karena saksi yang masih memilikihubungan darah dengan pihak yang berperkara tidak diperbolehkansebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, maka berdasarkanhal tersebut sangat terlihat jelas keberpihakan dari Majelis Hakimyang memeriksa Perkara a quo kepada Para Penggugat / ParaTerbanding, dan terkait sikap Para Majelis Hakim tersebut ParaPemohon/ Para Tergugat memberi saran agar di lakukan suatupembenahan supaya tidak terulang kembali hal sama terhadapperkaraperkara berikutnya, dengan demikian Pertimbanagn

terlibatsecara langsung kalau pada tahun 1974 Camat Mandastana yangpada saat itu dijabat olh (alm) Drs.Syahrani Basri dalampertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada dasarnyaMajelis Hakim menarik sebuah kesimpulan untuk memberikanPertimbangan Hukum berdasarkan keterangan Saksi Sariman danWiyono yang menjelaskan bahwa kedua saksi tersebutlah yangterlibat secara langsung atas Pemberian sebahagian tanah milikTergugat / Pembanding untuk dijadikan tempat pemakamananalmarhum Sayono Slamet, bahwa pertimbanagn

salah satu alat bukti yang terdapat dalam daftarisian yang ditetapkan oleh menteri tersebut adalah Surat KeteranganRiwayat Tanah (SKT), sehingga jika dipahami secara utuh PeraturanPemerintah nomor 10 tahun 1961 sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah maka alat bukti berupa Surat keterangan Tanah tersebutsangatlah penting karena merupakan suatu keharusan atau sifatnyawajib dalam rangka akan menerbitkan sertifikat hak milik, dengandemikian Pertimbanagn

danpemberian Akta Hak Tanggungan No.593.3/37/PPAT/2002 tanggal2 April 2002 tersebut adalah cacat hukum, oleh karena dasar31pengikatan ke3 (tiga) obyek tanah sengketa adalah cacathukum, maka runtutan proses hukum selanjutnya termasuk prosespenjualan secara lelang sebagaimana tertuang dalam RisalahLelang No. 34/2005 tanggal 30 Maret 2005 adalah batal demihukum;14.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Jo. putusan PengadilanTingkat Pertama pada halaman 85 alinia ke2 adalah pertimbanganhukum yang salah, dimana pertimbanagn

No. 1008 K/Pdt/2012323215.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Jo. putusan PengadilanTingkat Pertama pada halaman 85 alinia ke3 yang mengutipkesimpulan Tergugat IV adalah pertimbangan hukum yang salah,dimana pertimbanagn hukum Judex Facti tersebut berbunyi :e bahwa di dalam kesimpulannya Tergugat IV telah menerangkanbahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalamperkara No. 1755/Pdt/1977 tanggal 26 April 2001, bahwa hartabersama (gono gini) merupakan jaminan untuk pembayaranhutang suami atau

pertimbanganpertimbanagan tersebutdiatas dikaitkan dengan kebutuhan kedua anak tersebut diatas, Maka MajelisHakim sepakat untuk menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayat Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa dan mandiri;Menimbang, oleh karena nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dannafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telahditetapbkan sebagaimana pertimbanagn

menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membuat penetapan untukmelakukan pemeriksaan setempat (decente) atas obyek sengketa berupa 2(dua) buah rumah seperti terurai di atas, namun sampai tiba saatnya tanggal 09Januari 2018 biaya pemeriksaan setempat tidak dibayar sehingga MajelisHakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan obyek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG PERTIMBANAGN

Atas dasar pertimbanagn tersebut diatas gugatan Penggugat tersebutpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dandikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dariHalaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 2698/Padt.G/2020/PA.CkrTergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan

Atas dasar pertimbanagn tersebut diatas gugatan Penggugat tersebutpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dandikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dariTergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Kompilasi Hukum Islam;Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.CjrMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan

melawan hukum (onrechtmatigedaad), namun dalam petitum gugatan PENGGUGAT mencampuradukanHalaman7 dari21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Bktantara perbuatan tidak menyenangkan (Perbuatan Pidana) denganperbuatan melawan hukum (perdata), sehingga menjadikan Gugatan initidak jelas/kabur.Dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember1970 menyatakan : Gugatan Penggugat yang kabur dan tidaksempurna haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Berdasarkan pertimbanagn

Bahwa Judex Facti (Hakim banding) tidak mempertimbangkan pokokperkara sesuai pertimbanagn Hakim Pertama pada posita point 3 danPetitum point 3 tidak saling bertentangan, yang seharusnya petitum point 3dikabulkan;.

Pada prinsipnya saya selaku terdakwa dalam perkara ini sangatsependapat dengan uraian pertimbanagn majelis Hakim yangmengadili perkara tersebut, dan dalam amar putusan Hakim tersebut2. Bahwa saya sependapat juga terhadap penjatuhan hukuman olehmajelis Hakim pengadilan Negeri tersebut yang telah menjatuhkanhukum terhadap saya sebagaimana dalam amar putusannya tersebutHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PID/2019/PT PAL3.

karena benda tumpul;Menimbang, bahwa oleh karena itulan dengan memperhatikan faktayang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau padasaat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuhHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngbbelas) tahun dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum menyetubuhiAnak Korban adalah dengan membujuknya utuk meyakinkan Anak Korban agarAnak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn

Counter dengan cara merusak/mencongkel, Dedik mengawasi dan juga ikutmembantu membuka pintu toko, sedangkan terdakwa bertugas untuk menodongkaryawan yang menjaga di counter dengan menggunakan linggis dan jugamenempatkan Hp hasil curian kedalam karung, dan dalam melakukan penodongantersebut terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan diam sajajangan berisik nanti saya bunuh sehingga karyawan di counter Rahayu tersebuttidak berani bersuara apalagi melawan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagn

Dan besaran mutah diserahkankepada hakim sesuai dengan pertimbangan kemapuan suami.Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbanagn hokum dan faktahokum tersebut di atas, Majelis menetapkan secara ex officio bahwa besaranmutah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantaholeh Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksisaksi Pemohon danTermohon, anak Pemohon dan

tersebutadalah untuk di komsumsi sendiri dan memiliki ketergantungan,sehinggaapabila Majelis hakim menyatakan dengan menguasai,maka wajar kiranaypada saat dilakukan penangkapan terdakwa masi dalam menguasai Sabutersebut,dan pada akhirnya dipergunakan oleh terdakwa sesuai denganFakta perseidangan di kaitakan dengan hasil PemeriksaanLaboratorium,sehingga pada saat ditangkap tersebut tidak ditemukanjumlah Lain dari Pada sabu tersebut.melainkan adalah paket yangdipergunaka,maka majelis hakim salah melakukan pertimbanagn

caraTerdakwa untuk dapat menggunakan sabu, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupahasil uji laboratoris urine Terdakwa yang positif mengandung metamphetamine;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak dapat membuktikanbahwa penggunaan narkotika tersebut dalam rangka perawatan atau atas pengawasantenaga medis berkaitan dengan perawatan atas diri Terdakwa dengan demikian perbuatantersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn

Terdakwa rasakan setelah efek / reaksishabu sudah tidak ada di dalam tubuh Terdakwa yaitu rasa letih, mata rasa mengantukdan badan tidak enak;Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak terbukti pernahterkait dalam peredaran dan sebagai anggota sindikat narkotika;Berdasarakan pada fakta dan alasan pertimbanagn tersebut, Mahkamah Agungberpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) hurufa UU No. 35 tahun 2009.

Y tersebut mengandung bahanaktif trineksifenidil HCl dan termasuk daftar obat keras, sehingga untukmembeli dan menjualnya harus mendapatijin dari pihak yang berkompetentsatau pihak yang berwenang, dan faktanya dalam membeli dan menjual pilberlogo Y tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak terkait, dansebetulnya terdakwa juga mengetahui kalau untuk membeli dan menjual pilberlogo Y tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karenadiatidak berhak melakukannya;Menimbang, bahwa dari pertimbanagn

masihperlu ditambah sesuai dengan makna filosofis dari mutah adalah pemberiansebagai konpensasi akibat teroutusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlahharapan dari isteri yang diceraikan suaminya, yang sudah barang tentukesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat moriilmaupun materiil, kKerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi iateri yangdiceraikan, dengan pemberian mutah yang layak dan sedikit menjadipenghibur dan pengganti atas hilangnya harapan tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanagn

melaksanakan aktifitas usaha ataupekerjaanya baik Pengusaha maupun pekerja wajib mematuhi aturan maindalam Peraturan Perusahaan tersebut, dengan kata lain SOP (StandarOperation Procedure) perusahaan tidak lain adalah Peraturan perusahanyang telah dibuat oleh Pengusaha yang telah diketahui oleh Pekerja danmendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon,sehingga tidak benar apabila Judex Facti dalam pertimbanganya halaman29 yang menyatakan tidak adanya SOP dalam pelaksanaan Pekerjaan;Bahwa pertimbanagn

bukan tanaman; Namun, dalam pertimbanagn lainnya Majelis Hakim tingkatpertama juga menyebutkan yakni :Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 313 /PID.SUS /2021/PT MKSDesember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita setelah Terdakwa membelinarkotika jenis sabu dari Saksi Faisal, Terdakwa pergi ke rumah danmenunjukkan kepada Lelaki Rusmin (DPO) narkotika yang telahdibeli tersebut dan kemudian Terdakwa bersama

TWAN;Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarbenarnya dan semogadengan bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli yang saya miliki dan saya pegangsekarang ini menjadi pertimbanagn dari ketarangan ini;Bahwa, Tergugat 3 telah memberikan jawaban sebagai berikut :KETERANGAN ASAL USUL TANAH.Pada tahun 1995, saya (MARGIANI ) dan suami saya (SA'! ) pergi merantau/ikut transmigrasi ke Sumatera dan mendapat lahan garap yang waktu itu masihberupa hutan belantara.