• hakhak lainnya;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai pada angka 1sampai dengan angka 6 di atas, maka sangat berdasar hukum bagiPenggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan PHK batal demi hukum danmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali padaposisi dan jabatan semula dan membayar upah Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya;Tergugat Rekonvensi Wajib Mengikutsertakan Dan Membayar luran JaminanSosial Nasional (BPJS

  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)1.Bahwa oleh karena PHK batal demi hukum maka hubungan kerja antaraTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi demi hukum belumterputus;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 danPasal

  Nomor 306 K/Pdt.SusPHI/2016mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi dalam program Jaminan SosialNasional;Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajiob membayar iuran jaminansosial nasional melalui kantor BPJS Kesehatan dan kantor BPJSKetenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminankematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminanhari tua;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai di atas, PenggugatRekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

  seratus tiga puluhdelapan ribu rupiah);Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.25.345.000, (dua puluh lima juta tigaratus empat puluh lima ribu rupiah)Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah pada setiaptanggal pembayaran upah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima oleh PenggugatRekonvensi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iuran Jaminan SosialNasional melalui kantor BPJS

  Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untukPenggugat Rekonvensi sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah melanggar Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) yang besarnya ditetaopkan sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensilalai tidak mempekerjakan Penggugat Rekonvensi sejak putusan

• Sehubungan dengan hak dan kompensasi Pihak Pertama yang diperoleh dariPihak ketiga dalam hal ini Dana Pensiun Astra (DPA) dan BPJS Ketenagakerjaandapat dilakukan pengurusan secara mandiri oleh Pihak Kedua denganberkordinasi dengan Pihak Pertama.4.

• Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris inibertujuan untuk Pengambilan uang BPJS Ketenagakerjaan a/n Nasir binMisan kepentingan hukum lainnya;8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Rangkasbitung segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

• Fotokopi Kartu BPJS Nomor tanggal 2 April 2014 atas nama JohanKiyat dan fotokopi Kartu BPUS Nomor 0001253975218 tanggal 2 April2014 atas nama Isung Badul yang dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.3.;4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor tanggal 26 Maret2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binusan, Kecamatan,Kabupaten Nunukan.

• Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerjasebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp. 1.000.000,perbulan, Penggugat memiliki tanggungan satu orang anak, Penggugatmemiliki BPJS serta memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yangdikeluarkan oleh Kantor Lurah Aur Kuning pada tanggal 7 April 2017;2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, olehkarena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cumacuma(prodeo);3.

• Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Idan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetapakan meneruskan perkaranya;Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkanalat bukti surat berupa :1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, danbukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh HakimKetua diberi kode (P.1);2 Fotokopi Surat BPJS

• Julianto bin Jansen Marpaung berupa Penarikan uang BPJS Ketengakerjaan atas nama Julianto dengan Kartu Peserta Nomor : 3174 1002 0779 0009 23060532662;

• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

• Purnamasari binti Lamase) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Asyhila Ardha binti Andri yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014 dan Aisyah Aila Ardha binti Andri yang lahir pada tanggal 23 Maret 2016;

• Menyatakan Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama Asyhila Ardha binti Andri dan Aisyah Aila Ardha binti Andri untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, namun tidak terbatas pada tindakan-tidakan hukum di kantor BPJS

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

  1. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Anna Priana binti Endang Mukodis) sebagai wali dari anak anak tersebut yang bernama (Muhamad Aska Septianto bin Joko Hindarto dan Adinira Mohammad Sadewa bin Joko Hindarto) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mencairkan Dana Jaminan Kematian di BPJS Ketenagarkerjaan atas nama Joko Hindarto bin Sutjipto dan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
  2. Memberikan

• Firman;

• 4 (empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-undang Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;
• 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
• 5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;

Terlampir dalam berkas perkara;

8.

Firman;4 (empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;1 (Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan lampiran;Terlampir dalam berkas perkara;.

SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD), Rekomendasi Kepesertaan BPJSKetenagakerjaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi, Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil, dan Berita AcaraLacak Balak:Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidanganmengajukan bukti surat berupa: Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin UndangUndang Gangguan (HO), TandaDaftar Perusahaan Perorangan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),Rekomendasi Kepesertaan BPJS

Firman;(empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;1 (Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2021/PN Mam5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta

Firman;(empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;1 (Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;5(lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;Terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan

Firman;Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2021/PN Mam 4 (empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah; 1(Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;Terlampir dalam berkas perkara;8.

• Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon posita angka 10(sepuluh) tentang jumlah pemberian uang kepada Termohon adalahsangat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Termohon dan anaknya.Bahwa untuk kebutuhan anaknya saja dalam tiap bulannya adalahdengan rincian sebagai berikut := Susu Nutrilon Rp. 158.000, X 6 =Rp. 948.000,= Susu Nutrinidrin Rp. 185.000, X 10 = Rp. 1.850.000,= Imunisasi = Rp. 1.200.000,* Sekolah =Rp. 500.000,= Popok (pempers) =Rp. 500.000,= BPJS = Rp. 80.000, Makan + =Rp. 500.000,Hal 9

  No 0250/Pdt.G/2020/PA.kItsetiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi padasetiap tanggal 2 (dua) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, terhitung sejak bulan pertama setelah terbit putusan perkara aquo sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) dengan rinciansebagai berikut : Susu Nutrilon Rp. 158.000, X 6 =Rp. 948.000,= Susu Nutrinidrin Rp. 185.000, X 10 = Rp. 1.850.000,= Imunisasi = Rp. 1.200.000,= Sekolah =Rp. 500.000,= Popok (pempers) =Rp. 500.000,= BPJS = Rp. 80.000

  No 0250/Pdt.G/2020/PA.kItPemohon membuat asuransi kesehatan untuk anak yang setiapbulan dikenakan premi sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) yang kemudian patut Termohon pertanyakan mengapaasuransi tersebut baru dibuat bulan Juni 2020 sementara sejakbulan Agustus 2019 BPJS kesehatan untuk anaknya dan Termohonsaja tidak pernah dibayarkan? Apakah ini hanya bentuk kamuflaseagar seolaholah Pemohon peduli terhadap anaknya?.DALAM REKONPENSI :1.

  No 0250/Pdt.G/2020/PA.kIt Susu Nutrilon Rp. 158.000,x6 =Rp. 948.000, = Susu Nutrinidrin Rp. 185.000, x 10 = Rp. 1.850.000,= Imunisasi = Rp. 1.200.000,* Sekolah =Rp. 500.000,= Popok (pempers) =Rp. 500.000, BPJS =Rp. 80.000,* Makan =Rp. 500.000,+JUMIAN oo. ccee cece eeeeceeeeeeeesae ees Rp. 5.578.000,(lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)7.

  Pilar Lakeswara Ahza Wibawa yangdikeluarkan oleh rumah sakit JIH tanggal 08 Desember, yang bermeteralcukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);Fotokopi perjanjian kerja, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti T.8);Fotokopi percakapan via, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti T.9);Fotokopi Print out BPJS, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti T.10);Fotokopi buku Informasi Pasien Anak, yang bermeterai cukup dan telahsesuai dengan

• Fotokopi saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan No.Peserta97C00051634 atas nama Yurnalis, tanggal 25 September 2018, sesuai denganprint outnya yang selanjutnya diberi tanda dengan P2.1;. Fotokopi saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan No.Peserta02C00053531 atas nama Sri Mulyanto, tahun 2018, sesuai dengan print outnyayang selanjutnya diberi tanda dengan P2.2;.

  Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti P.2.1 yaitu saldo jaminanhari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan no.Peserta 97C00051634 atas namaYurnalis / Penggugat Konvensi I, tanggal 25 September 2018 yang menerangkanbahwa upah Penggugat Konvensi yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaanadalah sejumlah Rp. 3.278,960, dan saksi Penggugat Konvensi yang bernamaWaluyo dan Ishaq menerangkan bahwa gaji Penggugat Konvensi sebesar Rp.3.200.000 rupiah, sedangkan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan tentangupah

  Penggugat Konvensi II juga mengajukan buktiP.2.2 yaitu saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan no.Peserta02C00053531 atas nama Sri Mulyanto / Penggugat Konvensi II, tanggal 15 Oktober2018 yang menerangkan bahwa upah Penggugat Konvensi II yang dilaporkan keBPJS Ketenagakerjaan adalah sejumlah Rp. 3.018.100, dan saksi PenggugatKonvensi Il Waluyo dan Ishaq menerangkan bahwa gaji Penggugat Konvensi IIsebesar Rp. 3.018.000 rupiah, sedangkan Tergugat Konvensi tidak dapatmembuktikan tentang upah

• 01.00 WIB di Jalan Simpang B80 Desa TelangKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan korbannyaadalah Jimmy Osmon dan PT Kalidare Prima Mandiri;Bahwa Saksi, Terdakwa dan Hengki Prandika telah mengambil 1 (satu)unit mobil dump truck Nomor Polisi BA 9208 VU warna hijau muda milik PTKalidare Prima Mandiri dan 1 (satu) handphone merk Samsung warnaputin, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah SIMB2 Umum, 1 (Satu) buah KTP, 1 (Satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buahKartu BPJS

  pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang B80 Desa TelangKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan korbannyaadalah Jimmy Osmon dan PT Kalidare Prima Mandiri;Bahwa Saksi, Terdakwa dan Yogie Shaputra telah mengambil 1 (Satu) unitmobil dump truck Nomor Polisi BA 9208 VU warna hijau muda milik PTKalidare Prima Mandiri dan 1 (satu) handphone merk Samsung warnaputin, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah SIMB2 Umum, 1 (Satu) buah KTP, 1 (Satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buahKartu BPJS

  WIB di Jalan Simpang B80 Desa TelangKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan korbannyaadalah Jimmy Osmon dan PT Kalidare Prima Mandiri;Bahwa Terdakwa, Hengki Prandika dan Yogie Shaputra telah mengambil 1(satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BA 9208 VU warna hijau mudamilik PT Kalidare Prima Mandiri dan 1 (satu) handphone merk Samsungwarna putih, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu)buah SIM B2 Umum, 1 (Satu) buah KTP, 1 (Satu) buah ATM BCA dan 1(satu) buah Kartu BPJS

• P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (Kurniawati Binti Totok Sudarto) sebagai wali dari anak yang bernama:
     1. Guntur Mahesa bin Jius Wahyudi,umur 16 tahun 9 bulan;
     2. Sakila Agustin Ramadani binti Jius Wahyudi, usia 14 tahun 1 bulan;
     3. Kenzo Ardana Abiyasa bin Jius Wahyudi, umur 5 tahun 2 bulan;
  3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut untuk menerima pencairan BPJS

• almarhum Suwarno, S.H bin Priyo Hani Sastro telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2021;

• Ahli waris dari almarhum Suwarno, S.H Bin Priyo Hani Sastro adalah :
• Bagus Suwarno Putra,S.H Bin Suwarno ;
• Mitra Suwarno Putri Binti Suwarno;
  1. Penetapan Ahli Waris ini hanya untuk mengurus Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan hari tua almarhum Suwarno, S.H Bin Priyo Hani Sastro yang berada di Kantor BPJS

• strong>)sebagai wali dari anak yang bernama Firsta Fadhleya Widjaya Sasongkobinti Ragil Sasongko, Perempuan, lahir 27 Juli 2012, Nuril Virdha Yunia Ramadhani Sasongkobinti Ragil Sasongko, Perempuan, lahir 29 Juni 2014 dan Kinanthi Hidayah Yulianti binti Ragil Sasongko, Perempuan, lahir 04 Juli 2021;

• Menetapkan penetapan perwalian anak ini digunakan untuk Pengambilan Asuransi BPJS

• tidak mengetahui sebab Pemohonbertengkar dengan Termohon dan saksi hanya mengetahui dariketerangan Pemohon bahwa Termohon terlalu cemburu kepadaPemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuansatu kerja dengan Pemohon ;O Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarketika Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;O Bahwa setahu saksi antara Pemohon denganTermohon sekarang telah berpisah ranjang semenjak 2 (dua) bulanyang lalu;O Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaaitukang parkir di BPJS

  Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga di Kota Batam;O Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohondengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;O Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon sampai sekarang masih harmonis dan tidak ada terjadiperselisinan dan pertengkaran;O Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohonbahwa semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini ada perselisihan danpertengkaran dan sekarang telah berpisah ranjang;O Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaitukang parkir di BPJS

  Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.O Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohondengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;O Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon sampai sekarang masih harmonis dan tidak ada terjadiperselisinan dan pertengkaran;O Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohonbahwa semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini ada perselisihan danpertengkaran dan sekarang telah berpisah ranjang;O Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaitukang parkir di BPJS Batam;O Bahwa setahu

• anak dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan benar nafkah anakadalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku ayah, namun Tergugatrekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kecuali sanggup memenuhinya sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan; Bahwa tentang biaya Penggugat rekonvensi melahirkan anak Tergugat rekonvensitidak sanggup, karena biaya Penggugat rekonvensi melahirkan anak diPUSKESMAS tersebut menggunakan Kartu BPJS

  masingmasingnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta limaHal 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.AGMratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atastuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan kecuali sanggupmemberikan biaya pembelian perlengkapan bayi sebesar Rp 500.000,00 (limartatus ribu rupiah), dan tidak menyanggupi biaya melahirkan dengan alasanPenggugat rekonvensi melahirkan di PUSKESMAS tanpa dipungut biaya karenamenggunakan fasilitas kartu BPJS

  ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam hal ini Majelisberpendapat dari pemeriksaan perkara ini tidak terbukti Penggugat rekonvensi saatmelahirkan anak di PUSKESMAS menggunakan fasilitas kartu BPJS sehinggatidak dipungut biaya, dan begitu juga atas keterangan saksi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi yangmenyatakan Termohon melahirkan anak di PUSKESMAS dengan biaya persalinanditambah dengan membeli peralatan bayi sebesar Rp 3.000.000,00

  (tiga juta rupiah)yangn didapat Termohon dan usaha saksi dengan jalan meminjam kepada orang lain(Feni);Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidakterbukti Penggugat rekonvensi tanpa dipungut biaya karena menggunakan fasilitaskartu BPJS, oleh karenanya kepada Tergugat rekonvensi tetap dihukum untukmembayar kepada Penggugat rekonvensi, biaya Penggugat rekonvensi melahirkandan biaya pembelian perlengkapan bayi dari anak yang bernama Ibrahim bin Jumadi,masingmasing sebesar Rp 1.500.000,00

• PENGGUGAT NO TAHUN UMK KOTA MEDAN REALISASI THR KEKURANGAN THR1 2002 464.000 405.000 59.0002 2003 505.000 475.000 30.0003 2006 937.000 710.000 40.0004 2007 600.000 773.000 45.0005 2008 750.000 840.000 78.0006 2009 820.000 970.000 50.0007 2010 918.000 970.000 130.0008 2011 1.020.000 970.000 227.0009 2012 1.100.000 970.000 315.00010 2013 1.197.000 1.165.000 295.00011 2014 1.285.000 1.165.000 686.000TOTAL 1.955.000 tidak memperoleh BPJS Ketenagakerjaan (d/hJamsostek) sejak bekerja di Toko Mini Market

  Penggugat adalahbenar sebagai karyawan Toko Mini Market;Bahwa Saksi Anni Elfrida menerangkan bahwa Penggugat adalahbukan sebagai karyawan buruh harian lepas Toko Mini Market;Halaman 19dari 31Putusan Nomor 368/Pdt.SusP HI/2020/PN MdnBahwa Saksi Anni Elfrida menerangkan bahwa Upah saksi danPenggugat ang diterima dari Tergugat di Toko Mini Market selaludibawah UMR dan tidak cukup untuk menutup biaya operasional kerja;Bahwa Saksi Anni Elfrida menerangkan bahwa mereka tidak pernah diikut sertakan dalam BPJS

  menerangkan bahwa Pemilik sekaligusPenanggungjawab Toko Mini Market adalah Tergugat (Asman);Saksi Theresia Sinaga menerangkan bahwa tidak pernah adaperalihan kepemilikan/ penanggungjawab Toko Mini Market sejak saksibekerja di Toko Mini Market;Saksi Theresia Sinaga menerangkan bahwa Upah saksi danPenggugat yang diterima dari Tergugat di Toko Mini Market selaludibawah UMR dan tidak cukup untuk menutup biaya operasional kerja;Saksi Theresia Sinaga menerangkan bahwa mereka tidak pernah diikutsertakan dalam BPJS

  PENGGUGAT tidak memperoleh BPJS Ketenagakerjaan (d/hJamsostek) sejak bekerja di Toko Mini Market.4. Bahwa selain tidak menerima hakhak normatif, Tergugat juga seringdimarahi dan dimaki oleh pihak pengusaha, hingga pada bulan Mei 2014Penggugat memutuskan untuk menunda masuk kerja;5. Bahwa sejak PENGGUGAT menunda masu kerja, TERGUGAT tidakpernah memanggil PENGGUGAT secara patut untuk berkerja kembali;a.

• maupunTergugat harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 151 jopasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan jo putusan Makamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor :37/ Puu IX / 2011; maka Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban untukbekerja kepada Tergugat di karenakan Tergugat melarang Penggugat untuk masuklokasi kerja maka dari itu berdasar hukum, Tergugat berkewajiban membayar upah,Tunjangan Hari Raya, iuaran BPJS

  Terbilang : (empatpuluh empat juta empat ribu sembilan puluh enam rupiah)dengan rincian sebagai berikut:Periode upah Maret 2017 November 2017, 9 X Rp.3.600.000, =Rp. 32.400.000Tunjangan hari raya idul fitri =Rp. 3.600.000Turan JHT Bpjs Ketenagakerjaan 3,7% X 3.600.000 X 9 =Rp. 1.332.000Turan Bpjs Kesehatan 4% X 3.600.000 X 9 =Rp. 1.440.000Turan Pensiun 2% X 3.600.000 X 9 = Rp. 720.000Kekurangan upah tahun 2017 Rp. 501.344 X 9 =Rp. 4.512.096Total = Rp. 44.004.096Terbilang : (empat puluh empat juta

  Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa danmemutus terhadap perkara a quo ini, sehingga terhadap eksepsi Tergugattersebut beralasan menurut hukum haruslah ditolak.Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan No 240/Padt.SUSPHI/2017/PN.BdgDALAM PROVISIMenimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah mengajukantuntutan provisi yang pada pokoknya bahwa selama belum adanya Putusanlembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tergugat berkewajibanmembayar upah, Tunjangan Hari Raya, iuaran BPJS