Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/PGT.G /2011/PN.Jkt.Sel .
Tanggal 18 Oktober 2011 — DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI,
48 — 21
  • DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI,
    Duren tiga Indah No.8 Perdatam JakartaSelatan. yang disebut sebagai: TERGUGAT I; 2 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, Beralamat di Jl.
    Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI(Tergugat II) dan ketua KPK (Bukti P 15 dan P17)Bahwa pada tanggal 27 November 2008 Penggugat kembali mengirimkan suratpermohonan pemenuhan hak dan penegakan hukum kepada Presiden RI,Hal 9 dari Halaman 49 Put.No.121/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.4849505152kepada BNP2TKI (Tergugat III), Menetri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI(Terggugat II), ketua KPK dan Kapolri (Bukti P16 dan P17)Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Penggugat mengadukan kepadaOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
    Maka Penghasilan per hari adalah 720 kgx Rp. 180, = Rp. 129.600, dan setelah dikurangi biaya tenaga kerja danbiaya lain maka hasil bersihnya adalah Rp. 90.000, per hari (bukti P26).Sedangkan musim panas pertahun ratarata adalah 6 bulan.
    Bukti P 33 : foto copy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : PER33/MEN/XI/2006 tentang Tatacara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan danPengembalian Deposito Uang Jaminan.sesuai asli ;34. Bukti P 34: Fofo copyBuku Panduan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Taiwan yangdi keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Dan Penempatan Tenaga KerjaLuar Negeri Tahun 2005, sesuai asli ;.35.
    BuktiT 12 : Perjanjian Penempatan Antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI) Dengan Calon Tenaga Kerja (CTKD, tertanggal 19 Oktober 2004 ,sesuai Copy ;3. BuktiT 13 : Surat Pernyataan dari Toni Layitno/Penggugat, tertanggal 11 Oktober 2004,sesuai copy ;4. BuktiT14 : Surat Pernyataan dari Toni Layitno/Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2004,sesuai copy ;5. BuktiT15 : EMPLOYMENT CONTRACT BETWEN.6. BuktiT 167. BuktiT 178. BuktiT 189. BuktiT 1910. BuktiT 110 :11. BuktiT 11112.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 72/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2022 — dan KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
157 — 40
  • dan KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 21 Maret 2016 — DJUFRI HASAN BASRI, dkk sebagai PENGGUGAT Lawan KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROPINSI RIAU,dkk sebagai TERGUGAT
83 — 46
  • DJUFRI HASAN BASRI, dkk sebagai PENGGUGATLawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROPINSI RIAU,dkk sebagai TERGUGAT
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROPINSI RIAU, Yangberalamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 57/59,Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikuasa kepada :1.Ardis Handayani, MZ,SH.,MH.(Kepala Bagian Bantuan Hukum danHAM), 2. Yan Dharmadi, SH.,MH. (Kepala SubBagian Ligitasi), 3. M. Irsadul Afkari, SH.
    Iskandar Hoesin selaku Kepala KantorWilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakanperpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah dan pihak yangmenandatangani Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 diKantor Notaris Asman Yunus,SH dengan judul Akta PernyataanPemindahan dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah dan KuasaBerdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang OtonomiDaerah Kementerian Kantor wilayah Departemen Transmigrasi ProvinsiRiau di Otonom kan menjadi Dinas Tenaga
    Iskandar Husin pada saat penandatangananAkta Notaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 di Kantor NotarisAsman Yunus,SH sebagai pihak tergugat Il adalah keliru, BahwaBerdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang OtonomiDaerah Kementerian Kantor wilayah Departemen Transmigrasi ProvinsiRiau di Otonom kan menjadi Dinas Tenaga kerja,transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau ( Pemerintah Daerah ), pada saatpenandatanganan Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 diKantor Notaris Asman
    Iskandar Hoesin selaku KepalaKantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakanperpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah ( Pemerintah Pusat ) danbukan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan KependudukanProvinsi Riau, oleh gugatan Penggugat salah mengenai orang (error inpersona) haruslah ditolak (niet ontvankelijk verklaard).5.
    Iskandar Hosein adalah Tergugat Il adalah keliru, BahwaIskandar Hoesin bukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau ( Tergugat Il ) oleh karenan Penggugat kelirudan tidak cermat dalam gugatan a quo sudah sepatutnya gugatan a quoditolak.Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan a quo poin 7 yang menyatakan AktaNotaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus,SH yang isinya bertentangan dengan Undangundang dan Peraturanyang berlaku adalah keliru, bahwa Akta
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 153/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 1 Agustus 2018 — DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA; DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;
109 — 54
  • DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA; DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 21 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
21 — 23
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pemohon:
1.AGUS SUHANA PAMUNGKAS
2.WIWIN
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT
156 — 76
  • Pemohon:
    1.AGUS SUHANA PAMUNGKAS
    2.WIWIN
    Termohon:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT
    ., M.H. sebagaiKepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BandungBarat ; 2. DEDI RUDIANA, S.Sos., M.M. sebagai Kepala SeksiKelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bandung Barat ; 3.
    KAMALUDIN, SM. sebagai Kepala Seksi Pembinaandan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BandungBarat ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bandung Barat di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bandung Barat, JI.
    selambatlambatnya21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimapemberitahuan; 7: Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tanggal15 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/SerikatBuruh yang berwenang untuk menerbitkan bukti Pencatatan SerikatPekerja/Serikat Buruh adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang dalam hal ini Termohon:;8.
    Yolita Jaya Indonesia kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBandung Barat, Nomor : 01/PB GSBMPT.YJI/V/2020,Hal : Pemberitahuan dan Permohonan PencatatanPengurus Basis Federasi Gabungan Serikat BuruhMandiri PT.
    YolitaJaya Indonesia, tertanggal 29 Mei 2020 ; UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, tertanggal 4 Agustus 2000 ;Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 TentangTata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,tertanggal 15 Februari 2001 ; Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bandung Barat (Termohon) kepada PUK SPKEP SPSI PT.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 130/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 3 Juli 2019 — DUTACIPTA PAKARPERKASA dalam hal ini diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
48 — 20
  • DUTACIPTA PAKARPERKASA dalam hal ini diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
    IRFAI, S.H; 22 nnn nnn nnn nnn enn nnn neeKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, padaKantor BEJEA LAW FIRM, beralamat Kantor di Jalan Panjang JiwoNomor 58 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18Februari 2019; 22202 on nnn nn nen nnn nnn nn nen en nen ene n nn nnn eneSelanjutnya disebut PEMBANDING/PENGGUGAT;MELAWAN :KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Dukuh menanggal Nomor 124126SU aD AY a nono n nnn neon nn nnn nnn anne
    ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmiggrasi Provinsi Jawa Timur, berkantor di jalan Dukuh Mananggal Nomor124126 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:560/1216/108.5/018 tertanggal 24 September 2018:Selanjutnya disebut TERBANDING/TERGUGAT ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; Telah membaca : 9 22222 noe nn nnn nen nn nee ne nc ee ne een1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 286/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM). PELABUHAN KENDARI ; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI
128 — 69
  • KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM). PELABUHAN KENDARI ; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI
    Tenaga Kerja Bongkar Muat.
    Tenaga Kerja BongarMuat (TKBM) di Pelabuhan), yang menentukan dalam Pasal 2 ayat (2)bahwa Koperasi Bongkar Muat di Pelabuhan dibentuk dengan namaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, adalah benar merupakan ketentuanyang berlaku dan mengikat dalam pembentukan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat di Pelabuhan ;Hal. 13 dari55 Hal.
    Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.6.10.Bahwa, sesuai dengan Pasal 2 SKB Koperasi Tenaga Kerja Bongar Muat(TKBM) di Pelabuhan, yang dapat melakukan kegiatan usaha bongkarmuat di pelabuhan hanya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, dan dalambentuk kesamaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan dengan namaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ;Sehingga Koperasi yang mempunyai lingkup kegiatan jasa tenaga kerjabongkar muat, maka terikat dengan ketetuan dengan nama KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat
    umumnya bukan koperasi tenaga kerja yang ada di daerah itu.
    Apa saja yang kita persiapkan, harus punya tenaga ahli, sepertioperator dan beberapa anggota harus ditraining saftey, operator headcrane/mobile crane. Dan kemudian ini diinvenstigasi oleh penyelenggarakepala pelabuhan betul tidak apakah ini sudah sesuai dengan standar untukmenjadi tenaga bongkar muat di pelabuhan, kalau sudah sesuai makarekomendasi itu keluar dan diregister maka jadilah sebagai tenaga kerjabongkar muat dipelabuhan yang diwadahi oleh koperasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
    D.10 Nomor 39,Mangliawan, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Oktober 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORATJENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.
    Sementara itu pada tanggal 25 Juni 2004, terbit KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :102/MEN/VI/2004, tentang Waktu Kerja Lembur (untuk selanjutnyadisingkat Kepmenakertrans Nomor : 102/2004). Pasal 13 ayat (1)Permenakertrans Nomor : 102/2004, menegaskan Dalam hal terjadiperbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yangberwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawasketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
    Dalam Pokok Perkara / Sengketa;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 23/PPKNKJ/IX/2014, tanggal 26 September2014, tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas NamaHasruddin Dan Kawankawan, pekerja / buruh PT.
    Kaltim Jasa Sekuriti,Kota Bontang, Kalimantan Timur;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenetapanUlang Pengawas' Ketenagakerjaan pada Direktorat PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja DanHalaman 7 dari 12 halaman.
    Padaakhirnya perselisihan ini diputus oleh Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan KetenagakerjaanKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia(Termohon Kasasi). Bagaimana mungkin perselisinan hak diputus olehTermohon Kasasi.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 22-09-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 33/G/2023/PTUN.PTK
Tanggal 31 Januari 2024 — Penggugat:
ASMAR DINATA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
Intervensi:
PT. MITRA MANDIRI
95 — 0
  • Penggugat:
    ASMAR DINATA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
    Intervensi:
    PT. MITRA MANDIRI
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 97/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 30 April 2019 — ALI UHAN
Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
36 — 7
  • ALI UHAN
    Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 22 Mei 2018 — SUNG HYUN INDONESIA diwakili oleh LEE CHAN YOUNG
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
43 — 18
  • SUNG HYUN INDONESIA diwakili oleh LEE CHAN YOUNG
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 15-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 15 Nopember 2018 — ARIYONO MURSIM, SPD lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA cq BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA (BLK SKA), dkk
68 — 39
  • ARIYONO MURSIM, SPD lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA cq BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA (BLK SKA), dkk
    Soewarto yang bertindak untukdan atas nama Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia yangberdasar pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiJawa Tengah No. SK.DA.IVHP/17/74 tanggal 31 Mei 1974.c.
    AriyonoMursim memasuki masa puma tugas sehingga berdasarkanPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI NomorPER.22/MEN/XII/2005 Pasal 6 angka 5 dan angka 6, mereka tidakberhak lagi menempati rumah dinas di lingkungan BLK Surakarta.Menindaklanjuti Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINomor B. 152/MEN/SJKU/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihalPenguasaan Aset Tetap yang tidak sesuai ketentuan, padatanggal 21 Pebruari 2013 dan tanggal 21 Pebruari 2013 telahdilakukan Rapat Musyawarah warga
    Kerja dan Transmigrasi NomorPER.22/MEN/X1II/2005 tentang jin Penghunian Rumah Dinas diLingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Keputusan Sekretaris Jenderal Kementeriaan Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor KEP. 997/SJ/V/2013 tentang PencabutanSurat Ijin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD) di Lingkungan BalaiBesar Latihan Kerja Industri Surakarta tertanggal 21 Mei 2013 untuk7 (tujuh) orang penghuni jo.
    Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor PER.22/MEN/XII/2005 tentang jin PenghunianRumah Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi yang berbunyi: meninggal dunia, maka terhitungsejak tanggal pejabat/pegavai tersebut meninggal dunia,Janda/duda yang menghuni rumah dinas atas nama suami/istripejabat/pegavual, jin penghunian tidak berlaku lagi dan selambatlambatnya 4 (empat) bulan setelah pojabat/pegavwai meninggaldunia harus meninggalkan/mengosongkan rumah yang dihunidengan biaya sendin
    JenderalKementeriaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.1154/SJ/VII/2013 tentang Pengosongan Rumah Dinas diLingkungan Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta tertanggal21 Mei 2013.c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-07-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2015 — MULADATU ASTRO (ASTRO TRAVEL) ; DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI), 3. PT. AVIANCA MULIATAMA, dkk
115 — 48
  • MULADATU ASTRO (ASTRO TRAVEL) ; DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI), 3. PT. AVIANCA MULIATAMA, dkk
    ., pekerjaan Advokat, beralamatdi Jalan Ciputat Raya Nomor 102 Kebayoran Lama, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor003/Kuasa/Dir/VIV2015 tertanggal 11 Juli 2015, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;; MelawanBIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATANDAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA(BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav 52 JakartaSelatan Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Halaman 1 dari 113 halaman. Putusan Nomor : 159/G/2015/PTUN.JKT1.
    Bahwa Objek Gugatan ini adalah Surat Deputi Bidang PenempatanBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia (BNP2TKI) Nomor B.0590/PENPPP/VV2015 tertanggal 30Juni 2015 perihal Pemberitahuan Tiketing Keberangkatan TKI Korea; 2.
    OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONGKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL16.re18.Bahwa, penerbitan Surat Deputi Bidang Penempatan Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)Nomor B.0590/PENPPP/VV/2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihalPemberitahuan Tiketing Keberangkatan TKI Korea yang menetapkandan memutuskan menunjuk P.T. Avianca Muliatama Tour and Traveldan P.T.
    Patih Indo Permai untukmenjadi Travel Agent; 20+ 22 22+ 22222 =Bahwa, penerbitan Surat Deputi Bidang Penempatan Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TK)Nomor B.0590/PENPPP/VV2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihalPemberitahuan Tiketing Keberangkatan TKI Korea (objek sengketa)tersebut berisi kKeputusan mengenai siapa pemenang tender dan olehkarenanya mengakibatkan adanya sebuah perbuatan perdata yangmenimbulkan hak dan kewajiban secara perdata.
    Dengan demikianmaka Keputusan tersebut adalah kongkrit; Bahwa, penerbitan Surat Deputi Bidang Penempatan Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TK)Nomor B.0590/PENPPP/VV2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihalPemberitahuan Tiketing Keberangkatan TKI Korea tersebut telahmenetapkan para pemenang tender (definitif) tersebut dan telahmengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperolehHalaman 9dari 113 halaman. Putusan Nomor : 159/G/2015/PTUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
78 — 47
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan PrapancaRaya No. 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan. Dengan inimemberi Kuasa kepada Laila Arlini., Jumarni., HotmaSitompul., Safrudin dan Bintang Antariksa., semuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di KantorSuku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT ;2.
    Adri ;Dari isi surat sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa pembatalansurat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor. 3272/1.83 tanggal 15 Agustus2016 (Vide Bukti Tl2), karena Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danHal. 63 dari 135 Hal.
    Bukti pendaftaran Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesiaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor : KEP.385/ M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT. PLN (Persero). (Vide BuktiTI6) ;(ii). Pencatatan di Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya JakartaSelatan sesuai Tanda Bukti Pencatatan Nomor. 22/V/N/IV/2001tanggal 06 April 2001 dengan nama Dewan Pimpinan Pusat SerikatPekerja PT PLN (Persero) yang beralamat jl.
    Menyatakan dokumen berupa :(i) Bukti pendaftaran di Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesiaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor : KEP.385/ M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentangPendaftaran Serikat Pekerja PT. PLN (Persero). (Vide Bukti TI6) ;(ii).
    Bukti Tl 2 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor : 3272/1.83 tanggal15 Agustus 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;Hal. 98 dari 135 Hal. Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNJKT.3. Bukti Tl 34. Bukti Tl 45. Bukti Tl 56. Bukti Tl 67. Bukti Tl 78. Bukti Tl 89. Bukti Tl 9Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor : 4889/1.835tanggal 07 Nopember 2016, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Ketun DPP SP PLN Ir.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 15-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Bjm
Tanggal 11 Juli 2018 — H
Tergugat:
PENGURUS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN
35 — 6
  • H
    Tergugat:
    PENGURUS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 PK/Pdt/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA di Jakarta c.q. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA di Manado c.q. DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA di Manado c.q. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, VS UKASE DAMOPOLII, DKK
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA di Jakarta c.q. GUBERNUR/KEPALADAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA di Manado c.q.DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSISULAWESI UTARA di Manado c.q. BUPATI/KEPALADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, VS UKASE DAMOPOLII, DKK
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 10 Nopember 2021 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
97 — 11
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 356/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Februari 2018 — Diwakili oleh Wedo Wiroaji
Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
44 — 11
  • Diwakili oleh Wedo Wiroaji
    Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 142/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Februari 2019 — DUTACIPTA PAKARPERKASA diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
85 — 670
  • DUTACIPTA PAKARPERKASA diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
    Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKatenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor : 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal 30Agustus 2018 ; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang PengawasKatenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor : 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya TahunHalaman 13 dari 35 halaman Nomor 142/G/2018/PTUN.SBY4.2017 di PT.
    Posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah mengetahui. Sedangkan yangmengeluarkan Objek Gugatan adalah Pengawas Ketenagakerjaan.Sebagaimana tertulis dalam judul Penetapan, yakni Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Timur Nomor 560/1052/108.5/2018 tentang Perhitungan danPenetapan Ulang di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota SurabayaTahun 2017 di PT.
    Bukti T1112 Bukti T 12Menimbang,: Fotokopi sesuai dengan aslinya,Surat Nomor : 560/10152 = /108.5/2018 Perihal : Penyampaian Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTranmigrasi Propinsi Jawa Timur, tertanggal 30 Agustus2018; : Fotokopi sesuai dengan aslinya,UndangUndang RI.
    upah pekerja dibawah upah minimum kota surabaya (vide buktiT1) dan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : 566/694/108.05/2017tertanggal 14 Mei 2017 untuk melaksanakan pembinaan, pemeriksaan danpengawasan kepada Penggugat (Ic.