Ditemukan 6291 data
323 — 123
Tergugat, Penggugat adalahpenanggung pajak PT Koba Tin yaitu sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Penggugat sudahbukan lagi berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin, sehinggapenyanderaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah salahorang (error in persona);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, masa jabatan Penggugatsebagai Presiden Direktur PT Koba Tin telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2013dan Penggugat disetujui Kembali oleh RUPS
142 — 66
No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 2 dari 79dan pengangkutan, dll. didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22Desember 1973; sebagaimana diubah dengan AKTA tanggal 28 Juli 1999No. 35 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa dan perubahan seluruhanggaran dasarnya telah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Aktatertanggal 9 Januari 2009 Nomor 5 dan telah mendapat persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
147 — 41
Kalau PHI tidak memberikan, ya nggak bias;Bahwa sebenarnya pak kembali ke UndangUndang PT Nomor 40 Tahun2007, bahwa itu menjadi tanggung jawab, ada 3 organ di PT yaitu RUPS,Direksi, Komisaris. Makanya semua kebijakan ditentukan di rapat umumpemegang saham. Hak pemegang saham itulah yang tidak dimiliki olehDireksi, Komisaris mengawasi.
51 — 23
hal ini diwakili oleh para pengurusnya, sehingga yang150mempunyai kewajiban secara hukum untuk membayar segala hutanghutangperusahaan adalah PT Mutiara Sabda Alam sebagaimana ketentuan Pasal 14ayat (3) UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas ;Menimbang, bahwa sedangkan untuk menentukan para pangurus manayang dibebani untuk membayar hutang kepada Tergugat Ill Konvensi (BankBNI) adalah merupakan urusan internal perusahaan yang dapat diputuskanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
keuntungan (dividen) maka adalah hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menerima keuntungan (dividen) tersebuttentunya dengan perhitungan setelah dikurangi hutang maupun kewajibanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain kepada PT MutiaraSabda Alam;Menimbang, bahwa namun untuk menentukan pembagian keuntungan(dividen) kepada para pemegang saham tentunya hal tersebut merupakanurusan internal perusahaan dalam hal ini PT Mutiara Sabda Alam yang manaharus diputuskan terlebih melalui RUPS
609 — 82
PARIG GRAHA PERMAI tersebut TIDAK ADABERITA ACARARAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) dari para Pemegang SahamPT. PARIG GRAHA PERMAI tersebut dan Pihak Pembeli adalah TUANSUSANTO DARMA PUTRA /PENGGUGAT/TERBANDING. Bahwadisamping Notaris yang membuat Akta Pelepasan Hak ats tanah No. 61 tersebut tidak berwenang dan juga tidak ada RUPS persetujuan dari ParaPihak Pemegang Saham PT. PARIG!
MARINDRA PRAHANDI F., SH.MH
Terdakwa:
IVAN TRI HANDOYONO
192 — 106
18.27478195 tanggal 16 Agustus 2018;
- Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478196 tanggal 16 Agustus 2018;
- Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478197 tanggal 16 Agustus 2018;
- Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478198 tanggal 16 Agustus 2018;
- Faktur Pajak Masukan dari PT Bahari Berkah Madani Nomor 010.005-18.27478199 tanggal 16 Agustus 2018;
- Berita Acara RUPS
Luar Biasa PT Rakha Panca Mandiri No. 9 tanggal 9 Agustus 2019;
- Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2018;
- Turunan Akta Pendirian PT Rakha Panca Mandiri No. 06 tanggal 9 September 2017;
- Rekening Koran PT Rakha Panca Mandiri Bank Mandiri No Rek. 178-00-6991777-7;
- Dokumen Bukti Transaksi dengan nomor Invoice B/IVO-HSD/RPM/VIII/2019/0003;
- Dokumen Bukti
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
268 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jelas bahwa hak untuk menggugat" yang dimiliki olehpemegang saham suatu perseroan terbatas, bukan sajaberdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) UUPT, melainkan hakgugat pemegang saham juga dijamin dan diatur dalam pasallainnya, yaitu Pasal 61 UUPT yang mengatur ketentuan sebagaiberikut (kutipan):(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS
Yahya Harahap, S.H., dalambukunya Hukum Perseroan Terbatas", yang telah dikutipsebelumnya di atas, yang menyatakan sebagai berikut (kutipandengan tambahan penebalan huruf dan tanda baca):Dalam hal ini undangundang sendiri memberi kedudukanhukum (legal standing atau legal persona standi in judiciomenggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan ataukelalaian mewakili perseroan tanoa memerlukan surat kuasakhusus dari perseroan atau RUPS maupun dari pemegangsaham yang lain.Oleh sebab itu jelas dan
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
456 — 177
Belitung tidak dibahas dalam RUPS. Karena PT PancaAnugrah Nusantara adalah perusahaan keluarga jadi tidak pernah adaRUPS. Terdakwa hanya melaporkan kepada Bp. Julius Chandra perlunyapengerjaan penimbunan di lokasi di belakang Hotel Fairfield By Marriot danbeliau menyetujui saja karena Bp.
Tidak ada dibahas dalam RUPS mengenai biaya reklamasi;6. Terdakwa pernah lihat, pernah baca dari pak Tony Ilrawan yangmengatakan advis rekomendasi dan Terdakwa tidak pernah kroscek;7. Benar SITU, SIUP dan tanda daftar perusahaan milik PT PancaAnugrah Nusantara;8. Ya, itu izin gangguan;9. Ya, UKLUPL milik PT Panca Anugrah Nusantara untuk pembangunanhotel;10. Surat dukungan dari Bupati Belitung;11. Karena sudah menjadi kewenangan Provinsi maka mengajukansurat ke Gubernur;12.
1001 — 255
), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuatdihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahanberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus'dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri Kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberikuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Inilan yangdinamakan perwakilan langsung.
194 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPR kandanganberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang ditetapan pada tanggal 22 Januari 2009 dengan tugasmerencanakan, mengkordinasikan, dan mengevaluasi serta mengaturkebijakankebijakan yang berkaitan dengan sumber permodalan,penyaluran dana dalam bentuk kredit, penghimpunan dana danmasyarakat atau lembaga lain yang tidak bertentangan denganperaturanperaturan yang ada, tugas dan tanggung jawabdipertanggungjawabkan Terdakwa Il M.
BPR Kandangan berdasarkan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapan pada tanggal 22Januari 2009 dengan tugas melaksanakan kordinasi dalamHal. 83 dari 159 hal. Put. Nomor 2365 K/Pid.Sus/2015pelaksanaan tugas dengan anggota direksi dan melakukanpembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bagian/subbagian/cabang/unit peiayanan dan Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin bekerja di PD.
330 — 174
Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333 Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal27 Agustus 2014 kepada PT.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
131 — 81
AHU11414.AH.01.02 tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan.Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.SK. MENHUMHAM No. AHU46639.40.22.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
97 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnyaapabila ada kerugian adalah berdasarkan RUPS BDP Riau yang berbadanhukum Perseroan;Bahwa saksi ahli Prof. Dr. RIDWAN KHAIRANDY, S.H. MH, berpendapat:"pahwa kalau modal dimasukkan pada PT (Perseroan Terbatas) makatunduk pada hukum PT (Perseroan Terbatas). (Vide Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hal. 376).
450 — 72
PT.Pariwaraniaga Nusantarapadaperoide Juni 2014 untuk ditayangkan di RCTILKlien line Appssudah ditayangkan oleh RCTI dengan menggunakan agencyPT.Optima Kaswall.Bahwa sudah dilakukan penagikan ke Klien Wismilak DiplomatMild, Polytron Cinemax Prom Choco Pie, Line Apps pada tahun2014 saat saksi belum menjabat Direktur.Bahwa pada tahun 2014 di PT.Media Planning Kaiser yangmenjabat Direktur Utama terdakwa berdasarkan foto copy aktependirian perusahaan PT.Media Palnning Kaiser No.45tanggal 25 Maret 2011 dengan RUPS
Elly Gunawan,S.E.
Tergugat:
1.PT Tunas Rimba Utama
2.Indahwati
3.Moch Usman
Turut Tergugat:
1.Bambang Mariyanto
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang Kerpala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Pasuruan
3.PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk
109 — 27
Mulyorejo KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan a/n Tergugat II yang kini jadi obyeksengketa untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa dibebani denganbeban apapun dan tanpa konsekuensi hukum apapun untuk selanjutnyadibaliknamakan menjadi nama Tergugat I;Menetapkan sah menurut hukum atas peralihan bahwa Penggugat sebagaipemilik saham mayoritas pada Tergugat yaitu berjumlah 80 % padaTergugat berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Penggugat berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
130 — 89
visi dan strategi bisnis antaraTergugat Ill dengan Para Tergugat lainnya;Bahwa dalam klasula jual beli saham antara Tergugat Ill dan TergugatVill pada halaman 3 Pasal 1 disebutkan bahwa segala keuntungan ataukerugian yang didapat atau diderita dengan sahamsaham aquomenjadi milik dan dipikul oleh Pihak Kedua;Bahwa dikarenakan telah terjadi pengalihan saham maka berdasarkanPasal 52 jo Pasal 60 UndangUndang No. 40 Tentang PerseroanTerbatas maka beralih pula hak menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS
1159 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saudara The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III) sebanyak 70 (tujuhpuluh) lembar saham (setara dengan 2%);Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) dan atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) adalah keputusan tertinggi didalam suatuPerseroan Terbatas berdasakan Pasal 1 ayat (4) Juncto Pasal 75 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Tercatas.
159 — 185
lokasi yang terpencar;Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut dengan harga bervariasiantara tiga sampai dengan lima juta rupiah per hektar;Bahwa jual beli tanah atas nama terdakwa dan JIMMY, saat itu tidakmembicarakan luasan tetapi akan dibagi melalui saham;Bahwa tanahtanah tersebut diber batasan parit;Bahwa perusahaan berdiri pada tahun 2006 oleh terdakwa, JIMMY,KOWL KOBRN, ASNADI namun orangorang tersebut hanya sebagaipemodal yang digandeng Pak JMMY;Bahwaterdakwa ditunjuk sebagai Direktur oleh RUPS
PT. Inter Sport Marketing
Tergugat:
PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
266 — 72
), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuatdihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahanberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS