Ditemukan 1071 data
31 — 26
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.MkdAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
31 — 4
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mutah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikar talakdilaksanakan;
3.
70 — 34
sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan permohon Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon ( Khoirul Aswad Siregar bin Udin Siregar ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Fitri Handayani Rangkuti binti Rahmat Mulia Rangkuti ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikar
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untukmengirim sehelai salinan penetapan ikar talak ini ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sebagai Wilayah hukumtempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon sekaligustimpat domisili Pemohon saat ini dan Kantor Urusan Agama KecamatanPadangsidimpuan Selatan tempat domisili Termohon sekarang;5.
13 — 8
ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
9 — 5
Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, Majelis memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Putusan iniapabila setelah secara nyata dilaksanakan ikar talaknya di depan persidangan kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, tempatdilangsungkan pernikahan mereka dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mencatat terjadinyaperceraian
5 — 2
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talak terhadapTermohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putussetelah ikrar talak diucapkan;4.
10 — 5
ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
11 — 11
datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan permohon Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon ( Romadoni Harahap bin Saripuddin Harahap ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Maslan binti Maren Almi ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikar
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untukmengirim sehelai salinan penetapan ikar talak ini ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal sebagai Wilayahhukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon danKantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tempatdomisili Pemohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal,Kabupaten Mandailing Natal tempat domisili Termohon sekarang ;5.
67 — 24
Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkandengan ketentuan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan setelah secara nyata dilaksanakan ikar talaknya di depan persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
9 — 5
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untukmengucapkan ikar talak terhadap Termohon, Termohon;3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohondan Termohon telah hadir di persidangan;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
12 — 2
Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alih sebagai keputusan Majelis;Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah iddah danmutah tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,oleh karena itu Pemohon harus membayar lunas mutah dan nafkah selamamasa iddah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrartalak, maka sidang ikar
26 — 1
Asril Yusuf ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Eka Darmayanti binti Parsudi ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibaolga sebagai Wilayah hukum dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon
66 — 23
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (KHARIM KHURNIAWAN BIN AHDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NI PUTU WIRA WAHYUNI BINTI I MADE GANDUM) di depan sidang Pengadilan AgamaGianyar;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 September 2023 dimana Pemohon dihukum membayar kepada Termohon sebelum ikar talak dilaksanakan sebagai berikut:
15 — 11
Arsil) sebesar Rp.5.000.000, (lima Juta rupiah)tiap bulannya sampai ke dua anak tersebut berusia 21 tahun atausampai ia dapat hidup madiri, Dengan tambahan 10 % setiap tahun darijumlah Pembebanan nafkah Hadhanah tersebut.13.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hakhak Termohon/PenggugatRekonvensi sebagai Isteri sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, makaTermohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/TergugatRekonvensi membayarkan pembebanan berdasarkan pasal 149 (a) (b)Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar
Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkanpembebanan nafkah berdasarkan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi HukumIslam sebelum Ikar Talak dilakukan.Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabansebagai berikut :Bahwa setelah mendengarkan, membaca dan mempelajari secaraseksama isi tuntutan dalam rekonvensi yang menyatakan tuntutannyamemberikan pembebanan kewajiban sebagai berikut :1. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000, x 3 bulan = Rp15.000.000,2.
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya HakhakTermohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Ister sah dariPemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensimeminta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan pembebananberdasarkan pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talakdilakukan.Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.SgmMenimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan jJawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa setelah mendengarkan
47 — 12
ANWAR;Bulan Maret tahun 2014 saksi ADRI dan terdakwa IKBAR mengambil 50sak applus saksi ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barangdan saksi ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H.ANWAR;Bulan April tahun 2014 saksi ADRI dan terdakwa IKBAR mengambil 20sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa IKAR yang mengambil barangdan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H.ANWAR;.
13 — 11
., Halaman 9 dari 12 HalamanPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
11 — 11
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon denganTermohon putus setelah ikrar talak diucapkan;4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohondatang menghadap ke persidangan.
10 — 0
Pasal 181 ayat 5 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Panitera Pengadilan Agama Serang wajib menyampaikansalinan penetapan ikar talak pada pegawai pencatat nikah Kantor UrusanAgama yang wilayahnya meliputi tempat dilaksanakannya perkawinan, dantempat tinggal pemohon dan termohonMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang Nomor ; 7 tahun 1989, yangtelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor ; 3 tahun 2006,dan Undangundang Nomor ; 50
16 — 9
ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
10 — 1
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon;4.