Bukti: Lampiran 3).

Risalah RUPSLB PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sesuai Akta No. 35 tanggal 26Maret 2004 yang menyatakan bahwa pemegang saham telah menyetujui akuisisi Adiraoleh Pemohon Banding (Bukti: Lampiran 4);5. Surat Pemohon Banding kepada Bank Indonesia No.

KEP36/PM/2003tanggal 30 September 2003);bahwa lebih lanjut, Keputusan Sirkuler Direksi, Keputusan Sirkuler Rapat DewanKomisaris serta Risalah RUPSLB menyatakan secara jelas bahwa Keputusan Sirkulerdan Risalah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPSLB yangdiselenggarakan secara formal dan telah sesuai pula dengan Pasal 13 Ayat 14 dan Pasal16 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding;2. bahwa Surat Pemohon

Bank Pembangunan Daerah Maluku.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang PenetapanKabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai CalonPemegang Saham BaruPT.Bank Pembangunan Daerah Maluku.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentangPenugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan SaudaraJohanis

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2013.19. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun2013.21. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2013.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Pertanggungjawaban Direksi periode 1 Januari 201531Desember 2015.12.Bahwa, dikarenakan dalam undangan RUPSLB tersebut tidakdisertakan bahanbahan untuk RUPSLB dan juga tidak disebutkansecara jelas tentang perubahan susunan Pengurus PT.

keuangan PT.SPN (Sumber pangan Nusantara), ternyatasebelum pelaksanaan RUPSLB PT.

Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBER PANGANNUSANTARA menyatakan Dengan suara bulat menyatakanmenyetujul, menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun2015 periode 01012015 sampai dengan 31122015;Bahwa, RUPSLB yang demikian jelasjelas telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya pasal pasal 68 butir (1)huruf e dan butir 3 dari UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan menurut pasal 68 butir 2nya, seharusnya /aporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS.Bahwa, dengan demikian tindakan RUPSLB PT.

Bahwa~ demikian pula mengenai alasan ketidak hadiranPenggugat/Pembanding dalam RUPS Luar Biasa karena belummenerima bahanbahan untuk RUPSLB adalah merupakan hal yangtidak berdasar dan mengadaada, sebab sebagaimana terungkap dariemail yang ditulis oleh Penggugat dapat terlinat bahwa pada saat yangbersangkutan menolak untuk hadir dalam RUPSLB berada dalamkeadaan sadar dan tahu akan segala konsekuensi ketidak hadirannya;Halaman 91 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa Penggugat (PT.Dwima Turangga Gunung) pada tanggal 19 April2002 mengadakan RUPSLB dengan Keputusan Rapat yaitu: 5. Memberikan persetujuan kepada Direksi Penggugat untuk menjaminkanHarta Kekayaan Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga.Tbk d/h PT. Bank Niaga.

, serta pihakpihak lainnya (jikadiperlukan);20.Bahwa berdasarkan dan setelah Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 telahdilaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB di Penggugat (PT.Dwima TuranggaGunung) yang merubah Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yaitu :20.1.

Dwima Turangga Gunung), maka akibathukumnya adalah Keputusan RUPSLB Penggugat sesuai AktaKeputusan Rapat No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuatdihadapan Notaris VARINIA,SH yang mengangkat Susunan PengurusPenggugat (PT.

Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat Penggugat(PT.Dwima Turangga Gunung) No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yangdibuat dihadapan Notaris VARINIA,SH, Notaris di Jakarta;25.1.2. Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat No.8 tanggal30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H.Notaris di Bogor yang mengangkat Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill dan Tergugat IX selaku Pengurus Peseroan:25.2.

Bahwa Tergugat IX (Budi Kurniawati Nauli) selaku Pemegang SahamPenggugat telah mengajukan Gugatan terhadap PT.Bank Niaga.Tbk (Incasu Turut Tergugat I) dan PT.Tiga Satu Tiga Dwima (Incasu TurutTergugat Il) yang pada pokoknya Gugatan Tergugat IX adalah untukmembatalkan Keputusan RUPSLB Penggugat yang menyetujuipenjaminan assatasset Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. BankCIMB Niaga.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh dengan verstek;

3. Menetapkan sah terhadap Surat Permohonan RUPSLB PT Garishindo Buana Finance Indonesia yang diajukan Pemohon kepada Direksi Perseroan tertanggal 20 Januari 2023 dan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Februari 2023;

4. Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan

sendiri pemanggilan RUPSLB Perseroan, dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Pembagian saham sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham atas nama Bapak Probosutedjo (Almarhum) di PT.

) Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggalHal. 88 dari 306 hal.

SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurusdan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pemb.

Daerah Maluku Tahun2013;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Hal. 89 dari 306 hal. Put.

Daerah Maluku;1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi MalukuHal. 126 dari 306 hal. Put.

Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 17April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT Bank Pembang.

Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.

RAYMOND MONTERIE pada TURUT TERGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh lIrawan, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya menetapkan perubahan susunan pemegang sahammenjadi sebagai berikut: No Nama Pemegang Jmlh Nominal Persen1.

TRI HERNINIK SUKOWATI 4% JUMLAH TOTAL 100 % 52.Bahwa adapun susunan pengurus perseoan berdasarkan Akta PernyataanPenegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUTTERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2016 adalah:Hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI53.54. Komisaris Utama : Tn. Bambang Irawan Judokusumo; Komisaris : Tn. TB Okkie A. Tirta Monterie; Direktur Utama : Ny.

Maka, GugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak;Bahwa sehubungan dengan tindakan perseroan TURUT TERGUGATdicatatkan ke hadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn., Notaris di Surabayaberdasarkan Akta Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan KembaliKeputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus2016, kemudian perbuatan mana harus telah mendapatkan persetujuanpemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Raymond Monterie meninggal dalam keadaan memelukagama Islam dan telah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, Jawa Timur;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn.

Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) PT. Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaisaat ini berjumlah Rp. 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh saturidu rupiah);5.

., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti (selanjutnya disingkat PT.Johny Surya Sakti) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2014;.

Surya Saktiberdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 21 Agustus 2014 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT. J.

Bukti P6Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Marry Pardede (fotokopi dari fotokopi);Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Drs. Rudolf M. Pardede (fotokopi dari fotokopi);Tambahan Berita Negara RI No. 93 tanggal 20 Nopember1964 Maret 1982 Nomor 24 tentang PIT.

PerusahaanDagang Pardede Trading Coy (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Nomor 5 tanggal 8 Mei 1991 tentang BeritaAcara RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Jhonny SuryaSakti dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH , Notaris di Medan(fotokopi dari fotokopi);Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. J. Surya Sakti dibuatNomor 18 tanggal 11 Agustus 2009 dibuat dihadapanErickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan (fotokopi darifotokopi);Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

SuryaSakti (fotokopi dari fotokopi);Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB). PT. J. Surya Sakti, tanggal 4 Agustus2014 melalui Koran Harian sinar Indonesia Baru.(fotokopi sesuai dengan print out);Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB). PT. Perusahaan Dagang JhonnySurya Sakti Nomor 58. (Sesuai dengan cetakan);Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 2024.b / XIl / 2014 /Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 24Desember 2014.

Lagipula, terhitung sejak perubahan Anggaran Dasar Perseroanyang telah disahkan melalui Surat kKeputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU30960.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Juni2010 tersebut, di atas, tidak pernah ada lagi Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)POPSOLO AN; naan nnn nnn nnn nnn nce cece nce canna ann nn ncaa nanan naa17.Bahwa tibatiba PARA PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa sahammiliknya masingmasing, seolaholah telah dijual

pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB

, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah sahamdicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;Bahwa dengan demikian sejak RUPSLB ditutup dan setelah adanyapencatatan para pemegang saham dalam daftar pemegang saham yaituAdavale Resources Limited dan Adavale Indonesia PTY LTD, maka sejak saatitu Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan di dalam PT.PRIMA PERKASA ABADI melainkan ADAVALE RESOUCES LIMITED

dihadiri oleh Pelapor WONG NGAR namunselesai rapat dan dibuatkan Notulen Pelapor WONG NGAR tidakmau tandatangan karena tidak menyetujui Keputusan rapat,sedangkan pemilik saham lainnya menyetujui keputusan rapat,kemudian hasil RUPSLB ke1, dilaksanakan pada tgl. 24 Mei 2012dengan hasil keputusan RUPSLB para pemegang sahammenyetujui dengan keputusan :a.

Mengangkat AZWAR SIREGAR sebagai Direktur.Setelah Perusahaan tidak operasional sejak tahun 2012,kemudian Terlapor HUSENG CHANDRA (Direktur) pada tanggal27 Agustus 2013 mengundang kembali seluruh pemilik saham dan0 Q08cKomisaris untuk RUPSLB KE2 yang akan dilakukan tanggal 20September 2013 dengan membahas tentang pertanggungjawabanKeuangan PT. Bika Jaya Food tahun 2007 sampai dengan tahun2012 dan pelaksanaan RUPSLB tentang pertanggungjawabanKeuangan PT.

BIKA JAYA FOOD No.15 tanggal 24 Desember 2008;Surat Undangan RUPSLB tanggal 8 Mei 2012;. Notulen RUPSLB tanggal 24 Mei 2012 ;Daftar Hadir RUPSLB tanggal 24 Mei 2012 ;i. Surat Undangan RUPSLB tanggal 3 Agustus 2013;j. Daftar Hadir/Surat Persetujuan RUPSLB tanggal 19 Agustus2013;k. Surat Undangan RUPSLB tanggal 27 Agustus 2013;ro =halaman 51 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Sel. Notulen RUPSLB tanggal 20 September 2013 tentang laporanPertanggungjawaban Keuangan PT.

BIKA JAYA FOOD No. 15 tanggal 24 Desember 2008, diberitanda T Il 26;Foto Copy dari foto copy Surat Undangan RUPSLB tanggal 8 Mei2012, diberitanda T Il 27;Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen RUPSLB tanggal 24 Mei2012, diberitanda T ll 28;Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir RUPSLB tanggal 24Mei 2012, diberitanda T Il 29;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan RUPSLB tanggal3 Agustus 2013, diberi tanda T Il 30;Foto Copy dari foto copy Daftar hadir / Surat Persetujuan RUPSLBtanggal

19 Agustus 2018, diberi tanda T Il 31;Foto Copy dari foto copy Surat Undangan RUPSLB tanggal27Agustus 2013, diberitanda T Il 32;Foto Copy dari foto copy Notulen RUPSLB tanggal 20 September2013 tentang laporan pertanggungjawaban keuangan PT.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN ~ PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGANKETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPSDALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober 2007adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimana pelaksanaanRUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum danperundangan yang berlaku.78.

HAL INISEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER2017 YANG MEMUTUSKAN AGAR SEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3DIKONVERSI MENJADI SAHAM DI TERGUGAT 1.

Oleh karenanya, menurut Tergugat VVIl dengankeadaan tersebut Penggugat tidak dapat dikatakan telah mengalamikerugian yang diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luarBiasa (RUPSLB) PT.

dari Pengacara Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan audit keuanganPerusahaan, karena Terdakwa belum membuat laporan keuangan;Bahwa ketika mau dilakukan RUPSLB, Terdakwa diundang, namun tidakhadir; Bahwa setelah dilakukan RUPSLB dan Terdakwa diberhentikan, yangmengoperasikan Perusahaan PT.

Agro Enerpia Indonesia, sedangkan Terdakwa sudah diberhentikansebagai Direktur Keuangan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Desember 2008;Bahwa kegiatan PT. Agro Enerpia Indonesia adalah bergerak dibidangpertanian, khususnya tanaman Jagung di daerah Buol Sulawesi Tengah;Bahwa jumlah Pegawai/Karyawan PT.

Agro Enerpia Indonesia;Bahwa sebelum RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2008, pernah adakanRUPS pada tanggal 22 Agustus 2008, hasil RUPS antara lain adalahpengalihan Saham milik Saksi sebesar 80% kepada Perusahaan di KoreaSelatan, yaitu EP ENERGY Co, LTD.

Agro Enerpia Indonesia, tetapi baru pengurusan jinPrinsip dan Tjin Lokasi;Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT.

Agro EnerpiaIndonesia; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya RUPS/RUPSLB para Pemegang SahamPT. Agro Enerpia Indonesia; Bahwa Saham milik Terdakwa di PT. Agro Enerpia Indonesia sebanyak 10%; Halaman 35 dari 61 Perkara No.1180/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.Bahwa yang menjadi Direksi PT. Agro Enerpia Indonesia adalah: Presiden Direkturadalah Yoo Gi Nam, Direktur Keuangan: Terdakwa (Kim Ho Yeon), DirekturOperasional: Yan Supit;Bahwa Pemegang Saham di PT.

KdiSikap Penggugat yang menolak menerima surat panggilanrapat tersebut merupakan kesengajaan Supaya Penggugatmemiliki alasan untuk tidak menghadiri RUPSLB yangagendanya meminta pertanggungjawabannya tentangaliran dana dari hasil bisnis BBM, harga sewa alat berat danharga sewa mobil dump truck;Selain itu dengan penolakan tersebut menunjukan bahwaPenggugat tidak memiliki kKehendak untuk menggunakanhaknya dalam membela diri karena itu tidak ada alasanPenggugat menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 24 tidakSah

BAN, panggilan RUPSLB, dan tindakanoprasional perusahan, termasuk Keputusan Dewan KomisarisNo: 01/KOM/SK/2020, dilaksanakan/ditetapkan di kota Kendari;. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Komisaris PTBAN (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan DewanKomisaris Nomor : 01/KOM/SK/2020 tentangPemberhentian Sementara Direktur. DenganKeputusan ini maka sejak tanggal 8 Oktober 2020Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN.

Bahwa RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober2020 dan sejak saat itu juga surat panggilan tersebutdisampaikan di kantor Penggugat namun Penggugat tidakberada di kantornya. Akhirnya surat panggilan tersebutakan dititip melalui salah seorang karyawannya namunditolak dengan alasan dipesan oleh Penggugat agar tidakmenerima surat dari PT. BAN.

Karena semua cara yang telahditempuh gagal, maka satusatunya cara yang dilakukanTergugat adalah menyampaikan surat panggilan rapat dikantor kuasanya yang juga sebagai kuasa hukumPenggugat dalam perkara ini, Surat disampaikan secaralangsung dikantor kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2020,(Empat hari sebelum dilaksSanakannya RUPSLB);Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN. Kdi6.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT.

LiaOctavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupunperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dansaksi Ny.Lia Octavia dalam RUPSLB tersebut telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT.Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.

Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepadaorang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benartersebut yakni Notulen Rapat RUPSLB PT.

dituangkan dalam akta No. 27 ini dimana hasilnyamenyetujui untuk mengukukuhkan pengambilalinan 66 lembar saham, ini kanpengambilalihan terjadi dikukuhkan oleh RUPSLB untuk perseroan, terkaitdengan ini karena kita belum tawarkan, jadi kita baru mengambil alih, nantikita akan membuat RUPS tersendiri untuk menawarkan saham yang sudahdiambil alih oleh perseroan;Bahwa untuk melaksanakan RUPSLB tersebut, Terdakwa mengacu kepadaPasal 86 UUPT bukan Pasal 89 UUPT dan pasal 125 UUPT;Bahwa komposisi sahamnya

Thamrin Banyo serta Lia Octavia,S.Sos selaku anggota rapat;Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta tentang adanya peranserta atau keikutsertaan orang lain selain Terdakwa didalam RUPSLBsebagaimana yang dinyatakan dalam Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2013yakni keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, akan tetapikeikutsertaan kedua orang tersebut sebatas kikutsertaan dalam RUPSLB dankeikutsertaan dalam penandatanganan notulen RUPSLB tersebut, sedangkanpada saat Terdakwa menyuruh

Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT. Cahya Intan Medika;Atau;Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayacq.

Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT.

Anugerah Perkasa Properti tertanggal 12 Januari 2015, yang diterimaHal 16 dari20 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Dpstanggal 29 Januari 2015, yang mana dalam surat tersebut berisikan permohonanPemohon agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Anugerah Perkasa Properti, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dariTermohon selaku Direktur ;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P8, P10 yangbersesuaian dengan bukti surat P7 dan P9a, terungkap fakta bahwa benar olehkarena permohonan Pemohon kepada Direktur/Termohon tidak mendapattanggapan, maka kemudian Pemohon mengirim surat permohonan kembali agardiadakan RUPSLB PT.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enampuluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publikuntuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit kKeuanganperseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enampuluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publikuntuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuanganperseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enampuluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publikuntuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit kKeuanganperseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62% suara sahpara pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaanoleh auditor akuntan public untuk tahun 2007 s/d 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolakKeputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit kKeuangan perseroantahun 2007 s/d 2012;6.

Sunway Kreasi Bestindo yang diangkat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.