Ditemukan 5553 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-11-2008 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 127/Pid.B/2008/PN.PSR. Tanggal 11 Nopember 2008 — MUHAMMAD SUKIDI bin SAMIN
36 — 8
36 — 8
aed93759c664758f3b589caa9f 6ce5b8FF0066988dfa28 a2 90calacdb4 93d979b0026e2ddbcd880eac40e57F1048fc69 6da74d5b4add14e57cd8 flbd3aa923af3deaf561ccl1f43d40ce9816170f971d044e7ae7d013ce7b1l faf0c44bal5c192da4d3e75632da931b6Fffe35ec71e95149ele78 67 f3ac2F2483 00feec36d0 Jeb8ebc fa8 35 6af6c9a7956f6ca72b7083 68e41523b8cl1e8 Vic2a2b6f1040d334176ad6F2268 80338 3b5ce0e707 1lec74F5a0 63 468 725c3037d74f2ae73b0b161F867a7e553ea7750e966715b4798 7ce3e545e 5afdde33d3 f0a8afbc 45 6d6db 52dd5eea 4693cbc443214f4e4fd7 8a5b2b4 996
Putus : 30-07-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2011 K/PID.SUS/2019 Tanggal 30 Juli 2019 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, S.H., M.H
221 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2011 K/PID.SUS/2019987.988.989.990.991.992.993.994.995:996.Asli 1 (satu) lembar SP2D SKPD Badan Penanaman Modal KotaBatam Nomor 07771/SP2D/LS/IX/2010 Tanggal 3 September 2010dengan jumlah Rp23.250.000,00;Asli 1 (satu) lembar SP2D SKPD Badan Perencanaan danPembangunan Kota Batam Nomor 07774/SP2D/LS/IX/2010Tanggal 3 September 2010 dengan jumlah Rp23.500.000,00;Asli 1 (satu) lembar SP2D SKPD Badan Pengendalian DampakLingkungan Kota Batam Nomor 07768/SP2D/LS/IX/2010 Tanggal 3September 2010 dengan
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
59 — 18
59 — 18
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 9 Januari 2019 — Budi Winata
146 — 102
146 — 102
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 — Sugeng, S.Sos., M.Si Bin Warsotikno
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang ditujukankepada Bupati/Wagub/Sekda OKU perihal Bantuan BiayaPerbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah);996. 1 (satu) lembar asli Surat dari Sdr.
Register : 08-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SOEMARLIN HALOMOAN RITONGA.,SH.,MH
Terdakwa:
SUHARTO L. Dg.MATUTU Alias SUHARTO Dg. MATUTU
75 — 26
SOEMARLIN HALOMOAN RITONGA.,SH.,MH
Terdakwa:
SUHARTO L. Dg.MATUTU Alias SUHARTO Dg. MATUTU
75 — 26
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Register : 04-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
187 — 60
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
187 — 60
arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusanNomor 996
Register : 03-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
GUSRIN
142 — 58
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
GUSRIN
142 — 58
KdiMenimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiilsebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dengan alasanalasan sebagai berikut:1.
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
M E L A W A N :
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
617 — 487
617 — 487
Putusan MK No. 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakannuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkanPutusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No.1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankandan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindakpidana korupsi pasca Putusan MK No. 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006
Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA Tanggal 6 Juni 2012 — SUKARDI BIN M. AMIN
55 — 15
55 — 15
2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tersebut telah dianulir oleh MahkamahKonstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukummateriil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran ataukonsep melawan hukum formil;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan MahkamahKonstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996
Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 03/TIPIKOR/2013/PT.PLG. Tanggal 3 Juli 2013 — Ir. SYAMSIR DJALIB Bin DJALIB
BANDARISA
74 — 37
74 — 37
A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang di tujukankepada Bupati / Wagup/ Sekda OKU perihal Bantuan BiayaPerbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah).996 1 (satu) lembar Asli Surat dari Sdr.
Register : 30-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 5 Agustus 2014 — ROYA .S.Sos Bin OLIH
86 — 18
86 — 18
hukum materiil tersebut telah dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud denganmelawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepublik Indonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuangdalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
66 — 12
66 — 12
.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang NomorHalaman 133 dari 191 Putusan Nomor : 12/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk.20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangandengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No.996
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
143 — 52
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
143 — 52
artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya dalambeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Register : 20-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
107 — 42
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
107 — 42
PO No. 5122PO18000036,tertanggal 5 Januari 2018 Invoice No. 3230051427, tertanggal18 Januari 2018, beserta Faktur Pajak EIR, tertanggal 5 Februari 2018 DO No. 2230041878, tertanggal 18Januari 2018 RN, tertanggal 18 Januari 2018(Bukti P995) 996. PO No. 5122PO18000084,tertanggal 11 Januari 2018 Invoice No. 3230051428 , tertanggal18 Januari 2018 , beserta Faktur Pajak EIR, tertanggal 5 Februari 2018 DO No. 2230041879, tertanggal 18Januari 2018 RN, tertanggal 18 Januari 2018(Bukti P996) 997.
Putus : 06-10-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 — 1. YENI R. HARAHAP,, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, , DKK
328 — 2920 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 2920 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUYATNO, 996. BAMBANG IRAWAN, 997. SUWARNO, 998. SRIYONO ALI MARTO, 999. H. RACHMAN ARIFIN tersebut;
Suyatno), merupakan mantan Pekerja PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 01Agustus 1977 dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)karena memasuki usia pensiun normal (56 tahun) mulai tanggal berhentibekerja 30 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan NOKEP 138DIR/SDM/03/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan masa kerja 32,66tahun;Bahwa Penggugat 996 (Bambang Irawan), merupakan mantan PekerjaPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 10Februari
H.SUYATNO, 996. BAMBANG IRAWAN, 997. SUWARNO, 998. SRIYONO ALIMARTO, 999. H. RACHMAN ARIFIN tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 oleh Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 9 September 2015 — KADIR bin DULAH
389 — 266
389 — 266
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UndangHalaman167dari189Putusan No. 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 15-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1204/Pdt.G/2014/PA.Dmk. Tanggal 7 Januari 2015 — PEMOHON melawan TERMOHON
19 — 2
19 — 2
langOlangfe1057langnp0insrsid5648260par pard ltrparql1i0ri0 widctlparwrapde fault aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid5648260 rtlchfcsl af0O ltrchfcs0insrsid5587886charrsid5 648260par *themedata504b030414000600080000002100828abc13fa0000001c020000130000005b436f6e74 65674554797065735d2e78 6d6cac9 1lcb6ac3301045f7 85 fe8 3d0b6d872ba28a5d8cea249777d2cd20 18 e4b12d6a8F84340 9c 9dF77ech850ba08 2d74231062ce9976 55ae8 fe3.a00eC1893F354e9555e688564 7de3a8ab 4 foee2 9bbd72a3150038327acf40993 5ed7d757e5ee1 4302999a65 4e 996
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Nelly Apriani, SE
127 — 66
127 — 66
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 13-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 2 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
329 — 225
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
329 — 225
Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahHalaman 150 dari 171 halaman, Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2021/PN kdibertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor 996