Ditemukan 5468 data
HERMAN, SH.
Terdakwa:
1.MOCH. TAUCHID BIN RIPAN DEDI
2.AKHMAD KHUMAIDI, S.Pd bin SAMSUDIN;
3.EDY RIYANTO bin MASTUKI
4.BUDIHARJO, S.Pd.bin HUSIN
5.MOCHAMMAD SHOLEH, S.Ag bin H. ABDUL ROCHIM
6.ANSHORI HUZAEMI bin HUZAEMI
7.LUTFILLAH bin ABDULLAH
8.IMAM TAUFIK bin SOENGKONO
9. SUHUDI ROKHMAD bin DUL HADI
10.EKO WIDIYANTO, S.Pd BIN RAMSUL
11.MUSTAIN JS bin JAKFAR SODIQ
12.SUDJARWANTO, A.Md bin MULYANI
183 — 86
014.329841/2014 tanggal 27 Februari 2014;-----------------------------------------
- 1 (satu) berkas foto copy non aktif pembayaran honaraium 13 PPK;----------------------
- 1 (satu) berkas foto copy sura Keputusan DKPP no. 32/DKPP-PKE-III/2014;-----------
- 1 (satu) berkas foto copy Peraturan bersam KPU, Bawaslu dan DKPP nomor 13.11.01 tahun 2012 tentang kode etik penyelengara pemilu
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
147 — 92
Pemateri pada seminar Bawaslu Maluku Utara dengan judulPengawasan Pertisipasif Sebagal Upaya MewujudkanPenyelenggaraan Pemilu Yang Kredibel, Mandiri Dan Berintegrasi;12.
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
147 — 73
belum berhenti dan masihberjalan dan puncak pernyataan negara dalam keadaan bahaya tersebutHalaman 128 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Sakterjadi pada bulan Mei 1998 dengan mundurnya Presiden Soeharto saatitu dengan adanya Inpres tahun 1998 dengan membentuk KomandoOperasi Keamanan dan Kesalamatan Nasional (KOPKKN) yangmerupakan penyerahan kewenangan Presiden kepada MenteriPertahanan dan kapan berhentinya keadaan bahaya juga ditentukan oehPresiden salah satu buktinya adalah dilaksanakannya Pemilu
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
menerima 66 upaya kasasiterhadap putusan KPPU Pelanggaran Pasal 22 dengan adanyapihak lain dan telah menguatkan 48 putusan (atau sebesar 73%)dan membatalkan 8 putusan (atau sebesar 12%) dan 10 putusan(atau sebesar 15%) masih menunggu putusan MA.Terhadap pihak lain tersebut, KPPU tercatat beberapa kalimelimpahkan kepenegak hukum lain mengenai dugaan adanyatindak pidana oleh pihak lain yang ditemukan dalam prosespenanganan perkara persekongkolan tender, antara lain dalamTender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
SIMON SUSILO
172 — 75
Awalnya saksi bilang samaNATALIS SINAGA gimana caranya ada duit dalam menghadapi Pemilu,NATALIS SINAGA bilang nitip aja Ke ANDRI KADARISMAN, kemudian saksinitip ke ANDRI KADARISMAN uang sebesar Rp.500 juta, tidak ada tandaterimanya;Bahwa saksi belum tahu proyeknya dimana dan pemberian ijon tersebuttidak ada hubungannya dangen pinjaman PT SMI;Bahwa kata NATALIS SINAGA kasih saja uangnya dulu nanti akan adapekerjaan;Bahwa saksi tidak tahu anggota DPRD yang lain apakah ada yang setor ijonatau tidak;
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
172 — 151
belum berhenti dan masihberjalan dan puncak pernyataan negara dalam keadaan bahaya tersebutterjadi pada bulan Mei 1998 dengan mundurnya Presiden Soeharto saatitu dengan adanya Inpres tahun 1998 dengan membentuk KomandoOperasi Keamanan dan Kesalamatan Nasional (KOPKKN) yangmerupakan penyerahan kewenangan Presiden kepada MenteriPertahanan dan kapan berhentinya keadaan bahaya juga ditentukan oehHalaman 123 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.SakPresiden salah satu buktinya adalah dilaksanakannya Pemilu
620 — 332
Hukumteristimewa dalam kaitannya dengan HIRRBG secara rasional.13.Bahwa PARA PENGGUGAT GPK dan ANGGOTA KELOMPOKPENGGUGAT seluruh 213.217 KK menuntut janji kKampanye CapresCawapres terpilin katanya akan pengentasan kemiskinan danpengangguran, hal mana tegasnya Penggugat GPK ini sudah 11 (sebelas)tahun 1999 s/d 2010 timbul tenggelam di lumpur Kemiskinan danPengangguran, kini kesempatan pertama menggugat tentang hakhaknya,untuk segera mendapat penyelesaian tuntas.14.Bahwa berkaitan dengan janji kampanye Pemilu
543 — 395
Gerak langkah politiknya begitu cepat dantidak mampu dikejar oleh kawan maupun lawanlawan politiknya.Ketajaman dan kepiawaian politik Ilham dibuktikan dengan keberhasilannyamenembus parlemen Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Pemilu Tahun 1999.Kesuksesannya meraih posisi sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar Tahun2004, makin menegaskan posisinya di kancah perpolitikan lokal di Makassar.Bahkan pada usianya yang tergolong masih muda, di usia 38 tahun ia suksesmemenangkan pertarungan menjadi Walikota Makassar
1286 — 3435 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelaksanaan pekerjaaannya akan diserahkankepada YUDI SETIAWAN dengan komisi sebesar 1% dari nilai paguanggaran, yang mana pengurusan komisi tersebut dipercayakan kepadaAHMAD FATHANAH ;e Pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT CTA Jalan Cipaku INomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa dan AHMADFATHANAH melakukan pertemuan bersama YUDI SETIAWAN untukmembahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesarRp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam rangka pemenuhan targetPKS pada Pemilu
1.Arif Raharjo, S.H., M.H.
2.Kiki Idrawan, S.T., S.H., M.H.
3.Siswanto, S.H.
4.Theodorus Ludong, S.H.
5.Yudhi Subiyanto, S.H., M.H.
6.Amir Giri Muryawan, S.H., M.H.
7.Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H.
8.M. Ubab Sohibul Mahali, S.H.
9.Alvina Florensia, S.H.
Terdakwa:
Budi Prayitno, S.Pd.I. Alias Budi Bin Aslibidin Alm.
143 — 74
- 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Uang BRI tanggal 7 Desember 2020 sejumlah Rp 184.740.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Berita APD Pemilu 2020 kepada Rajawali Nusindo, PT. (Bank Kalteng, No.
Pengadaan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh Nomor: 07-A.IX.2020 tanggal 7 September 2020
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh Nomor: 019/PP.09.2-BAST/6203/Sek-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020
- 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Uang BRI tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 152.452.300,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tig aratus rupiah) dengan Berita APD Pemilu
ratus rupiah) tanggal 24 November 2020
- 1 (satu) eksemplar asli Cetakan Kode Billing dan Slip Bukti Penerimaan Pajak JAMIAH IDBilling 0246 5703 2195 011 sebesar Rp 14.432.546,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh dua lima ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 24 November 2020
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Belanja Barang Operasional lainnya Covid-19 yaitu sabun pencuci tangan tisu kering dan plastik pembungkus untuk KPU PPK dan PPS kegiatan Pencoklitan PPDP Pemilu
Serah Terima Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Masker Kain Non Medis Nomor: 30-A/CV-JPU/Pst-Kps/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Cetakan Kode Billing dan Slip Bukti Penerimaan Pajak CV JASA PRIMA UTAMA Kode Billing 0246 5519 9660 093 sebesar Rp 1.429.200,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 12 November 2020
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Uang BRI kepada Bank Kalteng JASA PRIMA UTAMA dengan berita APD Pemilu
/li>
- 1 (satu) Bundel BB Rekap Kontrak, RKKS, Rekening Koran KPU, Permohonan Tambahan Uang Persediaan;
- 1 (satu) Bundel DIPA APBN KPU Kabupaten Kapuas dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban;
- 1 (satu) Bundel DIPA KPU;
- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Reviu atas Penggandaan Alat Pelindung Diri (APD) yang Bersumber dari Rupiah Murni T.A 2020;
- 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Rapid Test;
- 1 (satu) Bundel Pengembalian Dana Tidak Terserap dan Tahapan Pemilu
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
182 — 103
Pelajar Bintuni Di KotaHalaman 212 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN MnkSorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran20102015; Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TahunAnggaran 2017; Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak PidanaKorupsi atas Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat pada BadanPengawas Pemilu
Perdasi/PerdasusPemilinan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Periode 20162021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua BaratTahun 2016; Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong PadaSekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015; Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat padaBadan Pengawas Pemilu
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
REPSUN DEVIT R, S.H Bin REPUADI .Alm
222 — 33
217) 1 (satu) rangkap Jadwal Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Kepada Kades dan BPD.
218) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Februari 2019.
219) 1 (satu) rangkap Jadwal Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Kecamatan
220) 1 (satu) bundel Pemotongan Pajak TUP I, II, tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Kaur.
1.Arif Raharjo, S.H., M.H.
2.Kiki Indrawan, S.T., S.H., M.H.
3.Siswanto, S.H.
4.Theodorus Ludong, S.H.
5.Yudhi Subiyanto, S.H., M.H.
6.Amir Giri Muryawan, S.H., M.H.
7.Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H.
8.M. Ubab Sohibul Mahali, S.H.
9.Alvina Florensia, S.H.
Terdakwa:
Otovianus, S.P., M.Si. Bin Alm. Baku Kaya
131 — 39
- 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Uang BRI tanggal 7 Desember 2020 sejumlah Rp 184.740.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Berita APD Pemilu 2020 kepada Rajawali Nusindo, PT. (Bank Kalteng, No.
Pengadaan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh Nomor: 07-A.IX.2020 tanggal 7 September 2020
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh Nomor: 019/PP.09.2-BAST/6203/Sek-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020
- 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Uang BRI tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 152.452.300,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tig aratus rupiah) dengan Berita APD Pemilu
ratus rupiah) tanggal 24 November 2020
- 1 (satu) eksemplar asli Cetakan Kode Billing dan Slip Bukti Penerimaan Pajak JAMIAH IDBilling 0246 5703 2195 011 sebesar Rp 14.432.546,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh dua lima ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 24 November 2020
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Belanja Barang Operasional lainnya Covid-19 yaitu sabun pencuci tangan tisu kering dan plastik pembungkus untuk KPU PPK dan PPS kegiatan Pencoklitan PPDP Pemilu
Serah Terima Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Masker Kain Non Medis Nomor: 30-A/CV-JPU/Pst-Kps/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Cetakan Kode Billing dan Slip Bukti Penerimaan Pajak CV JASA PRIMA UTAMA Kode Billing 0246 5519 9660 093 sebesar Rp 1.429.200,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 12 November 2020
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Uang BRI kepada Bank Kalteng JASA PRIMA UTAMA dengan berita APD Pemilu
/li>
- 1 (satu) Bundel BB Rekap Kontrak, RKKS, Rekening Koran KPU, Permohonan Tambahan Uang Persediaan;
- 1 (satu) Bundel DIPA APBN KPU Kabupaten Kapuas dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban;
- 1 (satu) Bundel DIPA KPU;
- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Reviu atas Penggandaan Alat Pelindung Diri (APD) yang Bersumber dari Rupiah Murni T.A 2020;
- 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Rapid Test;
- 1 (satu) Bundel Pengembalian Dana Tidak Terserap dan Tahapan Pemilu
136 — 32
Perencanaan dan Data sebesar Rp.55.933.000,e (076.01.01.3358) belanja Pembinaan Sumberdaya manusia, Pelayanan danAdministrasi Kepegawaian sebesar Rp. 7.640.000,e (076.01.01.3360) belanja Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran (KPU) sebesar Rp. 447.722.000,e (076.01.06) Belanja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi danperbaikan proses politik sebesar Rp. 56.303.000,e (076.01.06.3364) belanja Pedoman, Petunjuk Teknis dan BimbinganTeknis/Supervisi/PublikasySosialisasi penyelenggaraan pemilu
131 — 80
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 92 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang dimaksud Pegawai Negeri (ambtenaar)meliputi orang yang terpilin dalam pemilu yang diadakan berdasarkan peraturanumum atau semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk Undangundang,badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas namaPEMEPINAN 5~ mn nnn
SYAFRI HADI, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMMAD TAUFIK Bin PATTAUNGAN
111 — 55
. : 028/SPBY/Bup/V/2015
Midai Tanggal 22 Mei 2015
Natuna Perkasa Tanggal 8 Juni 2015
RISNO ke Kecamatan Bunguran Timur Tanggal 16 Juni 2015
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
143 — 68
Pemateri pada seminar Bawaslu Maluku Utara dengan judulPengawasan Pertisipasif Sebagal Upaya MewujudkanPenyelenggaraan Pemilu Yang Kredibel, Mandiri Dan Berintegrasi;12.
Terbanding/Terdakwa : HASBULLAH Bin H. NASIR
184 — 55
Tanjabtim menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 6.583.747,- (disertai foto);
Perjalan dinas ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penghapusan logistik ex pemilu 2019. 1 hari kerja, Tanggal 24 Maret 2020 dengan biaya RP. 460.000,- (tidak disertai foto);
Eltinus Omaleng
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika
Intervensi:
1.HEIDI JOLANDA PATTIPAWAE
2.SIANITA SOFIAN, DKK
3.ELSYE MANDAGIE
4.ALEXANDER TANDOYO
5.HERMAN SUMENAP
6.NY. ROSWINDA CHANDRA THIO
7.Ny. ELISABETH TANDOYO
251 — 90
Patrik Sunarto
- Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m2, Atas Nama: Pemilu
- Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m2, Atas Nama: Suseno
- Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m2
IRTANTO HADI SAPUTRA R.SH.,MH
Terdakwa:
M. DAHLAN BIN UMAR DAWE.
127 — 69
Muhammad Yakib ;
- 1 (satu) Bundel (Asli) Surat OSP PACKAGE 8 Nomor : 044/ADM-SULSEL/ BA-SA/ OSP-8/V/ 2018 tentang Pemastian Pelaksanaan Pemilu Ulang BKM / LKM Yang Masa Pengurusannya Telah Berakhir tanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) Bundel (Asli) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel (Asli) Laporan Keuangan LKM Sejahtera Per 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Berkas (Asli) Laporan Auditor