Ditemukan 601 data
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN
Terbanding/Tergugat II : AMIE HAMID
Terbanding/Turut Tergugat : MOH. IMRAN LH
327 — 1584
Bahwa tindakan TERLAWAN yang telah menyita kios Thamrin CityLantai 2F Blok : E.28/01 milik orang lain yang tidak ada kaitannya denganperkara yang ditanganinya, yakni dalam hal ini menyita asset milikPELAWAN yang tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uangyang didakwakan kepada TERLAWAN Il, telah nyata nyata melanggarkonstitusi, peraturan peraturan hukum dan perudang undangan yangberlaku yakni pasal 28 G ayat ( 1 ) dan Pasal 28 H ayat ( 4 ) Undang undanga Dasar 1945.
97 — 52
PEMBATALANPERALIHAN HAK MILIK NO. 519/BUWUN MAS DAN HAK MILIK NO.520/BUWUN MAS ATAS NAMA PUTU GEDE SASTRAWAN DKK,KARENA CACAT ADMINISTRASI PEMBATALAN HAK MILIK NO.519/BUWUN MAS ATAS NAMA FERONIKA SUHARYATI DAN HAKMILIK NO. 520/ BUWUN MAS, ATAS NAMA RUSDI TERLETAK DIDESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG TENGAH,KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANGBERKEKUATAN HUKUM TETAP. bertanggal Mataram, 29 November2011 ;Adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perudang
52 — 30
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secaratanpa hak memiliki, menyimpan dan membawapsikotropika serta terlibat dalam peredaranpsikotropika jenis shabu secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan serta petunjuk pimpinan TNIAU/pimpinan Lanud Pekanbaru agar setiap Prajuritmenjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaanPsikotropika.2.
140 — 95
woneeennnnnnnn= Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: San Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilaibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabilakeputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidakberwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;ene Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakimberpendapat
74 — 30
Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat dan proses pemeriksaan sidangKKEP bertentangan dengan peraturan perudang undangan yaitu Peraturan Kapolri No. 19Tahun 2012 yang diantaranya adalah sebagai berikut := Pasal 30 menegaskan dalam tahapan penegakan KKEP meliputi pemeriksaanpendahuluan, kenyataanya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukanpemeriksaan pendahuluan;= Pasal 31 menegaskan pemeriksaan pendahuluan melalu tahapan diantaranya auditinvestigasi, kenyataannya dalam pemeriksaan
96 — 35
AzaSketerbukaan(perolehaninformasiyangbenar,jujur,dantidakdiskriminatif,denganmemperhatikaperlindunganhakMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugattersebut ditolak oleh Tergugat dengan mengemukakandalil yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyeksengketa oleh Tergugat secara formal proseduralnyamaupun materiil substansiil telah sah secara hukumdan telah sesuai dengan peraturan perudang undanganyang berlaku, karena Penggugat telah melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaanmasyarakat.
82 — 35
BTH. 99514 TS yaitu nahkoda bernamaNGUYEN TUAN VU ABK dan nahkoda berjumlah 8 (delapan) orang,semua warganegara Vietnam tanpa dilengkapi dengan pasport dan seamanbook, tidak ditemukan dokumen perizinan (SIPI, SIUP, SPB) daripemerintah Indonesia dan dokumen pelayaran lainya sehingga menyalahi13prosedur operasional penangkapan ikan di Indonesia tidak sesuai denganketentuan peraturan perudang undangan di bidang perikanan ; Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM.
FAIGIZI DUHU
Tergugat:
PT. MUSIM MAS ESTATE III
92 — 15
Membujuk dan/atau. menyuruh pekerja/oburun untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perudang undangan;c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut turut atau lebih;d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadapekerja/buruh;e. Memerintahkan pekerja/ouruh untuk melaksanakan pekerjaan diluaryang diperjanjikan; atauf.
Pembanding/Penggugat II : ROHANA Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Penggugat III : ARMAN DALIS Bin M. ARBI Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Tergugat I : MURTIAS
Terbanding/Tergugat II : SYAFRIJAL
Terbanding/Tergugat III : MILA EKA PUTRI
Terbanding/Tergugat IV : HOLMERI SALDI
Terbanding/Tergugat V : EMA RATNA PUTRI
Terbanding/Tergugat VI : HENDRI ANTO
Terbanding/Tergugat VII : PIA ELMI
Terbanding/Tergugat VIII : SAWAL ARIPIN
Terbanding/Tergugat IX : RAWIYAH
154 — 72
Pembanding / Para Penggugat dan kepada Para Terbanding / ParaTerbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiJambi:Hal 32 dari 35 hal perkara No. 106/PDT/2020/PT JMB.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding / Para Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan olehPeraturan Perudang
35 — 21
Bahwa. sterakhirsampai pada saat pertimbanganmengadil i perkara ini, Majelissifat dan hakekat dan akibat dariakansifat perbuatan Terdakwa serta hal hal lainyan ry ngaruhi, sebagai berikut :; Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwayang melakukan Penadahan menunjukkan bahwaindividu. yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.x, Terdakwa adalah pribadi yang tidak pedulidengan aturan hukum dan terkesan sosokSaMenimbang2.
73 — 28
dengan pidana dalampasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilaisifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbangBahwa Terdakwa melakukan ~ tindak pidana denganmengkonsumsi Sabu bersama teman Terdakwa yaitu Sadr.Toni menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan menyepelekanketentuan hukum atau perudang
33 — 20
Musi Indah Sejahtera berdasarkan Akta Jual Beli No. 75/2010 tanggal 01062010yang dibuat dihadapan Siti Hikmah Nuraeni, SH PPAT Wilayah Kota Palembang telah sesuaidengan Peraturan perudang undangan yang berlaku;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya;1.
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
87 — 51
Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilHalaman 48 Put.95/G/2019/PTUNMdnyang mana pemberhentian tidak dengan hormat merupakan ketentuantersendiri didalam peraturan perudang undangan diatas;Menimbang, bahwa terkait pemberhentian karena pelanggaran disiplindiatur didalam pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya bahwa mekanismenyamengacu pada peraturan perundang undangan terkait yakni PeraturanPemerintah
121 — 37
.: 050/371/2013 (bukti bertanda P4) ; Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan Yayasan Perlindungan KonsumenNasional adalah sah sesuai dengan ketentuan perudang undangan yang berlaku yaitu undangundang No.: 8 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.: 59 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 PP.No.: 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pokknya LPKSM dapat melakukanadvokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiribaik secara
78 — 14
Penggugat Konpensi adalah bukan objek yang sama akan tetapi 2(dua) objek yang berbeda, maka oleh karena itu gugatan PenggugatRekonpensi / Tergugat Il Konpensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak karenatidak beralasan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Il Konpensi dinyatakan ditolak, maka sebagaimana ketentuan hukumyang berlaku Penggugat Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi tersebut haruslahdihukum untuk membayar ongkos perkara ;Memperhatikan pasal pasal dari ketentuan perudang
28 — 10
olehPemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon posita 1 dan 2 adalah benar;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak pada posita 3 adalah tidakbenar, karena Termohon tidak pernah menjalin cinta dengan Pria IdamanLain justru sebaliknya Pemohon sendiri yang menjalin cita dengan wanitalain ;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohonpada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan ketentuan hakhakTermohon harus dipenuhi sebagai kekentuan perudang
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
122 — 98
Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi
Jkt.Pst.satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkanperaturan perudang undangan.Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi sebagai pengelola barang milik Negara (BMN) yang beradadibawah Kementerian Keuangan yang samakedudukannya denganDirektorat Jenderal Pajak yang menggunakan BMN (objek tanah a quo).Baik Penggugat maupun Direktorat Jenderal Pajak yang samasamabekerja untuk dan atas nama Kementerian Keuangan.
131 — 53
383Tanggal 18 Mei 2015, POKJA SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIProvinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat TahunAnggaran 2015 ; Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan SanggauSekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, yang menggugurkan Penggugatsebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asliadalah bertentangan dengan peraturan perudang
28 — 2
Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) Pasal18 Ayat (2) huruf c Peraturan Partai serta Peraturan Perudang Undangan yang berkenaan untuk itu ;e Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan / menerbitkan Surat KeputusanNo. 02 / SKEP/ DPP PKP IND/ SU / VII / 2014 tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia Kota Medan Masa Bhakti 2014 2016 tertanggal 14 Juli2014 di Medan, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme Partaiserta telah sesuai dengan Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
278 — 199
Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaTergugat telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskepastian hukum dan asas keterbukaan;Halaman 36 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, menyatakan bahwa Tergugatdalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 38/ST/DKPPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik PemerintahKabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober 2016 telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang