SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul AsasasasHukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbit AhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak olehBPK Gunung Mulia halaman 387388.Menimbang bahwa, dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.1.

dan memutus perkaratindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yangmelakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam hal perbarengan

mempunyai peran dan andil dalam kelancaran aksinya.Dimana satu dengan yang lainnya merupakan satu komplotan dan tidakterpisahkan, apakah sebagai orang yang menyuruh, orang yang disuruhataupun turut melakukan, maka mereka itu sebagai Pelaku Delik ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwadipersidangan yang saling persesuain, dengan perbuatan Terdakwa;Ad. 4 Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutMenimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan

strong>MENGADILI

1.Menyatakan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.Membebaskan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap dari dakwaan primair tersebut;

3.Menyatakan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan

., tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara perbarengan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa I Putu Gede Angga Widya Sara, S. Km., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;4.

Septembertahun 2014 atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Poso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yangdilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,dalam hal perbarengan

Palangga Kabupaten Gowadandi Balinappang DesaBontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaktidaknya pada dilakukan di tempattempat lain yang berdasarkan Pasal 5jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana,melakukan perbarengan

RAJABMenimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan pertimbanganhukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur perbarengan perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatanTerdakwa .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaseluruh unsur dalam dakwaan Kesatu subsidair telah terbukti atasperbuatan Terdakwa .Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsurunsur pasalsebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar

Penyusunan surat Dakwaan yang berupa tindakpidana yang bersitat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari sa tuaturan pidana yang terlanggar atau eendaadshe samenloop). harushatihatimembedakannya dengan perumusan Dakwaan yang bersitat "perbuatan berlanjut"atau vorgezet tehandeling maupun peristiwa pidana yang bersitat concursus realisatau perbarengan perbuatan (meerdaadsche samenloop).Perumusan surat Dakwaanyang tidak jelas menggambarkan kualitas keiku ertaan Terdakwa dalam tindak

terpenuhi ;Ad.6 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakanbahwa :dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yangdiancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah Pasal yang mengaturtentang tindak pidana perbarengan

beberapa perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sebagaimana dalam literatur hukumpidana dikenal dengan perbarengan perbuatan (cocursus realis atau meerdaadsesamenloop) yang diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 KUHP.

AdamiChazawi, S.H., menyebutkan pengertian perbarengan ini berdasarkan penafsiransistematis sebagaimana rumusan dalam ayat 1 pasal 65 dan Pasal 66 KUHPadalah beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan....Perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan yang memenuhi seluruh syarat darisuatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undangundang, atau secarasingkat adalah tindak pidana dimana masingmasing tindak pidana

Penyusunan surat Dakwaan yang berupa tindakpidana yang bersitat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari sa tuaturan pidana yang terlanggar atau eendaadshe samenloop). harus hatihatimembedakannya dengan perumusan Dakwaan yang bersitat "perbuatan berlanjut"atau vorgezet tehandeling maupun peristiwa pidana yang bersitat concursus realisatau perbarengan perbuatan (meerdaadsche samenloop).Perumusan surat Dakwaanyang tidak jelas menggambarkan kualitas keiku ertaan Terdakwa dalam tindak

., M.Si. terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiperbuatan perbarengan ;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSAK YALUWO,SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;Menghukum Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uangpengganti sebesar

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan,sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaiperbuatan perbarengan

Buyung terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsisecara bersamasama dan perbarengan beberapa perbuatan sebagaimanadalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1)huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak

Pasal 65 ayat (1) KUHP, melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan (perbarengan).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

Buyungdiajukan di depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama dan perbarengan beberapa perbuatan dengan saksiAgusman Sinaga (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk pengurusanperolehan DAK APBNP T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBNT.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek KanopanKabupaten Labuhanbatu Utara agar disetujui oleh Kementerian Keuangan RI danKementerian Kesehatan RI;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut

Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan (perbarengan beberapa perbuatan);Menimbang, bahwa tindakan melakukan beberapa perbuatan yangdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur padaPasal 65 KUHP dikenal sebagai gabungan dalam beberapa perbuatan(meerdaadse samenloop/ concursus realis).

Buyung bersamasama saksi Agusman Sinaga telah melakukanperbuatan secara bersamasama dan perbarengan beberapa perbuatanmemberi sesuatu yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap denganuraian sebagai berikut :a Pemberian uang sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksiPuji Suhartono untuk pengurusan DAK APBN T.A. 2018 BidangKesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek KanopanKabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Kesehatan RI denganrincian sebagai

Bahwa dari segi formalitas gugatan Penggugat konstruksi gugatanPenggugat merupakan Perbarengan (Samenloop van vorderingen) karenaberdasarkan fakta terungkap adanya aspek Tata Usaha Negara di atas tanahbersertifikat Hak Milik Nomor 1810/Labuan Bajo/2009 dan surat ukur Nomor:123/Labuan Bajo/2009 dengan luas: 3365 M2 atas nama CHRISANTI RETTYRETNAWATI.Hal ini dilihat dari posita Penggugat pada butir 14 tanoa nomor halaman padaakhir kalimat yang menyatakan dengan demikian apapun bentuk transaksi,Peralihan

MamAd.5.Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;Menimbang, bahwa pasal 65 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidanamenyebutkan: dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanyang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP ini bisaditerapkan kepada Terdakwa?

SIANTURI dalam bukunyaASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA,Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 396 yang menyebutkan bahwadikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing meruapakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakanberlanjut.

Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah :1) Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan darisatu kehendak jahat (one criminal intention);2) Delikdelik yang terjadi itu sejenis; dan3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam perkara inibahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan Saksi Ir.

mengenai batasan waktu yang tidak lama,apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan Arrest HogeRaad No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukumyang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satudengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidaktunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP,melainkan harus dianggap sebagai perbarengan

Aditya Bisma Hutama, menurut Majelis Hakim bukan merupakanpemberatan dari tindak pidana tetapi merupakan perbarengan tindakpidana karena perkara yang telah di putus oleh Pengadilan MiliterYogyakarta adalah merupakan satu kejadian dengan tindak pidana ini.Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam penahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menimbang : Bahwa

Tidak terdapat unsur perbarengan dengan niat yang sama antaraterdakwa dengan Asmiyadi selaku kabag Tapem.Terhadap pledoi tersebut majelis pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa hadirpada pertemuan di kantor kelurahan Bandarsah yang pada pokoknyamenyampaikan kepada masyarakat yang tanahnya dipergunakan untukHal 175 dari 186 Pts. No.1/Pid.SusTPK/2015/PN.

Batola atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Marabahan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun penghapusan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang

di tempat lain dimana berdasarkanketentuan pasal 84 (2) KUHAP Pengaditan Negeri Kedirimempunyai wewenang untuk mengadiii perkara ini para terdakwa sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara metawanhukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan