Ditemukan 14218 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YULIAWATI SASTRADISURYA, SH
Terdakwa:
AAN SETIAWAN Bin Alm SAHRODI
2610
  • tentangNarkotika);Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotikaadalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan tidak dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanyaperbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapatterlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarangtersebut;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld
    dilarang oleh undangundang disampingdapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga)bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2.kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3)kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkan kealpaanHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Liw(culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran(bewuste schuld
    ) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandiketahui Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul16.00 WIB, Sdr.
Register : 21-09-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lmg
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
YOYOK JUNAIDI, SH.
Terdakwa:
Khoirul Huda Alias Irul Bin Untung
625
  • Sus/2018/PN Lmg.Menimbang, bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum yaitu setiap perobuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturanperundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatantanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dariadanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalam
    suatu perbuatansehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundang disamping dapatmenduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentukyaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaansebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewusizijn) dan 3) kesengajaan sebagaikemungkinan (dolus eventualis), sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakandalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld
    ) dankealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld);Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin danatau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan.
Register : 08-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Trg
Tanggal 2 Maret 2021 — SUROTO Bin SOMO GIMUN
233
  • bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menerima narkotika jenis shabu-shabu, namun unsur menerima dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalam bentuk kesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis), apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld
    Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum dengan asas hukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwa yang dalam menerima shabu-shabu adalah dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa, maka unsur menerima tidak dapat terpenuhi menurut hukum/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
    Menimbang, bahwa namun unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalam bentuk kesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis), apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld .
    Menimbang, bahwa Bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum dengan asas hukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwa yang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa dan narkotika yang ditemukan saat penangapan sebanyak 1 (satu) poket merupakan sisa pemakaian terdakwa sebelumnya, maka unsur memiliki, menyimpan atau menguasai tidak dapat terpenuhi menurut hukum/ tidak terbukti
    ditemukan faktabahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menerima narkotika jenis shabushabu, namun unsur menerima dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapatdiartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalambentuk kesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud,sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (doluseventualis), apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaantersebut maka tidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld
    .Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum dengan asashukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwa yangdalam menerima shabushabu adalah dengan maksud untuk dipakai ataudikonsumsi oleh terdakwa, maka unsur menerima tidak dapat terpenuhi menuruthukum/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsurTanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam
    menyimpan ataumenguasai narkotika jenis shabushabu.Menimbang, bahwa namun unsur memiliki, menyimpan ataumenguasai dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapat diartikan secaraharfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalam bentukkesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengajasebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis),apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut makatidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld
    .Menimbang, bahwa Bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum denganasas hukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwayang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabushabuadalah dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa dannarkotika yang ditemukan saat penangapan sebanyak 1 (satu) poketmerupakan sisa pemakaian terdakwa sebelumnya, maka unsur memiliki,menyimpan atau menguasai tidak dapat terpenuhi menurut hukum/ tidakterbukti secara sah dan meyakinkan
Register : 01-04-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 200/PID/2020/PT MKS
Tanggal 27 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD MUSA DATUK Diwakili Oleh : MUHAMMAD MUSA DATUK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
6227
  • Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang,haruslah dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatanpada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau bersifat melawan hukum tersebut.Halaman 25 dari 33 putusan Nomor200/PID/2020/PT.MKSLebih lanjut, dalam hal pemidanaan harus disyaratkan adanya pemenuhankriteria actus reusberupa schuld(kesalahan) dan wederrechtelijk(melawan hukum) serta kriteria mens reaberupa perbuatan tersebutdapat dipertanggungjawabkan' secara pidana
    Asas tersebutselengkapnya berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit rea,maksudnya: suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah, kecualibila dilakukan dengan niat jahat.Bahwa dari kalimat diatas diambil suatu ekspresi yang berbunyi actusreus berarti perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.actus reus itu harus dilengkapi dengan mens rea ialah niat jahat atausuatu kesengajaan untuk melakukan perkara yang dituduhkan kepadanya(Pemohon Banding).Mengenai keterkaitan antara schuld
    Andi Hamzah, S.H. mengatakan tidak adawederrechtelijk (melawan hukum) tanpa adanya schuld(kesalahan).Jadi dalam pemidanaan yang harus digunakan adalah unsur melawanhukum formal, yaitu untuk dapatnya dipidana, maka tindakan yangdidakwakan terhadap Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yangdidakwakan kepadanya.Bilamana kriteria actus reus berupa schuld (kesalahan) danwederrechtelijk (melawan hukum) serta kriteria mens rea, berupaperbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan' secara pidana,kesemuanya
Register : 05-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Tjs
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
EVI NURUL HIDAYATI, SH
Terdakwa:
IGO MERING Ad MERING ALUNG
5813
  • MengendaraiKendaraanBermotoryang Karena KelalaiannyaMengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraanyang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yangberjalan di atas rel ;Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa sering juga di sebut dengantidak sengaja yang merupakan lawan dari kesengajaan (Opzettelijk atau Dolus),yang dalam rumusan tindak pidana sering di sebut dengan schuld
    Lamintang dalam bukunyaDasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, sekedar penjelasan mengenaikelalaian (culpa) dalam Memorie Van Toelichting adalah seorang di katakanmempunyai onbewuste schuld apabila orang tersebut tidak dapat sama sekalimembayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain lain keadaanyang menyertai tindakannya, walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuatdemikian ;Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum yangberkembang, karena kelalaiannya mengandung makna tidak adanya
    Prof Pompe mengatakan bahwa HOGE RAADtelah menafsirkan schuld atau culpa dalam Pasal 359 KUHP itu sebagai suatugrove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of onoplettendheidatau suatu kekurang kehati hatian atau sikap kurang perhatian yang bersifatberat atau menyolok. Dalam arrest tanggal 3 Februari 1913. NJ. 1913 halaman571.
Register : 08-12-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN PAINAN Nomor 127/Pid.B/2014/PN.Pnn
Tanggal 10 Maret 2015 — TALIB pgl NENE bin PINYIR (Alm)
796
  • Menimbang, bahwa mengenai unsur ke2 tersebut di atasyaitu Karena Kealpaannya atau karena Kelalaiannya Majelisakan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa mengenai kealpaan (schuld/culpa),Undangundang tidak memberikan definisi ataupunpengertiannya.
    Di dalam Memorie van Toelichting hanyadisebutkan bahwa schuld/culpa itu disatu pihak iamerupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihakia merupakan kebalikan dari kebetulan (linat : Drs.PAF.Lamintang, SH : Delikdelik Khusus Kejahatan terhadapnyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yangmembahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178).Kemudian Prof.
    Van Bemmelen menegaskan bahwa telahberulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata schuld dalampasal 359 dan pasal 360 Kitab Undagundang Hukum Pidana(KUHP) itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhatihati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat ataumenyolok (Ibid, halaman : 181). Sedang Mr. D. HazewinkelSuringa dalam bukunya Inleiding tot de studie van hetNederlands Strafrecht?
Putus : 28-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN BATANG Nomor 77/Pid.Sus /2015/PN Btg
Tanggal 28 Desember 2015 — SYAHRUL KHAMIM BiN AHMAD DAHLAN
204
  • Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karenakealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas :Menimbang bahwa pengertian Schuld atau Culpa terdiri dari 2(dua) unsur, yaitu :1. Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehatihatian); dan2.
    Het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg (kurangnyaperhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;19Menimbang, bahwa unsur atau faktor de voorzienbaarheid van hetgevolg merupakan syarat absolut (mutlak) untuk adanya kelalaian(schuld), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hatihati (voorzichtigheid), ketelitian (zorg) kewaspadaan atau perhatian(oplettenheid), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwaperbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ;Menimbang, bahwa untuk
    menetukan halhal tersebut di atas,sebagai tolak ukur digunakan :e suatu ukuran penghatihati yang obyektif, yaitu ketelitianatau keseksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikianrupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dalammenghadapi situasi yang sama seperti sipelaku;e suatu ukuran kurang hatihati yang cukup besar atau yangsifatnya menyolok (culpa lata atau culpa grove schuld) yangdapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidanadan bukan hanya culpa levis;Menimbang bahwa berdasarkan
Register : 27-05-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN Bkn
Tanggal 29 Juli 2015 — TEDI WANGTA ALS TEDI, Dkk
4517
  • Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamatauntuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimanakhususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak ataumelawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalammelakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld
    melakukan suatuperbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundang disamping dapatmenduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1.kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet alszekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkankealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran(bewuste schuld
    ) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keteranganTerdakwa dan faktafakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25Maret 2015 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat Terdakwa I TEDI WANGTA ALIAS TEDIdihubungi melalui Handphone oleh sdr.
Register : 19-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 222/Pid.Sus/2014/PN Sag
Tanggal 5 Februari 2015 — Pidana -. Suhartono Alias Tono Bin Ponijo
274
  • jasmani dan rohani dan tidakberada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikutisemua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yangdiajukan kepadanya;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas makaunsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor Menimbang, bahwa undangundang sendiri tidak memberikan penjelasannyatentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan schuld
    Namun Memorievan Toelichting telah menjelaskan : schuld atau culpa itu disatu pihak merupakankebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu) dapat disebut mempunyaischuld (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpadisertai dengan kehatihatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat iaberikan.
    Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur,yaitu : tidak adanya kehatihatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapattimbul;Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian menurut Ilmu Pengetahuan Hukumadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidakatau kurang hatihati atau tidak ada pendugadugaan sebelumnya akan terjadinya suatuakibat, in casu dalam perkara A Quo adalah perbuatan terdakwa pada saat mengemudikankendaraan bermotor ;Menimbang
Register : 30-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
1.TOMY SUPRIONO
2.TOGI SIMBOLON
3.MURZI JENITA
4.DENI ELFIA
5.KOTIB
6.DONI HENDRA
7.MUHAMMAD RAPI
8.HUDIONO ANDRIWEDA
9.JAMIN
10.THERESIA ASIH YUNIATI
Tergugat:
1.PT BRIGHT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
2.WALIKOTA BATAM
3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
6029
  • TERDAPAT KESALAHAN (SCHULD).Bahwaistilan kesalahan (Schuld) juga digunakan~ dalam artikealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, kesalahan mencakup duapengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. KesalahanHalaman 11 dari 15 Hal.
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BLITAR Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Blt
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
TRIYONO.SH
Terdakwa:
JUNI RIANTO Als JUNI Bin ARI SISWORO
7311
  • Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal penuntut umum;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakanterbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana geen straf zonder schuld
    Hal ini mengandung pengertian bahwasekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namunapabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehinggatidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidakdapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakimtidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa
Register : 01-08-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 134/Pid.B/2013/PN.Kds.
Tanggal 18 September 2013 — AGUS PRIYANTO Als SUBI Bin GAMPANG
233
  • meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair PenuntutUmum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidanasesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP, makaTerdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akandipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;1 syarat adanya perbuatan pidana (delict);2 syarat adanya kesalahan (schuld
    peristiwa pidana adalah :e Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapatdipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;e Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;e Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum;e Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;e Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yangtermuat dalam peraturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld
    Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggungan jawab dalam hukum (schuldis deverant voordelijkheid rechtens);Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 303 bisayat (1) ke1 KUHP dan tidak terbukti adanya alasanalasan pemaaf maupun alasan pembenardan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telahterpenuhi;Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkanterhadap diri para terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud
Putus : 15-08-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/MIL/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — FRESTIYAN ADHA PRANATA
7125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana, kecuali apabila pengadilankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukumfundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asastiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide Pasal1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld
    No. 319 K/MIL /2017pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkanaspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpasifat melawan hukum = (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melinat aspek filosofis dan aspeksosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomisTerdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebutdapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan
    belaka;Bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapat diperolehkesimpulan di mana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidanaatau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatasmateriele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwamemiliki/menguasai Narkotika saja secara tanpa hak atau melawanhukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknyakesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidanatanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld
Putus : 27-04-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.Pal.
Tanggal 27 April 2015 — INGGRIT HOLDEN, vs AMAN SA’ADA
647
  • Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daadmoetaan schuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yangharus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukumadalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan DenganPenjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.
    Ada kesalahan (schuld);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik teoriPerbuatan Melanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakahTergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkankerugian kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebelumnyadalam menjawab pokok persoalan angka 1 telah diuraikan bahwa Penggugat adalahPutusan Nomor 93/Pdt.G/2014.PN.Pal.
    Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakanTergugat telah menguasai obyek sengketa yang merupakan harta milik dariPenggugat secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut tentu saja dapatdikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telahmenguasai obyek sengketa yang merupakan harta milik dari Penggugat secaratanpa hak atau melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;Menimbang, bahwa syarat kesalahan (schuld
Register : 06-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN SRL
Tanggal 10 Juni 2020 — ABDUL GAPUR Bin BUCHORI
279
  • 2009Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapTerdakwa tidaklah mencantumkan unsur kesalahan (schu/d) dalam perumusandeliknya, sementara sistem hukum pidana Indonesia sampai hari ini belummengenal strict liability atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sehinggasebagai bagian dari delik, Majelis Hakim harus tetap mempertimbangkan adaatau tidaknya kesalahan Terdakwa dalam perbuatan sebagaimana telahterpenuhi diatas sebagaimana asas Tiada pidana tanpa kesalahan (geen strafzonder schuld
    );Menimbang, bahwa karena tidak diaturnya bentuk kesalahan (schuld)dalam anasir Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika tidak dinyatakan tegassebagai kelalaian (cu/pa) maka bentuk kesalahan yang harus dibuktikan dalamanasir pasal ini adalah bentuk kesengajaan (opzet), sehingga untuk dapatdipidana, Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umumharuslah dengan kesengajaan (opzet) ketika melakukan perbuatan tanpahak atau melawan hukum
    disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, Terdakwa sadar serta melakukan perbuatan serta mengetahuiatau menyadari tentang apa yang dilakukannya, yakni tanpa hak atau melawanHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN SRLhukum, menyimpan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut adalah halyang melawan hukum dan menginsyafi pula segala konsekwensinya;Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan (schuld
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2840 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — SRI RAHAYU, DKK VS SUMAIYAH, DK
1917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ada kesalahan (schuld);Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat yangmenunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh TergugatVII telah memenuhi syaratsyarat tersebut, terutama adanya kesalahan(schuld) yang dibuat oleh Tergugat VII;Oleh karena tidak satu pun syaratsyarat perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, makagugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yangPenggugat tujukan kepada Tergugat VII adalah gugatan yang tidakberdasar
Register : 22-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Bkj
Tanggal 16 Februari 2017 — PIDANA - ARIANTO BiN DILI
644
  • Simon terdiri dari 2 (dua)unsur yaitu Het Gemis Van Voorachtigheid (tidak adanya kehatinatian) dan HetGemis Van De Voordenbaarheid Van Heid Gevolg (kurangnya perhatian terhadapakibat yang dapat timbul);Menimbang, bahwa unsur de voordenvaarheid van het gevolg merupakansyarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (schuld), dimana pelaku melakukanHalaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor77/Pid.Sus/2016/PN Bkjperouatan tidak dengan cukup hathati (wordchtigheid), ketelitian (zorg),kewaspadaan/perhatian (apeltenheid
    Suatu ukuran kurang hatihati yang cukup besar/yang sifatnya menyolok (culvalata/grove schuld) yang dapat menentukan dapat/ tidaknya seseorang dipidana,dan bukan hanya kurang hatihati/kealpaan ringan (culpa levissima);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,berdasarkan keterangan Saksisaksi dan kelerangan Terdakwa dan barang bukiiyang saling bersesuaian, diketahu bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016di Jalan BlangkejerenKutacane tepanya di Jalan Desa Raklunung Kec.
Register : 05-09-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Lmg
Tanggal 9 Maret 2017 — 1. MAHMUDAH, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sambangan RT.003/RW.001, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT I. 2. Hj. FATIMAH, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambangan RT.003/RW.001, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT II. 3. MARIA ULFAH, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambangan RT.003/RW.001, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT III. 4. SITI AMINAH, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambangan RT.003/RW.001, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT IV. Atau singkatnya cukup disebut sebagai : PARA PENGGUGAT Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI YUSUF SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di ruko LTC Blok B Nomor 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat L A W A N 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. CABANG LAMONGAN, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmad No. 86 Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hanafi, Banjar Ranuandityo, Ujang Rukman, Cahyo Nugroho, Asikin, Astrid Nuraida Wahyudi, Jefri Harfidianto, Sugianto, Purnama Surya, semuanya adalah pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4257-KC-IX/ADK/09/2016 tanggal 28 September 2016 selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I. 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jl.Indrapura Nomor. 5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Win Handoyo, SH.,MH, Jamiatun, SH, Netti Rohana, SE, Rahayu Kusuma Rini, Rakarian W. Maylova, Hakam Ahmad dan M. Miftahul Fatoni, semuanya adalah pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 739/MK.6/2016 tanggal 23 September 2016 selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II. Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMONGAN berkedudukan di Jl. Suwoko Nomor. 18 Lamongan, selanjutnya mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT.
736
  • digunakandalam hal debitor wanprestasi.Sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat melawan hukum, karenatelah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapatdinyatakannya seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, makaharusiah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a. harus ada perbuatan;b. perbuatan itu harus melawan hukum;c. ada kerugian;d. acte hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;e. ada kesaiahan (schuld
    melawan hukum sebagaimanadidalilkan oleh Para Penggugat, karena dalam dalil Gugatannya ParaPenggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan kesalahan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPendata, dimana untuk dapatdinyatakannya seseorang meiakukan perobuatan melawan hukum, makaharuslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:1. harus ada perbuatan;2. perbuatan itu harus melawan hukum;3. ada kerugian;4.ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;5. ada kesalahan (schuld
    );namun ternyata unsurunsur perobuatan metawan hukum sebagaimanapada Pasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld(adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI Oteh karenarrya, maka Gugatanini merupakan Gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehinggatuntutantuntutan yang Para Penggugat ajukan juga merupakan tuntutantuntuan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengadangada;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapatdibuktikan bahwa Gugatan Perlawan adalah Gugatan
    Putusan Nomor 30/Padt.G/2016/PN.LmgBahwa dalam dalil gugatan para penggugat, tidak ada satupun dalilgugatan yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syaratsyarat sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdataterutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat , mengingatapa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedursehingga gugatan para penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan;Bahwa, berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan
Putus : 19-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN JEPARA Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Jpa
Tanggal 19 Desember 2016 —
564
  • Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintasdengan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakanKendaraan dan/atau barang;Menimbang, bahwa undangundang sendiri tidak memberikanpenjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan schuld atau culpatersebut.
    Di dalam Memorie van Toelichting orang hanya sedikit mendapatpenjelasan mengenai arti cu/oa, yang mengatakan bahwa :schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de cene kant, van toevalaan de andere zijdeYang artinya : *schuld (atau culpa) itu di satu pihak merupakan kebalikan yangmurni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan;Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Jpa.Menurut profesor SIMONS, seseorang dapat disebut mempunyai schuld dalammelakukan perbuatannya
Register : 31-08-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 553/PID.SUS-LH/2021/PT MKS
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAD RAMADHAN NASUTION, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ANTHON PABARA alias ANTHON
13944
  • Abdul Haris dibawah sumpah dihadapan majelis hakimmenerangkan dalam hal Saksi Abdul Haris menyerahkan mobil tersebutkepada saksi Sudarno untuk digunakan mengangkut material lain selain kayu,sebab saksi Abdul Haris sering mengatakan kepada saksi Sudarno jikamenggunakan mobil truck tersebut untuk tidak mengangkut kayu, meskipunkayu tersebut memiliki dokumen saja tidak boleh apalagi yang tidak memilikidokumen.Bahwa doktrin ilmu Hukum Pidana menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (GEEN STRAF ZONDER SCHULD
    Menurut Moeljatno, sebagaimanadikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya REKONSTRUKSI ASAS TIADAPIDANA TANPA KESALAHAN: GEEN STRAF ZONDER SCHULD (hal. 141), asasini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidakmelakukan perbuatan Pidana.
    Abdul Haris dibawah sumpah dihadapan majelis hakim menerangkandalam hal Saksi Abdul Haris menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sudarnountuk digunakan mengangkut material lain selain kayu, sebab saksi Abdul Harissering mengatakan kepada saksi Sudarno jika menggunakan mobil truck tersebutuntuk tidak mengangkut kayu, meskipun kayu tersebut memiliki dokumen sajatidak boleh apalagi yang tidak memiliki dokumen.Bahwa doktrin ilmu Hukum Pidana menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan(GEEN STRAF ZONDER SCHULD
    Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutipoleh Romli Atmasasmita dalam bukunya REKONSTRUKSI ASAS TIADA PIDANATANPA KESALAHAN: GEEN STRAF ZONDER SCHULD (hal. 141), asas ini berartiorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukanperbuatan Pidana. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat mengenai barangbukti 1 (Satu) unit mobil truck merk HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8736 RJ, 1(satu) buah Kunci mobil truck dan 1 (Satu) lembar STNK Nomor 0020241. B.