Ditemukan 681 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1298 /Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 26 Januari 2016 — H. DEDE KURNIA
372
  • Ag sebesar Rp.80.000.000,Bahwa selain dari ke5 orang tersebut diatas, saksi juga telah merekrutpeserta CPNS lainnya sebanyak 200 (dua ratus) orang dari berbagai daerahdiantaranya daerah Subang, Kabupaten Bandung, Cimahi, Sumedang danKota Bandung dengan jumlah uang yang telah saksi terima sekitarRp.2.475.000.000, (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa pada sekitar bulan Februari 2014 bertemu dengan terdakwa H.DEDE KURNIA di daerah Garut dengan maksud yang sama menawarkankepada
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Kwg
Tanggal 25 Juni 2018 — PT. Perusahaan Industri Ceres, sebagai Pemohon; Lawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai Termohon I; 2. PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Termohon II; 3. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI), sebagai Termohon III; 4. Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;
12130
  • Pembangunan Trase danStasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung sesuai ketentuan pasal 50 PeraturanPresiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.198/Kep32.15/X/2017 tanggal 05102017 tentang Penugasan Kepala KantorPertanahan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, KabupatenPurwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung danKota
Register : 14-10-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : SUHERLY HARAHAP
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan
5828
  • Perkebunan Nusantara II (Persero) ( Nb : Terbanding/Tergugat Konvensi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang,Kab,Langkat danKota Binjai Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Alat Bukti P21 berupa produk Dewan Pewakilan Rakyat RepublikIndonesia yang tentunya telah di undangkan dalam Lembaran Negara pada tahun20042005 sehingga semua orang dianggap tau dan karenanya wajib pulakeberlakuannya ( akibat hukumnya) yang menjadi tugas Majelis Hakimmenegakkan dan menerapkan maksud undangundang.Tiaptiap orang dianggap
Putus : 25-11-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1456 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — Ir. MOHAMMAD NASRUN, M.Si. Bin H. DJOEFRI
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Joyonegara, SH yang menyatakan dalam pertimbangannyaberdasarkan keterangan para saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk danketerangan Terdakwa baik dalam Berita Acara Penyidikan dan dalamPemeriksaan persidangan didapat fakta hukum bahwa Surat Nomor :$.54/VBP.DAS.KTN.1/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 ditandatangani olehTerdakwa sebagai Kepala BPDAS yang saling bersesuaian didapatkanfakta pada Tahun 2006 BPDAS Ketahun bengkulu mengadakan tenderProyek Pengadaan Bibit Gerhan untuk Paket VIl Kabupaten Seluma danKota
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
212152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SP737/Deputi H/LH/10/2009 tanggal01 Oktober 2009 tentang pelaksanaan pemantauan pertama untuk Kota besar danKota Metropolitan peserta Program Adipura Tahun 2009/2010 periode Oktobers/d November 2009 yang ditandatangani Mohd Gempur Adnan. Dengan 2 (dua)lembar lampirannya ;1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No.
    SP737/Deputi IH/LH/10/2009 tanggal01 Oktober 2009 tentang pelaksanaan pemantauan pertama untuk Kota besar danKota Metropolitan peserta Program Adipura Tahun 2009/2010 periode Oktobers/d November 2009 yang ditandatangani Mohd Gempur Adnan. Dengan 2 (dua)lembar lampirannya ;1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No.
    SP737/Deputi II/LH/10/2009 tanggal01 Oktober 2009 tentang pelaksanaan pemantauan pertama untuk Kota besar danKota Metropolitan peserta Program Adipura Tahun 2009/2010 periode Oktobers/d November 2009 yang ditandatangani Mohd Gempur Adnan. Dengan 2 (dua)lembar lampirannya ;1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No.
Register : 10-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN SORONG Nomor 66/Pdt.G/2018/PN SON
Tanggal 19 Desember 2018 — Perdata : DOMINGGUS SEPTON Alias DENNY SEPTON melawan BUPATI SORONG
10180
  • Kerugian Immateriil, berupa:Perasaan malu Penggugat terhadap masyarakat Kabupaten Sorong danKota Sorong yang selama ini mengetahui, bahwasanya Penggugat dananakanak Penggugat yang mendiami, menguasai dan menjaga rumahdinas dan bahkan akan memiliki rumah dinas tersebut sesuai ketentuanperaturan perundangundangan, jika ditafsir sebesar Rp 1.000.000.000, ;Bahwa Gugatan Penggugat a quo telah nyatanyata berdasarkan pada buktiauthentik, oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya kerugian, baik materiilmaupun
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — INDRA KUSNADI, ST., MM
18139
  • Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia /pelaksananya dimana perubahan Kota tersebut karena di Bali sudah ada eventserupa yang dilaksanakan oleh KONI dan untuk pelaksana di Kota Banten danKota Surabaya belum ditunjuk;Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut pada tanggal 21Desember 2015, Dody Iswandi (Sekjen KOI) selaku Panitia Nasional INASGOCmenerbitkan surat Nomor012 / CAR.BLK / KOINASGOC / XII / 2015 kepadaTerdakwa (Direktur PT.
    Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia /pelaksananya dimana perubahan Kota tersebut karena di Bali sudah ada eventserupa yang dilaksanakan oleh KONI dan untuk pelaksana di Kota Banten danKota Surabaya belum ditunjuk;Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut pada tanggal 21Desember 2015, Dody Iswandi (Sekjen KOI) selaku Panitia Nasional INASGOCmenerbitkan surat Nomor 012 / CAR.BLK / KOINASGOC / XIl / 2015 kepadaTerdakwa (Direktur PT.
    Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia /pelaksananya dimana perubahan Kota tersebut karena di Bali sudah ada eventserupa yang dilaksanakan oleh KONI dan untuk pelaksana di Kota Banten danKota Surabaya belum ditunjuk;Bahwa, sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut pada tanggal 21 Desember 2015,Dody Iswandi (Sekjen KOI) selaku Panitia Nasional INASGOC menerbitkan suratNomor012 / CAR.BLK / KOINASGOC / XII / 2015 kepada Terdakwa (Direktur PT.Formatama Mega Kreasi) sebagai Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ
Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — NAJEMIN, S.Sos., M.Si., binti A. KADIR YUNUS;
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 764 K/Pid.Sus/2016Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten danKota tahun anggaran 2013.1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia tentang penerima tunjangan profesi guru pegawainegeri sipil daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi SulawesiTenggara tahun 2013.1 (satu) buah buku Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten KonaweSelatan tahun anggaran 2013 Nomor 002 tanggal 1 Juli 2013,organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.1 (satu)
Putus : 02-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si
10968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAUFIQ YAHYA,S.Pd, sedangkan chek tidakditemukan178 31122008 Forum Pemuda 50.000.000 Alamat ada, tapiPemudi Penerima yang berttd dalam lembaga danKota Makassar kwitansi an. HARTATI, SE, nama penerimasedangkan chek tidak ditemukan tidak ada179 31122008 Forum Pemuda 50.000.000 Alamat tidak adaMandiri Sulsel Penerima yang berttd dalamkwitansi an.
Register : 31-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
26666455
  • memperhatikan usulan peserta parapatan Luhur,yang kedua ini prosesnya diketahui kKemudian bisa diterima ;Bahwa menurut saksi Dewan pusat ini beranggotakan 9 orang dibawahdewan pusat ada pengurus pusat disamping pengurus pusat, disampingada dewan harkat dan martabat ini untuk penegakan disiplin dan untukmenjaga nama baik hormatan organisasi di bawah di bawah penguruspusat itu ada tiga jenis tapi dalam satu level, 3 nama tapi dalam satu labelyang pertama adalah daerah khusus pusat ini wilayahnya kabupaten dankota
Putus : 10-07-2012 — Upload : 09-07-2013
Putusan PT AMBON Nomor 26/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 10 Juli 2012 — MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos
12668
  • 07/2006tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DanaBagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran2007.e Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian danapenyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, Kabupaten dan Kotadan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ; 129/PMK,0772006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rinciandana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, kabupaten dankota
Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk
Tanggal 15 Juni 2017 — YANUAR bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH, JANUARDI alias Wardi Bin RAMLI RASIB
17924
  • DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, danKOTA NIAGAS tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdrAGUS;Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk.22.Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PTADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500, untuk pembayaran biayaburuh R/D, 3% (tiga satu perdua) konteiner 40 @ x Rp.575.000, =Rp.2.012.500, tanpa dikerjakan kepunyaan PT.
Putus : 24-03-2010 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 50/Pid.B/2009/PN.MKW
Tanggal 24 Maret 2010 — Pidana - Drs. FRANS. W.W. FYMBAY, MM
11664
  • Penyaluran Dana dalam bentuk batuan dana segar (Fresh Money)dan dana dalam bentuk batuan program/kegiatan yang diarahkanuntuk Kabupaten dan Kota disalurkan ke Rekening Kabupaten danKota Pertriwulan, yang didasarkan pada kinerja Program / kegiatanmasingmasing Kabupaten dan Kota ;e Bahwa dasar Hukum yang mengatur tentang Prosedur/Mekanismepenyaluran dana otsus adalah sebagai berikut :1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentangPengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dan ;2.
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG
Drs. WAHYONO, M.Pd
9180
  • kabupaten yang kaya mendapatkandana yang lebih kecil dan daerah yang kurang mendapatkan danalebih besar, serta ada indeks kekhususan seperti di daerahdaerahperbatasan negara dan ada indeks teknis, dan untuk kewenangan itumendapatkan dana atau tidak kewenangan penuh dari KementerianKeuangan bukan kewenangan Kemendikbud;Bahwa yang dimaksud dengan indeks teknis yaitu macammacamtergantung dari apa yang akan dicapai, misalnya ingin merehab kelas;Bahwa untuk mendapat dana alokasi khusus tersebut, Kabupaten danKota
    ;Bahwa harga dalam juknis hanya patokan saja karena tiaptiap daerahberbedabeda haganya, contoh harga di Jakarta dan Papua harganyasangat berbeda sekali, maka harga yang ada dalam juknis tersebuthanya patokan harga;Bahwa dalam harga, acuan dijabarkan secara global;Bahwa dalam pelaksanaannya, Kemendikbud tidak berhak memeriksaDana Alokasi Khusus tersebut karena Dana Alokasi Khusus masukdalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);Bahwa ada kewajiban laporand dari Dinas Pendidikan Kabupaten danKota
Register : 16-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 85-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — M. Irwansyah Sillia Kapten Cku NRP: 11040046740982 Paku Korem 091/Asn Kudam VI/Mlw sekarang Pama Kudam VI/Mlw Kudam VI/Mlw
10333
  • sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehinggakeseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000, (Enam jutarupiah).7) Menginap di Hotel Swissbell Balikpapan selamaempat malam dengan harga sewa kamar permalam sebesarRp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 3.600.000, (Enam jutarupiah).8) Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamarpermalam sebesar Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah).Jumlah keseluruhan uang untuk sewa Hotel di Kota Samarinda danKota
Putus : 03-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS/2012/PT.BTN
Tanggal 3 April 2012 — YAKUB SUGIARTO, SH .
7939
  • dalam jejak rekam alas hak tanah HGU No.1Kubangsari, yang pada kenyataannya, berdasarkan surat balaiHArta Peninggalan Jakarta tanggal 267 April 1977 No.67 Ket.77dengan keterangan bahwa salinan Asli Meetbreif Verpondingdan akte verponding eigendom yang terletak di wilayahKubangsari Cilegon seluas 588.604 m2 tercatat an.Lim TiangBie yang disalin dihadapan Notaris D.J.M De Hondt di Bandungpada tanggal 19 Maret 1932 No.77 B tidak ditemukan dan atautidak terdapat pada kantor pertanahan Kabupaten Serang danKota
Register : 14-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1074/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
REZA OKTAVIAN, SH ., MH
Terdakwa:
IMAM FIRDAUS ALS IMAM BONO ALS BONO ALS ABU FAYYADH BIN MUSTAMIN ALM
314172
  • di wilayah Kota Bima yangdilakukan oleh sebagaian kelompok Jemaah tersebut.Bahwa benar ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS AlsANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYURAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMADZEDON, di tangkap karena terlibat dalam pidana terorisme dan orangorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang berasal dariperkumpulan di Mesjid Penatoi tersebut menimbulkan rasa waswas danrasa tidak aman yang dirasakan masyarakat di kelurahan penatoi danKota
Putus : 09-11-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 9 Nopember 2009 —
456
  • ;e Bahwa benar saksi pensiunan PNS di LLAJ Tahun 2009 awal ; Bahwa saksi menjadi staf Tahun 1997 s/d Tahun 1998, dalam pelaksanaanotonomi daerah Tahun 1997 pelaksanaan uji kir belum diserahkan daerah,ditangani oleh DLLAJ Prop Jatim bertemu Terdakwa sampai Tahun 2000 saksiditarik ke pusat di Jawa Timur, tetapi saksi tidak pernah di Wiyung ; Bahwa uji kir diserahkan Tahun 2002, kewenangan diberikan Tahun1997, tetapi uji kir baru diserahkan Tahun 2002 termasuk di Wiyung danuntuk seluruh Kabupaten danKota
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15561078
  • Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Persidangan akanmenyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Timur;Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasifactual barang bukti yang diajukan Termohon (vide Bukti T006)Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia diProvinsi Jawa Timur, Tidam Memenuhi Syarat (TMS) di 5 (lima)Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yaitu Kabupaten Tulungagung,Kabupaten Pasuruan, Kanupaten Jombang, Kota Mojokerto,Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo danKota
    PenelitianAdministrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, keterwakilanPerempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotan Partai Politik CalonPeserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan DanPersatuan Indonesia Nomor: 41/PL.01.1ba/33/Prov/Il/2018,terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang TidakMemenuhi Syarat (TMS) yakni: Kabupaten Purbalingga,Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali,Kabupaten Sukoharno, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati,Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, KAbupaten Kendal, danKota
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
12984
  • November2016 dalam rangka membahas Upah MinimumKabupaten/Kota Tahun 2017;Dari Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berpendapatbahwa untuk penetapan UMK Tahun 2017 ditetapkansesuai dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota danuntuk penetapan UMK Kota Tangerang Selatandikarenakan dalam rekomendasi Walikota TangerangSelatan terdapat 2 usulan yang berbeda, yaitu dariSerikat Pekerja/Serikat buruh dan unsur APINDO, makadisarankan untuk besaran UMK Kota Tangerang Selatandisamakan dengan Tangerang Raya (Kabupaten danKota