Ditemukan 5865 data
BOYKE HENDRO UTOMO, S.H.
Terdakwa:
CHERRY DEWAYANTO Bin BACKRI NOTOSAPUTRO
160 — 40
lelang Feri Suryanto Penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017;
Dikembalikan kepada saksi Lisajanti Utomo;
1) 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan badan hukum dan ijin operasionalnya berupa :
1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada);
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
79 — 12
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. Robin Asad Suryo, MA yang telah di legalisir/ disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng.
81 — 14
Pengadaan Barang/JasaPemerintah) Jakarta, menjabat sebagai Kasubdit Bantuan Hukum LKPP, tugas dantanggung jawab Saksi adalah memberikan pendapat, saran, nasehat dan rekomendasikepada pengelola anggaran yang menghadapi permasalahan pengadaan Barang/Jasa ;222Bahwa Saksi mempunyai kualifikasi Ahli dibidang Pengadaan barang dan JasaPemerintah dan Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah ;Bahwa Saksi memberikan keterangan/pendapat dalam perkara ini atas dasar SuratTugas dari Deputi
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
228 — 188
392.393.394.395.396.397.398.399.Copy 1 (satu) lembar Surat dari Institut Teknologi Bandung kepada Deputi BidangPenindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 1488/1.1.B03/ KP/2016tanggal 10 Agustus 2016 Perihal: Permintaan bantuan Ahli;Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas asisten tenaga Ahli, tanggal 10 Agustus 2016yang ditandatangani oleh Dr.Ir.
126 — 37
Anton Purba, SH.LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 163 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNBahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimanatertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik.Bahwa saksi adalah Karyawan BUMN / Pegawai Otoritas Jasa Keuangan(OJK), menjabat sebagai Deputi Direktur Pengawasan.Bahwa pada tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kepala BagianPengawasan Bank sejak tanggal 31 Desember 2013, ditugaskan padaKantor Regional 5 Sumatera
224 — 149
di Jakarta, tamat tahun 1997;5) S2 Akuntansi pada UGM di Yogyakarta tamat tahun 2012;Bahwa adapun riwayat pekerjaan / jabatan :1) Tahun 1998 s.d 2001 sebagai Auditor di BPKP Sulawesi Tengah;)2) Tahun 2001 s.d 2003 sebagai Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP;3) Tahun 2004 s.d 2010 sebagai Auditor pada BPKP Kalimantan Selatan;4) Tahun 2010 s.d 2013 sebagai Auditor pada BPKP DI Yogyakarta;5) Tahun 2014 s.d.2014 sebagai Auditor pada Pusdiklatwas BPKP;6) Tahun 2015 s.d. sekarang sebagai auditor pada Deputi
183 — 420
di Yogyakarta tamat tahun 2012;Halaman 212212212 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus Bahwa adapun riwayat pekerjaan / jabatan :) Tahun 1998 s.d 2001 sebagai Auditor di BPKP Sulawesi Tengah;) Tahun 2001 s.d 2003 sebagai Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP;) Tahun 2004 s.d 2010 sebagai Auditor pada BPKP Kalimantan Selatan;) Tahun 2010 s.d 2013 sebagai Auditor pada BPKP DI Yogyakarta;) Tahun 2014 s.d.2014 sebagai Auditor pada Pusdiklatwas BPKP;6) Tahun 2015 s.d. sekarang sebagai auditor pada Deputi
101 — 22
Pengadaan Barang/JasaPemerintah) Jakarta, menjabat sebagai Kasubdit Bantuan Hukum LKPP, tugas dantanggung jawab Saksi adalah memberikan pendapat, saran, nasehat dan rekomendasikepada pengelola anggaran yang menghadapi permasalahan pengadaan Barang/Jasa ;222Bahwa Saksi mempunyai kualifikasi Ahi dibidang Pengadaan barang dan JasaPemerintah dan Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah ;Bahwa Saksi memberikan keterangan/pendapat dalam perkara ini atas dasar SuratTugas dari Deputi
78 — 18
Atas kesepakatan hasil Audit Evaluasi maka terbitlahsurat BPKP Deputi bidang Investigasi Nomor SR71/D6/03/2012 tanggal 26Januari 2012 kepada Gubernur Propinsi Riau tentang Laporan Hasil Evaluasihambatan kelancaran pembangunan atas permasalahan pembangunan ataspekerjaan pembangunan dan pengembangan perkebunan Kelapa Sawit ProgramK2I di Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 ;Bahwa PT.
484 — 254
Saksi ADIEF RAZALI, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksipernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang adadalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;Bahwa saat Saksi bekerja sebagai pegawai OJK dan berdasarkan SuratKeputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : 56/KDK.02/2016 tanggal 30Desember 2016 diangkat sebagai Deputi Direktur Pengawasan Bank 3.4.Saatini berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST48/MS.61/2019 tanggal 11 Juni2019 yang
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
298 — 105
Surat Deputi Kepala BPKP BidangInvestigasiNomor: SR652/D5/01/2019 tanggal 01 November2019 perihal audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas perkara dugaanTindak Pidana Korupsi pengadaan dan pelaksanaanpekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront CityMulti Years pada Dinas Bina Marga dan PengairanPemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran20152016 dan diperpanjang dengan surat nomor: S158/D5/01/2020, tanggal 25 Februari 2020.3.
No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr Pembangunan Deputi Bidang Investigasi yang dalam menghitungKerugian Keuangan Negara memakai metode penghitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan oleh auditor dalam pengadaan danpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City MultiYears pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab.
sejumlahyang dihitung BPKP Bidang Investigasi Jakarta tersebut;Menimbang, bahwa sesuai keterangan AHLI BPKP BidangInvestigasi Jakarta dipersidangan bahwa Ahli dalam menghitungKerugian Negara adalah dengan acuan dokumendokumen yangdiserahkan oleh Penyidik tanpa ada konfirmasi kepada pihakpihakyang terlibat dalam pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunanjembatan Waterfront City Tahun 20152016 yang menurut pendapatMajelis metode yang digunakan oleh ahli BPKP Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Deputi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
129 — 163
Copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B Nomor: S-153/NB.22/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan berdasarkan tugas Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor: ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018;
15.Copy surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK kepada Kepala Pusat Pembianaan Profesi Keuangan RI Nomor: S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh Kantor Akuntan Public Satrio Bing Eny dan Rekan beserta lampirannya;
Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos:
1.
184 — 99
PL.01.01/II/I/1 1898/2010tanggal 18 Oktober 2010 perihal Konsultasi tentang Evaluasi denganSistem Nilai ;33.Bukti T32 : Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian SanggahLKPP No.
80 — 30
Bahwa Ketentuan yang mendasari sehingga ahli dapat memberikanketerangan sebagai Ahli tanoa melakukan terlebih dahulu AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu :v Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,menyebutkan Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsiantara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim danaudit investigatii terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara,
498 — 952
Amartha Valasindo No.009/AV/2014 tanggal 8Desember 2014 kepada Deputi Bidang Pemberantasan PPATK perihalData/Informasi untuk Kepentingan Analisis yang ditandatangani oleh ALOYS DAGOMEZ (Direktur) beserta lampiran1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403191109 tanggal19/03/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkaittransaksiPembelian USD 144.755 tanggal 13/03/2014 senilai Rp 1.652.378.325,1 (satu
MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
Terdakwa:
AKHMAD SYARMADA Bin Alm WARDANI
88 — 37
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. ROBIN ASAD SURYO, MA yang telah di legalisir/ disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an ABU MUSYAFA AHMAD, ST, M.Eng.