, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Perbarengan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

tepatnya diJalan Merdeka Nomor 08 (Bundaran Jam), Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank, perbarengan

melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkahyang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalamundangundang ini yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi Bank,perbarengan

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388: yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yangmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan yang dilanjutkan;Ad.1.

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yangmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan yang dilanjutkan; Halaman 171 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.Ad.1.

setidaktidaknyadisalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35ayat (1) Undangundang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Pebruari 2011, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan,secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dalam hal perbarengan

padaPengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undangundang nomor: 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagaiorang yang melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:Bahwa unsur tersebut telah pula terpenuhi sebab perbuatan Terdakwadilakukan pada tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 ;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Drs. SLAMETSUGITO, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi secara bersamasama dan berlanjut yang diatur dalamPasal 2 ayat (1) jo.

., dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya (1996) menjelaskan bahwa ciriciri perbarengan tindakanberlanjut apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang tindakan berlanjut.Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat (onecriminal intention),100Delikdelik yang terjadi itu sejenis dan Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakantersebut

Desember 2014 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu laindalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di KecamatanToili Kabupten Banggai atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah PadaPengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388 : yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakanitu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakanberlanjut. Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

strong>MENGADILI

1.Menyatakan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.Membebaskan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap dari dakwaan primair tersebut;

3.Menyatakan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Medan Barat, Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termaksud di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yangturut serta melakukan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan danatau yang Isinya tidak benar atau tidak lengkap, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut dan dalam hal perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Negara.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

Terdakwa, saksi Freddy Lumban Tobing dan Singgih Wibisonoadalah orangorang yang ikut dalam perencanaan dan ikut dalam pelaksanaanpengadaan tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan penyertaan (dee/lneming)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dalam perbuatanperbuatan Terdakwadalam perkara ini.Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan

Sehingga telah terjadi apa yang disebut sebagai perbarengan (concursusrealis) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).

DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan seperti yangtertuang dalam faktafakta hukum yang telah diuraikan dimuka, telah terbukti terdakwaBachrum SURAATMAJA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanHalaman 243 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgRakyat Lembaga Pembiayaan Kecamatan Pancoran Mas (PD.

diserahkan oleh Saksi NOVIANI kepadaHalaman 248 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgTerdakwa Bachrum SURAATMAJAsetiap kali pembaharuan Surat PerjanjianKredit (SPK).Menimbang, bahwa dari uraian pertibangan tersebut di atas telah ternyata saksiBunyaminbersama Terdakwa Bachrum SURAATMAJA, beserta beberapa pihak yangnamanya telah disebutkan telah melakukan suatu perbuatan dan menikmati hasil ddaripencairan kredit tahap sampai IX sesuai fungsinya masingmasing, maka unsur DalamHal Perbarengan

SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul ASASASAS HUKUMPIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA Penerbit AhaemPetehaem Jakarta1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388:Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:1.

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388: yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.