Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : stbat sbaat stat saat surat stabat sutaat start strat satat staaf staut
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-12-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 31 Mei 2017 — Pemohon Termohon
14 — 1
  • Hal ini juga diaturdalam Surat alBagqarah ayat 236 dan ayat 241 serta surat AtTholaq ayat :6 dan 7;AlBagarah ayat : 236gus sill cle Gia ebay Aitey 9B Sal ttn Bi 5) Ge staat al Ls eliaill sill 3) Sie CUR Yainda! le Es Casall elie 64S hall Le 5 348Putusan Cerai Talak, nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 13 dari 30Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamumenceraikan istriistri kamu sebelum bercampur dengan mereka dansebelum kamu menentukan maharnya.
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 89 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 2 Juli 2015 — ANDI MUHAMMAD AKRAM Als AKRAM Bin ANDI MADDU
48 — 17
  • Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
224 — 164
  • Legalitas itu harus dalambentuk tertulis karena kita secara khusus dari Negara Hukun (Recht Staat),maka ada Peradlan Administrasi, yang meskipun dalam perkembanganIndonesia bisa dianggap sudah mix dengan Rule of Law atau Comman Lawitu karena Yurusprudensi kita pakai sebagai sumber hokum, tapi inti dariNegara Hukum (Recht Staat), yang dimana NegaraNegara Hukum (RechtStaat) itu adalah Peradilan Administrasi, yangb intinya adalah legalitas,sehingga jika didalam peraturan perundangundangan itu mengatakanpengusulan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Anak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 26 /Pid.Sus/2016/PN Sdw
Tanggal 30 Maret 2016 — - KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG
63 — 19
  • a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 05-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN Mpw
Tanggal 27 September 2016 — HATNI
45 — 22
  • penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan , pemulihan , peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untukmanusia;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN MpwBahwa Menurut Undang Undang Obat Keras ST Nomor 419 tanggal 22Desember 1949 pasal 1 Obat Obat Keras yaitu obat obat yang tidak digunakan untuk keperluan teknik , yang mempunyai kasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang di tetapkan olehsecretaris Van Staat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Farmasi
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg
Tanggal 12 Oktober 2017 — IMAM ADI PRASETYO bin SUYATMAN
79 — 7
  • Pid.Sus.Anak/2017/PN Smghuruf angka 1 disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasiobat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan ordonantie obat keras dalam StaatbladNomor 419 tahun 1949 disebutkan bahwa obatobat keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN BATAM Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 1 April 2019 — Penggugat:
PT KARYA SUMBERER DAYA
Tergugat:
1.PT VETCO GRAY INDONESIA
2.PT BERKAH GUNUNG LOGAM
3.PT BILOGAM
96 — 69
  • THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIALAND/OR SIMILAR ASSETS a quo, ditafsirkan lagi dengan penafsiran lain dengandalil apapun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya, karenapara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah sepakat untuk menundukkandiri pada bentuk penyelesaian sengketa di luar Peradilan Indonesia ;Menimbang, bahwa selain halhal yang telah dipertimbangkan di atas, perlujuga dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum(Recht staat
    ) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (Macht staat)sehingga sebagai bagian dari warga dunia yang beradab dan berdaulat, sudahsepatutnya kita menghormati dan menjunjung tinggi hukum di atas segalakepentingan ;Bahwa Pengadilan Indonesia dalam upaya penegakan hukumnya, patut mawas diriagar terhindar dari pandangan dan stigma negatif bahwa lembaga peradilan telahmencaricari dalih dan mengadaadakan sesuatu alasan guna melegitimasi upayauntuk mengesampingkan kaidahkaidah hukum yang telah diakui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-12-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — 1. ABDUL BASID NASUTION, DKK VS PT. KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL) Wilayah Sumbagut
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 628 K/Pdt.SusPHI/201514.15.16.17.18.19.masuk akal dan diskriminatif tersebut maka tindakan tersebut dapatdikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yangbertentangandengan syaratsyarat dan prosedur Pemutusan HubunganKerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subjective Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus
Putus : 15-09-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 120 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk
Tanggal 15 September 2014 — JERY IRWANSYAH Bin YOPI MONINGKA
28 — 7
  • Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 09-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Sdw
Tanggal 9 Agustus 2016 — - SYUKUR Bin MERING ANYEQ (Terdakwa I) - JURIANSYAH MERING Bin MERING ANYEQ (Terdakwa II) - JARKASIQ Bin MERING ANYEQ (terdakwa III)
42 — 9
  • aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 14-09-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 215_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_26102011_PENIPUAN.rtf
Tanggal 26 Oktober 2011 — H. AGUS SUWONDO
80 — 11
  • pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum = serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 18-07-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA Soreang Nomor 4587/Pdt.G/2019/PA.Sor
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 40
  • Bahwa Indonesianegara hukum ( recht staat) ada dalam UUD 1945 pada bab penjelasan,dan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen Ill, termasuk perundangandibawahnya menginduk kepada UUD 1945, termasuk UndangUndangtentang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 Jo Kompilasi Hukum Islam,juga Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang didalam nyamengatur tentang pembatalan pernikahan.Bahwa pembatalan pernikahan merupakan tindakan pengadilan yangberupa putusan yang menyatakan PERKAWINAN yang sudah dilakukandinyatakan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-08-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 101/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 September 2012 — R. SABARNO vs KEPALA DESA BANJARARUM
63 — 17
  • Bahwa Sesuai dengan asas negara hukum (recht staat), maka semua tindakan hukum(recht handelingen) dan atau tindakan faktual (feitelijkehandelingen) ...............9handelingen) Pejabat / Badan administrasi pemerintahan, baik yang menyangkutkewenangan, substansi maupun prosedur harus berdasarkan pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan sas asasumum pemerintahan yang baik (AAUPB).
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 20-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 111/PDT/2016/PT-MDN
WILDAN SIMBOLON, DKK.
44 — 18
  • Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagaiTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona KecamatanPangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari BOEKOERADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan NamaKampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708No.781, STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 20136. Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 07-08-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 PK / Pdt / 2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — OMAR BENO AMBARITA vs KRISMAN SIALLAGAN, Dkk
139 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Doehe alias Sipaoek HundulanAmbarita,Nomor:14, Landchap: Ambarita, Staat Onder 1249, Registeren 11g:VII351, in casu kutipan buku raja bius samosir tersebut tidak pernah dibatalkanoleh pengadilan mana pun sampai dengan saat ini;Bahwa hukum adat Batak tetah diakui sebagai teori Amu hukumsebagaimana telah diterbitkan di dalam Bijdrage Tot De Kennis Van DeStamverwantschap, De In Heemseche Rechtsgemeen Schappen En HetGrondenrecht Der TobaEn Dairibataks Leiden De Adatrechtstichting, YPES.W.K.H.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 06-09-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2016 — - SURYA SATRIA (PENGGUGAT) - Pimpinan dan Pemilik PT. Mandala Multi Finance (TERGUGAT)
49 — 25
  • Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang orangyang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada UndangUndangyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-09-2012 — Upload : 14-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2012
Tanggal 19 September 2012 — PEMERINTAH NEGERI SALEMAN VS MASYARAKAT NEGERI HORALE
95 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Masjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Masjid, besi pagar Masjid, 60 staat
Pengadilan PN MARISA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 05-02-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN MARISA Nomor 5/PID.B/2015/PN.MAR
Tanggal 23 April 2015 — PIDANA - ADHAN ABAS alias MOWANI alias NANI
70 — 25
  • melihat kejadian tersebut ;Bahwa awainya Danial Monoarfa datang kepada saksi dan menceritakan bahwaterdakwa datang berobat kepadanya dan meminta dimandikan agar disayangOleh polisi ;Bahwa awalinya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;Bahwa setelah mendengar cerita dari Danial Monoarfa kemudian saksiMenyampaikan kepada keluarga terdakwa apa yang diceritakan oleh Daniali Monoarfa kepada saksi ; batons San 4 J ech i hevads hehe lerdskurs hareria cua barwayang ielauiran per iaiina staat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 214/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 29 Juni 2015 — ARISANDI Als.SANDI Bin SAIRIN
42 — 10
  • Putusan No.214/Pid.Sus/2015/PN.JmbMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — AGUS SUPRAPTO Als AGUS Bin SUDARNO
20 — 14
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat