• satu pintu kepadakepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral; Bahwa terkait pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumitidak ada izin selain perizinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineraluntuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas; Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintahadalah hanya konsumen pengguna Jenis BBM tertentu (BBM

  subsidi)sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual EceranBBM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun2018.

  termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yangdimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, imporminyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN SbsMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yangdisubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dariminyak bumi dan yang berhak mendapatkannya adalah hanya konsumenpengguna Jenis BBM tertentu (BBM

  subsidi) sebagaimana yang tercantumdalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2010 petugas KepolisianResor Sambas mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaanBBM bersubsidi yang terjadi di Desa Tanah Hitam Kecamatan PalohKabupaten Sambas,

• 1 (satu) bendel dokumen jurnal dek
• 1 (satu) bendel dokumen jurnal mesin
• 1 (satu) bendel buku sijil
• 1 (satu) bendel laporan stock barang
• 1 (satu) bendel buku langganan bunker BBM Subsidi

DIKEMBALIKAN Kepada PT. JEMBATAN NUSANTARA.

• 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung (disita dari Terdakwa Saut Hutapea)
• 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam (Disita dari Terdakwa an.

• pengangkutan, penimbunan penyimpanan danniaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinanlainnya, tetapi apabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah makabadan usaha perseorangan hams memiliki izin berupa penugasanlangsung (PSO) dari kepada Badan Hilir Migas.Bahwa suatu badan usaha / industri dan/atau perorangan tidakdiperbdehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintah kemudiandiangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalamrangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM

  subsidi hanyadiperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBMsubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No. 15 Tahun2012 Tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBMtertentu.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 15 Tahun 2012 tentangharga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertemtu,menerangkan bahwa Badan usaha dan masyarakat dilarangmelakukan pengangkutan dan/atau bemiaga serta penggunaan BBMyang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.Bahwa yang

• ;Bahwa batas maksimal pembelian BBM adalah 200 liter/orang;Bahwa penjualan yang melebihi kapasitas dengan menggunakan jerigen harusada surat rekomendasinya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:YULIANA TANGU,SE alias YULI dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.Bahwa ahli tahu Terdakwa telah membeli BBM subsidi jenis solar danbensin;Bahwa untuk dapat

• .= Bahwa Benar, Yang Dimaksud Dengan BBM Subsidi Adalah Bahan bakar yang berasaldan atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar Nabati(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standard an mutu (spesifikasi) harga,volume, dan konsumennya tertentu, yang berhak mendapatkan minyak subsidi adalahmasyarakat terpencil, sedangkan BBM Non Subsidi adalah BBM yang idak disubsidiPutusan 380/Pid.B/12/PN.DumPage 13 of 20oleh pemerintah artinya BBM Non Subsidi tersebut mangacu ke harga

• alokasi BBM dari PT (Persero)PERTAMINA adalah terdaftar sebagai Lembaga PenyalurResmi (SPBU, APMS, SPBB, Agen Minyak Tanah, SPDN, SPBN)dari PT (Persero) PERTAMINA dan konsumen langsung(industri dan Pool Konsumen);Bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBMyang dijual kepada masyarakat dibawah harga ekonominyasedangkan dengan BBM Non Subsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat / industri dengan harga ekonomian, danharga jualnya dapat berubah setiap bulannya;Bahwa mekanisme penyaluran BBM

  subsidi dan non subsididari PI.

• Swasta;Bahwa benar ahli menerangkan perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa membeli BBM jenis solar tidak dapatdibenarkan karena dalam pembelian BBM wajib memilikiijin dari pihak yang berwenang;Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksudpenyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niagaBBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatanpengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa jjinusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM;Bahwa benar ahlli menerangkan kegiatan yang dilakukanoleh terdakwa Niaga BBM

  subsidi pemerintah tidak dapatdibenarkan, sedangkan ijin yang dimiliki bukanlah ijinNiaga sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf d UU Nomor22 tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan pasal 7Perpres Nomor 15 tahun 2001 tentang harga jual BBMeceran untuk pengguna tertentu' tidak dibenarkanmenimbun untuk mendapatkan keuntungan dari BBMbersubsidi;Bahwa benar ahli menerangkan kegiatan yang dilakukanoleh terdakwa niaga BBM jenis solar sebanyak 7 (tujuh)drum yang diisi dalam kapal LCT Honda Ill tidak dapatdibenarkan

• MAURISUBIAN memperoleh BBM tersebut;Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN KfmBahwa terdakwa tidak tahu harga perliter BBM baik itu solar maupunpremium / bensin yang dibeli di SPBU yang berada di kota Kefamenanu, danapakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau bukan terdakwa tidakmengetahui;Bahwa Saksi MAURISU BIAN tidak memberikan terdakwa berupa Suratizin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium / bensin keNegara Timor Leste melalui Gunung Putin, Desa Napan, Kec.

  MAURISUBIAN memperoleh BBM tersebut;Bahwa terdakwa tidak tahu harga perliter BBM baik itu solar maupunpremium / bensin yang dibeli di SPBU yang berada di kota Kefamenanu, danapakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau bukan terdakwa tidakmengetahui;Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN KfmBahwa Saksi MAURISU BIAN tidak memberikan terdakwa berupa Suratizin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium / bensin keNegara Timor Leste melalui Gunung Putin, Desa Napan, Kec.

• berhak yakni terdakwa Bakri;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhalyang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakatkonsumen BBM

  subsidi dan negara;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Halaman 29 dari 31 PTSN No. 36/Pid.Sus/2016/PN Degl Terdakwa mengakui terus terang perobuatannya dan menyesali perbuatannyaserta berjanji tidak akan mengulangi perouatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat(1) huruf d Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi, Undangundang Nomor

• terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa terdakwa mempunyai usaha dagang dengan namaUD.SABAR,dan usahanya tersebut bergerak dibidangpenjualan pupuk,bensin dan lainlain.Bahwa terdakwa memang belum mempunyai SuratRekomendasi dari Disperindagkop.Bahwa terdakwa juga belum pernah mendapatkan sosialisasidari Disperindagkop mengenai Surat Rekomendasi tersebut.Bahwa terdakwa membeli bensin subsidi setiap hari maksimal20 liter.Bahwa dulu sebelum ada peraturan yang menyatakanpembatasan pembelian BBM

  subsidi tersebut1212muncul,terdakwa pernah membeli lebih dari 20 literperhari;namun sejak adanya aturan yang membatasipembelian BBM maksimal 20 liter perhari ,terdakwa jugamematuhinya.Bahwa terdakwa tidak tahu kalau ada Surat Edaran dariPertamina dan Surat Edaran dari Bupati Purworejo.Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut menggunakansepeda motor dan jerigen 20literan.Bahwa dulu pernah terdakwa menjual sampai 100literperharinya sebelum adanya peraturan tersebut,namunsekarang 20 liter saja tidak habis

• Mengingat adanya kebutuhan BBM yang besardidaerah tersebut sedangkan BBM subsidi kuotanya terbatas maka APMS dapatmenyalurkan BBM Non Subsidi, dengan catatan APMS tersebut tetap didalamkontrak kerjasamanya dengan PT.

• PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHANBAKAR MINYAK (terlampir), sesuai dalam Pasal pada Permen tersebut.Maksud dan tujuan dari pada peruntukan Minyak Solar bersubsidi dari pemerintahberdasarkan UndangUndang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumitersebut Dasar peruntukan yang sebagai acuan PT Pertamina (Persero) adalahPERPRES NO. 15 TAHUN 2012 tentang HARGA JUAL ECERAN DANKONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU danPERMEN ESDM NO. 12 tentang PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHANBAKAR MINYAK;;Harga BBM

  Subsidi sesuai PERPRES NO. 15 TAHUN 2012 tentang HARGAJUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKARMINYAK TERTENTU saat ini untuk Bensin atau Premium (merk dagang bensindi PT Pertamina) dan Minyak Solar atau Bio Solar (merk dagang minyak solar di16PT Pertamina) adalah sama Rp 4.500.00 / liter.

• Iksan)sehingga tidak melayani masyarakat namun kemungkinan karena inginmendapatkan keuntungan pribadi ; Bahwa akibat perbuatan pengelola APMS, masyarakat dirugikan karena tidak dapatmembeli BBM subsidi sesuai dengan ketentuan Pemerintah ;6. SAKSI HOSNI Als BONGKOS : Bahwa saksi mengetahui sehubungan mengalami sendiri yaitu membeli BBM jenisBinsin kepada Hj.

• perseoranganHalaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrhuntuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;v Bahwa Ahli menerangkan perbedaan antara BBM bersubsidi dengannon subsidi berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI No.191 th2014 tentang penyediaan pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBMterletak pada jenis, standard dan mutur (spesifikasi), harga, volume dankonsumen tersentu dan diserikan subsidi ; BBM

  Subsidi bias didapatkanpada tingkat penyalur atau Badan Usaha yang mendapat penugasanpenyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu dari Badan Pengatur(BPH Migas) misalnya Pertamina.

• telahmengalami proses subsidi, pengertian subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuahbantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepadarakyat atau sebuah bentuk usaha seperti perusahaan yang dilakukan dengan untukmelakukan beberapa tujuan, tujuannya antara lain meningkatkan daya beli konsumenterhadap sebuah produk tersebut atau untuk membantu sebuah usaha yang mengalamikemunduran sedangkan usaha tersebut menjadi tumpuan hidup banyak orang dengankata lain pengertian BBM

  subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyatdengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuandana melalui potongan harga sebelum BBM tersebut sampai ke tangan konsumen ;halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2015/PN.

• Putra Harapan II sebanyak 50(limapuluh) ton ;Bahwa harga Jual BBM jenis Solar sebanyak 110 (seratus sepuluh) tontersebut bukan BBM Subsidi tetapi harga non subsidi yaitu Rp. 7.100, (tujuhribu seratus rupiah) perliter, dan sudah di bayar tunai oleh pembeli (saksiALIEFIN) :Bahwa BBM Solar sebanyak 110 (seratus sepuluh) Ton tersebut berasal dari :PT AKR Semarang dengan perincian sebagai berikut : Stok BBM di TK.

• Balikpapan kemudiansaksi pindah lagi ke PERTAMINA Pangkalan Bun tahun dan Saksipindah lagi ke PERTAMINA TBBM Pulang Pisau sejak bulan Mei 2014Jabatan Sebagai OH (Opertation Head).Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengarahkan,memonitor, mengevaluasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran.Bahwa benar untuk sistem proses kontrak kerjasama adanya di KantorPERTAMINA Unit Balikpapan dan PERTAMINA TBBM Pulang Pisau tidakmemegang dokumen kontrak kerjasama melainkan hanya penampungserta penyuplai BBM

  Subsidi maupun Non Subsidi kepada Agen.Bahwa benar Agen PT yang melakukan hubungan kerjasama dalam halpembelian BBM Subsidi maupun Non Subsidi jenis Minyak tanah diPERTAMINA TBBM Pulang Pisau yaitu untuk Subsidi untuk jenis BBMMinyak Tanah adalah PT ANDREY NARANG dan untuk Non SubsidiJenis BBM Minyak Tanah adalah PT BERSAMA.Bahwa saksi membenarkan :Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor Nomor 597/Pid.B/2016/PN Pika.

• melakukan penyimpanan,pengngkutan dan niaga BBM hanya diberikan kepada suatu badan usaha untukpengngkutan tidak diperkenankan melakukan usaha penyimpanan dengansyarat sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila BBM tersebut disubsidi maka perusahaanyang diperbolehkan melakukan usaha penyimpanan, usaha pengngkutan danusaha niaga maka harus memenuji syarat memiliki izin usaha niaga umum danjuga mendapatkan penugasan PSO (Publik Service ObUgation) atau penugasandari pemerintah untuk mendistribusikan BBM

  Subsidi contohnya : PERTAMINA,PT.

• 10Bahwa pembelian BBM dengan menggunakan jerigen di perbolehkan jika pembelimempunyai dan membawa surat Rekomendasi dari pejabat SKPD Kabupaten/Kotaterkait karena pembeli yang berhak menggunakan BBM bersubsidi dan jika pembeliBBM di SPBU dengan menggunakan jirigen yang akan dibawah ke daerah luarPropinsi tanpa dilengkapi dengan surat rekomendasi dari pejabat SKPD Kabupaten/Kota terkait melanggar peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 dan pasal 55 UURINo. 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas ;Bahwa BBM

  subsidi di SPBU di Maumere, semua bersubsidi ;Bahwa hanya Nelayan saja yang dapat mengambil/membeli BBM bersubsidi diSPBU dan yang memiliki surat Rekomendasi dari pejabat SKPD kabupaten ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmenaruh keberatan dan membenarkannya ;4.10Saksi BURAERA, keterangannya didengar di persidangan berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, yaitusebagai berikut :Bahwa kejadian tersebut pada

• kepada masyarakat / industri dengan hargaekonomian, dan harga jualnya dapat berubah setiapbulannya.Bahwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa adalah tidak dibenarkan dan sepengetahuanahli dengan mengacu sosialisasi dari Dirjen Migas/ BPHMigas Hilir bahwa kewenangan menjelaskan terkait UUMigas atas pelanggaran perkara BBM adalah kewenangandari Dirjen Migas /BPH Migas dan terdakwa bukanmerupakan lembaga penyalur / transportir resmiPertamina.Bahwa mekanisme tata cara penyaluran BBM

  Subsidi dariSPBU ke Konsumen yaitua.