Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cerebos cerebon cerocok cerbon crobo cerobong ceribon cerorot
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
135 — 33
  • Perbedaanya adalah kalau sengaja diasadar dan dia menghendaki, pada lalai kKesadaraan tetapi kurangcukup tindakan yang dilakukan untuk mencegah (biasa yang seringdikatakan ceroboh, sembrono atau kurang hatihati.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
59 — 13
  • orang .147Bahwa uang yang di pakai Terdakwa Sarjanto katanyauntuk foyafoya dan karaoke.Bahwa plafon adalah uang yang di ambilBaki debet adalah sisa pinjaman artinya uang yang sudahdi bayar masih ada sisa pinjaman setelah di kurangi biayaadministarsi dan provisiBahwa sudah memeriksa semua orangorang yangmengajukan permohonan kredit dan sudahditanya ,katanya ada KTP baru .Bahwa permohonan kredit di isi dari data SK.Bahwa tidak bisa cair kalau KTP dan SK berbeda.Bahwa benar ,saksi sebagai pimpinan ceroboh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
148 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal demikian sebagaimana dijelaskan dan dinyatakan olehMajelis Hakim dalam Putusannya Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray;Dengan demikian Judex Facti tingkat pertama dan tingkat bandingdalam mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang yang berlaku karena telah ceroboh dengan mendalilkanPemohon Kasasi telah menyalahgunakan kewenangannya denganHal. 271 dari 384 hal. Put.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 101
  • . ; Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, ternyata penerbitansebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertifikat Hak GunaBagunan (SHGB) tersebut yang merupakan PECAHAN DARISertifikat Induk yaitu) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No.2343/Jejalen Jaya yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalahtindakan yang ceroboh, tidak cermat dan tidak hatihati karenatanah a quo telah terlebih dahulu menjadi milik Penggugat sebelumPT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
336 — 92
  • (TERGUGAT VI);Bahwa TERGUGAT X menolak tegas dalil PENGGUGAT yang pada intinyamenyatakan TERGUGAT X melakukan perbuatan melawan hukum karenatelah bertindak ceroboh dan gegabah serta tidak menjalankan prinsip kehatihatian dalam mencatat perubahan susunan pemegang saham dan pengurusPT Bandung Internasional Aviation berdasarkan Akta Nomor 61, tanggal 29Juni 2012 ke dalam Daftar Perseroan, sementara menurut PENGGUGAT hasildari Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT BandungInternasional Aviation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
207 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun yang menjadi persoalan adalahapakah dalam menggunakan kewenangan yang berhubungandengan jabatannya tersebut Terdakwa dan Terdakwa Il telahmelakukannya .dengan hatihati.beritikad baik, tidak ada konflikkepentingan dan sematamata hanya demi kepentinganperusahaan.Menimbang bahwa seseorang yang diangkat menjadianggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaperseroan.Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidakbertindak ceroboh
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 28-12-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 125/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 18 Januari 2023 — Pembanding/Tergugat : SAID ABDULLAH Diwakili Oleh : Muzakir, S.H.I., CIL
Terbanding/Penggugat I : SYARIFAH LAILA Binti SAID ALI Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat II : SYARIFAH ALIYAH Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : SAID ALI Bin SAID JAKFAR Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : Keuchik Gampong Gunung Cut
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Kecamatan Tangan-Tangan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dirwan, SH., Sp.N., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
235 — 57

  • Berikut deskripsi posisi batas tanah yang di tulis salah yang di jadikan dasar dalam posita angka ke 1 halaman 2 di tulis sangat ceroboh kurang cermat dan tidak teliti dalam gugagatan para Terbanding yaitu
    - Utara : dengan Tanah Sawah Hasan husen
    - Timur : dengan Tanah intan
    - Selatan : denga Tanah Mahmud Razali
    - Barat : dengan Tali
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
141 — 88
  • Taufik Hidayat (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) sebagaipembeli yang bertindak ceroboh, tidak telitisertamengeyampingkanprinsip kehatihatian, dan/atau dapat dikategorikan sebagai Pembeli yangberitikad tidak baik/tidakjujur vide Yurisprudensi Perdata1816K/PDT/1989 Tahun 1989 Pembeli Tidak Dapat DikualifikasikanSebagai Yang Beritikad Baik, Karena Pembelian Dilakukan DenganCeroboh, ialah Pada Saat Pembelian la Sama Sekali Tidak Meneliti HakDan Status Para Penjual Atas Tanah Terperkara, Karena Itu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
250 — 85
  • Jaksa Penuntut Umum Telah dengan ceroboh menggunakanbukti palsu dan bukti fotocopi dalam perkara A Quo, memuat :1) Surat Nomor 518/2050.4 tanggal 22 Mei 2007 adalah suratpalsu dan tidak ada aslinya;2) 58 (Lima puluh delapan) Barang bukti surat berupa Struktransfer, Bukti Pembayaran dan Kwitansi adalah Bukti Palsudan rekayasa;Hal 141 dari 587 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2014/PN Smg3.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1039 — 732 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga pasal 27 yang sebelumnya berbunyi:Pelaku usaha dilarang memiliki sahammayoritas pada beberapaperusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidangyang sama pada pasar bersangkutan yang sama...menjadi berbunyi:Pelaku usaha dilarang memiliki pengendalian pada beberapaperusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidangyang sama pada pasar bersangkutan yang sama...Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon telah melakukantindakan ceroboh dan fatal yang mutlak tidak dapat
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
402 — 1198
  • ./1989 mengenai itikad baik dalam jual beli ditegaskankan bahwa:Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik,karena pembelian dilakukan dengan cara ceroboh, ialah pada saatpembelian ia tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanahterperkara.Oleh karena itu, ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
581 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2446 K/Pdt/200917.18.18.20.2A;22;Namun, Judex Factie malah dengan ceroboh membuat pertimbanganhukum dan putusan yang amat keliru yaitu menyatakan Pemohon Kasasimelakukan perobuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwaPemohon Kasasi merupakan kuasa SMBC dan STBC dalammenandatangani Amendment to Credit Agreement dated 3 October 1996yang ditandatangani pada 29 Agustus 2001 serta perjanjianperjanjianlainnya yang dibuat setelah MSAA.Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rog mengatur:"Hakim