Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦...â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.........â¦â¦.â¦â¦â¦â¦â¦PENGGUGAT;
Melawan :
1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI â BELALO/LASOLO & POHARA â WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.TERGUGAT I;
2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦...â¦â¦....TERGUGAT II;
3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.TERGUGAT III;
4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦..â¦.....â¦â¦â¦.TERGUGAT IV;
5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiâ¦.â¦â¦â¦TERGUGAT V;
6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦TERGUGAT VI;
7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII;
8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦..â¦..TERGUGAT VIII;
9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....â¦â¦â¦.â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦..â¦â¦â¦.â¦..TERGUGAT IX;
194 — 104
TERGUTAT Ill sepakat dan membenarkan tindakan dari TERGUGAT untukmemberi Sanksi kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT telahCiderajanji atau Wanptrestasi atau PENGGUGAT telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sehingga patut PENGGUGUGAT diberi sanksiPemutusan Kontrak Jaminan Uang Muka dan Jaminan Uang Muka dandenda yang harus di setor ke Kas Negara, dan PENGGUGAT diberi sanksiBlack Listoleh karena itu mohon Majelis Hakim menolaknya atau setidaktidaknya tidakdapat diterimaPosita Angka 35, Angka 36, Angka